Pengolahan Air Umpan Boiler untuk pabrik kelapa sawit
Be & gg, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, gcg pt.bursa efek indonesia, universitas mercu buana, 2017
1. TUGAS INDIVIDU
BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
DOSEN: PROF. DR. IR. HAPZI ALI, MM, CMA
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT.BURSA EFEK INDONESIA
DISUSUN OLEH :
ZIKRI NURMANSYAH (55116120009)
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA – JAKARTA
JUNI 2017
2. 1
ABSTRAK
Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada suatu perusahaan bukan lagi
menjadi suatu kewajiban saja, namun juga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan
perusahaan. PT Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia
memiliki komitmen untuk menjadi Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing global. Wujud dari
komitmen ini adalah dengan memasukkan penerapan GCG menjadi bagian dari misi BEI dalam
rangka meningkatkan daya saing untuk menarik investor dan emiten.
Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip Good Corporate Governance
(GCG) di lingkungan internal PT. Bursa Efek Indonesia. Bentuk penulisan ini adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Adapun hasil penulisan ini adalah
penerapan prinsip GCG di lingkungan internal PT. Bursa Efek Indonesia sudah berjalan dengan
baik.
Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Transparansi
(Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility),
Kemandirian (Independency), Kewajaran (Fairness)
3. 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (selanjutnya disebut
sebagai GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan
perusahaan secara professional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independen serta kewajaran dan kesetaraan. Tujuan utama dilaksanakannya
GCG adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku
kepentingan (stakeholders) lainnya dalam jangka panjang.
PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai ”BEI” atau ”Perseroan”)
sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia memiliki komitmen untuk
menjadi Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing global. Wujud dari komitmen ini adalah
dengan memasukkan penerapan GCG menjadi bagian dari misi BEI dalam rangka
meningkatkan daya saing untuk menarik investor dan emiten. Di samping itu implementasi
GCG pada BEI dapat berdampak positif pada terciptanya akuntabilitas Perseroan, transaksi
yang wajar dan independen, serta kehandalan dan kualitas informasi keuangan untuk
publik.
Kunci sukses dan kesinambungan dari implementasi GCG di BEI adalah
berfungsinya organ-organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi secara
efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama GCG akan sangat
terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung GCG yang juga berfungsi secara
efektif. Untuk itu diperlukan suatu pedoman tata kelola perusahaan (code of corporate
governance) yang merupakan himpunan pokok-pokok pengelolaan Perseroan yang
kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam piagam, kebijakan dan Standard Operating
Procedure (SOP) yang akan menjadi acuan implementasi GCG BEI.
Meskipun badan hukum BEI adalah perseroan terbatas, namun penerapan GCG di
BEI tidak semerta-merta sama seperti yang dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan
pada umumnya. BEI sebagai regulator dan fasilitator pasar modal harus tunduk pada
peraturan dan ketentuan dari Bapepam-LK. Oleh karena itu, Pedoman Tata Kelola
Perusahaan ini disusun dengan memperhatikan karakteristik governance di BEI, terutama
dalam kaitannya dengan peraturan-peraturan Bapepam-LK yang harus dipatuhi.
4. 3
1.2 Tujuan Pedoman Tata Kelola (Corporate Governance)
1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan
pemberian saran-saran atas pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan Perusahaan dilandasi dengan
nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku, Anggaran Dasar dan etika bisnis.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan BEI dalam melaksanakan
kegiatan / tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
1.3 Strategi Implementasi Tata Kelola (Corporate Governance)
1. Memelihara Pedoman, Piagam, dan Prosedur Tata Kelola secara konsisten
BEI melakukan proses review secara berkala terhadap Pedoman, Piagam dan Prosedur.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pedoman, Piagam, Prosedur sehingga
BEI dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik.
