Sistem kolonial Belanda di Indonesia ditandai dengan dominasi VOC yang menerapkan sistem kontrak dan penyerahan wajib hasil bumi, menyebabkan penderitaan bagi petani. Sistem ini kemudian berlanjut dengan diberlakukannya tanam paksa pada abad ke-19 hingga dibatalkan pada tahun 1870.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan politik pintu terbuka di Indonesia pada masa kolonial Belanda, yang menerapkan sistem ekonomi liberal dimana bisnis diselenggarakan oleh pihak swasta. Politik ini berdampak besar bagi Indonesia dan Belanda, di mana Indonesia menderita kemiskinan dan eksploitasi, sementara Belanda memperoleh keuntungan besar dari hasil bumi Indonesia.
Politik ekonomi liberal di Hindia Belanda berdampak buruk bagi rakyat Indonesia. Sistem kolonial liberal membuka peluang bagi pengusaha Belanda untuk menanam modal di perkebunan besar, namun menyebabkan penurunan taraf hidup rakyat akibat eksploitasi tanah dan tenaga kerja. Meskipun produksi ekspor meningkat, rakyat Indonesia justru semakin miskin dan menderita.
Dilaksanakannya usaha swasta dan diakhirinya sistem tanam paksa disebabkan oleh banyak protes dari berbagai pihak atas penderitaan rakyat akibat sistem tersebut. Namun, pelaksanaan usaha swasta tetap saja menimbulkan eksploitasi dan penderitaan bagi rakyat Indonesia meski tujuan awalnya adalah meningkatkan kesejahteraan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan politik pintu terbuka di Indonesia pada masa kolonial Belanda, yang menerapkan sistem ekonomi liberal dimana bisnis diselenggarakan oleh pihak swasta. Politik ini berdampak besar bagi Indonesia dan Belanda, di mana Indonesia menderita kemiskinan dan eksploitasi, sementara Belanda memperoleh keuntungan besar dari hasil bumi Indonesia.
Politik ekonomi liberal di Hindia Belanda berdampak buruk bagi rakyat Indonesia. Sistem kolonial liberal membuka peluang bagi pengusaha Belanda untuk menanam modal di perkebunan besar, namun menyebabkan penurunan taraf hidup rakyat akibat eksploitasi tanah dan tenaga kerja. Meskipun produksi ekspor meningkat, rakyat Indonesia justru semakin miskin dan menderita.
Dilaksanakannya usaha swasta dan diakhirinya sistem tanam paksa disebabkan oleh banyak protes dari berbagai pihak atas penderitaan rakyat akibat sistem tersebut. Namun, pelaksanaan usaha swasta tetap saja menimbulkan eksploitasi dan penderitaan bagi rakyat Indonesia meski tujuan awalnya adalah meningkatkan kesejahteraan.
Johannes van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah antara 1830-1834. Dia menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dimana petani diwajibkan menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian lahan mereka untuk dijual kepada pemerintah kolonial. Sistem ini sangat menguntungkan bagi pemerintah kolonial dan Belanda karena menghasilkan pendapatan besar yang
Sistem ekonomi liberal pada masa imperialisme belandaAndri Sk
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Sistem ekonomi liberal Belanda di Indonesia pada 1870-1900 meliberalisasi kepemilikan tanah dan memungkinkan modal swasta asing untuk berinvestasi dalam sektor pertanian dan pertambangan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan pesat perkebunan besar yang dimiliki swasta, tetapi juga mengakibatkan penurunan kesejahteraan penduduk lokal dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada Belanda.
Dokumen tersebut membahas tentang perlawanan berbagai kerajaan dan daerah di Indonesia terhadap penjajahan asing, khususnya Portugis dan Belanda, antara lain perlawanan Aceh, Ternate, Mataram, Banten, Makassar, Diponegoro, dan Padri. Dokumen ini juga menjelaskan sebab-sebab terjadinya perlawanan tersebut serta hasil perundingan damai antara pemerintahan lokal dengan penjajah.
Dokumen tersebut merangkum sejarah perekonomian Indonesia sejak masa prakolonial hingga masa Orde Baru. Mencakup periode kolonial Belanda dan Jepang, cita-cita ekonomi merdeka, serta sistem ekonomi di bawah pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.
