[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen

1. HUKUM ADAT
Oleh: Dra. Martitah, M.Hum.

3. PENGERTIAN HUKUM ADAT
 Menurut PROF. MR. C. VAN VOLLENHOVEN
Hukum Adat adalah hukum yg tdk bersumber kpd
peraturan2 yg dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda
dahulu atau alat2 kekuasaan lainnya yg mjd sendinya
dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda
dahulu.
 Menurut MR. B. TERHAAR
Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yg
menjelma dalam keputusan2x para fungsionaris
hukum (meliputi: eksekutif; legislatif; yudikatif) yg
mempunyai wibawa (Macth Authority) yg berlaku
dalam masyarakat dan dipatuhi sepenuh hati.

4. PENGERTIAN HK ADAT
 Menurut Prof. Dr. Supomo, SH
Hukum adat adalah hukum yg tidak tertulis di dalam
peraturan2x legislatif (unstatutory law) meliputi
peraturan2x hidup yg ditaati oleh masyarakat
berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tsb
mempunyai kekuatan hukum.
 Menurut Soerojo Wignjodipoero
Suatu kompleks norma-norma yg bersumber pd
perasaan keadilan rakyat yg selalu berkembang serta
meliputi peraturan2x tingkah laku manusia dalam
kehidupan sehari2x, sebagian besar tdk tertulis,
senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat krn
mempunyai akibat hukum (sanksi)

5. UNSUR KEPATUHAN HUKUM ADAT
 Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam
keadaan yg sama selalu dipatuhi oleh
masyarakat.
 Unsur psikologis, adanya keyakinan
pada rakyat bahwa adat dimaksud
mempunyai kekuatan hukum.

6. NILAI-NILAI UNIVERSAL/SIFAT
UMUM HUKUM ADAT
 Asas gotong-royong
 Fungsi sosial manusia dan milik dlm masy.
 Asas persetujuan sbg dasar kekuasaan
umum.
 Asas perwakilan dan permusyawaratan.

7. KEGUNAAN MEMPELAJARI HK. ADAT
 Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan
bangsa.
 Kesadaran akan harga diri semakin
bertambah.
 Kesadaran terhadap kepribadian bangsa
semakin tebal.
 Memberikan dasar corak tersendiri terhadap
hukum nasional.

8. DASAR HUKUM
BERLAKUNYA HUKUM ADAT
1. UUD 1945 : pasal 18B(2); pasal 24;
28I; pasal 32.
2. UU No. 14 th. 1970 : pasal 23 (1) &
pasal 27 (1) jo. UU No. 4 tahun 2004
pasal 25 (1) & 28 (1). Jo UU 48/2009

9. CORAK/SIFAT KHUSUS HUKUM ADAT
 Komunal/kebersamaan: artinya manusia
mrpkan mahluk dlm ikatan kemasyarakatan
yg erat (kebiasaan tolong menolong,dsb.).
 Religio-magis: mempercayai dan
menghormati Kekuatan luar biasa yg ada di
luar manusia (upacara2 adat).
 Konkrit : pemikiran penataan serba nyata,
satunya perkataan dengan perbuatan.
 Visual : perhubungan hukum hanya terjadi
dgn adanya ikatan yg dpt dilihat tanda yg
terlihat

10. UUD 1945 :
Pasal 18B(2)
“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
NKRI.”
Pasal 32
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia
di tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

11. UU No. 14 th. 1970 :
Pasal 23 (1)
“ Segala putusan Pengadilan selain harus memuat
alasan2x dan dasar2x putusan itu, juga harus
memuat pasal2x tertentu dari peraturan2x ybs. atau
sumber hukum tak tertulis yg dijadikan dasar untuk
mengadili.”
Pasal 27 (1)
“ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
yg hidup dalam masyarakat.”

12. SEJARAH PERTUMBUHAN
HUKUM ADAT
Istilah Hukum Adat ptama kali:
 Dikenalkan oleh Dr. Snouck Hurgronje dlm
bukunya “De Atjehers”.
 Dipakai sbg teknis yuridis di akademis oleh
Mr. Van Vollenhoven.
 Van Dijk : istilah adat dr bhs Arab artinya
kebiasaan.
 Unsur Hukum Adat : unsur asli dan unsur
agama.

13. HUB. HK ADAT DGN HK AGAMA
Menurut Van Den Berg & Solomon Keyser:
 Hukum Adat = Hukum Agama
 Teori Receptio in Complexu (penerimaan
seluruhnya hukum agama yg dianut masy.
Setempat.
 Teori ini mdpat tentangan dr tokoh hk adat lainnya
Menurut Prof. Soepomo:
 Hk adat mrpk hk non statutair yg sebag besar
hukum kebiasaan dan sebag kecil hukum agama.