2. Sosialisasi yang berkesinambungan mengenai prinsip-prinsip CG
BEI telah melakukan proses sosialisasi yang berkesinambungan mengenai prinsip-
prinsip CG tersebut kepada seluruh karyawan dan stakeholder. Sosialisasi ini bertujuan
untuk menanamkan prinsip-prinsip CG kepada seluruh karyawan, sehingga dalam
menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, karyawan selalu patuh terhadap
ketentuan CG.
3. Penilaian pihak ketiga atas pelaksanaan CG di BEI
BEI meyakini bahwa penilaian pihak ketiga akan meningkatkan kualitas CG.
5. 4
BAB II
ORGANISASI REGULATOR MANDIRI
Salah satu karakteristik dari BEI yang membedakannya dengan perseroan yang lainnya adalah
bahwa BEI merupakan bagian dari Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia.
Dengan demikian dalam menjalankan peran SRO ini, proses-proses good corporate governance
harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Peran SRO BEI terdiri dari:
1. Penyusunan dan perubahan peraturan.
2. Persetujuan peraturan.
3. Penyelenggara dan pengawasan bursa.
Berikut ini adalah uraian dari setiap peran di atas:
2.1 Penyusunan dan Perubahan Peraturan
1. BEI sebagai lembaga yang mendapatkan ijin dari Bapepam-LK sebagai pengelola
bursa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola bursa termasuk aktivitas
bursa, pengaturan Anggota Bursa Efek, mengembangkan dan meningkatkan
keunggulan bersaing Bursa Efek Indonesia serta meningkatkan efisiensi pasar bursa.
2. Sehubungan dengan fungsinya, BEI menyusun Peraturan Bursa yang wajib
dilaksanakan oleh seluruh Anggota Bursa Efek serta menetapkan biaya penilaian
perusahaan / pencatatan efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan
dengan jasa yang diberikan.
3. BEI menyusun Peraturan Bursa sesuai peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku serta mengutamakan kepentingan umum sehingga dapat meningkatkan
integritas pasar, melindungi investor dan efisiensi pasar.
4. BEI menyusun Peraturan Bursa dengan menjunjung asas keterbukaan, independensi
dan kewajaran serta bebas dari benturan kepentingan.
5. BEI melaksanakan pertemuan dengar pendapat dengan Anggota Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pihak terkait
lainnya sehubungan dengan penyusunan, perubahan peraturan Bursa maupun
perubahan biaya penilaian perusahaan / pencatatan efek, iuran keanggotaan, dan biaya
transaksi.
6. 5
6. BEI mencatat risalah pertemuan dengar pendapat termasuk mencatat perbedaan
pendapat yang terjadi. Risalah pertemuan tersebut harus tersedia apabila diminta oleh
peserta pertemuan.
7. BEI menyiapkan dokumen penafsiran Peraturan Bursa sebagai penjelasan terhadap
peraturan maupun perubahan peraturan, jika diperlukan.
2.2 Persetujuan Peraturan
1. Persetujuan Peraturan dilakukan oleh Bapepam-LK setelah rancangan Peraturan Bursa
tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Surat persetujuan Dewan Komisaris, risalah pertemuan dengar pendapat dengan
Anggota Bursa Efek dan stakeholders terkait harus dilampirkan ketika meminta
persetujuan dari Bapepam-LK.
3. Proses pengajuan persetujuan Peraturan Bursa dilaksanakan sesuai dengan peraturan
Bapepam-LK terkait.
2.3 Penyelenggara dan Pengawasan Bursa
1. BEI menjalankan mekanisme pengawasan rutin terhadap aktivitas dan Anggota Bursa.
2. BEI memiliki mekanisme pengembangan penyelenggaraan aktivitas bursa.
3. BEI memastikan bahwa aktivitas Anggota Bursa telah melaksanakan perlindungan
terhadap kepentingan investor, yaitu dengan adanya transaksi yang wajar dan setara
(fair dealing), pelaksanaan permintaan investor sebaik-baiknya (best execution) dan
rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik investor (suitability requirement).
BEI memiliki mekanisme peninjauan ulang maupun pemutakhiran Peraturan-peraturan Bursa
secara periodik.
