Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan.Political governance mengacu pada proses pembuat kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan efektif. Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG, serta mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh Perseroan melalui program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.

1. BUSSINESS ETHIC & GOOD GOVERNANCE
Penerapan GCG Pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Nama : Ahmad Sultoni
NIM : 55117110068
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Program Studi Magister Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. ABSTRAK
Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan
pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial
mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan
pengawasan.Political governance mengacu pada proses pembuat kebijakan. Economic
governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan
kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative
governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan
dengan bersih, efisien, dan efektif.
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh Kementerian
BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN
Bersih. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG,
serta mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh
Perseroan melalui program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.

3. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mulai populernya istilah “tata kelola perusahaan yang baik” atau yang lebih dikenal dengan istilah
asing good corporate governance (GCG) tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan
yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di
Amerika Serikat.
Pada praktiknya, dalam mencapai tujuannya suatu perusahaan tentu tak luput dari banyak
permasalahan. Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah masalah keagenan (agency problem).
Masalah keagenan ini bisa terjadi akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan para
pemegang saham. Sebuah perusahaan bisa saja dijalankan oleh para manajer professional yang
memiliki hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Karena
itu, para manajer bisa saja membuat keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan
memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Menurut Arijanto (2010:127) dinyatakan:
“Suatu kegiatan perusahaan yang terencana baik dan dan terprogram tentu dapat tercapai dengan
sistem tata kelola yang baik pula.” Karena itu perusahaan perlu untuk menerapkan Good corporate
governance(GCG).
Good corporate governance adalah seperangkat aturan atau mekanisme adminsistrasi untuk
memuluskan hubungan antarmanajemen, pemegang saham dan kelompok kepentingan
(stakeholders). Persoalan penting yang menjadi penunjang keberhasilan penerapan prinsip ini,
terletak pada tuntutan menjalankan fungsi-fungsi akuntabilitas, disclosure, fairness, transparency
dan tanggung jawab.
Runtuhnya system ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20, menjadikan system ekonomi
kapitalis sebagai satu-satunya system ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. System
ekonomi kapitalis makin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang
mampu dipaksakan oleh Negara-negara maju penganut system ekonomi kapitalis. Ciri utama
system ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh
individu-individu/ sector swasta. Dalam perjalanannya, beberapa perusahaan akan muncul sebagai
perusahaan-perusahaan swasta raksasa yang bahkan aktivitas dan kekuasaannya telah melibihi
batas-batas suatu Negara. Para pemilik dan pengelola kelompok perusahaan-perusahaan raksasa
ini bahkan mampu mempengaruhi dan mengarahkan berbagai kebijakan yang diambil oleh para
pemimpin politik suatu Negara untuk kepentingan kelompok perusahaan mereka dengan kekuatan
uangnya.
Sebagiman dikatakan oleh Joel bajan (2002), perusahaan (korporasi) saat ini telah berkembang dari
sesuatu yang relative tidak tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan.
Kekuatan dan pengaruh perusahaan ini sedemikian besarnya sehingga telah menjelma menjadi
“monster raksasa” yang mendikte hampir seluruh hidup kita, mulai dari apa yang kia pakai, apa
yang kita hasilkan dan apa yang kita kerjakan. Itulah sebabnya, sering kali terjadi pemerintah suatu
Negara yang seharusnya menjadi kekeuatan terakhir sebagai pengawas, penegak hokum, dan
pengendali perusahaan-perusahaan tidak berdaya menghadapi penyimpangan perilaku yang
dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut.
Pengembangan Good Corporate Governance, di lingkungan BUMN dicanangkan oleh
Kementerian BUMN dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan

4. Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 23/M-PM.PBUMN/2000,
tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam
Perusahaan Perseroan, kemudian digantikan dengan Keputusan Menteri BUMN No. 117 tahun
2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).
Sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang perseroan terbatas dan badan usaha
milik negara, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan
kompetitif, maka Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan baru dari penyempurnaan diatas
yaitu: Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance ) pada
Perusahaan Milik Negara, bagian kedua, Pasal 2 berbunyi: 1. BUMN wajib menerapkan Good
Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada
peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta
anggaran dasar BUMN. 2. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko
manual, sistem pengendalian intern, system pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan
penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman
perilaku etika (code of conduct).
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia yang sekaligus
merupakan Perusahaan terbuka, harus tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN termasuk ketentuan
hukum dibidang pasar modal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholders,
Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
B. Tujuan penerapan GCG
Tujuan penerapan GCG adalah:
1. Mengoptimalkan nilai agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup
berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan;
3. Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku
Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan;
4. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