14. Pendapat Prof. Soekanto
Dasar Hukum Adat di Indonesia:
1. Hukum Asli penduduk yakni hukum Melayu
Polinesia
2. Ditambah pengaruh Hukum Agama

15. SEJARAH HK ADAT DITINJAU DARI
PERUNDANG-UNDANGAN
Sebelum masa kemerdekaan:
 Jaman VOC
 Jaman penjajahan Belanda
 Jaman pendudukan Jepang
Setelah masa kemerdekaan:
1. UUD 1945
2. Konstitusi RIS
3. UUDS 1950
4. Dekrit Presiden 1959
5. Tap MPRS
No.11/MPRS/1960
6. UUPA No.5/1960
7. UU No.14/1970
8. Amandemen UUD 1945
9. UU No.4 /2004; UU
48/2009

16. Sejarah Hk Adat Dlm Perundangan
Jaman VOC
 Th. 1609 dibuat peraturan khusus terkait hk. Adat
 Th. 1757-1765 Mr. Hasselar berencana membuat
Kitab Hk Adat utk pedoman Hakim
Jaman penjajahan Belanda:
 Pasal 131 ayat 2 sub b Indische Staatsregeling (IS):
“Pedoman bagi pembentuk ordonansi utk hk perdata
materiil bagi org Indonesia dan Timur Asing dg asas
bhw hukum adat mereka dihormati…”
 Pasal 131 ayat 6 IS: “ Selama ordonansi dimaksud
psl 131 ayat 2 sub b tsb blm terbentuk bagi org
bukan Eropa berlaku hukum adatnya”

17. Sejarah Hk Adat Dlm Perundangan
Jaman pendudukan Jepang
Dgn Peraturan Peralihan UU No. 1 th.1942
pasal 3 : “ Semua badan pemerintah dan
kekuasaannya, hkm dan perat UU an dr
pmrth dahulu tetap diakui sah utk sementara
waktu selama tdk bertentangan dgn aturan
pmrth militer.”

18. Setelah masa Kemerdekaan
1. UUD 1945 : pasal 24; pasal II aturan peralihan
2. Konstitusi RIS 1949 pasal 146 ayat 1 : “Segala
keputusan kehakiman hrs berisi alasan2nya dan
dlm perkara hukuman hrs menyebut aturan2
perundangan dan aturan2 hukum adat yg dijadikan
dasar hukuman tsb.”
3. UUDS 1950 pasal 104 : “Segala keputusan
pengadilan hrs berisi alasan2nya dan dlm perkara
hukuman hrs menyebut aturan2 perundangan dan
aturan2 hukum adat yg dijadikan dasar hukuman
itu.”

19.  Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945
 Tap MPRS No.11/MPRS/1960 Lampiran A
paragraf 402 “ asas2 pembinaan hukum
nasional spy sesuai dgn haluan negara dan
bdsrk pada hukum adat yg tdk menghambat
perkembangan masy. Adil makmur.”

20. HUKUM ADAT SEBAGAI
SUATU SISTEM HUKUM
Hk. Adat sbg suatu sistem hukum hrs
memenuhi/mempunyai beberapa unsur :
1. Subyek Hukum
2. Obyek Hukum
3. Hak dan kewajiban
4. Peristiwa hukum
5. Hubungan hukum

21. BEDA SISTEM HK. BARAT DGN HK. ADAT
 Hk. Barat membedakan zakelijk rechten dan
persoonlijk rechten; Hk. Adat tdk mengenal kedua
pembagian hak tersebut.
 Hk. Barat membedakan antara hukum privat dan
hukum publik; Hk. Adat tdk mengenal perbedaan tsb.
 Hk. Barat membedakan pelanggaran2x hukum dlm
dua golongan: golongan pelanggaran pidana dan gol.
Pelanggaran perdata ; Hk. Adat tdk menbedakan,
setiap pelanggaran adat menimbulkan reaksi adat utk
memulihkan kembali hk. yg dilanggar tsb.
 Hk. Barat terkodifikasi, hk adat tdk

22. MASYARAKAT HUKUM ADAT
 Istilah lain: persekutuan hukum
Pengertian persekutuan hukum/masy hukum adat:
 Kesatuan manusia yg teratur (ada aturan)
 Menetap di daerah tertentu (ada unsur
komunal)
 Mempunyai penguasa (kepala adat)
 Mempunyai kekayaan (berwujud & tdk bwujud)

23. FAKTOR TIMBULNYA MASY HUKUM ADAT
 Faktor genealogis (keturunan/darah):
1. Patrilineal (co: Batak)
2. Matrilineal (co: Minangkabau)
3. Parental (co:Jawa,Bugis)
 Faktor teritorial (lingk./wilayah):
1. MHA dgn bentuk tunggal ( Desa di Jawa)
2. MHA dgn bentuk bertingkat (persekutuan
daerah di Minang)
3. MHA dgn bentuk berangkai

24. Beberapa Contoh MHA
MHA Minangkabau
 Dasarnya adalah genealogis (Matrilineal)
 Bentuknya MHA bertingkat: Nagari-suku
 Famili di Minangkabau : mpyi penguasa;
kewenangan bmusyawarah dgn Famili
lainnya; ada kekayaan; ada aturan
 Penguasa Famili disebut “Penghulu Andiko”
 Tdapat “rumah2/jurai2” yg dipimpin oleh
nenek scr bergantian.

