1. NEGARA
DAN
KONSTITUSI
KELOMPOK VIII
1. YUSI NOVITA.S
08121003016
2. ELECTRINE B.V
08121003017
3. NURMALINA. AD
08121003018
4. DWI INDRAWATI
08121003019
5. EMIL PERTIWI
08121003020
6. LENI SINAGA
08121003021
7. GINA AULIA
08121003022
2. PENGERTIAN NEGARA
Negara adalah suatu wilayah di
permukaan bumi yang kekuasaannya
baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun bud
ayanya diatur oleh pemerintahan yang berada
di wilayah tersebut. Negara juga merupakan
suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau
aturan yang berlaku bagi semua individu di
wilayah tersebut, dan berdiri secara
independent.(wikipedia.org)
3. SEJARAH BERDIRINYA
NEGARA
1. Pendudukan (Occupatie) : Hal ini terjadi ketika
suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum
dikuasai, kemudian diduduki dan
dikuasai.Misalnya, Liberia yang diduduki budak-
budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.
2. Peleburan (Fusi)Hal ini terjadi ketika negara-
negara kecil yang mendiami suatu wilayah
mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau
bersatu menjadi Negara yang baru. Misalnya
terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.
3. Penyerahan (Cessie)Hal ini terjadi Ketika suatu
Wilayah diserahkan kepada negara lain
berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya,
Wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan
oleh Austria kepada Prusia,(Jerman).
4. 4. Penaikan (Accesie)Hal ini terjadi ketika suatu
wilayah terbentuk akibat
penaikan Lumpur Sungai atau dari
dasar Laut (Delta). Kemudian di wilayah tersebut
dihuni oleh sekelompok orang sehingga
terbentuklahNegara. Misalnya wilayah
negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.
5. Pengumuman (Proklamasi)Hal ini terjadi karena
suatu daerah yang pernah menjadi
daerah jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga
penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan
kemerdekaannya. Contohnya,Indonesia yang
pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu
jepang dibom oleh Amerika di
daerah Hiroshima dan Nagasaki
5. PENGERTIAN KONSTITUSI
Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu
sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan
untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan
negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi
harus diartikan dalam artian tidak semuanya
berupa dokumen tertulis (formal). namun menurut
para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi
harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik,
negara, kekuasaan, pengambilan keputusan,
kebijakan dan distibusi maupun alokasi
6. Pengertian konstitusi menurut para ahli
K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem
ketaatnegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan
peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam
pemerintahan suatu negara.
Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada
UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga
sosiologis dan politis.
Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan
yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang
mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat
misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik,
dsb.
L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan
tertulis maupun peraturan tak tertulis.
Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari
bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan
statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi
konstitusi berarti menetapkan secara bersama
7. Konstitusionalisme
Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik,
penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan
dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa
aturan, penyelengaraan bernegara cenderung
disalahgunakan
Ingat hukum besi kekuasaan; “power tends corrupt,
absolute power corrupts absolutely”
Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham
yang menyatakan bahwa suatu konstitusi /undang
–undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu
membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin
hak-hak warga negara
Konstitusi yg berpaham konstitusionalisme
bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi
pembatasan atas kekuasaan dan jaminan thd hak
hak dasar warga negara
8. Negara Konsitusional
Adalah negara yang berdasar atas suatu
konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai
dasarnya bernegara
Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah
memuat gagasan mengenai
konstitusionalisme
Dengan demikian tidak setiap negara yang
berdasar/memiliki konstitusi dinamakan
negara konstitusional
Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di
negara tersebut bersifat konstitusionalisme
Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD)
tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme
9. Nilai konstitusi yaitu
Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi
diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi
itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi
juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti
berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan
konsekuen.
Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut
hukum berlaku, tetrapi tidak sempurna. Ketidak
sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak
berlaku / tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat
dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku
hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam
memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan
konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan
politik.
10. Macam – macam konstitusi
Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari
Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution /
writen constitution) adalah aturan – aturan pokok
dasar negara , bangunan negara dan tata negara,
demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur
perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan
hukum negara.