5. C. VISI, MISI, FALSAFAH, DAN NILAI BUDAYA PERUSAHAAN
VISI : Perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang
secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka di dunia. (An Integrated Steel Company
With Competitive Edges To Grow Continuously Toward A Leading Global Enterprise)
Visi Perusahaan memiliki 4 (empat) kata kunci yakni:
1. Perusahaan Baja Terpadu (An Integrated Steel Company) :
a. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki fasilitas Produksi Baja dari hulu ke hilir (mulai
dari pengolahan bijih besi hingga produk jadi: baja lembaran panas, baja lembaran dingin,
dan baja batang kawat dengan kapasitas hulu dan hilir yang seimbang).
b. Menghasilkan bijih besi, produk antara dan produk baja berkualitas tinggi.
2. Keunggulan Kompetitif (Competitive Edges) :
a. Produk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk harus mampu bersaing dengan produk pesaing
domestik dan import dalam hal kualitas, harga, waktu penyerahan dan pelayanan.
b. Semua aktivitas di dalam perusahaan dan rencana ekspansi difokuskan untuk menciptakan
keunggulan kompetitif Perusahaan.
c. Keunggulan kompetitif untuk menciptakan daya saing perusahaan dilakukan melalui
penggunaan bahan baku dan energi yang lebih kompetitif serta teknologi yang tepat.
3. Tumbuh dan Berkembang (Continuously Growing):
a. Aktivitas bisnis dan kinerja Perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan,
dengan tujuan mempertahankan posisi sebagai Pemimpin Pasar Domestik dan Perusahaan
Baja Terkemuka di Dunia.
b. Pengembangan Bisnis Perusahaan dilakukan melalui kerjasama bisnis strategis, vertikal
(hulu-hilir) dan horizontal, dengan berbagai Perusahaan Baja Domestik dan Internasional.
4. Perusahaan Terkemuka di Dunia (Leading Global Enterprise):
Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dapat tumbuh
dan berkembang menjadi Perusahaan dengan Kinerja yang setara dengan Perusahaan yang
termasuk dalam Global Fortunes 500.
MISI : Menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi kemakmuran bangsa (Providing
Best Quality Steel Products And Related Services For The Prosperity Of The Nation)
• PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Baja Nasional, memiliki tujuan
berkontribusi pada peningkatan kemakmuran bangsa Indonesia.
• Agar tujuan tersebut dapat terealisir, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berkomitmen untuk
menghasilkan produk baja dan produk jasa lainnya yang terkait dengan baja, dengan kualitas
yang dapat dipertanggungjawabkan.
FALSAFAH : Partnership For Sustainable Growth
Semangat, keinginan, dan janji untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan bagi PT
Krakatau Steel (Persero) Tbk dan seluruh stakeholdersnya bersama-sama.
Penetapan kalimat “Partnership For Sustainable Growth” menjadi falsafah atau motto Perseroan
tidak lepas dari visi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Latar belakang penggunaan kata “Partnership” tidak lepas dari pemahaman bahwa pengembangan
bisnis PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menuntut dilakukannya kerjasama bisnis strategis baik
dengan pelanggan/konsumen, pemasok, mitra, dan seluruh stakeholders lainnya. Sementara itu,
kata ’’’For Sustainable Growth’’ yang terdapat dalam falsafah Perseroan, mengandung makna
penting yakni tumbuh dan berkembangnya Perseroan akan berlangsung secara berkesinambungan
yang tidak hanya akan dialami oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tetapi akan dialami pula oleh
Perseroan pelanggan/konsumen, pemasok, karyawan, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan
lainnya.
NILAI BUDAYA PERUSAHAAN
Competence : Mencerminkan kepercayaan akan kemampuan diri serta semangat untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap mental demi peningkatan kinerja
yang berkesinambungan.
Integrity : Mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, aturan dan
ketentuan serta undang-undang yang berlaku, melalui loyalitas profesi dalam memperjuangkan
kepentingan Perseroan.
Reliable : Mencerminkan kesiapan, kecepatan dan tanggap dalam merespon komitmen dan
janji, dengan mensinergikan berbagai kemampuan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan
pelanggan.
Innovative : Mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru dan
implementasi yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas proses dan hasil kerja di atas standar.
II. LANDASAN TEORI
A. Pengertian GCG
Walaupun istilah GCG dewasa ini sudah sangat popular,namun sampai saat ini belum ada definisi
baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah “corporate governance” pertama kali
diperkenalkan oleh Cadbury Committee,Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut
dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report (dalam Sukrisno Agoes,2006).
Istilah ini sekarang menjadi sangat popular dan diberi banyak definisi oleh berbagai pihak.DIbawah
ini diberikan beberapa definisi dari beerapa sumber yang dapat dijadikan acuan.
1. Cadbury Committee of United Kingdom:
“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the
government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their
right and responsibilities,or the system by which companies are directed and controlled.”
[“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,pengurus
perusahaan,pihak kreditur, pemerintah,karyawan,serta para pemegang kepentingan internal
dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan
kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”]

