Beberapa masalah etika utama yang dihadapi departemen sumber daya manusia dalam manajemen sumber daya manusia meliputi merugikan beberapa pelamar sambil menguntungkan lainnya, memastikan kesempatan yang sama, menjaga privasi data karyawan, menentukan kompensasi dan peluang pelatihan yang adil, serta menyediakan kondisi kerja yang adil.

1. Ethical Issues in Human Resource Management
Manajer sumber daya manusia berusaha untuk mempekerjakan kandidat yang cocok dengan
budaya organisasi. Mereka juga harus mengawasi keragaman dan kesempatan yang sama serta
praktik perekrutan tradisional dan hukum.
Singkatnya, budaya organisasi dapat bertentangan dengan apa yang terbaik untuk dilakukan bagi
manajer SDM. Ketika konflik muncul, manajer SDM harus mahir dalam menyelesaikan konflik
antara tuntutan budaya perusahaan dan perilaku etis.
Masalah Utama dalam Manajemen Etis
Beberapa masalah utama yang dihadapi organisasi adalah penanganan tantangan etika dalam
keragaman tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa tantangan etika utama yang dihadapi
organisasi dalam manajemen etika -
Merugikan Beberapa Sementara Menguntungkan Orang Lain
Manajer SDM melakukan banyak penyaringan saat proses perekrutan masih berlangsung. Sesuai
sifatnya, penyaringan meninggalkan beberapa orang dan memungkinkan orang lain untuk
bergerak maju. Singkatnya, yang ditinggalkan akan dipengaruhi oleh tidak mendapatkan
pekerjaan, tidak peduli berapa banyak mereka membutuhkannya.
Manajer SDM dapat mengabaikan emosionalisme situasi semacam itu dengan mengikuti secara
ketat keahlian dan kebutuhan lain dari posisi tersebut, tetapi akan selalu ada area abu-abu di
mana manajer SDM dapat mengukur seberapa besar setiap pemohon menginginkan dan
membutuhkan pekerjaan.
Peluang Sama
Manajer SDM harus secara teratur memantau praktik perekrutan perusahaan untuk memastikan
tidak ada diskriminasi dalam proses perekrutan berdasarkan etnis, orientasi seksual, ras, agama,
dan disabilitas. Namun, hanya mematuhi pedoman Kesempatan Kerja Kesetaraan (EEOC) tidak
menjamin perilaku etis.
Sebagai contoh, jika seorang manajer SDM merekomendasikan seorang kandidat untuk mengisi
kuota, keputusan itu tidak etis, karena akan menghapus pelamar lain yang mungkin lebih
memenuhi syarat.
Pribadi
Privasi selalu menjadi masalah sensitif bagi seorang manajer SDM. Meskipun budaya
perusahaan mungkin ramah dan terbuka dan memotivasi karyawan untuk secara bebas
mendiskusikan detail pribadi dan gaya hidup, manajer SDM memiliki kewajiban etis untuk
menjaga hal-hal tersebut tetap pribadi. Ini secara khusus datang ke dalam bermain ketika
perusahaan yang bersaing menyerukan referensi pada karyawan. Agar tetap etis, manajer SDM
harus mematuhi perincian terkait pekerjaan dan meninggalkan pengetahuan tentang kehidupan
pribadi karyawan.
Kompensasi dan Keterampilan
Manajer SDM dapat menyarankan kompensasi. Meskipun rekomendasi ini mungkin didasarkan
pada kisaran gaji untuk setiap posisi, dilema etis muncul ketika harus memberi kompensasi
kepada karyawan secara berbeda untuk keterampilan yang sama.
Sebagai contoh, seorang eksekutif yang sangat dicari mungkin dapat menegosiasikan gaji yang
lebih tinggi daripada seseorang yang telah bekerja di perusahaan selama beberapa tahun. Ini bisa
menjadi masalah etika ketika karyawan dengan upah rendah belajar tentang perbedaan dan
pertanyaan apakah itu didasarkan pada karakteristik seperti jenis kelamin dan ras.

2. Departemen sumber daya manusia harus menangani sejumlah masalah etika dan hukum dari
peraturan EEOC dengan prinsip dan praktik organisasi seperti Institut Manajemen Sumber Daya
Manusia.
Biaya tenaga kerja
HR harus mengatasi dengan kebutuhan yang saling bertentangan untuk menjaga biaya tenaga
kerja serendah mungkin dan untuk mengundang upah yang adil. Etika mulai berlaku ketika HR
harus memilih antara tenaga kerja outsourcing ke negara-negara dengan upah rendah dan kondisi
hidup yang keras dan membayar upah yang kompetitif.
