1. Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-undang, serta beberapa pemangku kepentingan penting bagi bisnis seperti pelanggan, karyawan, dan pemegang saham.

1. Consumer important stakeholder
Di Perancis, konsumen diartikan sebagai ―the person who obtains goods or services for
personal or family purposes‖ (konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk
keperluan pribadi atau keluarganya). Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undangundang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan bahwa ―konsumen adalah
setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun maklhuk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”.
Hubungan dan transaksi bisnis antara penjual dengan pembeli/konsumen harus dilandasi dengan
aspek pemenuhan hal-hak konsumen yang diatur dalam UU Nomer 8 tahun 1999 yang
menyebutkan :
- Hak atas keyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijaminkan.
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa.
- Hak untuk mendapatkan dan keluhan atas barang dan/atau barang yang digunakan.
- Hak untuk mendapatkan advikasi, perlindugnan, dan upaya penyelesaian sengkata perlindungan
konsumen secara pantas. - Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. - Hak
untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggatian apabila barang/jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjajian atau tidak sebagaimana mestinya.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskan hak-hak konsumen sebagai
berikut :
a. Hak keamanan dan keselamatan (the right to be safety)
b. Hak mendapatkan informasi yang jelas (the right ti be informed)
c. Hak memilih (the right to choose)
d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya (the right to be heard)
Hidden taxation on society
Penghindaran pajak (tax avoidance) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan
wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Penghindaran pajak dapat dikatakan

2. persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi
lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara (I Gusti Ayu Cahya
Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014; Kholbadalov 2012). Pajak mempunyai peran penting
bagi masing-masing negara. Pemerintah menginginkan pajak yang optimal dari target
penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan para
wajib pajak khususnya wajib pajak badan.
Dr Ralph Estes, Profesor Administrasi Bisnis di American University, menerbitkan sebuah
makalah, "Biaya Publik Korporasi Pribadi" dalam jurnal Kemajuan dalam Akuntansi
Kepentingan Umum pada pertengahan tahun 1990-an. Dr Estes berpendapat bahwa perusahaan
tidak membayar atau menghitung biaya yang dibebankan oleh operasi mereka pada masyarakat
luas. Mereka hanya membayar biaya internal mereka. Menurut Dr Estes, laporan keuangan
perusahaan hanya mengungkapkan biaya internal kepada entitas dan tidak mengukur atau
mengungkapkan biaya yang tidak dikompensasi kepada masyarakat. Meskipun biaya ini sulit
untuk diukur, mereka nyata bagi mereka yang dikenakan. Biaya sosial harus dicocokkan dengan
manfaat yang diperoleh.
American Institute of CPA mengeluarkan 10 pajak umum yang tidak disadari banyak orang
Amerika yang membayarnya. Untuk membantu individu merencanakan pajak berbahaya ini,
AICPA juga telah membuat kalkulator Total Insights Pajak.
1. Pajak Medicare: Jumlah yang ditahan oleh majikan Anda dari gaji Anda (sering di bawah item
baris "FICA," yang merupakan singkatan dari Undang-Undang Kontribusi Asuransi Federal)
membantu menutupi biaya menjalankan program Medicare, sistem federal asuransi kesehatan
bagi orang-orang di atas usia 65 tahun. Pengusaha membayar setengah pajak FICA dan
karyawan membayar separuh lainnya. Kontribusi karyawan adalah 6,2 persen untuk Jaminan
Sosial dan 1,45 persen untuk Medicare dengan upah hingga $ 110.100. Pengurangan pajak gaji
sementara untuk tahun pajak 2011 dan 2012 mengurangi porsi karyawan untuk Jaminan Sosial
sebesar 2 persen.