7. 2. Forum of Corporate Governance in Indonesia – FCGI (2006) – tidak membuat definsi
tersendiri tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom,yang
kalau diterjemahkan adalah: “ ….. seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
pemegang saham,pengurus perusahaan,pihak kreditur,pemerintah,karyawan,serta para
pemegangan kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan.”
3. Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu
sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham,
dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai
suatu proses transparan atas penentuan tujuan perusahaan,pencapaiannya, dan penilaian
kinerjanya.
4. Organization for Economic Coorperation and Development – OECD (dalam tjager
dkk.,2004) – mendefinsikan GCG sebagai: “The structure through which
shareholders,directors,managers,set of the board objectives of the company,the means of
attaining those objectives and monitoring performance.” [“Suatu struktur yang terdiri atas
para pemegang saham,direktur,manajer,seperangkat tujuan yang ingin dicapai
perusahaan,dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.”]
5. Wahyudi Prakasa (dalam Sukrino Agoes,2006) mendefinsikan GCG sebagai : “…..
mekanisme administrative yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen
perusahaan,komisaris,direksi,pemegang saham,dan kelompok-kelompok kepentingan
(stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai
aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja (framework) yang diperlukan
untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta
pemantauan kinerja yang dihasilkan.”
Jadi Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan
pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial
mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan
pengawasan. Political governance mengacu pada proses pembuat kebijakan.Economic
governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan
kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative
governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan
dengan bersih, efisien, dan efektif.
Dalam bahasa sederhana, governance berarti proses pengambilan keputusan dan proses
pelaksanaan atau implementasinya. Secara umum dapat dikatakan, bahwa good governance adalah
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip : partisipasi maksimal dari semua pemangku
kepentingan (stackholder), hukum da aturan (rule of law), transparansi, responsivitas, orientasi
consensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis.

8. B. Prinsip – prinsip GCG
Prinsip GCG, merupakan kaidah, norma ataupun pedoman yang diperlukan dalam sistem
pengelolaan perusahan yang sehat. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud meliputi :
1. Transparansi (Transparency)
Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga
pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (Independency)
Kemandirian yaitu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang- undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness)
Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku
kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.
Prinsip di atas sangat penting mengingat kunci terciptanya Good Corporate Governance di
Perseroan adalah berfungsinya Organ Perseroan, yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi secara efektif.

9. C. Konsep GCG
Wadah Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan)
Model Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip,
serta nilai-nilai yang melandasi praktik bsnis yang sehat.
Tujuan • Meningkatkan kinerja organisasi
• Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan
• Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang
signifikan dalam pengelolaan organisasi
• Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak
dirugikan
Mekanisme Mengatur dan mempertegas kembali hubungann, peran, wewenang, dan
tanggung jawab :
Dalam arti sempit : antar pemilik/ pemegang saham, dewan komisaris, dan
dewan direksi.
Dalam arti luas : antar seluruh pemangku kepentingan.
D. Manfaat GCG
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan
kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan
signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Tjager dkk (2003) mengatakan bahwa paling
tidak ada lima alasa mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yait
1. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh McKinsey&Company menunjukan bahwa para
investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia
yang telah menerapkan GCG.
2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis
finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasioanlisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut
perusahaan untuk menerapkan GCG.
4. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, system ini dapat menjadi dasar
bagi berkembangnya system nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini
telah banyak berubah.
5. Secara teoretis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