25. MHA BALI
 Dasarnya genealogis (Patrilineal)
 Bentuknya MHA Tunggal
 Pimpinan : kepala desa / Klian & beberapa
pejabat desa

26. HUKUM KEKELUARGAAN
I. KETURUNAN :
 Ketunggalan leluhur
 Ada perhubungan darah antara orang
yg seorang dan orang lain.
 Dua orang atau lebih yg mempunyai
hub darah/ yg tunggal leluhur, adalah
keturunan yg seorang dari yg lain.

27. KETURUNAN BERSIFAT
 Keturunan Lurus : orang yg satu
merupakan keturunan langsung yg lain.
 Keturunan Menyimpang/bercabang :
antara kedua orang atau lebih terdapat
adanya ketunggalan leluhur.

28.  Tingkatan keturunan = derajat
keturunan
 Tiap kelahiran adalah satu tingkatan /
satu derajat.
 Silsilah adalah suatu bagan dimana
digambarkan dengan jelas garis-garis
keturunan dari seseorang (suami istri),
baik lurus keatas, ke bawah, dan
menyimpang.

29. GARIS KETURUNAN
 PATRILINEAL : hanya melewati garis
laki-laki
 MATRILINEAL : hanya melewati garis
perempuan
 PARENTAL : melewati garis laki dan
perempuan / bapak ibu

30. ARTI PENTING HUB KEKELUARGAAN
 MASALAH PERKAWINAN
 MASALAH PEWARISAN

31. II. HUBUNGAN ANAK DAN
ORANGTUA
PENTING DALAM HAL :
 Penerus generasi
 Harapan orang tua di kemudian hari
 Pelindung ortu

32. Tujuan upacara adat untuk anak
 Perhatian ortu terhadap anak
 Anak mendapat perlindungan dan berkah dari
yang maha kuasa, leluhur, segala kekuatan
gaib disekililingnya

33. Anak lahir diluar nikah/kawin
 Di Mentawai, Timor, minahasa, Ambon :
dianggap biasa seperti wanita melahirkan
anak dalam perkawinan yang sah.
 Jaman dulu: ibu+anak dicela; dibuang dari
persekutuan; dijadikan budak; dibunuh.
 Sumsel, Bali : pria yg menghamili dipaksa
untuk menikahi.
 Jawa, Bugis: nikah tambelan; pattongkog
sirig.

34. HUB ANAK DAN ORTU
 Larangan kawin anak-bapak atau anak-
ibu
 Saling wajib memelihara dan memberi
nafkah
Anak “dibuang” oleh bapaknya di Bali
“pegat mapianak”

35. III. HUB ANAK DENGAN
KELUARGA
Garis Keturunan Hubungan dengan keluarga
Patrilineal Keluarga dari pihak bapak lebih
erat / penting
Matrilineal Keluarga dari pihak ibu lebih erat /
penting
Parental Keluarga dari pihak bapak dan pihak
ibu sama erat / penting

36. IV. MEMELIHARA ANAK PIATU
Garis
Keturunan
Ibu
meninggal
Bapak
meninggal
Keduanya
meninggal
Patrilineal Bapak Ibu dan
lingkungan
keluarga
Bapak
Kerabat
Bapak
Matrilineal Kerabat Ibu Ibu Kerabat Ibu
Parental Bapak Ibu Keluarga yg
terdekat /
mampu

37. HUKUM TANAH ADAT
Tanah memiliki kedudukan yg sangat penting dalam hukum adat:
a. Karena sifatnya:
 Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yg meskipun
mengalami keadaan yg bagaimanapun jg, msh bsifat tetap dlm
keadaannya, bahkan kadang-kadang malah mjd lebih
menguntungkan.
b. Karena fakta, yakni suatu kenyataan bahwa tanah:
- merupakan tempat tinggal persekutuan.
- memberikan penghidupan kpd persekutuan.
- mrpakan tempat dmn para warga persekutuan yg meninggal
dunia dikebumikan.
- mrpkn pula tempat tinggal dayang-dayang pelindung
persekutuan dan roh para leluhur persekutuan

38. HAK PERSEKUTUAN ATAS TANAH
 persekutuan memperoleh hak untuk
menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan
tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-
tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga
berburu terhadap binatang-binatang yang
hidup di tanah tersebut.
 Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak
pertuanan atau hak ulayat. Hak ini oleh Van
Vollenhoven disebut "beschikkingsrecht."