2. Pajak pekerjaan mandiri: Pajak Jaminan Sosial dan Medicare bagi individu yang bekerja untuk
diri mereka sendiri. Ini mirip dengan pajak Jaminan Sosial dan Medicare yang dipotong dari gaji
sebagian besar penerima upah. Pajak wirausaha terdiri dari dua bagian: 12,4 persen untuk
Jaminan Sosial dan 2,9 persen untuk Medicare (asuransi rumah sakit) dengan pendapatan hingga
$ 110.100. Namun, pemotongan pajak gaji sementara untuk tahun pajak 2011 dan 2012
mengurangi pajak wirausaha sebesar 2 persen. Anda dapat memotong bagian yang sama dari
pajak kerja mandiri Anda dalam menghitung pendapatan kotor Anda yang disesuaikan.
Pengurangan ini hanya memengaruhi pajak penghasilan Anda. Itu tidak mempengaruhi laba
bersih Anda dari wirausaha atau pajak wirausaha Anda.
3. Alternatif pajak minimum (AMT): Pajak minimum alternatif diciptakan pada tahun 1969
untuk memastikan bahwa pembayar pajak yang kaya membayar setidaknya beberapa jumlah
minimum pajak penghasilan federal, terlepas dari pemotongan, kredit atau pengecualian. Intinya,
itu adalah pajak tetap dengan dua tanda kurung, 26 persen dan 28 persen. Masalah dengan AMT
adalah bahwa sekarang tidak hanya menjerat orang Amerika yang paling kaya, tetapi 4 juta
hingga 5 juta pembayar pajak dengan pendapatan tahunan antara $ 200.000 dan $ 1 juta. Kongres
belum menyetujui "patch" inflasi baru yang akan memungkinkan jutaan orang keluar dari AMT
(patch terakhir berakhir pada bulan Desember). Jika yang baru tidak diberlakukan, AMT akan

3. memukul 31 juta wajib pajak tahun ini, menjangkau jauh ke dalam kelas menengah. Pajak
utilitas yang dibayar orang Amerika dapat bertambah dengan cepat, seperti yang disebut "pajak
dosa" pada produk alkohol dan tembakau.
4. Listrik atau pajak gas alam: Pajak yang dikumpulkan oleh pemasok energi berdasarkan
konsumsi selama periode penagihan.
5. Pajak kabel: Pajak yang dikenakan pada pelanggan televisi kabel.
6. Pajak telepon darat: Pajak federal dan negara bagian yang terkait dengan penggunaan saluran
telepon tetap.
7. Pajak telepon seluler: Pajak federal dan negara yang dikenakan pada pengguna telepon seluler.
8. Pajak bensin federal dan negara: Pajak atas setiap galon bensin yang dijual, yang merupakan
11 persen dari biaya satu galon gas, menurut Administrasi Informasi Energi. Pajak cukai federal
adalah 18,4 sen per galon dan pajak cukai negara rata-rata 23,44 sen per galon.
9. Pajak rokok: Pajak atas penggunaan rokok bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian
lain. New York City memiliki tarif tertinggi, dengan tarif $ 4,35 per paket 20 batang rokok di
tingkat negara bagian, ditambah pajak cukai tambahan sebesar $ 1,50 per paket 20 batang rokok,
sehingga tingkat pajak gabungan di New York City menjadi $ 5,85.
10. Pajak minuman beralkohol negara: Pajak yang dikenakan pada pembelian bir, anggur dan
minuman beralkohol bervariasi menurut negara bagian. Tingkat tertinggi untuk roh dapat
ditemukan di Washington dan yang tertinggi untuk bir adalah Alaska. Wyoming memiliki
tingkat terendah.
Consumer protection
Dalam yurisdiksi peraturan yang menyediakannya (terdiri dari sebagian besar atau semua negara
maju dengan ekonomi pasar bebas), perlindungan konsumen adalah sekelompok undang-undang
dan organisasi yang dirancang untuk memastikan hak-hak konsumen serta perdagangan yang
adil, persaingan dan informasi yang akurat di pasar. Undang-undang dirancang untuk mencegah
bisnis yang terlibat dalam penipuan atau praktik-praktik tidak adil yang ditentukan dari
mendapatkan keuntungan lebih dari pesaing. Mereka juga dapat memberikan perlindungan
tambahan bagi mereka yang paling rentan di masyarakat. Undang-undang perlindungan
konsumen adalah bentuk peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak
konsumen. Misalnya, pemerintah mungkin mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan
informasi terperinci tentang produk — khususnya di area di mana keselamatan atau kesehatan
masyarakat merupakan masalah, seperti makanan.