Revolusi Perancis dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan monarki absolut dan sistem feodal yang membebani rakyat dengan berbagai pajak. Pendapat para pemikir seperti Voltaire dan Rousseau yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia turut memengaruhi meletusnya revolusi ini. Rakyat akhirnya merebut kekuasaan dengan menyerbu penjara Bastille pada 1789.
Dokumen tersebut membahas sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk faktor yang mendorong penjelajahan Eropa, masa pemerintahan Van Den Bosch beserta kebijakan Tanam Paksa dan penyimpangannya, latar belakang kebijakan Politik Etis, dan pengaruh kebijakan kolonial terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Revolusi Prancis terjadi karena beberapa sebab umum seperti utang negara yang menumpuk, kekalahan perang, dan pajak yang tinggi, serta sebab khusus seperti pengaruh revolusi Amerika dan pemborosan Marie Antoinette. Revolusi ini mengakhiri monarki absolut dan mendirikan pemerintahan demokratis di Prancis.
1. Pemerintahan absolut Raja Louis XVI yang membebani rakyat dengan pajak tinggi.
2. Keuangan negara Perancis yang kacau akibat perang dan kepentingan istana.
3. Pembentukan Estates General oleh Raja Louis XVI untuk menghadapi krisis keuangan namun tidak mencapai kesepakatan.
Revolusi Prancis (1789-1891) merupakan peristiwa penting yang mengakhiri sistem monarki absolut dan meletakkan dasar-dasar negara demokrasi, hak asasi manusia, serta nasionalisme di Prancis."
Revolusi Perancis terjadi akibat ketidakpuasan rakyat terhadap sistem pemerintahan absolut dan ketidakadilan sosial di bawah kekuasaan Raja Louis XVI. Dimulai dari serangan terhadap Penjara Bastille pada 1789 dan berakhir dengan dieksekusinya Raja Louis XVI dan perubahan sistem pemerintahan Prancis menjadi republik. Revolusi ini mempengaruhi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di dunia.
Revolusi Prancis adalah perubahan besar di Prancis pada 1789-1804 yang merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap sistem monarki absolut. Penyebabnya adalah ketidakadilan sosial, pengaruh pikiran rasionalis dan kemerdekaan Amerika, serta kekosongan kekuasaan. Dampaknya meliputi tersebarnya liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme serta lahirnya republik dan hukum modern.
berdasarkan buku ips kelas 8, tetapi animasi belum saya berikan. dan presentasi ini cocok sebagai bahan ajar karna lengkap dengan peta konsep bahasa yang mudah dimengerti dan ringkas.
rangkuman IPS kelas 8 masa kolonialisme Barat diIndonesiaArini Dina Hanifa
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai kebijakan dan sistem yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, seperti sistem penyerahan wajib VOC, sistem kerja rodi Daendels, sistem sewa tanah Raffles, sistem tanam paksa Van Den Bosch, dan politik liberal Van Deventer. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Barat.
Johannes van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah antara 1830-1834. Dia menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dimana petani diwajibkan menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian lahan mereka untuk dijual kepada pemerintah kolonial. Sistem ini sangat menguntungkan bagi pemerintah kolonial dan Belanda karena menghasilkan pendapatan besar yang
Sistem ekonomi liberal pada masa imperialisme belandaAndri Sk
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Sistem ekonomi liberal Belanda di Indonesia pada 1870-1900 meliberalisasi kepemilikan tanah dan memungkinkan modal swasta asing untuk berinvestasi dalam sektor pertanian dan pertambangan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan pesat perkebunan besar yang dimiliki swasta, tetapi juga mengakibatkan penurunan kesejahteraan penduduk lokal dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada Belanda.
Dokumen tersebut membahas tentang perlawanan berbagai kerajaan dan daerah di Indonesia terhadap penjajahan asing, khususnya Portugis dan Belanda, antara lain perlawanan Aceh, Ternate, Mataram, Banten, Makassar, Diponegoro, dan Padri. Dokumen ini juga menjelaskan sebab-sebab terjadinya perlawanan tersebut serta hasil perundingan damai antara pemerintahan lokal dengan penjajah.
