Dokumen tersebut membahas tentang struktur organisasi dan pembagian tugas di perusahaan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan umum dan memberi nasihat kepada Direksi, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Keduanya memiliki pedoman kerja masing-masing untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik.

1. Nama : Ahmad Sultoni
NIM : 55117110068
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM. CMA
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
Executive and Director
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Perangkat Dewan Komisaris yaitu
Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris. Komposisi Keanggotaan Dewan Komisaris, Dasar
Pengangkatan dan Pembagian Tugas dan Wewenang.
Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan hasil RUPS
tanggal 4 April 2016, telah terjadi perubahan susunan anggota Dewan Komisaris pada Perseroan,
sehingga komposisi Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:
Komposisi Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama
2. Komisaris I
3. Komisaris Independen I
4. Komisaris Independen II
5. Komisaris II
Berdasarkan Pasal 17 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan bahwa pembagian kerja/tugas diantara
anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris sendiri, maka dalam rangka pembagian
tugas tersebut Dewan Komisaris mengeluarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-29/KOM-
KS/IV/2016 Tentang Pembagian Tugas Antara Anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
1. Komisaris Utama
a. Mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
b. Hubungan dengan regulator, Serikat Kerja Karyawan dan Pemegang Saham.
c. Ketua Fungsi Nominasi dan Remunerasi.
2. Komisaris I, melakukan pengawasan terhadap:
a. Bidang Pemasaran.
b. Bidang Produksi.
c. Bidang SDM & PU.
d. PT KHI Pipe Industri dan PT Krakatau Posco.
3. Komisaris Independen I, melakukan pengawasan terhadap:
a. Bidang Keuangan.

2. b. Bidang hubungan dengan masyarakat local untuk CSR.
c. Ketua Komite Audit.
d. PT Krakatau Wajatama.
4. Komisaris Independen II, melakukan pengawasan terhadap:
a. Bidang Keuangan.
b. Bidang Pemasaran.
c. Ketua Komite Pengembangan Usaha dan
d. Pemantau Manajemen Risiko.
e. PT Meratus Jaya Iron & Steel (MJIS) dan
f. PT Krakatau Posco.
5. Komisaris II, melakukan pengawasan terhadap:
a. Bidang SDM dan PU.
b. Bidang Logistik.
c. Bidang Produksi.
d. PT Krakatau Engineering.
Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan Perseroan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan pada tahun 2016 telah melakukan revisi
terhadap pedoman pelaksanaan kerja bagi Dewan Komisaris (Board Manual) yang disusun
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Garis
besar Board Manual Dewan Komisaris meliputi:
1. Komposisi & Persyaratan Dewan Komisaris
2. Masa Jabatan Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris Secara Umum
4. Wewenang Dewan Komisaris
5. Kewajiban Dewan Komisaris
6. Prosedur Pengambilan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Program Pengenalan Perseroan & Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris
9. Etika Jabatan
10. Komite Penunjang Dewan Komisaris
11. Sekretaris Dewan Komisaris
12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
13. Penghasilan Dewan Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (1) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
(POJK 33/2014), Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan
jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasihat dan pengawasan terhadap pelaksanaan:

3. 1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
3. Ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan.
Direksi
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar. Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola Perseroan sesuai dengan
strategi dan tujuan Perseroan.
Komposisi, Dasar Pengangkatan dan Pembagian Lingkup Kerja dan Tanggung Jawab
Antar Direksi
Dalam rangka melaksanakan aktivitas usaha Perseroan, Direksi membagi lingkup tugas dan
tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 31/DU-KS/KPTS/2016 tanggal 19
April 2016 tentang Penetapan Bidang Tugas dan Wewenang Direksi sebagai berikut:
Direktur Utama
Direktur Utama memiliki tugas pokok mengelola dan merumuskan kebijakan Perseroan secara
menyeluruh dan terintegrasi sesuai kebijakan yang digariskan Pemerintah cq. Menteri Negara
BUMN dan Pemegang Saham serta menetapkan kebijakan Perseroan dan sasaran Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) serta
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan fungsi Logistik, Produksi, Teknologi, Pemasaran,
SDM, Pengembangan Usaha, Kebijakan Pengaturan Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan
fungsi pendukung lainnya, serta program implementasi GCG di Perseroan dan Anak Perusahaan
untuk menjamin tercapainya misi dan tujuan Perseroan serta memperoleh laba yang optimal bagi
kemajuan Perseroan.
Direktur Produksi & Teknologi
Direktur Produksi & Teknologi memiliki tugas pokok merencanakan, merumuskan,
mengendalikan dan mengembangkan kebijakan strategi penyediaan produk baja bermutu melalui
optimasi Supply Chain Management Perseroan, proses produksi produk baja atau sumber lain,
pengendalian kehandalan fasilitas produksi, efisiensi proses produksi, ketepatan penjaminan
kualitas, perencanan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi produksi baja untuk
memenuhi kebutuhan konsumen maupun pasar secara tepat waktu dengan harga yang kompetitif
dan sesuai standar kualitas yang ditentukan bagi kemajuan Perseroan serta memantau dan menjaga
kepatuhan terhadap perjanjian dan komitmen Perseroan dengan pihak ketiga untuk memastikan
seluruh proses sesuai dengan prinsip GCG dan aturan yang berlaku.
Direktur Pemasaran
Direktur Pemasaran bertugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan dan mengembangkan
strategi, kebijakan dan manajemen yang handal dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan pasar
dan konsumen serta kelancaran operasional bisnis melalui pengelolaan kebijakan strategi

4. pemasaran produk, By Product dan Jasa Non Core di dalam negeri maupun luar negeri sesuai
peraturan yang berlaku untuk mengoptimalkan utilisasi kapasitas produksi dalam menghasilkan
laba optimal bagi kemajuan Perseroan serta memantau dan menjaga kepatuhan terhadap perjanjian
dan komitmen Perseroan dengan pihak ketiga untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan
prinsip GCG dan aturan yang berlaku.
Direktur Sumber Daya Manusia & Pengembangan Usaha
Direktur SDM & Pengembangan Usaha bertugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan
dan mengembangkan kebijakan pengelolaan Human Capital Management, pengelolaan keamanan
dan aset Perseroan, merencanakan dan mengendalikan pengembangan usaha Perseroan,
pengelolaan proyek-proyek strategis Perseroan dan bertindak sebagai integrator perencanaan
proyek pengembangan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang terkait dengan
pengembangan Perseroan, untuk menciptakan modal insani dengan kinerja & produktivitas yang
tinggi, memberikan nilai tambah bagi Perseroan serta memastikan seluruh proses berjalan secara
transparan, efektif dan efisien bagi kemajuan Perseroan serta memantau dan menjaga kepatuhan
terhadap perjanjian dan komitmen Perseroan dengan pihak ketiga untuk memastikan seluruh
proses sesuai dengan prinsip GCG dan aturan yang berlaku.
Direktur Keuangan
Direktur Keuangan bertugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan dan mengembangkan
strategi, kebijakan dan manajemen keuangan yang handal dan adaptif sesuai tuntutan
perkembangan dan kelancaran operasional bisnis melalui pengelolaan system akuntansi dan sistem
perbendaharaan keuangan yang transparan, efektif dan efisien, memastikan investasi di Anak
Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Afiliasi memberikan hasil yang optimal bagi
Perseroan serta bertindak sebagai koordinator dalam memantau dan menjaga kepatuhan terhadap
pengelolaan Perseroan, perjanjian dan komitmen Perseroan dengan pihak ketiga untuk
memastikan seluruh proses sesuai dengan prinsip GCG dan aturan yang berlaku.
Direktur Logistik
Direktur Logistik bertugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan dan mengembangkan
kebijakan strategi pengelolaan logistik Perseroan yang meliputi perencanaan, pengadaan serta
pengelolaan material (suku cadang, non suku cadang, raw material) dan jasa, untuk menjamin
seluruh proses logistic berjalan secara transparan, efektif dan efisien serta memantau dan menjaga
kepatuhan terhadap perjanjian dan komitmen Perseroan dengan pihak ketiga untuk memastikan
seluruh proses sesuai dengan prinsip GCG dan aturan yang berlaku.
Pedoman Kerja Direksi
Sebagai acuan Direksi dalam melaksanakan tugasdan tanggung jawabnya untuk memimpin dan
mengelola Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan
menetapkan pedoman pelaksanaan kerja bagi Direksi (Board Manual) yang telah dilakukan revisi
pada tahun 2016.