Perlindungan konsumen terkait dengan gagasan hak-hak konsumen dan pembentukan organisasi
konsumen, yang membantu konsumen membuat pilihan yang lebih baik di pasar dan
mendapatkan bantuan dengan keluhan konsumen. Organisasi lain yang mempromosikan
perlindungan konsumen termasuk organisasi pemerintah dan organisasi bisnis yang mengatur
diri sendiri seperti lembaga dan organisasi perlindungan konsumen, ombudsman, Federal Trade
Commission di Amerika, dan Better Business Bureaus di Amerika dan Kanada, dll.
Konsumen didefinisikan sebagai seseorang yang memperoleh barang atau jasa untuk penggunaan

4. langsung atau kepemilikan daripada dijual kembali atau digunakan dalam produksi dan
manufaktur.
Kepentingan konsumen juga dapat dilindungi dengan mempromosikan persaingan di pasar yang
secara langsung dan tidak langsung melayani konsumen, konsisten dengan efisiensi ekonomi,
tetapi topik ini diperlakukan dalam hukum persaingan. Perlindungan konsumen juga dapat
ditegaskan melalui organisasi non-pemerintah dan individu sebagai aktivisme konsumen.
Hukum konsumen
Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dianggap sebagai area hukum yang
mengatur hubungan hukum pribadi antara konsumen individu dan bisnis yang menjual barang
dan jasa tersebut. Perlindungan konsumen mencakup berbagai topik, termasuk tetapi tidak selalu
terbatas pada kewajiban produk, hak privasi, praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, keliru, dan
interaksi konsumen / bisnis lainnya. Ini adalah cara untuk mencegah penipuan dan penipuan dari
kontrak layanan dan penjualan, penipuan yang memenuhi syarat, peraturan penagihan kolektor,
penetapan harga, penyerahan utilitas, konsolidasi, pinjaman pribadi yang dapat menyebabkan
kebangkrutan.
CEO dan tim eksekutifnya harus memenuhi dan menyeimbangkan tuntutan berbagai pihak.
Terkadang tuntutan ini bertentangan dan harus diprioritaskan atas yang lain. Jadi apa urutan
pecking di antara para pemangku kepentingan perusahaan? Ketika datang ke krisis yang
kebutuhannya harus dipenuhi terlebih dahulu? Berikut ini adalah urutan preferensi yang
disarankan.
1. Pelanggan. Peter Drucker mendefinisikan tujuan sebuah perusahaan seperti ini; untuk
menciptakan pelanggan. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak dapat bertahan sehingga dalam
hampir semua situasi, kebutuhan pelanggan harus didahulukan. Pelanggan dapat selalu memilih
untuk membawa bisnisnya ke pesaing sehingga penting bagi kami untuk terus berinovasi, untuk
menawarkan produk yang baik dan nilai yang baik untuk uang.
2. Karyawan. Karyawan adalah orang yang membuat dan mengirimkan produk atau layanan
yang dikonsumsi pelanggan. Jika kita kehilangan atau memusuhi karyawan terbaik kita maka
layanan pelanggan akan menderita sehingga kita perlu menjaganya. Jika kita ingin menarik dan
mempertahankan talenta terbaik di semua level maka kita harus menawarkan syarat dan
ketentuan yang menarik.
