Mencoba analisis mengenai salah satu hukum pertambangan dimana ini merupakan tugas saya untuk mata kuliah HAN, Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI

1. Nama : Muhammad Raihan Imamnawi
NPM : 1406569384
Kelas : Hukum dan Administrasi Negara (B)
Analisis Hubungan tentang Izin Pertambangan dan UU
Telah diketahui bahwa ada sengketa antara dua perusahaan tambang di Provinsi
Sulawesi Tenggara. Kasus ini terjadi antara PT Prima Nusa Sentosa, yang selanjutnya disebut
PT PNS, dan PT Anugrah Harisma Barakah, yang selanjutnya disebut PT AHB mengenai
sengketa lahan untuk pertambangan. Kasus ini bermula ketika gubernur Sulawesi Tenggara
pada tahun 2008-2010 menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,
untuk PT AHB di daerah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Kemudian kasus ini baru dibawa ke persidangan pada tahun 2010 karena PT PNS baru tahu
kalau area pertambangannya telah terdaftar sebagai area pertambangan milik PT AHB.
PT PNS kala itu ingin mengajukan “kenaikan” izin dari IUP Eksplorasi menjadi IUP
Operasi Produksi. Tetapi, PT AHB sudah terlebih dahulu mendapat IUP Operasi Produksi
sejak Juli 2010 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara. Sayangnya dalam IUP
tersebut terdapat 1868 Ha milik PT PNS, sehingga yang disisakan hanya 131 Ha saja. Oleh
karena itu, PT PNS menggugat Gubernur Sulawesi Tenggara dan membawanya kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian juga, Bupati
Bombana membuat surat kepada gubernur tentang Pembatalan Persetujuan Penerbitan Izin
Usaha Pertambangan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah sehingga gubernur tidak mempunyai
wewenang lagi tentang IUP dan peningkatan status IUP serta hal ini juga merupakan wewenang
bupati karena area yang terjadi bukan lintas kabupaten dimana hal ini sesuai dengan Pasal 13
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. IUP juga harus
memperhatikan izin dari pemerintah daerah dibawahnya, seperti bupati, sehingga apabila
Bupati Bombana tidak mengizinkan, maka surat dan kebijakan yang dibuat gubernur
mengalami cacat hukum dan tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 37b.

2. Apabila melihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
khususnya Pasal 3, terdapat beberapa asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu:
a) Asas Kepastian Hukum
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam
pengendalian Penyelenggara Negara.
c) Asas Kepentingan Umum
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif.
d) Asas Keterbukaan
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyeienggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara.
e) Asas Proporsionalitas
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara
Negara
f) Asas Profesionalitas
Asas yang mengutamakan keahlian yang beriandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
g) Asas Akuntabilitas
Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
Kemudian, menurut undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:
a) Kepastian hukum
b) Kemanfaatan

3. c) Ketidakberpihakan
d) Kecermatan
e) Tidak menyalahgunakan kewenangan
f) Keterbukaan
g) Kepentingan umum
h) Pelayanan yang baik
Menurut surat dari PTUN, gubernur diduga tidak menjalankan beberapa asas yaitu asas
kecermatan, kepastian hukum dan keseimbangan. Asas-asas ini dilanggar dikarenakan
gubernur tidak cermat dalam mengambil keputusan berdasar informasi yang lengkap,
kebijakan yang cacat hukum, dan tidak mementingkan kepentingan pemerintahan ditingkat
bawahnya. Oleh karena hal itu, PTUN menetapkan keputusan bahwa gubernur harus mencabut
semua IUP untuk PT AHB serta membayar denda kerugian atas hal yang telah terjadi
karenanya.
Pada Februari 2011, gubernur mengajukan eksepsi yang salah satu poinnya ialah
menyatakan bahwa IUP yang diterbitkannya tidak cacat hukum karena menurutnya berada
pada lintas kabupaten, IUP telah mendapat surat rekomendasi dari bupati yang bersangkutan
dan PT AHB terlebih dahulu terdaftar untuk IUP (First Come First Served). Akan tetapi,
setelah melalui proses persidangan dengan dilampirkan barang dan/atau alat bukti serta saksi
dan/atau pendapat ahli maka PTUN Kendari memutuskan bahwa dilakukan pencabutan surat-
surat IUP untuk PT AHB karena melanggar Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 1603 K/40/MEM/2003, menolak eksepsi pihak guberbur (tergugat)
seluruhnya, dan mengabulkan permohonan pihak PT PNS (penggugat).
Kalau melihat dari segi AUPB dalam UU No. 30 Tahun 2014, Gubernur Sulawesi
Tenggara juga melanggar asas kemanfaatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang
dibuktikan kemudian dengan tertangkapnya orang yang bersangkutan oleh KPK terkait dugaan
korupsi suap dalam pembuatan IUP PT AHB. Asas lainnya ialah asas pelayanan yang baik
yang menurut saya berhubungan dengan asas kecermatan dimana gubernur tidak mengikuti
dan/atau melanggar prosedur-prosedur yang berlaku secara hukum salah satunya ialah tidak
mencantumkan peta area suatu perusahaan pertambangan. Sedangkan kalau dilihat dari UU
No. 28 Tahun 1998, Gubernur Sulawesi Tenggara melanggar asas kepastian hukum, asas tertib

4. penyelenggaraan negara (karena menimbulkan ketidakseimbangan/keselarasan dengan
pemerintahan dibawahnya) dan juga asas profesionalitas (kode etik)