Meskipun tidak ada yang ilegal tentang kerja outsourcing, masalah ini memiliki potensi untuk
membangun masalah hubungan masyarakat jika konsumen keberatan menggunakan pekerja
bergaji rendah untuk menghemat uang.
Peluang untuk Keterampilan Baru
Jika departemen SDM memilih siapa yang mendapat pelatihan, departemen itu dapat mengalami
masalah etika. Karena pelatihan adalah peluang untuk pengembangan dan peluang yang
diperluas, karyawan yang tidak diikutsertakan dalam pelatihan mungkin memperdebatkan bahwa
mereka tidak diberi kesempatan yang sama di tempat kerja.
Pengangkatan yang Adil dan Pembagian yang Dibenarkan
Keputusan perekrutan dan pemutusan hubungan kerja harus dilakukan tanpa memperhatikan
suku, ras, jenis kelamin, preferensi seksual atau keyakinan agama. HR harus mengambil tindakan
pencegahan untuk menghilangkan bias dari proses perekrutan dan pemecatan dengan
memastikan tindakan tersebut mematuhi kriteria bisnis yang ketat.
Kondisi Kerja yang Adil
Perusahaan pada dasarnya diharapkan untuk menyediakan kondisi kerja yang adil bagi karyawan
mereka di lingkungan bisnis, tetapi bertanggung jawab untuk perawatan karyawan biasanya
berarti biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dan pemanfaatan sumber daya.
Pembayaran dan tunjangan yang adil untuk bekerja adalah faktor yang lebih jelas dari tempat
kerja yang adil. Faktor lain yang penting adalah penyediaan lingkungan kerja yang tidak
diskriminatif, yang sekali lagi mungkin memiliki biaya untuk pengelolaan dan pelatihan
keanekaragaman.
Sekarang sudah sangat jelas bahwa ketika bekerja di organisasi, kami menjumpai orang dengan
latar belakang yang berbeda, keyakinan budaya, dan kami harus menghormati keyakinan mereka.
Dalam hal seorang karyawan merasa ditinggalkan karena suatu masalah, itu mungkin tidak
bekerja dalam mendukung organisasi.
Referensi :
1. https://www.tutorialspoint.com/human_resource_management/human_resource_management
_ethical_issues.htm diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 jam 11.28 WIB
2. http://economoy.blogspot.com/2012/06/etika-dalam-manajemen-sumber-daya.html diakses
pada tanggal 11 Oktober 2018 jam 11.50 WIB
3. http://fkusuma77.blogspot.com/2012/11/etika-dalam-manajemen-sumber-daya.html diakses
pada tanggal 11 Oktober 2018 jam 11.50 WIB

3. Sejarah Penjualan PT Indosat Kepada Singapura Dengan Nilai USD 627 juta
Sejarah penjualan indosat, siapa diantara kalian yang tidak mengenal nama yang satu ini?
Perusahaan ini sudah banyak sekali dikenal di indonesia. Sampai dengan saat ini, PT INDOSAT
masih tetap eksis sebagai perusahaan telekomunikasi di indonesia. Namun sayang nya
perusahaan ini bukan lagi milik indonesia sepenuhnya, melainkan sudah dijual beberapa tahun
yang lalu oleh pemerintah kala itu dengan alasan kepentingan ekonomi indonesia yang
kondisinya belum membaik akibat dampak 1998 lalu. Entah itu keputusan terbaik atau pun tidak
yang diambil oleh pemerintah, namun pro dan kontra terus memanas kala itu. Tak lekang oleh
waktu bahkan hingga saat ini pun banyak masyarakat yang kurang setuju (kontra) dengan
keputusan tersebut. karena seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan tersebut merupakan salah
satu aset penting negara.
PENJUALAN PT INDOSAT KEPADA SINGAPURA DENGAN NILAI USD 627 juta
Penjualan Indosat kepada singapura memiliki proses perjalanan yang tidak pendek, banyak
dari kalangan yang kurang setuju dengan keputusan itu. namun mau bagaimana lagi, kita harus
bisa menerima kenyataan yang sudah terjadi.
beberapa proses yang dilalui dari penjualan indosat di tahun 2002 bisa dilihat dibawah ini.
1. Krisis Moneter dan Reformasi tahun 1998
Salah satu alasan terbesar dijual nya perusahaan tersebut adalah dampak Reformasi tahun 1998
dan Krisis Moneter, yang mana kala itu keadaan negara ini sedang ruwet. Politik kacau, konflik
terjadi setiap saat, Ekonomi berantakan, krisis keamanan, krisis legitimasi, konflik memanas
hingga berdarah-darah, setidak nya itulah gambaran yang terjadi saat itu.
