BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, GCG at PT Ultra Prima Abadi, Universitas Mercubuana, 2017

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
(Good Corporate Governance) GCG
at PT Ultra Prima Abadi
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Nama : Poltak Bobby Handoko Sirait
NIM : 55117110067
Program Magister Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. Page 2 of 19
GCG di PT Ultra Prima Abadi
Abstrak
GCG (Good Corporate Governance) sangatlah diperlukan dalam proses untuk
terciptanya suatu tujuan utama dari sebuah perusahaan dan merupakan cara yang
baik serta efektif apabila diatur, dibuat serta dilaksanakan dalam setiap proses
aktivitas bisnisnya. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik dimulai dari
pembentukan visi dan misi perusahaan, dimana akan menjadi tujuan jangka pendek
dan jangka panjang perusahaan dalam mencapai keselarasan tujuan yang
diharapkan, oleh sebab itu, agar tercapai tujuan dari perusahaan tersebut maka
haruslah perusahaan merumuskan dan menerapkan nilai-nilai Pedoman Etika Bisnis
dan Perilaku perusahaan Code of Conduct kedalam etika bisnis sesuai dengan
prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan budaya kerja perusahaan
(corporate culture) agar dapat mempengaruhi, membentuk dan menetapkan standar
tingkah laku baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap
aktifitas bisnis agar lebih terukur dan terarah. Dalam perkembangannya
implementasi GCG yang konsisten menjadi salah satu penciptaan dan peningkatan
nilai daya saing (competitive advantage) bagi perusahaan. Hal tersebut dengan
pertimbangan bahwa perusahaan yang diterima dan bertahan di persaingan global
saat ini adalah perusahaan yang memberi nilai daya saing tidak hanya bagi internal
tetapi juga pada pihak eksternal perusahaan. Sehingga perusahaan perlu berfokus
pada upaya tersebut. Dengan langkah-langkah menjadikan GCG tidak dipahami
hanya sekedar formalitas belaka namun menjadi bagian dari nilai dan budaya
perusahaan. PT. Ultra Prima Abadi. (UPA) merupakan salah satu perusahaan
FMCG Nasional yang bergerak di usaha Makanan dan Minuman pada hasil, sudah
banyak penghargaan yang didapat karena prestasi-prestasinya dan itu harus
dipertahankan dengan selalu bercermin dari apa yang telah dilaksanakan dan
dilaluinya.
Kata Kunci :GCG

3. Page 3 of 19
DAFTAR ISI
Judul........................................................................................................................... 1
Abstrak....................................................................................................................... 2
Daftar Isi .................................................................................................................... 3
BAB I Pendahuluan ................................................................................................... 4
1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 4
1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah ..................................................... 5
1.3 Tujuan........................................................................................................... 5
BAB II Landasan Teori.............................................................................................. 6
2.1 Defenisi Good Corporate Governance ......................................................... 6
2.2 Prinsip dan Karakteristik Good Corporate Governance............................... 7
2.3 Manfaat Good Corporate Governance ......................................................... 9
2.4 Penerapan Konsep Good Corporate Governance di Indonesia .................. 10
BAB III Metodologi Penelitian................................................................................ 13
3.1 Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 13
BAB IV Pembahasan ............................................................................................... 14
4.1 Profil Perusahaan........................................................................................ 14
4.2 Tujuan penerapan GCG dalam Perusahaan................................................ 14
4.3 GCG dalam Perusahaan PT Ultra Prima Abadi ......................................... 15
BAB V Penutup ....................................................................................................... 18
5.1 Kesimpulan................................................................................................. 18
5.2 Saran........................................................................................................... 18
Daftar Pustaka.......................................................................................................... 19