7. 6
BAB III
KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI GCG
Agar implementasi GCG di Perseroan dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan
kerangka kerja (framework) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai
keterkaitan organ-organ GCG, pedoman-pedoman dan pelaporan-pelaporan yang relevan.
Berikut ini adalah kerangka kerja implementasi GCG di Perseroan:
Di dalam kerangka kerja di atas, terlihat bahwa RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi
memiliki peran yang penting dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan. Oleh karena
itu, ketiganya disebut sebagai Organ Utama corporate governance. Dewan Komisaris dan
Direksi ditunjuk oleh RUPS sebagaimana ditunjukkan dengan garis tebal (solid line) antara
keduanya dengan RUPS. Garis putus-putus antara Dewan Komisaris dan Direksi menunjukkan
bahwa terdapat kewenangan tertentu dari Dewan Komisaris terhadap Direksi, misalnya
menggantikan Direksi untuk sementara waktu dalam situasi tertentu.
8. 7
Selanjutnya Organ Utama ini akan dibantu oleh Organ-organ Pendukung, baik yang ada
di tingkatan Dewan Komisaris seperti Komite-komite Komisaris, maupun yang ada di tingkatan
Direksi / manajemen seperti Komite-komite Direksi, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pemeriksa
Internal dan Divisi Manajemen Risiko.
Organ Utama dan Organ Pendukung serta pegawai Perseroan dilengkapi dengan pedoman
(code), piagam (charter), kebijakan dan prosedur (SOP) sebagai acuan baku dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Perseroan selanjutnya menerbitkan laporan-laporan sebagai
perwujudan akuntabilitasnya kepada para stakeholders Perseroan.
9. 8
BAB IV
PENERAPAN GCG
4.1 Prinsip GCG
1. GCG adalah suatu sistem atau struktur yang menerapkan prinsip-prinsip:
a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan
informasi yang material dan relevan termasuk pelaksanaan pengambilan
keputusan. Transparansi secara lebih spesifik meliputi, namun tidak terbatas
pada aspek-aspek berikut:
i. Perseroan akan menyediakan informasi secara tepat waktu, jelas dan
akurat, termasuk di dalamnya adalah kinerja dan kondisi keuangan
Perseroan.
ii. Perseroan akan memberi kemudahan akses bagi pemegang saham maupun
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan sesuai dengan kebijakan Perseroan. Informasi tersebut
meliputi, namun tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi
Perseroan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, sistem
manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, praktik
GCG, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan.
iii. Prinsip transparansi tersebut di atas tidak mengurangi atau menghilangkan
kewajiban bagi Perseroan untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau atas dasar
pertimbangan bisnis.
iv. Perseroan secara tertulis dan proporsional mengkomunikasikan kebijakan
Perseroan kepada stakeholders yang relevan.
b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab
organ Perseroan sehingga Perseroan dapat berjalan dengan efektif. Akuntabilitas
secara lebih spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:
i. Perseroan menjabarkan fungsi, tugas dan tanggung jawab tiap organ secara
tertulis, jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai serta strategi
Perseroan.
ii. Perseroan memastikan pelaksanaan check and balance system dan
pengendalian internal di masing-masing fungsi.
10. 9
iii. Perseroan meyakini bahwa semua organ Perseroan dan semua karyawan
mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan
perannya dalam pelaksanaan GCG.
iv. Perseroan menyusun satuan pengukuran kinerja tiap organ secara
memadai dan seimbang.
v. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ
Perseroan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan
pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.
c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Perseroan
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
pengelolaan Perseroan yang sehat. Pertanggungjawaban secara lebih spesifik
meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:
i. Tiap organ Perseroan dalam aktivitasnya selalu menjalankan prinsip
kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar dan peraturan Perseroan.
ii. Perseroan melaksanakan fungsi tanggung jawab sosial dengan didukung
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.