Dokumen tersebut merangkum sejarah perekonomian Indonesia sejak masa prakolonial hingga masa Orde Baru. Mencakup periode kolonial Belanda dan Jepang, cita-cita ekonomi merdeka, serta sistem ekonomi di bawah pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.
Revolusi Perancis dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan monarki absolut dan sistem feodal yang membebani rakyat dengan berbagai pajak. Pendapat para pemikir seperti Voltaire dan Rousseau yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia turut memengaruhi meletusnya revolusi ini. Rakyat akhirnya merebut kekuasaan dengan menyerbu penjara Bastille pada 1789.
Dokumen tersebut membahas sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk faktor yang mendorong penjelajahan Eropa, masa pemerintahan Van Den Bosch beserta kebijakan Tanam Paksa dan penyimpangannya, latar belakang kebijakan Politik Etis, dan pengaruh kebijakan kolonial terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Revolusi Prancis terjadi karena beberapa sebab umum seperti utang negara yang menumpuk, kekalahan perang, dan pajak yang tinggi, serta sebab khusus seperti pengaruh revolusi Amerika dan pemborosan Marie Antoinette. Revolusi ini mengakhiri monarki absolut dan mendirikan pemerintahan demokratis di Prancis.
1. Pemerintahan absolut Raja Louis XVI yang membebani rakyat dengan pajak tinggi.
2. Keuangan negara Perancis yang kacau akibat perang dan kepentingan istana.
3. Pembentukan Estates General oleh Raja Louis XVI untuk menghadapi krisis keuangan namun tidak mencapai kesepakatan.
Revolusi Prancis (1789-1891) merupakan peristiwa penting yang mengakhiri sistem monarki absolut dan meletakkan dasar-dasar negara demokrasi, hak asasi manusia, serta nasionalisme di Prancis."
Revolusi Perancis terjadi akibat ketidakpuasan rakyat terhadap sistem pemerintahan absolut dan ketidakadilan sosial di bawah kekuasaan Raja Louis XVI. Dimulai dari serangan terhadap Penjara Bastille pada 1789 dan berakhir dengan dieksekusinya Raja Louis XVI dan perubahan sistem pemerintahan Prancis menjadi republik. Revolusi ini mempengaruhi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di dunia.
Revolusi Prancis adalah perubahan besar di Prancis pada 1789-1804 yang merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap sistem monarki absolut. Penyebabnya adalah ketidakadilan sosial, pengaruh pikiran rasionalis dan kemerdekaan Amerika, serta kekosongan kekuasaan. Dampaknya meliputi tersebarnya liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme serta lahirnya republik dan hukum modern.
berdasarkan buku ips kelas 8, tetapi animasi belum saya berikan. dan presentasi ini cocok sebagai bahan ajar karna lengkap dengan peta konsep bahasa yang mudah dimengerti dan ringkas.
rangkuman IPS kelas 8 masa kolonialisme Barat diIndonesiaArini Dina Hanifa
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai kebijakan dan sistem yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, seperti sistem penyerahan wajib VOC, sistem kerja rodi Daendels, sistem sewa tanah Raffles, sistem tanam paksa Van Den Bosch, dan politik liberal Van Deventer. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Barat.
Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnyasahobby68
Dokumen tersebut membahas kebijakan kolonial Belanda di Indonesia, mulai dari Daendels, Raffles, sistem tanam paksa, hingga Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak baik dan buruk bagi rakyat Indonesia, termasuk memperlancar komunikasi namun juga meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.
Kekuasaan pemerintah hinda belanda di indonesiaFajar Fajar
Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia timbul setelah kekalahan Prancis dalam Perang Koalisi dan penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda melalui Konvensi London 1814. Belanda menerapkan kebijakan seperti sistem tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis yang menyebabkan penduduk Indonesia menderita akibat eksploitasi dan diskriminasi.
Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.
Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa.
Pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda memberikan dampak positif bagi Belanda dengan memberikan keuntungan besar kepada pengusaha Belanda, namun memberikan dampak negatif bagi rakyat Indonesia karena mengalami eksploitasi dan kemiskinan."
