Tiga kalimat ringkasan dokumen: PT Krakatau Steel menerapkan program 'Krakatau Steel Bersih' untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai arahan Kementerian BUMN, meliputi pengendalian internal, manajemen risiko, dan pelaporan pelanggaran."

1. BUSSINESS ETHIC & GOOD GOVERNANCE
ETIKA BISNIS (NILAI ETIKA) PADA PT. KRAKATAU STEEL
(PERSERO) TBK.
NAMA : AHMAD SULTONI
NIM : 55117110068
DOSEN : PROF. DR. HAPZI ALI, CMA
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. ABSTRAK
Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau
penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk
bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan
pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan.Political
governance mengacu pada proses pembuat kebijakan. Economic governance mengacu
pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan
kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas
hidup. Administrative governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan
tahapan pemerintahan harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan efektif.
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh
Kementerian BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013 tentang
Roadmap Menuju BUMN Bersih. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
penerapan prinsip-prinsip GCG, serta mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul serta
bermartabat tersebut diwujudkan oleh Perseroan melalui program “Krakatau Steel (KS)
Bersih”.

3. I. PENDAHULUAN
•Latar Belakang
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia
yang sekaligus merupakan Perusahaan terbuka, harus tunduk dan patuh terhadap
segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19
Tahun 2003 tentang BUMN termasuk ketentuan hukum dibidang pasar modal.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholders, Perseroan
berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
Pengembangan Good Corporate Governance, di lingkungan BUMN dicanangkan
oleh Kementerian BUMN dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri
Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik
Negara No. 23/M-PM.PBUMN/2000, tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan
Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan, kemudian
digantikan dengan Keputusan Menteri BUMN No. 117 tahun 2002 tentang
Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).

4. I. PENDAHULUAN
• Tujuan Penerapan GCG
1. Mengoptimalkan nilai agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat,
baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk
mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan
efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian
Organ Perseroan;
3. Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan
maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan;
4. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi
nasional.

5. I. PENDAHULUAN
•VISI, MISI, FALSAFAH, DAN NILAI BUDAYA
PERUSAHAAN
Visi “Perusahaan baja terpadu dengan keunggulan
kompetitif untuk tumbuh dan berkembang secara
berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka
di dunia”
Misi “Menyediakan produk baja bermutu dan jasa
terkait bagi kemakmuran “
Falsafah ” Partnership For Sustainable Growth”
Nilai Budaya Perusahaan “Competence, Integrity,
Reliable, Innovative

6. II. LANDASAN TEORI
•Pengertian GCG
Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau
penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas,
termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan
dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Political
governance mengacu pada proses pembuat kebijakan.Economic
governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna
meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan
kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa penyelenggara setiap
bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan
efektif.
Dalam bahasa sederhana, governance berarti proses pengambilan keputusan dan
proses pelaksanaan atau implementasinya. Secara umum dapat dikatakan,
bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip
: partisipasi maksimal dari semua pemangku kepentingan (stackholder), hukum da
aturan (rule of law), transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan dan
kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis.

7. II. LANDASAN TEORI
•Prinsip – Prinsip GCG
1.Transparansi (Transparency)
2.Akuntabilitas (Accountability)
3.Pertanggungjawaban (Responsibility)
4.Kemandirian (Independency)
5.Kewajaran (Fairness)

8. II. LANDASAN TEORI
• KONSEP GCG
Wadah Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan)
Model
Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk
prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bsnis
yang sehat.
Tujuan
• Meningkatkan kinerja organisasi
• Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan
• Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang
signifikan dalam pengelolaan organisasi
• Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak
dirugikan
Mekanisme
Mengatur dan mempertegas kembali hubungann, peran,
wewenang, dan tanggung jawab :
Dalam arti sempit : antar pemilik/ pemegang saham, dewan
komisaris, dan dewan direksi.
Dalam arti luas : antar seluruh pemangku kepentingan.

9. II. LANDASAN TEORI
• MANFAAT GCG
1. Memudahkan askes terhadap investasi domestic maupun
asing
2. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan
kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para
pemangku kepentingan terhadap perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum.