d. Independensi (independency), yaitu pengelolaan Perseroan secara professional
tanpa pengaruh / tekanan, intervensi dan benturan kepentingan (conflict of
interest) dalam pengambilan keputusan penting Perseroan. Independensi secara
lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:
i. Perseroan menghindari adanya dominasi tidak wajar dari pemegang saham
maupun stakeholders lainnya.
ii. Perseroan melaksanakan pengambilan keputusan secara objektif dan bebas
dari segala tekanan dari pihak manapun.
e. Kewajaran dan kesetaraan (fairness), yaitu kewajaran dan kesetaraan hak dan
kewajiban pemegang saham dan stakeholders. Kewajaran dan kesetaraan secara
lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:
i. Perseroan memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemegang
saham dan stakeholders.
ii. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada pemegang saham
dan stakeholders untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat
11. 10
serta mendapatkan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip
transparansi sesuai fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki.
iii. Perseroan memberikan kesempatan yang wajar dan setara dalam
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan
kondisi fisik.
4.2 Penerapan GCG
1. Penerapan GCG merupakan syarat mutlak bagi Perseroan dalam meningkatkan nilai
bagi pemegang saham (shareholders value), melindungi kepentingan stakeholders,
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta
penerapan nilai-nilai etika yang berlaku umum (sebagaimana diatur dalam code of
conduct) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor pada
bursa.
2. Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, perlu adanya partisipasi
dari stakeholders dalam memberikan umpan balik atas penerapan prinsip-prinsip
GCG tersebut.
3. Penerapan GCG di Perseroan harus dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu
pendekatan struktur, proses dan prinsip.
a. Pendekatan struktur merupakan pendekatan yang dilakukan dengan
menciptakan atau memperbaiki struktur yang dapat mendukung penerapan GCG
di Perseroan, baik di tingkatan organ utama maupun organ pendukung GCG.
b. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada
pengaturan proses-proses governance yang lebih baik. Bentuk pendekatan ini
antara lain, namun tidak terbatas pada pemberdayaan atau optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan operasional Perseroan.
c. Pendekatan prinsip merupakan pendekatan yang mengutamakan pelaksanaan
prinsip-prinsip GCG secara optimal.
Ketiga pendekatan tersebut harus dipertimbangkan dan dilaksanakan secara bersamaan
sehingga dapat mendukung penerapan GCG yang terintegrasi dan menyeluruh di
Perseroan.
12. 11
4.3 Penilaian Implementasi GCG
1. Perseroan melakukan penilaian atas pelaksanaan GCG, bisa dalam bentuk self
assessment maupun dibantu oleh konsultan minimal satu kali dalam setahun.
2. Kesimpulan umum hasil assessment pelaksanaan GCG harus disampaikan kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama.
3. Perseroan menyampaikan hasil assessment pelaksanaan GCG pada laporan tahunan
Perseroan.
4.4 Benturan Kepentingan
1. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan
dengan kepentingan ekonomis individu Direksi, Dewan Komisaris, atau jajaran
manajemen perseroan sehingga individu tersebut tidak dapat bertindak independen
dan dapat merugikan Perseroan. Benturan kepentingan antara lain disebabkan
sebagai berikut:
a. Menerima barang atau manfaat yang dapat mempengaruhi atau dipandang
mempengaruhi independensi dalam bertindak maupun dalam mengambil
keputusan.
b. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan
pemasok atau calon pemasok.
c. Mempunyai hubungan keluarga hingga tingkat kedua dan hubungan keuangan
dengan anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris.
d. Melakukan transaksi perdagangan saham.
2. Penanganan benturan kepentingan
a. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib segera mengungkapkan potensi
benturan kepentingan.
b. Jika terdapat potensi benturan kepentingan di jajaran manajemen, maka potensi
benturan kepentingan ini harus segera dilaporkan kepada atasannya.
c. Individu yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk
mengungkapkan ide dan pendapat dalam suatu rapat, akan tetapi tidak disertakan
dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan
suara terbanyak. Hal ini dicatat dalam risalah rapat.
