Pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia (Human Rights)

1. 1. Kemukakan tentang pengertian HAM dan jelaskan perbedaan antara HAM dan
hak konstitusional!
Pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia (Human Rights)
secara universal ham adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai
mati sebagai anugerah dari tuhan YME. semua orang memiliki hak untuk
menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma
dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung
tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. setiap orang sebagai
harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-
benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara orang satu dengan
yang lainnya.
Hak konstitusional (constitutional right) menurut Prof. JImly Asshiddiqie adalah hak-
hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945 . Setelah amandemen UUD 1945
yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-pinsip HAM telah
tercantum dalam konsitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh
karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 adalah merupakan
Hak konstitusional Warga Negara Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri,
terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya
berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.
Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah kerangka
utama dalam pembentukan hak konstitusional indonesia,selanjutnya perbedaan antara
ham dengan hak konstitusional secara konseptual tidak ada tetapi secara material
yaitu terdapat pada landasan hukumnya yang mana HAM yaitu suatu kesepakatan
internasional tentang penghormatan terhadap hak-hak manusia yang tertuang dalam
deklarasi hak asasi manusia sedangkan haK konstitusional adalah bentuk pengakuan
indonesia terhadap HAM dan di tuangkan dalam konstitusi negara INDONESIA .
2. Jelaskan perkembangan HAM yang rekan-rekan pahami dan berdasarkan
referensi!

2. A. Sejarah HAM di Dunia
Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris
pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang
melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.
Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah
perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia
Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.
1. Magna Charta (1215)
Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut
Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para
bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya
pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya
pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak
tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.
2. Revolusi Amerika (1776)
Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut
Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan
Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari
revolusi ini.
3. Revolusi Prancis (1789)
Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri
(Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des
droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara)
dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan
(liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite).
4. African Charter on Human and People Rights (1981)
Pada tanggal 27 Juni 1981, negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika
(OAU) mengadakan konferensi mengenai HAM. Dalam konferensi tersebut, semua
negara Afrika secara tegas berkomitment untuk memberantas segala bentuk

3. kolonialisme dari Afrika, untuk mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama
dan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Afrika.
5. Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990)
Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan deklarasi dari
negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang
memberikan gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan menegaskan
Islam syariah sebagai satu-satunya sumber. Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk
menjadi pedoman umum bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi maunsia.
6. Bangkok Declaration (1993)
Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada tahun 1993.
Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah mengegaskan kembali
komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia. Mereka menyatakan pandangannya saling ketergantungan dan dapat
dibagi hak asasi manusia dan menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan
nonselektivitas hak asasi manusia.
7. Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993
Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara
anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh karenanya dikenal dengan
Deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu hak
pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari
Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetuju semua anggota
PBB, termasuk Indonesia.
B. Sejarah HAM di Indonesia
Sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki
penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Ini yang menjadi latar belakang
perlunya penegakan hak asasi manusia. Manusia dengan teganya merusak,
mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu
dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain. Untuk melindungi harkat

4. dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antarumat manusia, hak asasi
manusia dibutuhkan. Berikut sejarah penegakan HAM di Indonesia.
1. Pada masa prakemerdekaan
Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang
Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM
adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang
ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.
2. Pada masa kemerdekaan
 Pada masa orde lama Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya
berkembang dalamsi dang BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur
secara luas dalam UUD 1945 dalam sidang itu adalah Mohammad Hatta dan
Mohammad Sukiman. Tetapi, upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai
HAM yang diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur
dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.
 Pada masa orde baru Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai
puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat)
yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya
diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993.
Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik.
Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai
pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi
untuk mengakhiri kekuasaan orde baru.
 Pada masa reformasi Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah
menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada
era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim
kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu
meliputi UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26
tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2005, pemerintah
meratifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu

5. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)
menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005.
Referensi :
1. Fatmawati.Modul Hukum Tata Negara.universitas terbuka,Jakarta,2014
2. Budiyanto,Drs.MM.Kewarganegaraan unuk SMA kelas
XI.kurikulum2006,Jakarta,Erlangga,2006