2. KOMPETENSI dan INDIKATOR
KOMPETENSI
• Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang
sejarah dan perkembangan hukum ketenagakerjaan di
Indonesia.
INDIKATOR
• Mahasiswa diharapkan mampu:
• menjelaskan sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
pada zaman Belanda: Rodi, Poenale Sanctie, Perhambaan,
menjelaskan sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
pada zaman Belanda: Rodi, Poenale Sanctie, Perhambaan,
Peruluran.
• menjelaskan perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di
Indonesia pada Jaman kemerdekaan:
i. Masa Orde Lama
ii. Masa Orde Baru
iii. Masa Reformasi
3. Sejarah Hukum Perburuhan dan sejarah hubungan
kerja pada zaman Pra kemerdekaan RI
• Perbudakan
Legalisasi: sebuah aturan yang dikenal sebagai
Black Code merupakan dari Jean-Baptiste Colbert
(1619-1683), dengan instrument hukum ia
memasukkan perbudakan ke dalam system legal.
memasukkan perbudakan ke dalam system legal.
Di Prancis legalisasi terhadap perbudakan terlihat
secara implicit melalui “Dekrit tahun 1685, di
mana dalam Dekrit ini diatur hukuman yang
dikenakan oleh tuan para budak pada mereka
(budak),
4. Perlawanan fisik atas perbudakan. Perlawanan
yang terjadi pada 1791 di Santo Domingo
(sekarang Haiti dan Republik Dominika)
memainkan peran krusial dalam penghapusan
PERATURAN MENGHAPUS PERBUDAKAN
memainkan peran krusial dalam penghapusan
perdagangan budak trans-Atlantik, dan
moment itu oleh PBB diperingati sebagai titik
awal penghapusan perbudakan di dunia
5. • Di Nusantara pada tahun 1811-1816 masa pendudukan
Inggris dengan tokohnya Thomas Stanford Raffles
dikenal sebagai anti perbudakan, di tahun 1816
mendirikan “The Java benevolent institution” semacam
lembaga dengan tujuan penghapusan perbudakan.
• Masa pendudukan Nederland pada 1817 ada peraturan
tentang larangan memasukkan budak ke Pulau JAwa
(Stb. 1817 No. 42).
Selanjutnya dikeluarkanlah peraturan-peraturan
• Selanjutnya dikeluarkanlah peraturan-peraturan
lainnya guna mendukung Regeringsreglement tersebut
di antaranya:
• Pendaftaran Budak Stb 1819 No. 58, Stb 1820 No. 22 a
dan 34, Stb. 1822 No. 8, Stb 1824 No. 11, Stb. 1827 No.
20, Stb 1834 No. 47, Stb. 1841 No. 15.
6. • Pajak atas pemilikan budak: Stb. 1820 No. 39 a, stb.
1822 No. 12 a, stb. 1827 No. 81, Stb. 1828 No. 52,
Stb.1829 No. 53, Stb. 1830 No. 16, Stb. 1835 No. 20
dan 53, Stb. 1836 No. 40.
• Larangan Pengangkutan Budak Kanak-kanak di bawah
umur 10 tahun: Stb. 1829 No. 29, Stb. 1851 No 37.
Pendaftaran anak budak: Stb. 1833 No. 67.
• Pendaftaran anak budak: Stb. 1833 No. 67.
• Pembebasan dari perbudakan bagi pelaut yang
dijadikan budak : Stb 1848 No. 49.
• Penghapusan perbudakan di Indonesia terjadi secara
berangsur, ditandai dengan beralihnya hubungan ini
dan diganti dengan system “perhambaan”.
7. b. Perhambaan
• Sistem ini dapat dikatakan pelunakan dari
perbudakan (pandelingschap) dengan
menetapkan sejumlah uang sebagai utang
(pinjaman) dari si-hamba (bekas budak)
kepada si bekas pemilik (disebut juga
kepada si bekas pemilik (disebut juga
pemegang gadai karena diibaratkan adanya
peristiwa pinjam meminjam uang dengan
jaminan pembayarannya adalah diri si
peminjam/berutang).