4. Page 4 of 19
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang
dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan
stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Corporate Governance merupakan
tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai stakeholder dalam
perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan . Pada tahun 1997-1998 , krisis
ekonomi yang melanda Negara-negara Asia khususnya di Indonesia, banyak pihak
yang mengatakan bahwa terpuruknya perekonomian di Indonesia diduga karena
lemahnya good corporate governance yang diterapkan di Indonesia. Hal ini menjadi
motivasi para pelaku usaha untuk menerapkan good corporate governance pada
perusahaan yang dikelolanya. Dalam perkembangannya , good corporate governance
semakin penting bagi perusahaan , yakni sebagai alat kontrol manajemen dalam
meningkatkan kinerja perusahaan yang sehat.
Dalam perkembangannya penerapan GCG yang konsisten menjadi salah satu
penciptaan dan peningkatan nilai daya saing (competitive advantage) bagi perusahaan.
Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa perusahaan yang diterima dan bertahan di
persaingan global saat ini adalah perusahaan yang memberi nilai daya saing tidak
hanya bagi internal tetapi juga pada pihak eksternal perusahaan. Sehingga perusahaan
perlu berfokus pada upaya tersebut. Dengan langkah-langkah menjadikan GCG tidak
dipahami hanya sekedar formalitas kewajiban belaka namun menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari nilai-nilai dan budaya perusahaan.
Konsekuensi dari penerapan GCG tersebut diharapkan dapat menjaga
pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai
upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.
Prinsip-prinsip GCG secara tegas diterapkan agar membawa dampak positif terhadap
keberlanjutan perusahaan sehingga memberikan pengaruh baik bagi para stakeholders
perusahaan dan lingkungan.

5. Page 5 of 19
1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah
sebagai berikut, yaitu:
 Apakah PT Ultra Prima Abadi menggunakan GCG dalam menjalankan
bisnisnya?
 Jika PT Ultra Prima Abadi tidak menggunakan GCG, apakah bentuk
pelanggarannya, factor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya?
Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memberikan batasan
masalah pada etika bisnis di PT Ultra Prima Abadi yang beralamat di Jl. Lingkar Luar
Barat Kav 35-36, Cengkareng, Jakarta Barat
1.3 Tujuan
Adapun tujuan penulisan untuk memenuhi tugas softskill mata kuliah Etika
Bisnis dalam membuat jurnal atau tulisan tentang Etika Bisnis. Maksud dari penulisan
ini adalah :
 Untuk mengetahui GCG pada PT Ultra Prima Abadi

6. Page 6 of 19
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Definisi Good Corporate Governance
GCG merupakan kepanjangan dari good corporate governance yang di dalam
bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tata kelola perusahaan atau pemerintahan
yang baik. Kata ”governance” berasal dari bahasa perancis yaitu “gubernance” yang
berarti pengendalian. Kemudian kata tersebut digunakan dalam konteks kegiatan
perusahaan atau jenis organisasi yang lain menjadi corporate governance (Effendi,
2009:1).
Dapam peraturan perundangan dan peraturan di Indonesia, pengertian GCG dapat
ditemukan pada pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/MMBU/2002
Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN memberikan pengertian
bahwa GCG adalah sebuah proses dan struktur yang digunakan BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan
nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku
kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Secara
singkat GCG diartikan sebagai seperangkat sistem yang digunakan guna mengatur
dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi
para pemangku kepentingan (Effendi, 2009:2).
Pengertian Good Governance menurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep
pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan
yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34)
menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar
yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan
korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran
serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas
kewiraswastaan.
Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan
sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat (Effendi, 1996:47).
Menurut Siswanto Sutojo (dalam E. John Aldridge, 2005:5-6), Good Corporate
Governance mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu :
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang
saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of
Directors dan manajemen perusahaan
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior
perusahaan.