Sejarah hukum perburuhan dimulai dengan sistem perbudakan, kerja rodi, dan poenale sanctie di Hindia Belanda. Peraturan mengenai perbudakan baru dihapuskan pada 1854, sedangkan kerja rodi dan poenale sanctie masih berlangsung hingga abad ke-19. Pemerintah mulai campur tangan untuk melindungi hak-hak buruh melalui undang-undang ketenagakerjaan pada abad ke-20 guna menciptakan keadilan sosial
sejarah indonesia Pemerintahan kolonial belanda Tita Rosita
Dokumen tersebut membahas tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia meliputi masa VOC, pemerintahan Deandels dan Janssens, pendudukan Inggris, dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda termasuk kebijakan tanam paksa dan liberal.
Dokumen ini membahas sejarah perekonomian Indonesia sejak masa kerajaan tradisional hingga masa Orde Lama setelah kemerdekaan. Mencakup periode penjajahan Belanda, Inggris, Jepang, serta sistem ekonomi yang diterapkan setiap negara penjajah. Juga membahas kondisi ekonomi pasca kemerdekaan yang buruk akibat inflasi tinggi dan blokade Belanda, serta berbagai upaya pemerintah untuk mengatasinya.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa Belanda, dilaksanakan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan rakyat. Pada masa Inggris di bawah pimpinan Raffles, diterapkan sistem sewa tanah yang memberikan kebebasan kepada petani namun masih bersifat eksploitatif. Sistem ini kemudian digantikan kembali oleh sistem tanam paksa p
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa Belanda, sistem tanam paksa yang diterapkan Van den Bosch menyebabkan penderitaan rakyat. Pada masa Inggris di bawah pimpinan Raffles, diterapkan sistem sewa tanah yang memberikan kebebasan kepada petani namun masih bersifat eksploitatif. Pemerintahan selanjutnya kembali ke sistem eksploit
Pengaruh kualitas kehidupan sekolah dan kehidupan sosialUmi Rosyidah
Kualitas kehidupan sekolah dan lingkungan sosial mempengaruhi prestasi belajar siswa. Pengalaman sosial emosional dan interaksi sosial yang sehat membantu siswa belajar bekerja sama dan membentuk hubungan harmonis, sementara penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat dipengaruhi persepsi mereka terhadap aspek-aspek sekolah seperti guru, teman, dan fasilitas.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan organisasi Persis dan Islam di Indonesia pada masa Hindia Belanda dari 1923-1957. Faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam adalah jalur komunikasi, struktur masyarakat Asia Tenggara, dan kelompok pendukung seperti imigran Arab dan guru sekolah. Dokumen ini juga menjelaskan kekuatan dan kelemahan Persis dalam memajukan pemikiran Islam modern di Indonesia.
Kerajaan Mughal didirikan oleh Babur pada tahun 1526 setelah mengalahkan Dinasti Lodi. Kerajaan ini dipimpin oleh beberapa raja terkemuka seperti Akbar dan Shah Jahan yang memperluas wilayahnya dan membawa kemakmuran. Namun kemunduran dimulai pada masa Aurangzeb karena kebijakannya yang ketat dan menimbulkan pemberontakan.
Usaha Mempertahankan kemerdekaan IndonesiaUmi Rosyidah
Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan meliputi berbagai pertempuran melawan tentara sekutu dan Belanda antara tahun 1945-1965. Pertempuran-pertempuran besar terjadi di Surabaya, Semarang, Ambarawa, dan Medan pada tahun 1945. Perang Kemerdekaan I dan II melawan Belanda terjadi pada 1947 dan 1948. Berbagai pemberontakan seperti APRA, Andi Azis, dan PRRI muncul antara 1950-1958 dalam menuntut
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan ekonomi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga Orde Baru. Terdapat tiga periode kebijakan ekonomi yaitu periode demokrasi parlementer yang menerapkan program Benteng, periode demokrasi terpimpin dengan ekonomi terpimpin, dan periode Orde Baru dengan liberalisasi ekonomi. Setiap kebijakan memberikan dampak berbeda bagi pengusaha lokal dan asing.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
Kolonialisme modern
1. B. VOC dan Sistem
Kolonialisme
Kolonialisme/penjajahan = anak dr
kapitalisme
Kapitalisme adalah cara berekonomi yg
ditandai oleh:
1. Pemilikan pribadi alat produksi
(tanah) oleh pemodal
2. Adanya hubungan majikan-buruh yg
digaji dg uang
3. Produksi ditujukan utk keuntungan &
pelipat- gandaan modal
2. Kolonialisme modern
Kapitalisme muncul pertama di Eropa
Barat pd abad XVI – XVII, bersamaan dg
tuntutan akan kebebasan masa revolusi
Prancis abad XVII, yg mana kekuasan
raja digulingkan kaum liberal
revolusi industri abad XVI-XVII memacu
proses produksi ekspansi tanah
jajahan kolonialisme modern.