8. ATURAN MELARANG PERHAMBAAN
Larangan terhadap praktek Perhambaan justru
telah ada sebelum digencarkannya larangan
perbudakan, tercatat di Tahun 1616 sudah ada
larangan praktek perhambaan. Salah satu
larangan praktek perhambaan. Salah satu
aturan terhadap larangan ini adalah
Regelingreglement 1818 dan Stb. 1822 No. 10.
9. c. Kerja Rodi
Rodi yang berlangsung di Indonesia
digolongkan dalam tiga golongan:
1. Rodi-gubernemen, yaitu rodi untuk kepentingan
gubernemen dan para pegawainya
(herendienst);
2. Rodi perorangan, yaitu rodi untuk kepentingan
2. Rodi perorangan, yaitu rodi untuk kepentingan
kepala-kepala dan pembesar-pembesar
Indonesia (persoonlijke diensten);
3. Rodi-desa, yaitu rodi untuk kepentingan
desa (desa diensten).
10. d. Poenale Sanctie
• "Agrarische Wet" (Undang-Undang Agraria) tahun 1870
yang mendorong timbulnya perusahaan perkebunan
swasta besar, soal perburuhan menjadi sangat penting.
• Hubungan antara majikan dan buruh pada mulanya
diatur oleh “Politie Straaf Reglement” (Peraturan
Pidana Polisi) yang lebih melindungi kepentingan
majikan peraturan ini dihapuskan pada tahun 1879.
Penggantinya Koeli Ordonantie (1880) memuat sanksi-
• Penggantinya Koeli Ordonantie (1880) memuat sanksi-
sanksi terhadap pelanggaran kontrak oleh buruh dan
sanksi bagi majikan yang melakukan kesewenang-
wenangan pada buruhnya. Karena adanya sanksi
tersebut maka Koeli Ordonantie dijuluki Poenale
Sanctie yang artinya sanksi pidana bagi buruh yang
berasal dari luar Sumatera Timur, karena buruh dari
rakyat setempat atau suku di Sumatera Timur tidak
terkena ordonansi ini.
11. Sejarah Hukum Perburuhan dan sejarah
hubungan kerja pada Jaman kemerdekaan
a). Pemerintahan Soekarno Pasca Proklamasi
(1945-1958)
Peraturan ketenagakerjaan yang ada pada
masa ini cenderung memberi jaminan sosial
masa ini cenderung memberi jaminan sosial
dan perlindungan kepada buruh, dapat dilihat
dari beberapa peraturan di bidang
perburuhan yang diundangkan pada masa ini.
12. Tabel Beberapa Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan di
Masa Pemerintahan Soekarno – 1945 s/d 1958
No Peraturan Ketenagakerjaan
1 UU No. 12 tahun 1948 Tentang Kerja
2 UU No. 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja
3 UU No. 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan
4 UU No. 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat
Buruh dan Majikan
5 UU No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
6 UU No. 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) No. 98 mengenai Dasar-dasar dari Hak
Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
7 Permenaker No. 90 Tahun 1955 Tentang Pendaftaran Serikat Buruh
13. b). Pemerintahan Soekarno Masa Orde Lama (1959-1966)
• Pada masa ini kondisi perburuhan dapat dikatakan
kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Buruh
dikendalikan oleh tentara antara lain dengan
dibentuknya Dewan Perusahaan diperusahaan-
perusahaan yang diambil alih dari Belanda dalam
rangka program nasionalisasi, untuk mencegah
meningkatnya pengambil alihan perusahaan Belanda
oleh buruh.
Gerak politis dan ekonomis buruh juga ditandai dengan
• Gerak politis dan ekonomis buruh juga ditandai dengan
dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Tertinggi
No. 4 Tahun 1960 Tentang Pencegahan Pemogokan
dan/atau Penutupan (lock out) di perusahaan-
perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital.