Konstitusi tidak tertulis / konvensi (nondokumentary
constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan
yang sering timbul.
11. Syarat terjadinya konstitusi
yaitu
Agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan
secara demokrasi dengan memperhatikan
kepentingan rakyat.
Melindungi asas demokrasi.
Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada
ditangan rakyat.
Untuk melaksanakan dasar negara.
Menentukan suatu hukum yang bersifat adil.
12. Konstitusi NKRI
Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD
1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18
Agustus 1945, diberlakukan kembali melalui
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan
secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959
oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali
perubahan (amandemen) menurut putusan
MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002
Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah
KRIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959)
Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah
hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)
13. Kedudukan konstitusi (UUD)
Dengan adanya UUD baik penguasa dapat
mengetahui aturan / ketentuan pokok
mendasar mengenai ketatanegaraan.
Sebagai hukum dasar.
Sebagai hukum yang tertinggi
14. Isi Konstitusi
Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara
Umumnya bersifat garis-garis besar yang nanti
dituangkan lebih lanjut dalam peraturan
perundangan dibawahnya
Konstitusi negara umumnya berisi tentang
identitas /organisasi negara, pola kekuasaan
negara, hubungan antar lembaga negara,
hubungan negara dengan warga negara, aturan
tentang perubahan konstitusi
Konstitusi juga mengandung pandangan hidup,
cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai
luhur bangsa ybs.
Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk
kelompok Staatgrundgesetz atau aturan
dasar/pokok negara
15. Isi UUD 1945
Terdiri atas dua bagian : Pembukaan dan Pasal-
pasal (Pasal II AT)
Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai
perwujudan pandangan hidup, cita-cita, dan
falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa.
Pembukaan mrp pokok kaidah yang fundamental
bagi NKRI
Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah
keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal
Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan
Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas
negara, lembaga negara, sistem pemerintahan
negara, hubungan warga negara dengan negara,
konsepsi negara , perubahan konstitusi , aturan
peralihan dan aturan tambahan
16. Hal-hal yang dimuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945,antara lain sebagai
berikut :
1. Hal-hal yang bersifat umum, misalnya tentang
kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas
negara
2. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga
negara,hubungan antar lembaga
negara,fungsi,tugas,hak,dan kewenangannya.
3. Hal yang menyangkut hubungan antara negara
dengan warga negar,yaitu hak dan kewajiban negara
terhadap warganya,atau hak dan kewajiban warga
negara terhadap negaranya
4. Konsepsi atau cita-cita negara dalam berbagai
bidang, misalnya
pendidikan,kesejahtraan,ekonomi,sosial, dan
pertahanan.
17. 5. Hal mengenai perubahan Undang-Undang Dasar.
6. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.
Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan PeraturanPerundang-undangan
menyatakan bahwa materi muatan UUD Negara
Kesatuan RI Tahun 1945 meliputi :
A. hak asasi manusia
B. hak dan kewajiban warga Negara
C. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta
pembagian kekuasaan Negara
D. wilayah Negara dan pembagian daerah
E. kewarganegaraan dan kependudukan
F. keuangan Negara
G.. bahasa Negara ( identitas Negara )
H. bendera Negara ( identitas Negara )
I. lambang Negara ( identitas Negara )
J. .Semboyan Negara ( identitas Negara )
K.Lagu Kebangsaan ( identitas Negara )
18. Apa yang perlu dilakukan WNI
Memahami secara utuh dan lengkap mengenai
konstitusi negara, bukan memperdebatkan eksistensi
konstitusi (perlu tidaknya konstitusi)
Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam
hidup bernegara
Menghindari perilaku in- konstitusional dalam hidup
bernegara. Perilaku in- konstitusional bisa dilakukan
oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat
negara. Perilaku in- konstitusional membahayakan
kehidupan kontitusional dan praktek bernegara pada
umumnya
Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk
kemajuan bangsa dan negara
Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga
konstitusi benar-benar berjalan dan ditaati