7. Page 7 of 19
Perusahaan yang banyak bergantung pada modal eksternal yang mereka pakai untuk
kegiatan operasional, melakukan investasi, dan menciptakan pertumbuhan
perusahaannya perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa
dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan
bahwa manajemen (agent) bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.
Kepastian tersebut diberikan oleh sistem good Corporate Governance (Sutedi, 2012).
Menurut Sutedi (2012:1), good Corporate Governance merupakan : suatu proses dan
struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal,
Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika..
Menurut Komite Cadbury, good Corporate Governance merupakan prinsip
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara
kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya
kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
Menurut Center for European Policy Studies (CEPS), good corporate governance
merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses serta
pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.
2.2 Prinsip dan Karakteristik Good Corporate Governance
Karakteristik dari Good Corporate Governance (Wrihatnolo & Riant, 2007: 125)
adalah sebagai berikut:
1. Participant (partisipasi masyarakat). Sebagai masyarakat memiliki peran
dalam pengambilan keputusan baik langsung atau melalui perwakilan
kelembagaan yang sesuai konstitusi hal ini berdampak pada semua kebijakan
yang diambil pemerintah menggambarkan aspirasi masyarakat itu sendiri.
2. Rule of Law (tegaknya supremasi hukum). Aturan hukum diperlukan dalam
berbagai perumusan kebijakan dan partisipasi masyarakat harus dikuatkan
dengan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum,
hukum yang responsive, penegakan hukum yang konsisten dan peradilan yang
independen.
3. Transparancy (Transparansi). Prinsip ini akan menciptakan saling percaya
antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan dan akses informasi
yang akurat dan memadai. Yang pada akhirnya masyarakat akan ikut serta dan
berpartisipasi dalam pembangunan.
4. Responsiveness (peduli pada stakeholder/dunia usaha). Semua proses
pemerintahan harus melayani semua pihak. Dalam dunia usaha secara moral
bertanggung jawab mendukung pelaksanaan good governance dengan benar.
Bagi dunia usaha, pelaksanaan good governance adalah wujud dari etika
bisnis. Dan selanjutnya, good governance akan menjadi panduan dalam
operasionalnya baik secara internal maupun secara eksternal.

8. Page 8 of 19
5. Consensus orientation (berorientasi pada konsensus). Harus dinyatakan
bahwa semua keputusan diambil melalui proses musyawarah. Karena akan
bisa memuaskan semua / sebagian pihak, bersifat mengikat, dan bersifat
memaksa. Dalam konteks pemerintahan, maka semakin banyak kebijakan
yang diambil secara partisipatif, maka semakin banyak kebutuhan masyarakat
bisa terpenuhi.
6. Equity (kesetaraan). Maksudnya kesamaan dalam perlakukan dan pelayanan.
Terutama dalam kesempatan untuk memperoleh atau mempertahankan
kesejateraan mereka. Sehingga pemerintah juga dituntut perannya yang
proaktif dalam memberikan informasi yang lengkap terkait kebijakan maupun
layanan yang disediakan.
7. Effectiveness and Efficiency (efektifitas dan efisiensi). Pemerintahan harus
menyusun semua perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang
disusun secara rasioanl dan terukur. Yang pada akhirnya partisipasi
masyarakat bisa makin besar karena semua rencanan pemerintah akhirnya
menjadi bagian kebutuhan mereka.
8. Accountability (akuntabilitas). Bentuk pertanggungjawaban berbeda-beda
sesuai dengan lembaga dan jenis organisasinya. Instrumen dasar akuntabilitas
adalah perundangan-undangan dan instrument pendukungnya adalah sistem
pengawasan dan sanksi yang tegas dan jelas.
9. Strategic Vision (Visi Strategi). Para pemimpin masyarakat perlu
mempunyai perspektif yang luas dan jauh ke depan (visioner) atas tata kelola
pemerintahan yang baik, pembangunan manusia dan pengetahuan akan
kebutuhan yang diperlukan dalam perkembangan tersebut. Yang didasari oleh
pemahaman atas sosial budaya kompleksitas masa lalu.
Sedangkan yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002,
secara umum terdapat 5 (lima prinsip) dasar dari good corporate governance (GCG)
yang bisa diterapkan di dalam perusahaan. Adapun kelima prinsip tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Transparency (keterbukaan informasi). Adalah keterbukaan dalam proses
pengambilan keputusan, menyampaikan informasi yang relevan terkait
perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas). Adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban setiap bagian perusahaan agar pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban). Adalah kepatuhan di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian). Adalah suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat
dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Adalah yaitu perlakuan yang adil dan
setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

9. Page 9 of 19
2.3 Manfaat Good Corporate Governance
Menurut Hery (dalam Tadikapury, 2010) ada lima manfaat yang dapat
diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance yaitu :
1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya
perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan
turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi
nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini
menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan
kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa
perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan
asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.
Dengan melaksanakan Corporate Governance, menurut Forum of Corporate
Governance in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan,
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak
rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan
corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan
meningkatkan shareholder Value dan deviden.
Berdasarkan pengertian dari para ahli dan lembaga good Corporate Governance,
penulis dapat menyimpulkan, bahwa Good Corporate Governance (GCG) merupakan
suatu sistem yang didalamnya terdapat proses untuk mengendalikan setiap kegiatan
yang dilakukan di dalam perusahaan, serta untuk memberikan pertanggungjawaban
kepada shareholders dan stakeholders yang berlandaskan pada peraturan perundang-
undangan dan dasar-dasar good corporate governance.