10. III. METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan studi literature yang berkaitan dengan
etika bisnis, Informasi didapatkan dari artikel, modul dan internet .
Disamping itu berdasarkan pengalaman empiris serta pengamatan
langsung pada objek penelitian pada PT. Krakatatau Steel (Persero)
Tbk.
Menurut Sugiyono metode deskriptif adalah metode yang digunakan
untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi
tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik
pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan cara melakukan
tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki
kompetensi dan relevan dengan penelitian, sedangkan sumber data
sekunder didapatkan dari literatur berupa buku-buku, artikel maupun
jurnal-jurnal yang mempunyai hubungan dengan masalah dan objek
penelitian.

11. IV. HASIL DAN DISKUSI
A. Krakatau Steel Bersih
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang
ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui penerbitan Surat Edaran
No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.
Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan
prinsip-prinsip GCG, serta mewujudkan BUMN yang tangguh,
unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh Perseroan melalui
program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.
Terhitung sejak penerbitan Surat Edaran tersebut sampai dengan
tahun 2016 Perseroan telah menjalankan Program “KS Bersih” dengan
berlandaskan pada beberapa kebijakan pokok operasional sebagai
berikut:

12. IV. HASIL DAN DISKUSI
1. Menjalankan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip
GCG secara konsisten untuk menjalin hubungan yang harmonis
dengan pemangku kepentingan.
2. Menerapkan Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Risiko,
Sistem Manajemen Pengamanan dan Lingkungan Industri yang
efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan, menjamin
kontinuitas, profitabilitas, dan pertumbuhan Perseroan selaras
dengan Visi dan Misi Perusahaan.
3. Mengimplementasikan dan melakukan evaluasi terhadap sistem
pelaporan terhadap dugaan pelanggaran atau Whistleblowing
System (WBS).
4. Melaksanakan program Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi
bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
telah diterapkan sejak tahun 2014.

13. IV. HASIL DAN DISKUSI
5. Penyempurnaan beberapa buku Pedoman meliputi: GCG Manual,
Board Manual, Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, Pedoman
Manajemen Risiko serta sosialisasi kepada seluruh karyawan guna
membudayakan perilaku yang beretika dalam melakukan kegiatan
kerja dan bisnis Perseroan.
6. Melakukan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan
serta pejabat struktural Perseroan sampai 2 (dua) level di bawah
Direksi.
7. Menetapkan Code of Conduct (CoC)/Etika Penggunaan e-mail dan
internet sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kaidah Tata
Kelola IT (IT Governance).
8. Menerapkan sistem penegakan Reward and Punishment secara
konsisten guna memelihara dan membangun lingkungan kerja yang
berintegritas tinggi dan beretika.

14. IV. HASIL DAN DISKUSI
B. Roadmap Dan Pengembangan GCG

15. IV. HASIL DAN DISKUSI
C. Mekanisme Organ GCG

16. IV. HASIL DAN DISKUSI
D. HUBUNGAN ORGAN UTAMA

17. V. KESIMPULAN DAN SARAN
•Kesimpulan
Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau
penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas,
termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan
kebijakan dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan
pengawasan.Political governance mengacu pada proses pembuat
kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di
bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan
kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti,
bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan
dengan bersih, efisien, dan efektif.
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh
Kementerian BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013
tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih. Program yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG, serta mewujudkan BUMN
yang tangguh, unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh Perseroan
melalui program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.

18. V. KESIMPULAN DAN SARAN
•Saran
Untuk mengatasi kejahatan bisnis/ ekonomi yang terjadi seiring
dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang telah melahirkan
revolusi industry perdagangan, perbankan dan khusunya korporasi,
dalam skala global, sebaiknya semua Negara memperkuat komitmen
politiknya untuk lebih memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis.
Dengan begitu, kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud.
Selain itu perlu juga diperkuat komitmen moralnya untuk stetap
konsisten menjalankan sebuah misi penting, yaitu mewujudkan
keadilan, kebenaran, kejujuran, penegak hokum, penegak etika dan
peningkatan ras kompetensi secara fair rasional dan berkemanusiaan.