Seperti yang diungkapkan oleh Mentri BUMN Laksamana Sukardi dan Kabinet Megawati,
bahwa Indosat dijual karena pemerintah butuh uang, sedangkan kas negara kosong. Alasan ini
masih berlanjut hingga 22 juni 2014 kemarin dalam debat calon presiden (capres), presinden
Jokowi dodo mengatakan bahwa penjualan Indosat periode presiden Megawati itu dilakukan
demi kepentingan ekonomi Indonesia yang kala itu kondisinya masih belum membaik akibat
dampak krisis 1998.
2. 2002 dan USD 627 Juta
Pada tahun 2002, Megawati Soekarno Putri telah mengambil keputusan besar. Keputusan yang
sebenarnya tidak perlu dilakukan. keputusan yang menuai kecaman dan kontra dari rakyat kala
itu. Tak hanya rakyat, tercatat Panglima TNI kala itu Endriartono Soetarto serta ketua Komisi V
menolak penjualan Indosat.
Namun, entah bagaimana cerita yang terjadi dibelakang hingga DPR dan TNI akhirnya
menyetujui penjualan Indosat tersebut. Indonesia dalam keadaan yang lemah kala itu. Rakyat
tidak bisa berbuat banyak. Kini indosat bukan lagi milik hak Indonesia melaikan Singapura,
dengan harga jual USD 627 Juta atau sekitar Rp 5,7 Triliun, pada kurs USD 1 = Rp 8.940 saat
itu.

4. 2. Pembohongan Publik
Jika kita melihat ke atas, jelas bahwa megawati mengungkap kan bahwa ia pernah yakin bahwa
indosat bisa direbut kembali oleh indonesia (buyback). Tak hanya itu, dikala capres dari partai
Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, menanyakan perihal penjualan indosat. Jokowi pun
menjawab alasan penjualan yang dikarenakan krisis moneter tahun 1998, serta dirinya
mengungkapkan bahwa ia akan membeli kembali (buyback) PT Indosat jika ia terpilih menjadi
Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.
Tetapi kenyataannya, masalah buyback sama sekali tidak tercantum dalam perjanjian dari jual
beli atau SPA (sales and purchase agreement). Hal tersebut diungkapkan oleh Menkominfo
Sofyan Djalil pada 5 Januari 2006 di istana Wapres usai rapat yang dipimpin Wakil Presiden
Jusuf Kalla persoalan RUU Aceh.
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Mensejahterakan Rakyat
Straregi dan langkah penataan pengembangan potensi daerah yang berkeadilan dan berorientasi
pada kesejahteraan masyarakat dan pemerintahsangat perlu di laksanakan agarpengalaman masa
lalu dalam pengelolaan potensi daerah yang hanya menguntungkan segelintir orang dari luar
jangan sampai terulang dan disamping itu juga dalam rangka mengantisipasi timbulnyafriksi
dantuntutan serta protes masayarakat akibatkecemburuan dari pengelolaan yang belum
nenerapkan segi keadilan bagi masyarakat daerah, timbulnya kerusauhan dan berbagai protes
masyarakat nantinya akan membuyarkan semua investasi yang sudah ditanamkan dan harapan
untuk menggaet investor sulit untuk dilakukan akibat cara penanganan yang salah dalam
mengelola investasi didaerah.
Perlu adanya kesadaan dan tekad semua pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai temapat
tujuan investasi yang menyenangkan, aman dan terjamin dimana kondisi tersebut menimbulkan
berbondong-bondong investor akan menanamkan modalnya.
Hal lain yang sangat penting juga diantisipasi dalam penataan pengelolaan investasi tersebut
adalah merubah paradigma penonton menjadi paradigma pelaku usaha agar masyarakat daerah
tidak jadi penonton saja melainkan juga turut berperan aktif dalam pengelolaan investasi sesuai
dengan peran dan kemampuan masing-masing.