10. Page 10 of 19
2.4 Penerapan Konsep Good Corporate Governance di Indonesia
Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), tidak terlepas dari
budaya organisasi yang berlaku di dalam organisasi itu sendiri. Budaya menurut
Schein (2010:5) adalah fenomena dinamis dalam kondisi “disini dan saat ini” dan
sebuah latar belakang sturktur paksaan yang berpengaruh pada kelompok melalui
beberapa cara. Budaya sendiri secara terus-menerus diterapkan dan tercipta oleh
interaksi yang dilakukan kelompok dengan terbentuk oleh perilaku kelompok itu
sendiri. Greertz (dalam Driskill & Brendton 2010: 8) berpendapat pada budaya
organisasi terdiri dari jaringan yang signifikan yang terus dipintal oleh organisasi itu
sendiri, serta dibangun melalui adanya interaksi.
Setiap organisasi memiliki cara-cara yang unik dari apa yang mereka lakukan. Hal ini
sama halnya dengan budaya nasional maupun masyarakat, yang memiliki hal-hal yang
unik,seperti Bahasa, benda-benda peninggalan sejarah, nilai-nilai, perayaan-perayaan,
pahlawan-pahlawan, sejarah dan norma-norma, dan setiap organisasi juga memiliki hal
unik yang berbeda-beda pula. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam jenis
suku, ras, budaya dan etnis yang beragam telah terbentuk menjadi satu dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Segala kebudayaan nasional, lokal maupun
asing sekalipun telah ada dan terbentuk bahkan sejak Indonesia belum merdeka pada
tahun 1945. Budaya yang telah terbentuk itu kemudian terefleksikan pada budaya-
budaya organisasi yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai
kesinambungan dan ketahanan dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja dan pada
akhirnya meningkatkan nilai tambah bagi organisasi untuk kepentingan pihak-pihak di
dalam organisasi itu sendiri.
Dengan dasar itu pula, maka dalam penerapan Good Corporate Governance(GCG)
yang sesuai dengan budaya Indonesia harus pula mencakup 5 pilar dasar dari GCG
yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (dalam
anonymous 2015:5), yaitu TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility,
Independency, and Fairness) dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Transparency
Pada penerapannya sebagaimana dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yang mana
dalam hal ini governance sendiri terdiri dari 3 pilar yang memiliki kepentingan, yaitu
pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Untuk itu, dalam penerapannya, informasi-
informasi yang berkaitan dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat wajib
untuk dipenuhi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah di akses. Hal ini
dapat dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga
tidak lagi dijadikan suatu alasan bagi ketiga pilar governance tersebut untuk tidak
memiliki inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan
proses pengambilan keputusan atau kebijakan, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat yang sangat berpengaruh pada para pemangku kepentingan yang
disebabkan oleh keputusan atau kebijakan tersebut.