Sistem kolonial ini ditandai 4 ciri pokok: dominasi,
eksploitasi, diskriminasi, & dependensi (Kartodirdjo,
Surjo, 1991):
Berbeda dg kolonialisme kuno, yg
bertuj: kejayaan (glory), kekayaan (gold),
& agama (gospel)
3. Penjajah pertama adalah armada
dagang, yg th 1602 membentuk VOC
(Vereenigde Oost Indische Compagnie),
VOC tdk mengambil alih kekuasaan para
raja, ttp menuntut pengakuan &
penyerahan hasil bumi/ pertanian .
sistem leveransi (penyerahan wajib
barang2 & dibeli dg harga ttt), dan
sistem kontingensi (penyerahan barang
yg ditentukan jumlahnya). Dalam hal ini
yg paling dirugikan adalah petani
4. Utk tingkatkan pendapatan dr sistem
penyerahan wajib, di berbagai daerah
VOC kembangkan sistem penanaman
wajib komoditi kopi. Yg terkenal adalah
“perkebunan kopi ala priyangan” (petani
membuka hutan dg kerja paksa utk
tanam kopi)
VOC memba yar upah petani, namun
banyak diselewengkan bupati
Sistem Priyangan ini kemudian jadi
dasar sistem tanam paksa pd 1830 oleh
pem kolonial.
5. Tanah Partikelir
VOC menjual tanah pd pihak swasta,
yg kemudian dikenal “tanah partikelir”,
Di tanah partikelir, pemodal sbg tuan
tanah dan berusaha cari keuntungan
sebesar-besarnya
Rakyat membayar pajak, cukai,
penyerahan hasil, kerja rodi dll
sering hrs mencuri, merampok,
bahkan membunuh utk mengatasi
rasa lapar.
Banyak terjadi ger. Sosial .
6. Kekuasaan Daendels
1799 VOC dibubarkan krn bangkrut.
VOC pailit krn: kecurangan
pembukuan, korupsi, pegawai lemah,
sistem monopoli, serah wajib, & kerja
paksa yg membawa penderitaan
penduduk
Kekuasaan beralih pada pem Hindia
Belanda- Daendels.
Daendels kerja paksa.
7. Awal Mula Pajak Tanah & Sewa
Tanah Saat itu di Eropa berkemb paham
liberal dasar kebebasan &
kesejahteraan umum
Rafles dipengaruhi rev. perancis dg
semboyan: Kebebasan, persamaan dan
persaudaraan.
Sistim penyerahan wajib dan kerja paksa
dihapus.
Ingin memberikan kepastian hukum dan
kebebasan berusaha.
Pemikiran rafles= Hogendorp (pejabat
Belanda) rakyat diberi kebebasan
menentukan tanaman yang akan di
tanam.
8. Raffles berpedoman 3hal
1. Kerja wajib /rodi dan penyerahan wajib
dihapuskan.
2. Peran Bupati sbg pemungut pajak
dihapusdijadiakn sbg bagian integral dari
sistim pemerinbtahan.
3. Anggapan bahwa pemerintah pemilik tanah
maka petani penggarap= penyewa (tenant)
membayar sewa tanah(land rent).
Sistim sewa tanah/ landelijk stelsel:
1. kebebasan dan kepastian hukum pada
petani.
2. Menjamin arus pendapatn negara secara
mantap
9. Ketentuan sistim sewa tanah
1. Pajak Tanah Sawah:
Gol I, ½ hasil panenan
Gol II, 2/5 hasil panenan
Gol III, 1/3 hasil panenan
2. Pajak Tanah Tegalan:
Gol I, 2/5 hasil panenan
Gol II, 1/3 hasil panenan
Gol III, ¼ hasil panenan
Pajak diberikan berpa uang/ barang (padi&beras)
10. Perubahan revlosusioner?
Peubahan azasi: unsur paksaan atas
rakayt diganti sistim kontrak atas da
sar sukarela kedua belah pihak.