13. 12
4.5 Pengungkapan Informasi
1. Perseroan mengungkapkan informasi kepada Bapepam-LK sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan mengungkapkan informasi kepada stakeholders melalui media Laporan
Tahunan, website Perseroan, dan media lainnya serta menyediakan jalur komunikasi
dari stakeholders ke Perseroan.
3. Pengungkapan informasi kepada stakeholders terkait tidak mengurangi atau
menghilangkan kewajiban bagi Perseroan untuk merahasiakan informasi tertentu
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau atas dasar
pertimbangan bisnis.
4.6 Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP)
1. RJPP merupakan Rencana Strategis yang dijelaskan oleh Direksi terpilih di depan
RUPS.
2. Dalam rangka penyusunan RJPP Perseroan sekurang-kurangnya harus tercakup:
i. Identifikasi visi dan misi serta tujuan yang hendak dicapai Perseroan dalam 3
(tiga) tahun kedepan.
ii. Hasil analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats).
iii. Hasil analisis perkembangan ekonomi nasional dan internasional.
iv. Analisis profil risiko Perseroan secara keseluruhan.
3. Perseroan harus menyusun Rencana Kerja Perseroan yang realistis dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka mengarahkan kegiatan Perseroan agar
senantiasa beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang
berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan perusahaan yang sehat.
4.7 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
1. Direksi dibantu Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi menyusun RKAT
untuk kemudian ditelaah Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS LB.
2. Proses penyusunan RKAT, perubahan serta pelaporan realisasi anggaran
berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK yang berlaku.
3. Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek disusun secara sistematis, akurat
dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal-hal sebagai berikut:
a. Tujuan yang ingin dicapai.
14. 13
b. Gambaran realisasi anggaran tahun berjalan.
c. Kendala yang dihadapi, dan
d. Asumsi dan tolok ukur yang mendasari rencana anggaran tersebut.
4. Rencana Kerja Perseroan berisi, namun tidak terbatas pada:
a. Peningkatan sistem atau sarana perdagangan Efek,
b. Peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Anggota Bursa Efek,
c. Pengembangan sistem pencatatan Efek yang efisien,
d. Peningkatan sistem pelayanan informasi,
e. Kegiatan pengembangan Pasar Modal, termasuk kegiatan promosi dan
penelitian,
f. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pasar Modal.
5. Anggaran Tahunan Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Anggaran Pendapatan:
i. Kegiatan penilaian perusahaan / pencatatan efek.
ii. Iuran keanggotaan.
iii. Kegiatan transaksi perdagangan Efek.
iv. Kegiatan jasa informasi.
v. Kegiatan operasional lainnya.
b. Anggaran Pengeluaran:
i. Penilaian perusahaan / pencatatan efek.
ii. Keanggotaan.
iii. Perdagangan.
iv. Pengawasan perdagangan.
v. Pemeriksaan.
vi. Pengelolaan keuangan.
vii. Sumber daya manusia.
viii. Teknologi informasi.
ix. Riset dan pengembangan.
x. Kegiatan pendukung operasional.
xi. Hubungan masyarakat.
c. Anggaran Investasi
d. Rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas Direksi dan
Komisaris Perseroan
15. 14
e. Keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara
Perseroan dan / atau anak perusahaan Perseroan dengan:
i. Pihak yang terafiliasi dengan direktur dan komisaris Perseroan.
ii. Pihak yang terafiliasi dengan Perseroan atau anak perusahaan Perseroan.
6. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menetapkan sasaran maupun perhitungan
anggaran harus dijabarkan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak
yang berkepentingan.
7. Perseroan menetapkan mekanisme pengkajian asumsi yang dipakai dalam
perhitungan anggaran serta memiliki mekanisme pengawasan untuk mengkaji
validitas asumsi dan perhitungan yang digunakan dalam menyusun anggaran
tahunan.
8. Anggaran Tahunan Perseroan disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun
berjalan serta realisasinya.
4.8 Pengadaan Barang dan Jasa
1. Permohonan pengadaan barang dan jasa pada prinsipnya dilaksanakan bila sudah
masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui oleh
RUPS.