10. Indra Surya dan Ivan yustiavandana (2007) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan
GCG adalah :
1. Memudahkan askes terhadap investasi domestic maupun asing
2. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap
perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum.
III. METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi
literature yang berkaitan dengan etika bisnis, Informasi didapatkan dari artikel, modul dan internet
. Disamping itu berdasarkan pengalaman empiris serta pengamatan langsung pada objek penelitian
pada PT. Krakatatau Steel (Persero) Tbk.
Menurut Sugiyono metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau
menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih
luas. Teknik pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab
secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan relevan dengan penelitian,
sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari literatur berupa buku-buku, artikel maupun
jurnal-jurnal yang mempunyai hubungan dengan masalah dan objek penelitian.
IV. HASIL DAN DISKUSI
Perseroan menyadari pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten
dan berkelanjutan sebagai sarana pencapaian Visi dan Misi Perseroan.
Implementasi GCG diyakini sebagai salah satu kunci sukses pengelolaan dan kesinambungan
pertumbuhan bisnis Perseroan. Hal ini sangat disadari baik oleh karyawan maupun manajemen
Perseroan. Dengan diimplementasikannya GCG, diharapkan pengelolaan sumber daya dan
organisasi Perseroan menjadi lebih efisien, efektif, ekonomis dan produktif serta selalu berorientasi
pada tujuan Perseroan dan memperhatikan para pemangku kepentingan (Stakeholders).
A. Krakatau Steel Bersih
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh Kementerian
BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN
Bersih. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG,
serta mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh
Perseroan melalui program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.

11. Terhitung sejak penerbitan Surat Edaran tersebut sampai dengan tahun 2016 Perseroan telah
menjalankan Program “KS Bersih” dengan berlandaskan pada beberapa kebijakan pokok
operasional sebagai berikut:
1. Menjalankan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten
untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan.
2. Menerapkan Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen
Pengamanan dan Lingkungan Industri yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset
Perseroan, menjamin kontinuitas, profitabilitas, dan pertumbuhan Perseroan selaras dengan
Visi dan Misi Perusahaan.
3. Mengimplementasikan dan melakukan evaluasi terhadap sistem pelaporan terhadap dugaan
pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS).
4. Melaksanakan program Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diterapkan sejak tahun 2014.
5. Penyempurnaan beberapa buku Pedoman meliputi: GCG Manual, Board Manual, Pedoman
Etika Bisnis dan Etika Kerja, Pedoman Manajemen Risiko serta sosialisasi kepada seluruh
karyawan guna membudayakan perilaku yang beretika dalam melakukan kegiatan kerja dan
bisnis Perseroan.
6. Melakukan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan serta pejabat struktural Perseroan sampai 2
(dua) level di bawah Direksi.
7. Menetapkan Code of Conduct (CoC)/Etika Penggunaan e-mail dan internet sesuai dengan
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
serta kaidah Tata Kelola IT (IT Governance).
8. Menerapkan sistem penegakan Reward and Punishment secara konsisten guna memelihara
dan membangun lingkungan kerja yang berintegritas tinggi dan beretika.
B. Roadmap Dan Pengembangan GCG
Pengembangan GCG pada Perseroan saat ini telah memasuki tahap “consistency” yang bertujuan
untuk lebih memperkuat proses internalisasi prinsip-prinsip GCG ke dalam aktivitas sehari-hari
seluruh karyawan dan manajemen, sebagaimana tergambar dalam roadmap berikut:
1. Engagement (2000 – 2015)
• Membangun Komitmen dari karyawan, Manajemen & Stakeholders dalam
mengimplementasikan GCG
• Menjadikan GCG sebagai budaya dan landasan atas segala tindakan dalam
Perseroan
2. Consistency (2016)
• Melakukan review & penyempurnaan sistem, kebijakan, pedoman implementasi
GCG
• Membangun sistem sosialisasi dengan berbasis sistem teknologi informasi
• Monitoring konsistensi implementasi GCG Monitor GCG
• Membangun komunikasi dan konsolidasi dengan Anak Perusahaan

12. 3. Integration (2017 – 2018)
• Membangun kesadaran implementasi GCG pada Anak Perusahaan
• Mengembangkan & mengintegrasikan sistem pengelolaan dan monitoring GCG
seluruh Krakatau Steel Group
• Monitoring implementasi GCG Anak Perusahaan Monitor GCG implementation in
subsidiaries
• Melaksanakan assessment GCG pada Anak Perusahaan dengan tools assessment
yang sama dengan induk
• Membina komunikasi pengelolaan GCG KS Group
4. Optimizing (2019 – 2020)
• Meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten di
seluruh Anak Perusahaan
• Memelihara, menyempurnakan infrastruktur pengelolaan GCG KS Group
• Monitoring implementasi GCG KS Group
Mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan di bidang Pasar Modal, menyebutkan
bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris
dan Direksi. Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan
Tata Kelola Perusahaan yang baik.