• Perbaikan nasib buruh terjadi karena ada gerakan
buruh yang gencar melalui Serikat-serikat Buruh
seperti PERBUM, SBSKK, SBPI, SBRI, SARBUFIS, SBIMM,
SBIRBA.
14. c). Pemerintahan Soeharto di Masa Orde Baru
• Kebijakan industrialisasi yang dijalankan pemerintah Orde
Baru juga mengimbangi kebijakan yang menempatkan
stabilitas nasional sebagai tujuan dengan menjalankan
industrial peace khususnya sejak awal Pelita III (1979-1983),
menggunakan sarana yang diistilahkan dengan HPP
(Hubungan Perburuhan Pancasila).
• Serikat Pekerja di tunggalkan dalam SPSI. Merujuk pada UU
No. 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 98
Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar daripada Hak
Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar daripada Hak
Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama, serta
Peraturan Menakertranskop No. 8/EDRN/1974 dan No.
1/MEN/1975 perihal Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh
Di Perusahaan Swasta Dan Pendaftaran Organisasi Buruh
terlihat bahwa pada masa ini kebebasan berserikat tidak
sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah.
• Peran Militer dalam prakteknya sangat besar misal dalam
penyelesaian perselisihan perburuhan.
15. (a). Pemerintahan BJ. Habibie (1998-1999)
• Pada 5 Juni dikeluarkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun
1998 yang mensahkan Konvensi ILO No.87 Tahun 1948
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk
Berorganisasi (Concerning Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise) berlaku di Indonesia.
• Meratifikasi K.ILO tentang Usia Minimum untuk
diperbolehkan Bekerja/Concerning Minimum Age for
Admission to Employment (Konvensi No. 138 tahun 1973)
yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak
yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak
dengan membuat batasan usia untuk diperbolehkan
bekerja melalui UU No. 20 Tahun 1999.
• Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia
Tahun 1998-2003 yang salah satunya diwujudkan dengan
pengundangan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu)
No. 1 tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
16. (b). Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-
2001)
• Dilihat dari peraturan ketenagakerjaan yang
dihasilkan, pemerintahan Abdurrahman
dihasilkan, pemerintahan Abdurrahman
Wahid ini dinilai sangat melindungi kaum
pekerja/buruh dan memperbaiki iklim
demokrasi dengan UU serikat pekerja/serikat
buruh yang dikeluarkannya yaitu UU No 21
Tahun 2000.
17. (c). Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
(2001-2004)
peraturan perundangan ketenagakerjaan
dihasilkan, di antaranya yang sangat
dihasilkan, di antaranya yang sangat
fundamental adalah UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang menggantikan
sebanyak 15 (limabelas) peraturan
ketenagakerjaan, sehingga Undang-Undang ini
merupakan payung bagi peraturan lainnya
18. Undang-Undang yang juga sangat
fundamental lainnya adalah UU No. 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial yang disahkan pada 14
Hubungan Industrial yang disahkan pada 14
Januari 2004 dan UU No. 39 Tentang
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri.
19. (d). Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
(2004-2009)
Di masa pemerintahan ini beberapa usaha
dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi,
dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi,
menuntaskan masalah pengangguran,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan di bidang ketenagakerjaan
sehubungan dengan hal di atas, kurang
mendapat dukungan kalangan pekerja/buruh.
20. • Beberapa aturan :
a. Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Perbaikan iklim
Investasi, salah satunya adalah agenda untuk
merevisi UU No. 13 Tahun 2003, mendapat
merevisi UU No. 13 Tahun 2003, mendapat
tentangan pekerja/buruh.
b. Pengalihan jam kerja ke hari sabtu dan minggu
demi efisiensi pasokan listrik di Jabodetabek.
c. Penetapan kenaikan upah harus memperhatikan
tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.