Untuk maksud tersebut diusulkan strategi Pengelolan Penataan Potensi Daerah sebagai berikut :
1.Pembentukan Tim Persiapan dan Percepatan Investasi
Dalam rangka penataan dan melakukan langkah opersioanal persiapan penataan investasi perlu
dibentuk Tim Gabungan dibawah Koordinator Pemerintah dalam hal ini BKPM/BKPMD dan
Kadin yang terdiri dari berbagai unsur meliputi instansi pemerintah, akademisi, praktisi usaha,
NGO dan komponen lain yang terkait, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 Membuat juklak dan juknis standar operasional prosedur Penataan dan percepatan
investasi

5.  Melakukan sosialisasi dan penyiapan lokasi serta penyiapan masyarakat terhadap
kegiatan penataan investasi
 Menyusun program prioritas investasi masing-masing daerah
 Melakukan kajian Feasibility studi bekerjasama dengan konsultan Independent
 Menyusun dan membuat proposal bisnis masing-masing proyek investasi dalam bentuk
Proposal bisnis yang memuat tentang informasi yang dapat dipercaya terhadap prospek
masing-masing proyek untuk ditawartkan kepada calon Investor
 Penyiapan surat dukungan dan rekomendasiserta administrative lainnya dari instansi
terkait untuk awal atas nama Tim selanjutnya setelah investor berminat serius selanjutnya
segala bentuk administrative terrsebut di balik nama atasnama perusahaan investor
tersebut.
 Negosiasi dan Advocasi dan temu bisnisdengan calon investor dan bankir Internasional
untuk memasarkan peluang investasi tersebut.
 Membantu Investor dalam sosialisasi, pembebasan lahan, penyiapan masyarakat dan
pengamanan sampai kegiatan pra kontruksi dan dapat dilanjutkan sesuai dengan
permintaan dan kebutuhan perusahaan tersebut.
 Melakukan pemantauan dan pembinaan dan proteksi serta pengaturan jalannya investasi]
 Memantau kontribusi manfaat investasi bagi masyarakat dan pemerintah darah, termasuk
mencegah timbulnya ekonomi biaya tinggi akibat pungutan-pungutan yang tidak resmi
2.Penetapan Zona Kawasan Pengembangan Investasi dan Distribusinya
Untuk dapat menata dan mengelola potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal
dengan meminimasi potensi konflik dengan masyarakat maupun sesama pelaku usaha perlu
ditetapkan pembagian zona atau wilayah pengembangan investasiyang disepakati dan ditaati
semua pihak termasuk masyarakat setempat.
Dari potensi yang tersedia berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim Terpadu Percepatan
Investasi selanjutnya ditetapkan zoa kawasan investasi dengan distribusi sebagai berikut :
a.Zona Pengelolaan Investasi Pengusaha dan Masyarakat Daerah sebesar 30 % dari total
potensi yang tersedia
b.Zona Pengelolaan Investasi BUMD dan atau BUMN yaitu sebesar 20 % dari potensi
yang tersedia
c.Zona Pengelolaan Investasi PMDN dan PMA sebesar 50 % yang selanjutnya ditawarkan
kepada investor nasional dan Luar negeri.
Masing-masing zona atau kawasan dibatasi secara tegas dan diberirambu-rambu dilapangan
sehinga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dan perebutan yang dapat menimbulkan konflik.
Masyarakat yang berada di sekitar wilayah zona tersebut diberikan pengertian dan penyuluhan
secara intensif agar dapat mengetahui dan selanjutnya mendukung terhadap program tersebut.
Kepada masyarakat daerah dibawah koordinasi pemerintah berupaya mengoptimalkan perannya
untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya di wilayah yang telah ditetapkan
sebagai zona masayarakat daerah, sehingga dengan telah terdistribusinya potensi tersebut dan

6. termasuk pengaturan alokasi bagi masyarakat daerah tentunya diharapkan masyarakat daerah
tidak lagi hanya sebagai penonton melainkan juga diharapkan dapat terlibat usaha langsung yang
tentunya hal ini merupakan jalan yang penting untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat(secara detail dituangkan dalam buku yang akan di publikasikan) .
Sebagai kata kunci dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat adalah dorong dan
libatkan masyarakat daearah untukberusaha dan aktifdalam pengelolaan Sumber Daya Daerah
dengan proteksi dan pengawasan langsung oleh Gubernur dan Bupati, saatnya Presiden dan
kepala daerah berani melindungi rakyat daerahnya apabila terdapat kebijakan Pusat yang tidak
memihak kepadamasyarakatnya.
Referensi :
1. https://www.kompasiana.com/muhammadsolikin/54ffac73a33311bc4c510ce1/pengelolaan-
sumber-daya-alam-yang-mensejahterakan-rakyat diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 jam
11.47 WIB
2. http://www.ngobrol-it.net/2018/02/sejarah-penjualan-pt-indosat.html diakses pada tanggal 11
Oktober 2018 jam 11.40 WIB