11. Page 11 of 19
2. Accountability
Akuntabiltas sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi organisasi
kepada shareholders dan stakeholders agar pengelolaan organisasi dapat berjalan
secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan organisasi tanpa
mengesampingkan kepentingan shareholder dan stakeholders tersebut. Hal ini tidak
terbatas pada itu saja, namun juga memastikan setiap pegawai organisasi memiliki
kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab serta perannya dalam
organisasi dengan menerapkan sistem pengahargaan dan sanski secara objektif untuk
menguji akuntabilitasnya.
Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini masih terkendala dalam pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi, terutama untuk melakukan re-generasi
kepada pegawai-pegawai baru untuk menggantikan posisi-posisi pegawai yang sudah
semakin tua serta penerapan penghargaan dan sanksi yang belum jelas dan tepat dalam
organisasi. Untuk itu, dalam penerapannya perlu dilakukan pelatihan atau seminar bagi
pegawai baik di internal maupun eksternal perusahaan secara berkelanjutan dan
disesuaikan dengan kebutuhan bidang pekerjaan pegawai dan statusnya dalam
organisasi sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Serta melakukan uji akuntabilitas
dengan melakukan pemberian penghargaan dan sanksi secara objektif kepada setiap
pegawai.
3. Responsibility
Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini belum mampu diterapkan secara optimal
oleh setiap organisasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penutupan bidang usaha yang
disebabkan tidak memiliki izin operasi, serta menyalahi aturan perundang-undangan
lainnya. Disamping itu, kesadaran dalam menjaga lingkungan akibat dampak kegiatan
produksi atau kegiatan usaha lainnya belum dapat dipahami secara sadar dan merata
oleh setiap pelaku usaha, yang mana dalam hal ini mereka harus mampu bertanggung
jawab untuk meminimalisir dampak laingkungan yang akan dirasakan secara langsung
atau tidak langsung oleh masyarakat atau lingkungan sekitar di wilayah organisasi itu
melakukan kegiatan usahanya.
Perbaikan yang dapat dilakukan agar menciptakan kesadaran setiap organisasi untuk
bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan adalah dengan memberikan
aturan dan implementasi yang ketat, namun harus dibarengi dengan penyampaian
informasi secara menyeluruh sesuai dengan konsep transparasi melalui penggunaan
tekologi tertentu. Disamping itu, penerapan sanksi tegas sesuai dengan konsep
akuntabilitas secara objektif kepada para pelaku usaha yang tidak dapat mengikuti
aturan yang telah berlaku di suatu wilayah tertentu.

12. Page 12 of 19
4. Independency
Dalam penerapannya di Indonesia, konsep kemandirian ini belum optimal karena
dalam pengelolaan organisasi di Indonesia masih banyak dominasi dan dipengaruhi
oleh bangsa asing di dalam organisasi-organisasi di Indonesia. Dalam konsep
kemandirian yang baik untuk organisasi di Indonesia, proses pengambilan keputusan-
keputusan seharusnya berdasarkan pada keputusan-keputusan yang tegas oleh bangsa
Indonesia itu sendiri, namun tetap senantiasa objektif untuk mencapai kepentingan
para shareholders dan stakeholders.
Perbaikan yang dadap dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mampu berdaya saing dan memiliki pengaruh dalam
menjalankan perannya dalam organisasi. Serta menguatkan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) milik bangsa Indonesia, yang diharapkan mampu menjadi pilar atau
fondasi ekonomi yang kokoh untuk mencapai kemandirian bangsa Indonesia tanpa
didominasi dan dipengaruhi oleh bangsa asing lainnya lagi.
5. Fairness
Dalam penerapannya di Indonesia, masih terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaanya. Konsep kesetaraan dan kewajaran ini harus didukung oleh kemampuan
dari segi pengetahuan, dan infrastruktur setiap pihak yang baik dan menunjang untuk
mengakses informasi atau mengambil kesempatan untuk berkontribusi dalam sebuah
organisasi. Kondisi aktualnya di Indonesia, di beberapa wilayah belum memiliki
fasilitas dan infrastruktur yang sama dalam mengakses informasi-informasi terbaru.
Disamping itu, dalam hal penyerapan tenaga kerja masih terdapat kesenjangan antara
kesempatan kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga jumlah
calon tenaga kerja yang ada di Indonesia belum dapat terserap secara menyeluruh.
Sebagai solusi masalah ini, yaitu dengan menguatkan lagi fondasi Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) yang mampu berdaya saing dan berkualitas untuk membuka lebih
banyak lagi lapangan pekerjaan di bidang-bidang tertentu untuk meningkatkan
kemampuan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