13. C. Mekanisme Organ GCG
Sesuai dengan regulasi yang diatur dalam peraturanperundang-undangantentang Tata Kelola
Perusahaan yang baik, maka organ Perseroan terutama Dewan Komisaris dan Direksi perlu
dilengkapi dengan beberapa panduan kebijakan (policy), antara lain: GCG Manual, Board Manual,
Charter Komite Audit, dan Charter Komite PU & PMR yang mengatur, mengendalikan
mekanisme, dan interaksi antara setiap organ Perseroan.
Pedoman implementasi Tata Kelola Perusahaan tersebut selanjutnya diadopsi ke dalam sistem,
prosedur dan kebijakan untuk memastikan proses dan mekanisme yang dijalankan pada tataran
operasional Perseroan agar senantiasa mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Efektivitas proses pengelolaan bisnis Perseroan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya
capaian Key Performance Indicator (KPI), GCG Score, KPKU Score, dan lain-lain.
Keseluruhan dari proses mekanisme organ Perseroan digambarkan dalam bagan di bawah ini:

14. ORGAN UTAMA
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya disebut RUPS adalah adalah Organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau
Anggaran Dasar.
A. RUPS
Ketentuan mengenai RUPS diatur sebagai berikut :
a. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku berakhir.
c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
kepentingan Perseroan.
Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan yang
memuat sekurang-kurangnya :
a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun
buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut;
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;.
c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan;
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang baru lampau;
RUPS memiliki wewenang antara lain :
a. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan
b. Menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain, selain uang
c. Membeli kembali saham yang dikeluarkan
d. Menambah modal Perseroan
e. Mengurangi Modal Perseroan
f. Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris
g. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan. RUPS
juga berwenang untuk menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk
pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan dan/atau pembagian lain seperti
tantiem, bonus untuk karyawan

15. h. Mengangkat Direksi
i. Menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara
anggota Direksi.
j. Mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
k. Menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang
l. Menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri ke
Pengadilan Negeri
m. Memberhentikan anggota Direksi
n. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh
Dewan Komisaris
o. Mengangkat Dewan Komisaris
p. Mengangkat Komisaris Independen
q. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
r. Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap atau sementara
s. Menyetujui rancangan penggabungan Perseroan
t. Menyetujui pengambilalihan Perseroan
u. Membubarkan Perseroan
v. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atas likuidasi Perseroan yang
dilakukannya
Penyelenggaraan RUPS :
a. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
penyelenggaraan RUPS melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam bahasa
Indonesia dan bahasa asing paling kurang bahasa Inggris.
b. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan
kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan
usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham
Perseroan dicatatkan.
c. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
d. Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah pengumuman RUPS.
e. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal RUPS, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa
asing paling kurang bahasa Inggris. f. Bukti pemanggilan RUPS wajib disampaikan kepada
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

16. f. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat
berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
g. Bahan mata acara rapat wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
h. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara
rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak betrentangan dengan kepentingan
Perseroan.
i. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
j. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham
yang hadir.
k. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada
pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata
acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
l. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui
pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
m. Perseroan wajib membuat risalah dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah RUPS diselenggarakan.
n. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs
web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing paling kurang bahasa Inggris.
o. Pengumuman ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, dan bukti pengumuman tersebut wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) :
a. RUPS-LB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan,
dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan serta Anggaran Dasar.
b. Direksi wajib memanggil dan menyelengarakan RUPS-LB atas permintaan tertulis dari
Dewan Komisaris, atau Pemegang saham Seri A Dwiwarna, atau dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau setara
dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
dikeluarkan oleh Perseroan dengan surat tercatat disertai alasannya.
c. Permintaan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1) Dilakukan dengan itikad baik.
2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan.
3) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS.
4) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS,
5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan.