5. Garis besar Board Manual Direksi meliputi:
1. Komposisi & Persyaratan Direksi
2. Masa Jabatan Direksi
3. Tugas Direksi Secara Umum
4. RJPP & RKAP
5. Tata Tertib Rapat Direksi
6. Prosedur Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi
7. Program Pengenalan Perseroan &Peningkatan Kapabilitas Direksi
8. Etika Jabatan
9. Sekretaris Perusahaan
10. Internal Audit
11. Laporan Pertanggunganjawaban Direksi pada Akhir Masa Jabatan
12. Evaluasi Kinerja Direksi
13. Penghasilan Direksi
Tugas Direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik
di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau
keputusan RUPS.
Independensi Direksi
Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-A telah ditetapkan bahwa jumlah Direktur Independen paling
kurang 1 (satu) orang dari jumlah seluruh anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu
melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur Independen
setelah saham perusahaan tersebut tercatat.
Kelebihan
Karena masing – masing divisi dalam management lebih terfokus dalam menggarap satu bidang
saja, sehingga memunculkan orang – orang yang benar – benar berkompeten di bidang tersebut.
Keprofesionalitasan dalam bidang ini menjadi salah satu indikator bagaimana organisasi pada
umumnya dan masing – masing divisi dalam suatu organisasi pada khususnya berjalan dan sesuai
dengan programyang telah dijalankan. Lebih bisa mencapai hasil yang maksimal dalam jalur –
jalur garis besar program perusahaan yang benar untuk menghindari jika ada kesalahan yang
mendasar dalam perusahaan dapat cepat menyelesaikannya.
1. Perusahaan lebih produktif
2. Memunculkan inovasi – inovasi baru
3. Perusahaan lebih bisa berkembang dan maju

6. Kelemahan
Karena banyaknya orang ahli dan kompeten di bidangnya maka muncul konflik – konflik baik
vertikal maupun horizontal, banyaknya orang ahli di masing – masing bidang menimbulkan
seringnya gesekan – gesekan opinion maupun ide sangat sering terjadi yang bisa mengganggu
stabilitas perusahaan.
1. Sulitnya mengontrol perusahaan karena banyaknya bidang dan divisi serta “ ilmuwan –
ilmuwan “ di masing – masing bidangnya. Yang akhirnya harus merekrut dewa pengawas
perusahaan-perusahaan dalam setiap bidang.
2. Penyimpangan – penyimpangan jadi sulit terlacak dan lebih sering terjadi yang bukan
mustahil menimbulkan kerugian yang besar pada perusahaan. Karena banyaknya bidang
dan divisi yang harus dikontrol sehingga pengawasanpun menjadi lemah.
3. Sulit mencari figur pimpinan karena banyaknya orang – orang yang ahli dan berkompeten
di bidangnya sehingga sangat sulit menilai karena kedudukan dan peranan yang sama
dalam perusahaan.
4. Muncul persaingan yang tidak sehat karena masing –masing merasa ahli dan berperan
dalam perusahaan. Untuk itu perusahaan harus selektif dalam mencari para ahli dalam
setiap bidangyang dipegang.