3. Pemegang Saham. Para pemegang saham memiliki perusahaan. Mereka mungkin telah
mengedepankan modal benih yang kita butuhkan untuk memulai sehingga kebutuhan mereka
penting. Pada akhirnya dewan, bertindak atas nama pemegang saham, dapat menggantikan CEO
dan tim eksekutif. Namun, asalkan kita secara luas pada rencana dalam hal pendapatan dan laba
pemegang saham umumnya puas dan akan meninggalkan kita sendiri. Mereka hanya akan
mengambil tindakan ketika segala sesuatunya sangat salah sehingga kita tidak perlu selalu
bertindak untuk menyenangkan mereka.
4. Pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya. Kami perlu berkolaborasi dengan mitra kami
untuk menjalankan bisnis. Banyak yang memiliki keterampilan penting yang tidak kami miliki.
Yang terbaik adalah membangun hubungan jangka panjang yang baik. Namun, para mitra juga
memiliki agenda mereka sendiri dan sebagian besar dapat diganti jika mereka berkinerja buruk
atau mitra yang lebih baik muncul.

5. 5. Komunitas lokal. Kami ingin menjadi warga negara yang baik dengan tautan yang sehat ke
komunitas lokal. Kami ingin dilihat sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab yang
menyediakan tempat yang baik untuk bekerja. Ini penting tetapi jelas merupakan prioritas yang
lebih rendah daripada yang di atas.
6. Pemerintah Nasional dan pihak yang berwenang. Ini adalah pemangku kepentingan yang
kurang penting tetapi kami ingin tetap di sisi kanan mereka. Kami ingin mematuhi peraturan dan
menghindari perselisihan dan penuntutan.
Stakeholder alliance
Bisnis harus memusatkan upaya membangun aliansi pada para pemangku kepentingan yang
memiliki kepentingan kuat dan pengaruh kuat karena mereka adalah pemangku kepentingan
yang dapat membantu bisnis dan dapat dibujuk menjadi aliansi.
Bangun Aliansi Setelah Anda memutuskan apa yang Anda butuhkan dan siapa yang Anda
butuhkan, Anda dapat memulai petualangan untuk membangun aliansi pemangku kepentingan
yang efektif. Di sini, terutama jika aliansi terkait dengan proyek, manajer perlu menegaskan
keterampilan manajerial tersebut dan menguraikan pentingnya aliansi yang dipilih dan apa yang
diharapkan dari masing-masing. Komunikasi di semua tingkatan sangat penting untuk menjaga
agar para pemangku kepentingan tetap terhubung, terlibat, dan mendapat informasi.
Kegagalan membangun dan membina aliansi Anda dengan para pemangku kepentingan (bahkan
pemangku kepentingan internal) sering menyebabkan ketidaktertarikan, frustrasi, dan motivasi.
Kesepakatan dan Pemahaman
Pemangku kepentingan bukan hanya klien dan termasuk semua orang yang terlibat dalam proyek
atau pengembangan perusahaan. Setelah Anda mengasah aliansi Anda dan mendapatkan
perhatian mereka, Anda tidak dapat membiarkan perhatian tersebut menurun. Temukan cara
untuk menjaga para pemangku kepentingan Anda terlibat di semua tingkatan.
Jadilah kreatif dalam hal melibatkan para pemangku kepentingan. Seri tiga bagian Natasha Baker
tentang Analisis Pemangku Kepentingan yang menawarkan kiat-kiat hebat tentang level apa
yang harus dilibatkan oleh para pemangku kepentingan, menetapkan aturan untuk manajer
proyek, dan mengetahui kapan pemangku kepentingan klien harus diringkas; terutama jika
pemangku kepentingan adalah klien dan menolak menghadiri sesi perencanaan proyek awal dan
tidak memiliki kemampuan untuk memberikan konten atau komentar nyata mengenai proyek.
Pertahankan Aliansi Anda
Sekarang setelah Anda memiliki pemangku kepentingan di mana Anda menginginkannya dan
menawarkan manfaat yang Anda butuhkan, Anda perlu mempertahankan aliansi pemangku
kepentingan Anda.