2. Perseroan memiliki mekanisme pengendalian untuk memastikan pengadaan barang
dan / atau jasa telah sesuai dengan RKAT dan telah disetujui pejabat sesuai otorisasi.
3. Apabila terdapat kebutuhan pengadaan barang dan jasa di luar yang tercantum dalam
RKAT, maka mekanisme pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan Perseroan.
4. Perseroan memiliki mekanisme pemilihan pemasok yang berlandaskan asas
transparansi, independen, kewajaran dan kesetaraan.
5. Perseroan menyediakan sarana database yang berfungsi sebagai bahan referensi
dalam pelaksanaan permohonan pengadaan dan pemilihan pemasok.
6. Pemilihan pemasok mengacu pada daftar pemasok (Vendor Master Data) dan
disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan barang / jasa, berkompetensi serta mampu
menyediakan kebutuhan tersebut secara berkesinambungan.
7. Pemilihan pemasok harus dilakukan dengan memastikan bahwa Perseroan
mendapatkan barang / jasa yang sesuai dengan permohonan: berkualitas, harga yang
wajar dan kompetitif, serta pada waktu yang tepat.
16. 15
8. Metode pembelian yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi permintaan
barang / jasa adalah sebagai berikut:
a. Perbandingan harga, dilakukan dengan mengundang / meminta penawaran
minimal dari 3 (tiga) pemasok.
b. Pembelian langsung, merupakan pengadaan barang / jasa secara langsung ke
supplier setempat atau terdekat dengan mengacu pada harga umum di pasaran,
tanpa ada penawaran secara tertulis dari supplier terlebih dahulu. Metode ini
berlaku sesuai persyaratan pada Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Perseroan.
c. Penunjukan langsung, merupakan pengadaan barang / jasa yang dilakukan
secara langsung ke satu supplier dengan tetap menggunakan penawaran tertulis.
Metode ini berlaku sesuai persyaratan pada Pedoman Pengadaan Barang / Jasa
Perseroan.
d. Tender, merupakan pengadaan barang / jasa dilakukan secara terbuka untuk
seluruh supplier yang dianggap mampu mengerjakan / menyediakan dan
mengikuti tata cara pelelangan sesuai persyaratan pada Pedoman Pengadaan
Barang / Jasa Perseroan.
9. Perjanjian / kontrak harus melalui penelaahan unit yang membawahi bidang legal
sebelum ditandatangani oleh pejabat sesuai otorisasi.
10. Perseroan memiliki mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa barang yang
dipesan telah sesuai dengan permohonan, proses pemilihan pemasok telah berjalan
dengan transparan, independen, wajar dan setara.
11. Perseroan memiliki mekanisme evaluasi kinerja pemasok yang dilakukan secara
periodik.
4.9 Sumber Daya Manusia
1. Perseroan memiliki perencanaan kebutuhan pegawai dengan mengacu pada
kebutuhan Perseroan berdasarkan RJPP dan RKAT.
2. Unit yang menangani Sumber Daya Manusia (SDM) menyediakan SDM yang
berkualitas dan sesuai kebutuhan untuk mengisi posisi-posisi pada struktur organisasi
sehingga Perseroan dapat beroperasi dengan optimal.
3. Perseroan memiliki kebijakan terkait kepegawaian yang sekurang-kurangnya
mengatur:
a. Remunerasi.
17. 16
b. Kebijakan waktu kerja dan cuti.
c. Disiplin kerja.
d. Hubungan industrial.
e. Pengembangan, pengangkatan, pemberhentian dan mutasi / rotasi pegawai.
f. Penilaian kinerja.
