Materi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan adalah kajian yang mencakup segala aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Ini meliputi regulasi mengenai hak dan kewajiban pekerja, perundingan kolektif, perlindungan terhadap pekerja, isu-isu keamanan kerja, upah, dan berbagai hal lainnya yang memengaruhi dunia ketenagakerjaan.

1. Hukum Perburuhan dan
Ketenagakerjaan
Agustinus Astono

2. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
 A.N. Molenaar -> Hukum Perburuhan adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku, yang
mengatur hubungan antara buruh dengan buruh, buruh dengan majikan, buruh dengan
penguasa, dan penguasa dengan penguasa.
 M.G Levenbach -> Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan
kerja, di mana pekerjaan dilakukan di bawah suatu pimpinan, dan dengan keadaan
kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu.
 NEH Van Esveld -> Hukum Perburuhan adalah bagian dari hukum positif yang meliputi
hubungan antara pekerja dan memberi kerja, termasuk pekerja yang melakukan atas
tanggung jawab sendiri.
 Prof. Abdullah Sulaiman -> Hukum Perburuhan atau Ketenagakerjaan adalah ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja
dengan penerima kerja yang malahirkan hubungan hukum dengan menerima penghasilan
upah atau gaji dan fasilitas kesejahteraan.

3. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (1)
 Penegasan dalam konstitusi tertulis yaitu UndangUndang Dasar (UUD) Proklamasi 1945,
Pasal 27 ayat (2), bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak warga
Negara, dimana Negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya.
Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan
Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
 Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum
ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan. Setelah kemerdekaan
ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan Undang Undang No. 14 Tahun 1969
tentang Pokok-pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997 undang-undang ini diganti
dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

4. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (2)
 Kehadiran Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1997 telah menimbulkan banyak protes dari
masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan masalah menara Jamsostek yang dibangun
berdasarkan dugaan kolusi penyimpangan dana Jamsostek. UU ini ditangguhan kemudian
diganti oleh UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara/LN Tahun
2003 No.39, Tambahan LN.Tahun 2003 No.4279).
 Hukum Ketenagakerjaan juga disebut Hukum Perburuhan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1
angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 39.
 Pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam rapat peripurna DPR, disetujui UU Cipta Kerja
(Omnibus Law).
 UU Ciptaker berlaku pada tanggal 31 Maret 2023, berlakunya UU Ciptaker tersebut
kemudian menghapus serta mengganti beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Lingkup Laku Pribadi (Personengebied)
 Lingkup laku pribadi dari Hukup Perburuhan mempunyai kaitan erat dengan siapa (pribadi
kodrati) atau apa (peran pribadi hukum) yang dibatasi oleh kaidah hukum. Siapa atau apa yang
dibatasi oleh kaidah hukum perburuhan adalah:
1. Buruh (pekerja), mantan buruh (pekerja), Serikat Buruh/Pekerja)
2. Majikan (pengusaha), Organisasi Pengusaha
3. Negara/Pengusaha (pemerintah)
 Buruh (pekerja) atau mantan buruh (pekerja) tampil sebagai subjek hukum dalam kedudukannya
sebagai pribadi kodrati, artinya ia tampil sebagai buruh (pekerja) atau mantan buruh (pekerja)
karena ia adalah manusia yang berbeda dengan kuda atau kerbau yang juga bekerja menarik
pedati atau bajak sawah. Di sini kerbau atau kuda tidak dapat disebut buruh, karena kuda atau
kerbau bukanlah manusia. Sedangkan buruh (pekerja) atau mantan buruh (pekerja) adalah
manusia yang bekerja pada orang lain untuk mendapatkan upah.
 Kemudian penguasa tampil sebagai subjek hukum perburuhan dalam kedudukannya sebagai
pribadi hukum atau bukan pribadi hukum, dan sebagai pribadi kodrati. Sebagai pribadi hukum,
ia tampil sebagai Badan Hukum (PT) dan sebagai Bukan Pribadi Hukum ia tampil sabagai CV, UD,
Firma, Persekutuan Perdata, Badan Sosial atau Badan-badan lainnya. Sebagai pribadi kodrati ia
tampil sebagai Penguasa Perseorangan.