7. Komisaris
Komisaris (dalam jumlah jamak disebut dewan komisaris) adalah sekelompok orang yang dipilih
atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Di negara-negara Barat,
dewan ini disebut board of directors[1] atau board of managers, board of regents, dan board of
trustees.
Di negara-negara Eropa dan Asia, biasanya ada dua dewan; dewan eksekutif, yang bertugas
menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, dan dewan pengawas[2] yang bertugas mengawasi dewan
eksekutif. Dewan pengawas biasanya dipilih oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan.
Di Indonesia, istilah dewan direksi memiliki makna yang berbeda dari board of directors
tergantung dari istilah yang digunakan. Umumnya, di Indonesia dewan direksi adalah dewan
eksekutif, sedangkan di negara barat, board of directors adalah dewan pengawas. Sebagai contoh,
di Bank OCBC NISP, dewan pengawas dinamakan dewan komisaris, sedangkan dewan eksekutif
dinamakan dewan direksi[3]. Namun, Pertamina menggunakan istilah board of commissioners
(sebagai pengawas) dan board of directors (sebagai eksekutif)[4]. Untuk keperluan artikel ini,
istilah yang akan digunakan adalah dewan pengawas (biasanya disebut dewan komisaris) dan
dewan eksekutif (biasanya disebut dewan direksi) untuk menghindari kekeliruan karena
penggunaan istilah dewan direksi di Indonesia bisa mengacu ke salah satu fungsi dari kedua dewan
tersebut.
Di beberapa perusahaan di Amerika Serikat yang memiliki satu dewan saja, biasanya tugas dan
tanggung jawab kedua dewan tersebut dijadikan satu dalam dewan direksi, yang beranggotakan
direksi dalam (di Indonesia dinamakan komisaris) dan direksi luar (di Indonesia dinamakan
komisaris independen)
Kegiatan dewan pengawas ditentukan oleh kekuasaan, tugas-tugas, dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya oleh suatu otoritas yang berada diluarnya. Biasanya, hal-hal ini dijelaskan
dalam anggaran dasar (AD) organisasi tersebut. Anggaran dasar biasanya juga menyebutkan
jumlah anggota dewan, bagaimana mereka dipilih, dan kapan mereka mengadakan pertemuan.
Dalam organisasi yang anggotanya memiliki hak pilih (voting rights), dewan pengawas bergerak
atas nama, dan tunduk kepada, quorum. Quorumlah yang biasanya memilih anggota dewan
pengawas. Dalam perusahaan terbuka (dengan saham), dewan dipilih oleh pemegang saham, dan
dewan merupakan otoritas tertinggi dalam manajemen perusahaan. Dalam sebuah perusahaan
tanpa saham, tanpa anggota yang memiliki hak pilih, misalnya universitas di Amerika Serikat,
dewan biasanya merupakan kekuasaan tertinggi institusi tersebut; yang mana anggotanya
terkadang dipilih oleh oleh dewan itu sendiri.
Pada umumnya dewan pengawas memiliki tugas antara lain:
1. Memerintah (to govern) organisasi dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-
tujuan luas dari perusahaan tersebut
2. Memilih, mengangkat, mendukung, dan menilai kinerja dewan eksekutif
3. Memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan
4. Mengesahkan anggaran tahunan

8. 5. Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para anggota pemegang saham
6. Menentukan gaji dan kompensasi mereka sendiri
Direktur
Direktur (dalam jumlah jamak disebut Dewan Direktur) adalah seseorang yang ditunjuk untuk
memimpin Perseroan terbatas (PT). Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut
atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin
perseroan terbatas. Penyebutan direktur dapat bermacam-macam, yaitu dewan manajer, dewan
gubernur, atau dewan eksekutif.
Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi.
Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu perusahaan (minimal satu),
yang dapat dicalonkan sebagai direktur, dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran
dasar perusahaan.
Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain:
1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer)
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan
Tanggung jawab dari direktur kepada pihak ketiga dan hukum ditentukan dari jenis
perusahaan yang didirikan (Firma, Persekutuan Komanditer (CV), atau Perseroan
Terbatas (PT)).
Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas
Memulai suatu bisnis tidak cukup hanya bermodalkan materi. Seorang “Entrepreneur” atau
pengusaha juga harus membekali dirinya dengan pengetahuan hukum yang cukup. Walaupun
nantinya urusan hukum akan ditangani oleh divisi hukum yang lazim dimiliki sebuah perusahaan,
namun memiliki pengetahuan hukum, setidaknya untuk hal-hal mendasar terkait hukum
perusahaan tetap diperlukan.
Hal-hal mendasar terkait hukum perusahaan yang perlu dipahami seorang pengusaha yang
menjalankan bisnis dalam bentuk perseroan terbatas (PT atau perseroan) antara lain terkait organ-
organ di dalam perseroan. Untuk mengetahui pengaturan mengenai organ perseroan, maka
rujukannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
Berikut ini organ-organ perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4-6 UU PT:
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
b. Direksi
c. Dewan Komisaris

