Dokumen tersebut merangkum ketentuan-ketentuan penting terkait kontrak kerja di Indonesia, termasuk jenis kontrak kerja, hak dan kewajiban para pihak, waktu kerja dan istirahat, pemutusan hubungan kerja, serta kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja.

1. KONTRAK KERJA
Dibuat oleh:
Stanley Lesmana, SH., MHum., MKn.

2. PENDAHULUAN
Kontrak kerja adalah kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja dimana Pengusaha akan memperkerjakan Pekerja / Buruh dengan
membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan Pekerja / Buruh menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain, selain itu juga yang
mengatur mengenai hubungan kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Para Pihak.

3. KONTRAK KERJA / PERJANJIAN KERJA
Kontrak Kerja / Perjanjian Kerja dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
a. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan, dimana PKWT ini
hanya untuk pekerjaan yang jenis, sifat / kegiatannya yang tidak tetap dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun.
Ketentuan PKWT, yaitu:
- PKWT yang dibuat tidak dipekernankan untuk mengatur tentang masa percobaan / tidak boleh ada mengenai masa
percobaan. Apabila ada pengaturan mengenai masa percobaan maka demi hukum klausul mengenai masa percobaan
tersebut batal demi hukum.
- PKWT yang sudah dibuat dan ditandatangani wajib dilaporan secara daring kepada kementerian terkait dalam waktu 3 (tiga)
hari kerja. Apabila tidak dimungkinkan dilakukan secara daring maka wajib dilaporkan kepada dinas terkait di kabupaten /
kota dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatnagani.
PKWT juga mencakup untuk pekerjaan harian, dan terhadap pekerjaan harian dapat dibuatkan Perjanjian Kerja Harian, yaitu
untuk Pekerja / Buruh yang berkerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan, namun apabila dalam
pelaksanaannya ternyata berkerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
maka Perjanjian Kerja Harian tersebut otomatis menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu demi hukum.

4. Kompensasi PKWT diberikan kepada setiap Pekerja / Buruh yang telah selesai jangka waktu PKWT. Apabila PKWT tersebut
diperpanjang maka uang kompensasi wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja / Buruh pada saat sebelum dimulainya
perpanjangan PKWT, dan untuk kompensasi masa perpanjangan PKWT diberikan pada saat berakhirnya jangka waktu PKWT.
Perhitungan kompensasi Pekerja / Buruh PKWT:
- Terhadap Pekerja / Buruh yang berkerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menuerus diberikan 1 (satu) kali upah
- Terhadap Pekerja / Buruh yang berkerja selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung
proposional sebagai berikut:
Masa Kerja x 1 (satu) bulan upah
12
- Terhadap Pekerja / Buruh yang berkerja lebih dari 12 (dua belas) bulan dihitung proposional sebagai berikut:
Masa Kerja x 1 (satu) bulan upah
12
Khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil besaran kompensasi tergantung kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja, sehingga
khusus usaha mikro dan usaha kecil dapat menentukan besaran kompensasi seusia yang disepakati para pihak. Hal ini sejalan
dengan Pasal 16 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
KOMPENSASI PKWT

5. PERUSAHAAN ALIH DAYA
Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan
tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
Pada hubungan kerja dengan Perusahaan Alih Daya maka harus ada penjaminan untuk perlindungan Pekerja / Buruh atas Upah,
Kesejahteraan, syarat kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
dan Perjanjian Kerja Bersama.
Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah.
Suatu legalitas dari Perusahaan Alih Daya merupakan suatu yang penting dan menjadi jaminan bagi para Pekerja / Buruh
mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah bahwa Perusahaan Alih Daya tersebut merupakan perusahaan Alih Daya
yang terdaftar dan memiliki izin pada instansi-instansi terkait yang mengatur dan mengawasi hal tersebut.

6. WAKTU KERJA, WAKTU ISTIRAHAT, WAKTU LEMBUR
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, bahwa waktu kerja Pekerja / Buruh
adalah:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja, atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja
Waktu Istirahat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, bahwa waktu istirahat
Pekerja / Buruh adalah:
a. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. Istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan selama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu)
minggu. Apabila lebih dari 4 (empat) jam maka Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan makanan dan minuman paling
sedikit 1.400 kilo kalori, dan terhadap hal tersebut tidak dapat digantikan dengan bentuk uang.

7. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (1/4)
Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi dalam hal:
1. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambialihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak
bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja / Buruh.
2. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang
disebabkan Perusahaan mengalami kerugian
3. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun
4. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
5. Perusahaan pailit
6. Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusahan melakukan
perbuatan sebagai berikut:
- menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pekerja/Buruh
- membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha
membayar Upah secara tepat waktu setelah itu
- Tidak melakukan kewajiban yang tealh dijanjikan kepada Pekerja/Buruh
- Memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan
- Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan, Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja

8. 7. Pekerja / Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
- mengajukan pemrohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran
diri
- Tidak terikat ikatan dinas
- Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri
8. Pekerja/ Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi
dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis
9. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian
Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-
masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan) kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama.
10. Pekerja/ Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga
melakukan tindak pidana
11. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya
setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan
12. Pekerja / Buruh memasuki usia pensiun
13. Pekerja / Buruh meinggal dunia
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (2/4)

9. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (4/4)
Pemutusan Hubungan Kerja harus disampaikan kepada Pekerja / Buruh, dan/atau Serikat Buruh jika tergabung dalam serikat
buruh mengenai maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara tertulis
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Pemutusan Hubungan Kerja. Jika dilakukan percobaan 7 (tujuh) hari
sebelum pemutusan hubungan kerja. Jika tidak medapatkan kesepakatan penyelesian akan melalui hubungan industrial
PHK
Pemberitahuan
Percobaan Pemberitahuan
Jawaban
Pekerja
Ditolak
Disetujui
PHI
Ditolak
Diterima
14 hari
7 hari
7 hari

10. AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Uang Pesangon Uang Penghargaan Uang Penggantian
Masa Kerja <1 tahun mendapat 1 bulan
upah
Masa Kerja 1 < 6 tahun mendapat 2
bulan upah
Cuti Tahunan yang belum diambil dan
belum gugur
Masa Kerja 1 tahun < 2 tahun
mendapat 3 bulan upah
Masa Kerja 6 tahun < 9 tahun
mendapat 3 bulan upah
Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/
Buruh dan keluarganya ke tempat
dimana Pekerja / Buruh diterima kerja
Masa Kerja 3 tahun < 4 tahun
mendapat 4 bulan upah
Masa Kerja 9 tahun < 12 tahun
mendapat 4 bulan upah
Hal-hal lain yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama
Masa Kerja 4 tahun < 5 tahun,
mendapat 5 bulan upah
Masa Kerja 12 tahun < 15 tahun
mendapat 5 bulan upah
Masa Kerja 5 tahun < 6 tahun
mendapat 6 bulan upah
Masa Kerja 15 tahun < 18 tahun
mendapat 6 bulan upah
Masa Kerja 6 tahun < 7 tahun
mendapat 7 bulan upah
Masa Kerja 18 tahun < 21 tahun
mendapat 7 bulan upah
Masa Kerja 7 tahun < 8 tahun
mendapat 8 bulan upah
Masa Kerja 21 tahun < 24 tahun
mendapat 8 bulan upah
Masa Kerja 8 tahun < 9 tahun
mendapat 9 bulan upah
Masa Kerja 24 tahun lebih mendapat
10 bulan upah