13. Page 13 of 19
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Pengumpulan Data
Pengolahan data yang digunakan dalam tugas ini, penulis menggunakan
metode pengumpulan data berupa studi kepustakaanan dengan cara mengumpulkan
data dari beberapa buku, dan juga melakukan pencarian dan pengumpulan data
melalui internet maupun artikel artikel yang ada di koran, berita dan sumber-sumber
lainnya yang sekiranya mendukung tugas penulisan ini.
Data yang sudah berhasil dikumpulkan kemudian dicatat dalam kegiatan
penulisan, harus diusahakan kemantapan dan kebenaranya. Ketepatan data tidak
hanya ditentukan dari ketepatan pemilihan sumber data dan teknik pengumpulanya
tetapi juga dipengaruhi teknik validitasnya. Sedangkan untuk mendukung validitasnya
dikonfirmasi dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat.
Sajian data merupakan rangkaian informasi/kalimat yang disusun secara logis
dan sistematis sehingga mudah dipahami dalam deskripsi bebentuk narasi. Hal ini
memungkinkan simpulan penulis yang dilakukan dapat mengacu pada rumusan
masalah sebagai pertanyaan penulisan agar narasi yang tersaji dapat membentuk
deskripsi rinci yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi dalam sajian data penulis
membuat deskripsi yang sistematis dan logis agar makna penulisan mudah dipahami.
Sedangkan pada tahap penarikan simpulan dengan membuat rangkuman yang
tersusun secara runtut dan logis. Selanjutnya disajikan juga saran-saran yang
dipandang penting dilakukan sesuai teori-teori yang ada untuk menjadi lebih baik lagi.

14. Page 14 of 19
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Profil Perusahaan
PT Ultra Prima Pribadi adalah anak perusahaan dari Orang Tua Group. Perusahaan
yang semula bergerak dalam produksi minuman kesehatan tradisional kini telah
berkembang menjadi produsen-produsen kebutuhan sehari-hari. PT Ultra Prima Abadi
selalu menghadirkan Unique Winning Product seperti merek – merek Formula, Tango
Waffle, Oops, Vitacharm, Kiranti, dan lain sebagainya yang sudah tidak asing lagi.
PT Ultra Prima Abadi mampu berdiri tegak selama lebih dari setengah abad dan
menjadi salah salah satu perusahaan consumer goods nasional yang siap bersaing
dengan perusahaan-perusahaan dunia dikelasnya. Beberapa merek dari produk PT
Ultra Prima Abadi bahkan menjadi pemimpin pasar di Indonesia serta meraih
berbagai penghargaan atas kepuasan konsumen juga merupakan merek terbaik
melalui lembaga surveyor yang diakui secara nasional ataupun internasional.
4.2 Tujuan penerapan GCG dalam Perusahaan
1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi, karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan
lingkungan.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan Perseroan.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.
7. Mengelola risiko secara lebih baik.
8. Meningkatkan citra Perseroan (image) menjadi semakin baik.
Komitmen UPA akan inovasi dan kualitas produk, berhasil membawa kami dari satu
penghargaan ke penghargaan lainnya. Beberapa penghargaan bahkan berhasil
dimenangkan secara rutin setiap tahun, seperti Top Brand Award yang diberikan
kepada merek-merek terbaik pilihan konsumen, Indonesia Customer Satisfaction
Award (ICSA) yang diberikan kepada produk dengan tingkat kepuasan konsumen
tertinggi, dan penghargaan Superior Taste Award yang diberikan oleh International
Taste and Quality Institute (iTQi) Belgium kepada produk dengan kualitas rasa,
tekstur, dan komposisi bahan terbaik.
Semua pencapaian ini adalah bukti nyata kepercayaan konsumen kami sekaligus
menjadi motivasi bagi UPA untuk meningkatkan kualitas dengan terus berinovasi.

15. Page 15 of 19
4.3 GCG dalam Perusahaan PT Ultra Prima Abadi
Sebagai salah satu perusahaan Nasional di Indonesia, PT. Ultra Prima Abadi memiliki
komitmen untuk menjalankan praktik tata kelola perusahaan dengan standar tertinggi
dalam aktivitas bisnisnya sehari-hari, antara lain dengan menjunjung tinggi prinsip-
prinsip seperti Fairness (Kewajaran), Transparency (Transparansi), Accountability
(Akuntabilitas) dan Responsibility (Tanggung Jawab) dalam setiap aspek bisnis untuk
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh stakeholder.
Terkait dengan hal-hal mendasar dari Good Corporate Governance, seperti prinsip &
karakteristik, unsur dan pedoman, PT. Ultra Prima Abadi telah memiliki berbagai hal
yang telah dipersyaratkan oleh good corporate governance, antara lain :
1. Visi dan Misi Perusahaan
Untuk memberikan arahan kepada jalannya perusahaan mengacu pada visi dan
misi perusahaan
Vision
The premier company delivering first-choice brands and innovative solutions to
consumers in Asia Pasific.
Mission
We exist to brighten and delight the lives of Customers, Employees, Shareholders,
and Society by creating and meeting consumers needs.
2. Nilai – Nilai Perusahaan
Nilai-nilai perusahaan yang juga menjadi budaya kerja perusahaan dikenal dengan
 IN GOD WE TRUST
Beriman kepada Tuhan dalam berkarya (TAAT). Tuhan berfirman. Aku
percaya dan melakukan. Aku melakukan yang aku bisa. Tuhan melakukan
yang aku tidak bisa.
 INTEGRITY
Jujur, tidak berkompromi terhadap kepalsuan/ penyimpangan, berani berterus
terang dan bertanggung jawab.
Komitmen diri pada karakter ketimbang pada keuntungan pribadi, pada orang
ketimbang pada benda, pada pelayanan ketimbang pada kekuasaan, pada
prinsip ketimbang pada kesenangan, pada pandangan jangka panjang
ketimbang jangka pendek.