9. Sebelum membahas lebih terperinci mengenai tugas dan wewenang direksi dan komisaris, ada
baiknya kita pahami terlebih dulu tentang apa itu Anggaran Dasar (AD) perseroan.
AD secara garis besar adalah serangkaian aturan yang mengatur operasional sebuah perseroan dan
hubungan antara perseroan dengan pihak lain, ataupun pemegang saham dan dianggap sebagai
peraturan internal pengurus perseroan yang wajib ditaati oleh seluruh perangkat/organ-organ
dalam perseroan termasuk Pemegang Saham.
Seorang entrepreneur wajib memahami AD perseroan yang didirikannya karena AD yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) memuat rincian tugas
dan tanggung jawab masing-masing organ perseroan.
Berikut ini penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab organ perseroan:
DIREKSI
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa direksi merupakan organ perseroan yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan AD perseroan (Pasal 1 angka (5) UU PT).
Karena itu, Direksi memiliki Tugas:
1. Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas
pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh
pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan;
2. Mewakili perseroan, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan, dll.) maupun di
dalam pengadilan. Tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama perseroan kecuali
diberikan kuasa oleh direksi yang berwenang;
3. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan
keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan
ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD, keputusan RUPS
serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan;
4. Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan
dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perseroan;
5. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan
transparan, jika diperlukan direksi membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS dalam
setiap pengambilan keputusannya. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian
internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktural dan komprehensif;
6. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan
dengan kepentingan pribadi.
Direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1. Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan
tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

10. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, direksi mempertanggungjawabkan
kepengurusan itu kepada RUPS;
2. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah
rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan; melaporkan kepemilikan
sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada perseroan atau perseroan lain;
3. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan)
untuk RUPS;
4. Direksi wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang
berkaitan dengan kepentingan perseroan;
5. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk
melakukan pemanggilan dan lain-lain);
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan
sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;
7. Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk
diajukan kepada RUPS.
Jika melihat tugas dan tanggung jawab di atas, jabatan seorang direksi tidaklah mudah, karena
bilamana seorang direksi lalai dalam menjalankan fungsinya dengan tepat dan mengakibatkan
perseroan mengalami kerugian maka direksi dapat diminta pertanggungjawabannya secara pribadi
(Pasal 92 ayat (2) UU PT).
Oleh karena itu, seorang entrepreneur yang menjabat sebagai salah satu direksi dalam bisnisnya,
haruslah menjalankan jabatannya secara hati-hati dan dengan iktikad baik, sehingga jangan sampai
terpeleset hanya karena mengejar profit semata tanpa dipahami apakah tindakannya diperbolehkan
atau tidak menurut AD perseroan.
DEWAN KOMISARIS
Karena, fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan, maka seorang komisaris
wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan.
Hal di atas, sangat penting untuk dipahami oleh seorang entrepreneuryang menjabat sebagai
seorang komisaris dalam bisnisnya. Karena, bilamana seorang komisaris lalai dalam menjalankan
fungsinya maka komisaris tersebut juga ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
perseroan, termasuk apabila dewan komisaris terdiri atas dua anggota atau lebih, maka tanggung
jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan
komisaris (Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UU PT).
Jadi intinya, dewan komisaris itu haruslah melakukan hal-hal sebagai berikut (Pasal 114 ayat (3)
UU PT):
1. Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

11. 2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.
Pada dasarnya, setiap bisnis mengandung risiko. Seorang entrepreneur tentunya harus selalu siap
menghadapi risiko, baik itu ringan maupun berat. Risiko dapat diminimalisasi jika entrepreneur
menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya UU PT beserta
peraturan pelaksananya.
Daftar Pustaka:
 PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Inf
o_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report//2016/KRAS/KR
AS_Annual%20Report_2016_revisi.pdf
 Anonim 1
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisaris & https://id.wikipedia.org/wiki/Direktur diakses
pada 27 November 2017 jam 23.00 wib.
 Anonim 2
http://blog.smartcolaw.com/tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-
dalam-perseroan-terbatas/ diakses pada 27 November 2017 jam 23.00 wib.