Perubahan bukan perubahan ekonomi
semata perubahan sistim sosial
budaya ikatan adat kehidupan
masyarakat barat.
Ekonomi feodal diganti lalu lintas
pertukaran bebas.
11. Tanam Paksa (1830-
1870) Van Den Bosch, terjadi kesulitan
keuangan; krn biaya perang, kecuali itu
neg Belanda sedang menggalakkan
industri Van Den Bosch terapkan
sistem tanam paksa (cultuurstelsel)
Sistem ini mrpkn gabungan dr
penyerahan wajib (VOC) dg sistem pajak
tanah.
ciri pokok adalah rakyat harus bayar
pajak dlm bentuk barang (hasil tani),
bukan uang
Jenis tanaman yg diwajibkan: kopi, tebu,
indigo
12. Penyelewengan Tanam paksa
1. Penyediaan tanah utk tanaman eksport tdk
scr sukarela, ttp dg paksaan;
2. bagian tanah yg ditanami bkn 1/5, ttp lebih
luas (1/3 atau 1/2) bagian, bahkan sering
seluruh desa
3. Pembayarn hsl tanamn lebih kcl dr
ketentuan
4. Kegagalan panen yg mestinya jd beban
pem, dibebankan pada penduduk
5. Sistm perangsang utk peg pem agar dpt
kerja dg baik, prakteknya terjadi
penyalahgunaan wewenang yg makin
rugikan penddk
13. Lanjutan…
Sistem tanam paksa sangat menguntungkan
pem.
Petan menderita menyediakan tanah utk
tanaman ekspor, dan tenaga kerja yg berat utk
pekerjaan pem, tanpa upah (kerja paksa).
Sistem ini mengenalkan ekonomi uang, melalui
pembayaran upah tanaman (petani) dan insentif
pejabat (pejabat)
Atas desakan kaum liberal, th 1870 sistem tanam
paksa diganti sistem perusahaan swasta; dan
sistem kerja paksa diganti sistem kerja upah
bebas.
14. Agrarische Wet 1870 (UU
Agraria
UU ini muncul krn tuntutan para
pengusaha swasta utk membuka
perkebunan yg lebih luas, ttp merasa
terhalang oleh sistem tanam paksa
Ketentuan 2 hal :
1. memberi kesempatan pd para
pengusha swasta utk buka perkebunan
2. melindungi hak2 rakyat atas tanahnya.
Agrarische Wet ini selanjutnya menjadi
dasar bg semua peraturan agraria di
Indnesia.
UU ini bersifat dualistispengusaha
asing berlaku hukum barat, sedang bg
rakyat hukum adat
15. POLITIK ETIS (1900-1942)
Pergantian abad 19 ke 20 ditandai
adanya peningkatan kemajuan &
kemakmuran di neg Belanda.
Mrk menyoal ttg hutang2 kekayaan yg
disedot ke Belanda, & itu hrs
dikembalikan. Pol Etis (pol balas budi)
yakni: emigrasi, irigasi, dan edukasi
Pd 1904 didirikan lumbung desa, bank
kredit rakyat, & pegadaian, juga
pengawasan thdp penjualan candu pd
rakyat.
Hal itu utk kurangi sumber penderitaan
rakyat spt: lintah darat, paceklik,
kekurangan modal, dll
16. Perubahan aturan tanah
partikelir
diakuinya hak2 penduduk atas tanah & hasil
kerjanya, contohnya:
1. Raad Van Justitie (pengadilan) Surabaya (22/
1/1913): pduduk tanah partikelir punya hak
perseorangan turun temurun;
2. 7/6/1916, Pengadilan Surabaya menyatakan:
pddk berhak atas tanah, dan hak benda yg dpt
dipindahkan pd orang lain.
3. 12/9/1917 nyatakan: pddk tanah partikelir
berhak atas tanah pekarangan yg didiami, &
berhak pakai tanah pertanian lainnya dg
kewajiban thdp tuan tanah.
17.
18.
19.
20. Dampaknya bagi petani…
beban petani makin berat krn harus
memenuhi tuntutan bupati (penguasa
feodal), dan kepentingan kaum
kolonial.