Ini paling baik dicapai melalui komunikasi, memerlukan masukan dari para pemangku
kepentingan, dan tingkat partisipasi. Bagian dari menciptakan aliansi dengan para pemangku
kepentingan adalah membiarkan mereka tahu Anda ingin mereka terlibat dan tidak menghindari
atau membatasi kontribusi mereka.

6. Akhirnya, semua hubungan membutuhkan pengasuhan, termasuk hubungan yang Anda miliki
dengan para pemangku kepentingan. Pelajari kiat yang baik untuk berkolaborasi dengan
pemangku kepentingan Anda. Bersikap terbuka, bersikap tegas, dan sesekali setuju untuk tidak
setuju untuk memastikan aliansi pemangku kepentingan Anda tetap kuat.
Dari ke empat hal diatas, saya dapat merekomendasikan bahwa :
1. Kepentingan konsumen harus diutamakan dan dipenuhi oleh negara senyampang tidak
melanggar undang-undang dan aturan yang ada.
2. Membuat regulasi yang jelas dan rinci terkait hidden tax karena ini merupakan hal yang
umum berlaku di masyarakat tetapi tidak tertulis seperti dana social, uang keamanan, santunan,
dsb.
3. Mengintegrasikan kepentingan stakeholder dengan para pemangku kepentingan seperti
Muspika, kepala daerah, pengusaha, tokoh masyarakat, LSM, organisasi masyarakat dan
sebagainya dalam satu aturan baku dan tertulis.
4. Memastikan iklim usaha yang kondusif dan menjaga integritas bagi pegawai baik negeri
maupun swasta dengan konsekuensi yang sebanding misalnya jika korupsi langsung pecat dan
dimiskinkan serta seluruh hartanya disita oleh negara.
Daftar Pustaka :
1. Hapzi Ali, Modul Perkuliahan Business Ethics & GG Ethics of consumer protection,
Universitas Mercu Buana
2. https://www.oreilly.com/library/view/business-ethics-and/9789332511255/xhtml/c3s3.xhtml
diakses pada tanggal 23 September 2018 jam 10.34 WIB
3. https://www.cbsnews.com/news/10-hidden-taxes-you-didnt-know-youre-paying/ diakses pada
tanggal 23 September 2018 jam 10.36 WIB
4. http://www.destination-innovation.com/who-are-a-companys-most-important-stakeholders/
diakses pada tanggal 23 September 2018 jam 10.40 WIB
5. https://www.brighthubpm.com/project-planning/93398-creating-alliances-with-stakeholders/
diakses pada tanggal 23 September 2018 jam 10.43 WIB
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_protection diakses pada tanggal 23 September 2018
jam 10.47 WIB

7. Perlindungan konsumen produk pelumas PT. Pertamina (persero): kajian implementasi
undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Terbitnya Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tentang perubahan struktur pengelolaan migas
nasional, secara tidak langsung telah menjadi awa] perubahan posisi Pertamina yang akhimya
berubah nama menjadi PT PERTAMINA (PERSERO), dari perusahaan monopoli menjadi salah
satu pemain pasar bebas, khususnya dalam bidang migas. Salah satu produk Pertamina yang
diliberalisasi adalah pelumas (olie). Dalam pasar persaingan bebas ini, Pertamina, selaku pelaku
usaha atau produsen, tengah menghadapi berbagai pesaing ketat, baik pemain lokal, maupun dari
major companies. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina harus melakukan upaya untuk
memenangkan, atau paling tidak mempertahankan sebagai market leader produk pelumas di
dalam negeri. Dalarn situasi saat ini, sirkulasi produk pelumas begitu bebas dan telah terjadi
persaingan baik secara sehat maupun bisa menjadi tidak sehat di antara para pelaku usaha
pelumas. Bila terjadi persaingan sehat dan semua pelaku usaha menerapkan etika bisnis yang
baik, hal ini akan membawa dampak positif, baik bagi konsumen, pelaku usaha, maupun
masyarakat. Akan tetapi bila terjadi persaingan tidak sehat, sehingga memunculkan kasus-kasus
pengaburan atau penipuan iklan dan produk palsu, maka pasti akan menirnbulkan kerugian bagi