4. Perseroan memilki program suksesi yang di-review secara periodik.
5. Fungsi yang menangani Sumber Daya Manusia melakukan komunikasi dan
sosialisasi kebijakan dan prosedur yang menyangkut kepegawaian, namun tidak
terbatas pada:
a. Pelaksanaan GCG dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan.
b. Kriteria penilaian kinerja serta metode penghitungan remunerasi.
c. Pola penentuan sasaran kerja individual serta prosedur kajian kinerja berkala,
termasuk kaitannya dengan remunerasi Pegawai.
d. Kebijakan lainnya yang menyangkut jenjang karir, rotasi dan mutasi,
kesejahteraan dan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan Pegawai.
6. Perseroan memiliki mekanisme pengendalian untuk memberikan kecukupan
keyakinan bahwa setiap penilaian kinerja, pengembangan karir, penghargaan serta
pemberian sanksi telah berjalan sesuai dengan Pedoman Kepegawaian, dapat
dipertanggungjawabkan, wajar dan setara.
7. Perseroan menetapkan KPI (Key Performance Indicators) yang relevan dan
seimbang sebagai media penilaian kinerja, pengembangan karir, penghargaan serta
pemberian sanksi.
8. KPI harus memiliki karakteristik dapat dimengerti, dapat dilaksanakan, dapat diukur,
memperhitungkan efisiensi biaya serta sejalan dengan strategi Perseroan.
9. Kinerja pegawai dinilai oleh atasan langsung dan / atau atasan tidak langsung, dalam
Satuan Kerja Pegawai yang bersangkutan.
4.10 Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
1. Keuangan
Perseroan memiliki sistem pengelolaan kas dengan tujuan untuk memastikan bahwa
kebutuhan kas Perseroan dapat memenuhi tuntutan kegiatan operasional serta
mencegah kelebihan jumlah kas yang tidak produktif.
2. Akuntansi
18. 17
a. Perseroan melakukan pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan dengan
mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
b. Perseroan memiliki kebijakan dan pedoman akuntansi yang sesuai dengan
prinsip dan praktik akuntansi yang diterima secara umum, yaitu Standar
Akuntansi Keuangan (SAK).
c. Perseroan memiliki catatan keuangan Perseroan yang dibuat secara akurat, tepat
waktu dan lengkap, serta dipelihara dan disimpan untuk suatu periode tertentu
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku.
d. Perubahan atas prinsip akuntansi yang diterapkan harus mendapat persetujuan
dari Direksi, diketahui oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam laporan
keuangan Perseroan. Perubahan prinsip akuntansi yang berpengaruh material
pada periode berjalan atau dapat berpengaruh material pada periode yang akan
datang harus diungkapkan beserta alasan perubahannya, sesuai dengan prinsip
akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum.
3. Perpajakan
a. Perseroan wajib memenuhi dan melaksanakan semua peraturan perpajakan yang
telah ditetapkan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan
perpajakan yang berlaku di Indonesia.
b. Perseroan memiliki kebijakan mengenai perpajakan yang mengacu pada
peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan diperbaharui secara rutin.
c. Dalam hal terjadi restitusi dan reimbursement atas pajak-pajak yang telah
dibayar, Perseroan memiliki mekanisme untuk meyakinkan bahwa jumlah
restitusi atau reimbursement tersebut telah sesuai dengan jumlah yang
seharusnya dan masuk ke akun Perseroan serta diselesaikan secara tepat waktu.
Restitusi dan reimbursement harus didukung oleh kelengkapan bukti setor dan
bukti pungut atau faktur pajak.
4.11 Teknologi Informasi
1. Perseroan memiliki kebijakan terkait teknologi informasi (TI) yang sekurang-
kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
a. Manajemen TI Perseroan termasuk manajemen data center dan disaster recovery
center.
b. Pengembangan dan pengadaan TI Perseroan.
19. 18
c. Operasional TI Perseroan.
d. Jaringan komunikasi dan data Perseroan.
e. Pengamanan TI Perseroan.
f. Business Continuity Plan.
g. Disaster Recovery Plan.
h. End user computing.