17. B. Pemegang Saham
Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan
dengan penyelenggaraan RUPS diantaranya :
a. Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum
dan / atau pada saat RUPS berlangsung.
b. Keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil.
c. Risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta, yang memuat pendapat baik yang
mendukung maupun yang tidak mendukung.
d. Sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan
Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.
e. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroan yang dimuat
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
Hak-Hak Pemegang Saham diantaranya adalah :
a. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS
b. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan
teratur.
c. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi
pemegang saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.
d. Hak Meminta diselenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu- waktu meminta penyelenggaraan RUPS
Luar Biasa bila perlu, misalnya bila Perseroan menghadapi penurunan kinerja yang
signifikan.
e. Hak Memeriksa Perseroan. Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama
Perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan permohonan secara tertulis beserta
alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan untuk memeriksa Perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau
keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan, anggota Direksi atau
f. Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau
pemegang saham atau pihak ketiga.
g. Hak Mengajukan Permohonan Likuidasi Perseroan.
h. Hak Meminta Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan

18. Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan
baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran
Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
PERANGKAT PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
Perangkat pendukung yang dibentuk Dewan Komisaris meliputi:
1. Komite Audit Dewan Komisaris Perseroan wajib membentuk
Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya. Komite Audit dipimpin oleh Komisaris Independen dan bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam hal :
a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern
b. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
c. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-
tugas Dewan Komisaris lainnya.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen.
Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota
Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perseroan.
2. Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko
Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Manajemen Risiko Perseroan adalah suatu
Badan/Unit Kerja yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam
melakukan tugas analisa, evaluasi, identifikasi risiko usaha atas rencana investasi Perseroan dan
melakukan pengujian terbatas atas hasil pelaksanaan tersebut.
3. Fungsi Nominasi & Remunerasi
Dewan Komisaris memiliki Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang memiliki tugas dan tanggung
jawab diantaranya untuk :
a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Komposisi jabatan anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, Kebijakan dalam proses Nominasi dan
evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan
evaluasi;

19. c. Melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki
strategi dan kebijakan nominasi, meliputi proses analisis organisasi, prosedur, dan kriteria
rekrutmen, seleksi dan promosi.
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur kebijakan dan
besaran remunerasi.
e. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi
yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
f. Merumuskan dan menurunkan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium,
tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta beberapa insentif dan tantiem yang bersifat
variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan untuk diusulkan kepada
RUPS.
g. Memastikan adanya liability insurance dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Sekretaris Dewan Komisaris.
Sekretaris Dewan Komisaris adalah satuan fungsi di bawah Dewan Komisaris yang bertugas untuk
memberikan dukungan administratif kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
PERANGKAT PENDUKUNG DIREKSI
Perangkat Pendukung yang dibentuk oleh Direksi meliputi:
1. Internal Audit
Perseroan membentuk Internal Audit (IA) yang merupakan aparat pengawas intern Perseroan.
Internal Audit dipimpin oleh Head of Internal Audit yang bertanggung jawab kepada Direktur
Utama. Internal Audit bertugas untuk:
a. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan operasional, keuangan, ketaatan dan khusus
(fraud), menilai system pengelolaan risiko dan system pengendalian intern perusahaan,
serta memberikan saran-saran perbaikannya.
b. Melaksanakan peran konsultatif dalam peningkatan efektivitas pengelolaan risiko,
pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.
c. Memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atau pelaksanaan tugas kepada Direktur
Utama dan manajemen terkait.
d. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan.
e. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil audit atau hasil
pelaksanaan tugas Internal Audit. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-
langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit
yang dibuat oleh Internal Auditor. Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit wajib menjaga
kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perseroan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing.

20. 2. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang
menjalankan fungsi sekretaris perusahaan. Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas sebagai
pejabat penghubung antara Perseroan dengan stakeholders Perseroan.
Tugas Sekretaris Perusahaan:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang
meliputi: keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada
Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik; penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
Keuangan tepat waktu; penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan
Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham
Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan
lainnya.
D. HUBUNGAN ORGAN UTAMA
Salah satu indikator keberhasilan dalam menerapkan GCG di Perseroan adalah terciptanya
hubungan yang wajar dan efektif antar Organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Agar terjalin hubungan yang harmonis antara Organ Perseroan maka hubungan ketiga
Organ Perseroan tersebut harus dilandasi prinsip kesetaraan dan saling menghargai, menghormati
fungsi dan peranan masing-masing dan bertindak demi kepentingan Perseroan.
Perseroan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugasnya
dilandasi oleh itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta kesadaran akan adanya tanggung jawab Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan
(stakeholders) maupun pelestarian lingkungan.
Efektivitas keberhasilan penerapan GCG tergantung pada pelaksanaan fungsi dan pola hubungan
antar Organ Perseroan. Pola hubungan antar Organ Perseroan dalam GCG digambarkan sebagai
berikut :

