1. pendahuluan

1. 1. PENDAHULUAN

2. Adalah orang yang bekerja untuk orang
lain dengan mendapat upah/pekerja
BURUH
01
02 Yang bertalian dengan urusan,
pekerjaan, dan keadaan kaum buruh.
PERBURUHAN

3. Peranan dan kedudukan tenaga kerja, dalam pembangunan
ketenagakerjaan yakni:
Untuk meningkatkan kualitas dan
Kontribusinya dalam
pembangunan.
Untuk melindungi hak dan
kepentingannya sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan

4. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari
pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk
terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan sebagaimana pengakuan dan
penghargaan terhadap HAM yang dituangkan dalam
TAP MPR No. XVII/MPR/1998.

5. Hubungan industrial merupakan keterkaitan
kepentingan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan
pendapat, bahkan perselisihan antar kedua belah
pihak. Perselisihan dibidang hubungan industrial
dapat terjadi Terkait:
1. Mengenai hak yang telah
ditetapkan
2. Mengenai keadaan
ketenagakerjaan yang belum
ditetapkan baik dalam
perjanjian kerja bersama
maupun peraturan
perundang-undangan

6. Perselisihan hubungan industrial juga dapat
disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang selama ini diatur di dalam Undang-Undang
No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja di Perusahaan Swasta, telah berubah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.

7. Tujuan-tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan:
Contents Here
Get a modern
PowerPoint
Memberdayakan dan
mendayagunakan tenaga kerja
secara optimal dan manusiawi
Mewujudkan pemerataan kesempatan
kerja dan menyediakan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasional dan daerah.
Memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan
Meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja dan keluarganya

8. Perlindungan terhadap tenaga
kerja dimaksudkan untuk :
2
1
Menjamin hak-hak
dasar (basic
rights)pekerja dan
menjamin kesempatan
yang sama (equal
opporunity);
Perlakuan tanpa diskriminasi
untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja/buruh
dan keluarganya dalam rangka
hubungan industrial yang
berkeadilan.

9. PBB di bidang perlindungan HAM telah mengesahkan Perjanjian
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Pasal 6 Ayat (1) mengakui hak-hak atas pekerjaan, yang
meliputi hak setiap orang atas peluang untuk memperoleh
nafkahnya melalui pekerjaan yang ia pilih atau ia terima
secara bebas dan akan mengambil langkah-langkah yang
tepat untuk melindungi hak ini.

10. Di bidang Ketenagakerjaan Internasional, penghargaan terhadap HAM di tempat
kerja dikenal melalui 8 Konvensi Dasar Internasional Labour Organization (LBO).
Konvensi dasar ini terdiri atas empat kelompok, yaitu:
Kebebasan Berserikat
(Konvensi ILO, No. 87
dan No. 98);
Diskriminasi (Konvensi ILO
No. 100 dan No. 111)
Kerja Paksa (Konvensi ILO
No. 29 dan No. 105)
Perlindungan Anak
(Konvensi ILO No. 138
dan No. 182).

11. 3
2 Pasal 7
Perjanjian
Internasional
tentang Hak-
Hak
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya:
5
1
Upah yang adil dan imbalan yang sama bagi
pekerjaan yang sama nilainya tanpa perbedaan
apapun
Kehidupan yang
layak bagi diri
mereka sendiri dan
bagi keluarga
mereka sesaui
dengan ketentuan-
ketentuan dalam
perjanjian ini
Keselamatan dan
kesehatan kerja
Peluang yang
sama bagi setiap
orang untuk
dipromosikan
dalam
pekerjaannnya
4
Istirahat, waktu senggang,
dan pembatasan jam
kerja yang wajar serta
liburan berkala disertai
upah, maupun imbalan
untuk liburan-liburan
umum

12. Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan
hak asasi manusia di tempat kerja antara lain
diwujudkan dengan Meratifikasi Kedelapan
Konvensi dasar ILO.
Sejalan dengan Ratifikasi Konvensi mengenai hak
dasar tersebut, maka UU No. 13 Tahun 2003
harus pula mencerminkan ketaatan
dan penghargaan kepada prinsip
dasar HAM.

13. Negara-negara Peserta perjanjian ini
sepakat untuk menjamin (Pasal 8):
Hak setiap orang
untuk membentuk
serikat buruh dan
bergabung ke
dalam serikat
buruh pilihannya
sendiri
Hak serikat buruh
untuk membentuk
federasi-federasi
atau konfederasi-
konfederasi
nasional
Hak serikat buruh
untuk berfungsi
secara bebas dari
pembatasan
apapun

14. Thank You