2. Dalam menyelenggarakan teknologi informasi, Direksi harus:
a. Menerapkan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) yang meliputi
penyusunan rencana strategik pengembangan teknologi informasi, proses-proses
penyelenggaraan TI dan sumber daya manusia TI guna mendukung tercapainya
sasaran strategis Perseroan.
b. Membentuk komite pengarah teknologi informasi (IT Steering Committee) yang
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada
Direksi terkait dengan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:
i. Rencana strategik pengembangan TI Perseroan.
ii. Kepatuhan proyek pengembangan TI Perseroan dengan rencana strategik
pengembangan TI.
iii. Kecukupan manajemen risiko terkait TI.
iv. Kecukupan TI dalam mendukung operasional Perseroan termasuk
perdagangan efek.
v. Pemantauan kinerja TI Perseroan dan upaya-upaya pengembangan.
c. Melaksanakan fungsi audit internal TI dengan memperhatikan kepatuhan
terhadap ketentuan yang berlaku.
d. Menyiapkan kebijakan dan prosedur terkait serta memastikan ketersediaan SDM
yang kompeten dalam hal TI.
e. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Perseroan mengenai keamanan
sistem, serta risiko terkait TI.
f. Menguji segi-segi keamanan TI Perseroan, business continuity plan dan disaster
& recovery plan (DRP) Perseroan secara periodik.
20. 19
4.12 Komunikasi
1. Dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan pihak eksternal, Perseroan
mengungkapkan informasi secara wajar, setara dan transparan serta menggunakan
kebijakan, hanya Direktur yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang
akan disampaikan yang dapat menyampaikan informasi ini.
2. Setiap informasi mengenai Perseroan yang disampaikan kepada masyarakat melalui
media cetak maupun media elektronik harus akurat, informatif, jelas dan memberikan
nilai tambah bagi Perseroan.
3. Perseroan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan institusi
pemerintahan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta standar etika.
4. Perseroan melaksanakan sosialisasi rancangan peraturan baru yang berkaitan dengan
kegiatan bursa efek untuk memperoleh tanggapan dari semua pelaku bursa.
4.13 Hubungan dengan Stakeholders
1. Dalam berhubungan dengan stakeholders, Perseroan menerapkan kebijakan saling
menghargai (mutual respect), wajar, setara dan transparan.
2. Perseroan memiliki mekanisme komunikasi dalam berhubungan dengan
stakeholders.
3. Perseroan membuka diri dan menampung rekomendasi maupun pendapat yang
diberikan stakeholders untuk kepentingan Perseroan serta memberi tanggapan atas
rekomendasi maupun pendapat tersebut bila diperlukan.
4.14 Kepedulian Sosial Perusahaan
1. Perseroan mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi bagi
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan nilai tambah bagi
stakeholders dalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju, dan tumbuh bersama.
2. Perseroan menyusun program kepedulian sosial perusahaan (corporate social
responsibility /CSR) dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan hubungan
yang harmonis antara Perseroan dengan stakeholders sehingga mendukung
pengembangan usaha dan pertumbuhan Perseroan, menumbuhkan citra positif dan
kepercayaan masyarakat serta investor.
3. Perseroan menunjuk satu unit kerja sebagai penanggung jawab program CSR.
21. 20
4. Perseroan mengungkapkan program CSR yang telah disusun dan dilaksanakan
kepada stakeholders minimal satu tahun sekali.
5. Perseroan memiliki mekanisme untuk melaksanakan evaluasi yang dilakukan
minimal satu tahun sekali dengan mempertimbangkan efektivitas program yang
dilaksanakan Perseroan dan membandingkannya dengan tujuan yang hendak dicapai
pada pelaksanaan program tersebut.
22. 21
BAB V
PENUTUP
5.1 Perubahan Pedoman
1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimuktahirkan secara berkala untuk
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan serta perubahan lingkungan usaha.
2. Permintaan perubahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dapat dilakukan oleh
Dewan Komisaris atau Direksi.
3. Setiap perubahan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.
5.2 Penutup
1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini digunakan sebagai acuan utama dalam
implementasi GCG oleh RUPS, Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Tata Kelola ini tetap mengacu pada
ketentuan / peraturan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