konsumen, pelaku usaha, maupun masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan dan
memberlakukan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada
intinya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, maka perlu ditingkatkan pula
kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi
dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Harapannya
adalah bahwa semua pelaku usaha dapat mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam
bisnisnya masing-masing. Unit Pelumas Pertamina, selaku pelaku usaha pun berusaha
menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apalagi memang issue sentral dalam
Rencana Jangka Panjang Pertamina 2004-2010 maupun dalam Business Plan 2004 adalah
bagaimana Pertamina meningkatkan customer satisfaction. Oleh sebab itu apa yang menjadi
kewajiban dan tanggung jawab Pertamina selaku pelaku usaha di]aksanakan sesuai yang
dicanangkan dalam undang¬undang tersebut, baik scat Pertamina menjual langsung atau melalui
agen atau melalui repacker. Salah satu kunci penting, yang menurut penulis justru sebagai modal
bagi perusahaan, adalah bagaimana Pertamina memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai produk pelumasnya kepada konsumen. Inforrnasi yang sesuai dan tepat ini sekaligus
akan menjadi modal bagi konsumen untuk memilih produk Pertarnina. Bagai dua sisi, pemberian
informasi mengenai produk pelumas juga bermanfaat bagi Pertamina, baik dari isi promosi
maupun sebagai kekuatan untuk selalu mengingkatkan mutu produksinya. Banyak cara
Pertamina untuk memberikan informasi tersebut, baik melalui label, website, media cetak
maupun audio visual, di mana dalam pemberian informasi ini mengikuti rambu-rambu yang telah
dicanangkan oleh Undang-undang No. 8 tahun 1999 tersebut.
Dalam kenyataannya sangat mungkin terjadi keluhan dan sengketa oleh konsumen terhadap
penggunaan produk pelumas Pertamina, oleh sebab itu Pertamina dituntut untuk melakukan
upaya-upaya penyelesaian keluhan dan sengketa tersebut, Keluhan konsumen dapat diselesaikan
melalui media komunikasi yang telah ada, dan apabila dapat dibuktikan Pertamina melakukan
kesalahan maka diwajibkan memberikan ganti rugi kepada konsumen. Sedangkan apabila ada

8. ketidakpuasan yang akhirnya menjadikan sengketa konsumen, Pertamina sejauh ini dapat
menyelesaikan secara damai atau disebut Alternative Dispute Resolution.
Komitmen Terhadap Pelanggan
Perseroan berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada pelanggan. Perseroan menempatkan pelanggan/konsumen sebagai
mitra strategis. Perseroan menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik sesuai
dengan standar kepada semua pelanggan. Perseroan berkomitmen untuk mematuhi seluruh
ketentuan peraturan mengenai produk, memastikan keselamatan pelanggan, dan memperkuat
ikatan antara Pertamina dan pelanggan. Setiap Insan Pertamina berperan penting
dalam memastikan mutu dan keamanan produk, yakni mulai dari desain sampai dengan
pembuatan, peningkatan berkelanjutan, serta dukungan pelanggan.
Untuk mencapai komitmen di atas, setiap Insan Pertamina wajib:
1. fokus terhadap kepentingan pelanggan;
2. memastikan produk Perseroan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
3. peduli dan aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan;
4. melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan produk;
5. mengembangkan kapabilitas agar mampu berkompetisi, baik dalam skala regional maupun
internasional; dan
6. menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial.
Referensi :
1. http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=107578&lokasi=lokal diakses pada tanggal 21
September 2018 jam 22.00 WIB
2. https://www.pertamina.com/Media/Upload/Files/code-of-conduct-2017.pdf diakses pada
tanggal 21 September 2018 jam 22.05 WIB