16. Page 16 of 19
 RELATIONSHIP
Hubungan yang sehat, saling membangun dan saling menguatkan
antar Customers, Employees, Shareholders, and Society.
Kami mau membangun satu keluarga besar antara konsumen, karyawan dan
keluarganya, pemegang saham dan pihak-pihak terkait lainnya berlandaskan
pada iman, keterbukaan, empati, saling menghormati dan percaya untuk
memperoleh serta meningkatkan kemakmuran bersama.
 WINNING SPIRIT
Sebagai pemenang, memiliki semangat dan tekad untuk selalu menaklukkan
musuh dalam segala hal. Kami memiliki semangat sebagai pemenang dengan
berpikir sebagai pemenang, bersiap menjadi pemenang, bekerja serupa
pemenang, serta memiliki tekad untuk terus belajar, berlatih dan bisa dalam
bekerja untuk memberikan hasil yang semakin sehari semakin baik.
 INNOVATION
Berani berubah, cerdik dalam mencari, menggali dan menemukan solusi-solusi
inovatif. Bagi kami inovasi berarti dengan cerdik mencari, menggali,
menemukan dan mencoba ide-ide baru serta berani berubah dengan selalu
belajar, berlatih dan bisa serta menerapkan perkembangan teknologi untuk
senantiasa meningkatkan kemakmuran bersama.
3. Kebijakan Perusahaan
Untuk memberikan arahan dalam mewujudkan visi perusahaan adalah membuat
nilai-nilai perusahaan yang diejawantahkan dalam kebijakan perusahaan yang
isinya antara lain:
 Meningkatkan efisiensi perusahaan dan memberikan yang terbaik nilai bagi
pelanggan kami di seluruh dunia melalui terus menerus usaha dan penerapan
konsep baru.
 Menegakkan hukum, menghargai budaya daerah, dan berkontribusi pada
pembangunan ekonomi dan sosial.
 Berkontribusi pada masyarakat masa depan yang makmur melalui bisnis
difokuskan pada lingkungan dan keamanan.
 Melakukan bisnis secara terbuka dan adil, dan bertujuan untuk koeksistensi
dan kemakmuran bersama.
 Peduli orang dengan menciptakan budaya perusahaan itu memprioritaskan
individualitas dan kerja tim, sementara memberdayakan impian orang.