21. Prinsip Akuntabilitas dan Kemandirian wajib menjadi landasan utama bagi Dewan Komisaris
yang didukung oleh Komite-Komite dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi, serta menjadi landasan Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan
didukung sistem manajemen yang baik.
Dalam melaporkan hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi oleh Dewan Komisaris serta
pelaporan pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerja Perseroan oleh Direksi yang disampaikan
kepada RUPS harus sesuai dengan prinsip Pertanggungjawaban.
Pemegang Saham dan stakeholders harus diperlakukan sesuai dengan prinsip Kewajaran dan
Transparansi.

22. V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Istilah “corporate governance” pertama kalinya diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun
1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai
Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik
corporate governance di seluruh dunia. Definisi corporate governance menurut Cadbury
Committee dalam Tjager et al (2002 : 27) adalah: "Seperangkat aturan yang merumuskan
hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak
yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan
tanggung jawab mereka".
Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan
pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial
mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan
pengawasan.Political governance mengacu pada proses pembuat kebijakan. Economic
governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan
kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative
governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan
dengan bersih, efisien, dan efektif.
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh Kementerian
BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN
Bersih. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG,
serta mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh
Perseroan melalui program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.
Terhitung sejak penerbitan Surat Edaran tersebut sampai dengan tahun 2016 Perseroan telah
menjalankan Program “KS Bersih” dengan berlandaskan pada beberapa kebijakan pokok
operasional sebagai berikut:
1. Menjalankan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten
untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan.
2. Menerapkan Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen
Pengamanan dan Lingkungan Industri yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset
Perseroan, menjamin kontinuitas, profitabilitas, dan pertumbuhan Perseroan selaras dengan
Visi dan Misi Perusahaan.
3. Mengimplementasikan dan melakukan evaluasi terhadap sistem pelaporan terhadap dugaan
pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS).
4. Melaksanakan program Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diterapkan sejak tahun 2014.
5. Penyempurnaan beberapa buku Pedoman meliputi: GCG Manual, Board Manual, Pedoman
Etika Bisnis dan Etika Kerja, Pedoman Manajemen Risiko serta sosialisasi kepada seluruh

23. karyawan guna membudayakan perilaku yang beretika dalam melakukan kegiatan kerja dan
bisnis Perseroan.
6. Melakukan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan serta pejabat struktural Perseroan sampai 2
(dua) level di bawah Direksi.
7. Menetapkan Code of Conduct (CoC)/Etika Penggunaan e-mail dan internet sesuai dengan
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
serta kaidah Tata Kelola IT (IT Governance).
8. Menerapkan sistem penegakan Reward and Punishment secara konsisten guna memelihara
dan membangun lingkungan kerja yang berintegritas tinggi dan beretika.
B. SARAN
Untuk mengatasi kejahatan bisnis/ ekonomi yang terjadi seiring dengan perkembangan ilmu dan
teknologi yang telah melahirkan revolusi industry perdagangan, perbankan dan khusunya
korporasi, dalam skala global, sebaiknya semua Negara memperkuat komitmen politiknya untuk
lebih memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan begitu, kemakmuran dan kesejahteraan
dapat terwujud. Selain itu perlu juga diperkuat komitmen moralnya untuk stetap konsisten
menjalankan sebuah misi penting, yaitu mewujudkan keadilan, kebenaran, kejujuran, penegak
hokum, penegak etika dan peningkatan ras kompetensi secara fair rasional dan berkemanusiaan.

24. Daftar Pustaka :
• Anonym 1
http://nyarimakalah.blogspot.co.id/2015/06/makalah-good-corporate-governance-
dan.html diakses 18 Desember 2017 jam 13.00 wib
• Anonym 2
http://jainiyubmee.blogspot.co.id/2016/01/makalah-corporate-governance.html diakses 18
Desember 2017 jam 13.00 wib
• Anonym 3
http://nadyarachmanita.blogspot.co.id/2015/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html diakses 18
Desember 2017 jam 13.00 wib
• PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info
_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report//2016/KRAS/KRA
S_Annual%20Report_2016_revisi.pdf
• PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. GCG Manual 2016
http://www.krakatausteel.com/pdf/GCG%20Manual%202016%20Final.pdf