39. Beschikkingsrecht / hak ulayat
 Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada
prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap
tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang
bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta setelah
membayar pancang, "uang pemasukan" (Aceh), "mesi" (Jawa)
dan kemudian memberikan ganti rugi, barulah orang luar bukan
warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut
serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.
 Berlaku ke dalam, karena persekutuan sebagai suatu
keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-
sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud
dengan memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-
tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya

40. TRANSAKSI TANAH
Dalam Hukum Adat dikenal dua macam
transaksi tanah, yaitu :
A.pertama yang merupakan perbuatan hukum
sepihak,
B.kedua yang merupakan perbuatan hukum
dua pihak.

41. A. Perbuatan hukum sepihak
 Pendirian suatu desa;
Pembukaan tanah oleh seorang
warga persekutuan

42. B. PERBUATAN HUKUM DUA
PIHAK
Transaksi ini menurut isinya dapat dibedakan dalam 3 macam:
1. Menjual gadai, istilah lain : menggadai (Minangkabau) adol
sende (Jawa), ngajual akad / gade (Sunda)
Pengertiannya : menyerahkan tanah untuk menerima
pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan
bahwa si penjual gadai/pemilik tanah tetap berhak atas
pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya
kembali.
2. Menjual lepas, istilah lain: adol plas(Jawa), menjual jaja
(Kalimantan)
Pengertiannya : menyerahkan tanah untuk menerima
pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak
menebus kembali. Jadi penyerahan itu berlaku untuk
seterusnya / selamanya.

43. 3. Menjual tahunan, istilah lain : adol oyodan
(Jawa)
Pengertiannya : menyerahkan tanah untuk
menerima pembayaran sejumlah uang
secara tunai, dengan janji : tanpa sesuatu,
perbuatan hukum lagi, tanah itu akan kembali
dengan sendirinya kepada pemiliknya,
sesudah berlalu beberapa tahun / beberapa
kali panen (menurut perjanjian)

44. TRANSAKSI YANG BERKAITAN
DENGAN TANAH
semua transaksi atau perjanjian di mana bukan tanah
yang menjadi objek perjanjian / transaksi melainkan
tanah sebagai sesuatu yang terlihat dalam
perjanjian / transaksi itu, seperti:
1. Transaksi Bagi Hasil, Belah Pinang, Paruh Hasil
Tanam.
2. SEWA TANAH DAN MENUMPANG
3. PERJANJIAN BERGANDA
4. PERJANJIAN PINJAMAN UANG DENGAN
JAMINAN TANAH

45. 1. Transaksi Bagi Hasil, Belah
Pinang, Paruh Hasil Tanam
 Dasarnya :pemilik tanah / penguasa tanah tidak
mempunyai kesempatan/semangat utk
mengusahakannya sendiri sampai berhasil, namun ia
ingin memungut hasilnya. Oleh karena itu ia
membuat perjanjian dengan orang lain, supaya orang
lain itu mengerjakannya, menanaminya dan
memberikan sebagian dari hasil panennya kepada
pemilik tanah/ penguasa tanah itu.
 Fungsinya :memproduktifkan tanah yang
dimilikinya tanpa mengusahakannya sendiri, dan
memproduktifkan tenaga kerja.
 Obyeknya : tenaga kerja dan tanaman, dan
bukan tanah.

46. 2. SEWA TANAH DAN
MENUMPANG
 Sewa adalah suatu transaksi yang
mengijinkan orang lain untuk mengerjakan
tanahnya atau untuk tinggal ditanahnya
dengan membayar sesudah tiap panen atau
sesudah tiap bulan atau tiap tahun dengan
uang sewa yang tetap.

47. 3. PERJANJIAN BERGANDA
 Yang dimaksud dengan “perjanjian berganda”
atau ‘perjanjian berpadu” ialah perjanjian
berkaitan dengan tanah di mana terdapat
perpaduan (kombinasi) perjanjian, antara
perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan
yang berjalan bersama

48. 4. PERJANJIAN PINJAMAN UANG
DENGAN JAMINAN TANAH
Perjanjian pinjaman uang dengan menunjuk tanah
sebagai jaminan atau “tanggungan”, menurut Hukum
Perdata Barat dikatakan bersifat “accesoir” (penyerta,
mengikuti) terhadap perjanjian pokoknya, yaitu
pinjaman uang. Dasar pinjaman ini ialah selama
pinjaman belum dapat dibayar lunas, maka selama
itu tanah milik orang yang berhutang tidak boleh
digunakan sebagai obyek perjanjian terkecuali
dengan pihak berpiutang sendiri atau dengan orang
lain untuk kepentingan pihak berpiutang dan dengan
persetujuan si berpiutang.