17. Page 17 of 19
4. Pengawasan Internal
Untuk melakukan pengawasan internal, dilakukan oleh bagian internal audit.
Adapun bidang-bidang yang dilakukan pengawasan meliputi:
 Compliance. Pengawasan yang dilakukan berbangai hal antara lain: corporate
matters & license, labor and human rights, intellectual property, fair trading
(competition law, anti-corruption, export/import management, accounting,
environment and safety & health
 Risk Management. Pengawasan yang terkait dengan semua resiko yang
berpotensi terjadi yang berakibat langsung maupun tidak langsung kepada
bisnis perusahaan.
 Information Security. Pengawasan yang terkait dengan penyebaran informasi
agar terhindar dari bocornya informasi penting dan rahasia yang bisa
merugikan berbagai pihak termasuk pelanggan dan pemasok.
5. Code of Conduct
Agar bisa membentuk prilaku yang selaras dengan visi, misi dan kebijakan
perusahaan maka berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh para
pemangku kepentingan (stakeholder) (PASI, 2017), yaitu:
 Meningkatkan komunikasi dengan customer.
 Memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan unsur keselamatan
terbaik.
 Menyediakan informasi produk yang benar dan sesuai dengan kebutuhan
customer.
 Mengoptimalkan cost reduction dalam setiap kegiatan usaha.
 Melindungi HaKI Perusahaan dan tidak melanggar HaKI milik orang lain.
 Melindungi informasi rahasia terkait aktivitas bisnis perusahaan, perusahaan,
pribadi karyawan, dan informasi yang didapatkan dari customer serta supplier.
 Melakukan identifikasi dan mitigasi potensi risiko pada kegiatan bisnis
Perusahaan.
 Merespon kondisi darurat berdasarkan rencana tanggap resiko dengan
mempertimbangkan kelangsungan bisnis Perusahaan.
 Mematuhi hukum dan standar internasional serta hukum dan peraturan di
Indonesia.
 Melaksanakan manajemen ekspor impor sesuai dengan hukum, tata cara, dan
prosedur yang berlaku.
 Tidak memberikan suap dan sumbangan dana politik kepada pejabat
pemerintah.

18. Page 18 of 19
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa PT. Ultra Prima Abadi telah
menerapkan good corporate governance baik dilihat dari hal-hal dasar seperti misi dan
visi, nilai-nilai perusahaan, kebijakan perusahaan, pengawasan internal, dan code of
conduct
5.2 Saran
Saran yang bisa disampaikan adalah selalu melakukan review terhadap regulasi agar
senantiasa setiap praktik bisnis yang dilakukan selalu memenuhi persyaratan regulasi.
Meningkat dan mengembangkan keragaman kegiatan yang terkait penerapan GCG
yang muncul akibat persyaratan regulasi.
Perlu diupayakan untuk diterapkannya penilaian terhadap pelaksanaan good corporate
governance agar bisa terus bersaing dalam berbagai pasar baik di domestik maupun di
luar negeri. Yang pada akhirnya menciptakan bisnis akan berkinerja unggul dan
berkesinambungan dengan mentaati kaidah-kaidah good corporate governance yang
sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan selalu berkontribusi pada
lingkungan dan sosial.

19. Page 19 of 19
DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta. Sinar Grafika.
Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Hapzi Ali. 2017. Philosophical Ethics and Business. 2017. Materi Kuliah Business
Ethic & GCG. Modul ke: 03. Universitas Mercu Buana.
Hapzi Ali. 2017. Philosophical Ethics and Business. 2017. Materi Kuliah Business
Ethic & GCG. Modul ke: 04. Universitas Mercu Buana.
Hapzi Ali. 2017. Philosophical Ethics and Business. 2017. Materi Kuliah Business
Ethic & GCG. Modul ke: 09. Universitas Mercu Buana.
Hapzi Ali. 2017. Philosophical Ethics and Business. 2017. Materi Kuliah Business
Ethic & GCG. Modul ke: 10. Universitas Mercu Buana.
Hapzi Ali. 2017. Philosophical Ethics and Business. 2017. Materi Kuliah Business
Ethic & GCG. Modul ke: 11. Universitas Mercu Buana.
Hapzi Ali. 2017. Philosophical Ethics and Business. 2017. Materi Kuliah Business
Ethic & GCG. Modul ke: 12. Universitas Mercu Buana.
Keputusan Menteri BUMN KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Penerapan
Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
PASI. 2017. Buku Panduan Etika Dan Perilaku Karyawan. Edisi Bahasa Indonesia
Edisi Pertama: April 2017. Penerbit: Sekretariat Komite Compliance PASI-G.
Siswanto Sutojo. 2008. Good Corporate Governance. Tata Kelola Perusahaan yang
Sehat. Published 2008 by P.T. Damar Mulia Pustaka.
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Violetta Jingga Tadikapury. 2011. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
pada PT Bank X Tbk Kanwil X. Makasar, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin.
Wrihatnolo Randy et. al. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia; sebuah
pengantar dan panduan. Published January 2006 by PT. Elex Media Komputindo.
Muh. Arief Effendi. 2016. The Power of Good Corporate Governance. Salemba
Empat. 2016