Hukum membutuhkan kekuasaan untuk ditegakkan namun kekuasaan juga harus dibatasi oleh hukum. Kekuasaan berasal dari berbagai sumber seperti kekuatan fisik, wewenang formal, pengaruh politik atau keagamaan, kekayaan, dan pengetahuan. Hubungan antara hukum dan kekuasaan bersifat fungsional di mana hukum membatasi kekuasaan sekaligus menyalurkan kekuasaan.

1. Hukum dan Kekuasaan
1

2. Keterkaitan
• Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan
kekuasaan itu untuk menunggangi hukum.
• Yang dapat memberi sanksi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran
kaidah hukum adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal ada
pelanggaran adalah monopoli penguasa.
2

3. • Sering kita melihat seorang yang berkekuatan dikuasai oleh seorang yang
fisiknya lemah.
• Kekuasaan tidak selalu menyertai kekuatan atau sebaliknya.
• Ini disebabkan karena kekuasaan tidak selalu, bahkan sering tidak bersumber
pada kekuatan fisik.
• Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang
memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak
dalam suatu bidang tertentu.
• Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum,
yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang
3

4. Kekuasaan
• Ahli sosiologi mengartikan kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk
memaksakan kehendaknya kepada orang lain.
• Dengan demikian, dalam konsep tentang kekuasaan itu dominasi seseorang
terhadap atau atas orang lain merupakan ciri yang utama.
• Mengingat hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan ketentuannya, maka
dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya.
• Atau sebaliknya hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah
yang menciptakan hukum.
• Ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukan
hukum.
• Jadi, hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.
4

5. Hubungan Hukum dan Kekuasaan
• Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri
ditentukan batas-batasnya oleh hukum.
• Secara populer, kesimpulan ini barangkali dapat dikumandangkan dalam slogan:
• “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah
kelaliman”. (Mochtar Kusumaatmadja)
• Kekuasaan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti
masyarakat diatur oleh dan berdasarkan hukum.
• Atau sebaliknya hukum itu sendiri pada hakikatnya adalah kekuasan.
• “Kaidah-kaidah hukum tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditegakkan, dan hukum
itu hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Pada sisi lain, ungkapan itu bermakna
bahwa kekuasaan tanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan”. 5

6. • Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan membatasi ruang gerak
individu.
• Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya kalau tidak merupakan kekuasaan.
• Hukum adalah kekuasaan, kekuasaan yang mengusahakan ketertiban.
• Tapi dengan catatan kalau dikatakan bahwa hukum itu kekuasaan tidak berarti
kekuasaan itu hukum.
6

7. • Hukum tidak hanya membatasi kekuasaan, ia juga menyalurkan dan memberikan
kekuasaan kepada orang lain.
• Pada masyarakat yang organisasinya semata-mata didasarkan pada struktur
kekuasaan orang memang tidak membutuhkan hukum sebagai sarana penyalur
kekuasaan.
• Tetapi pada masyarakat yang diatur oleh hukum kekuasaan yang ada pada orang-
orang itu hanya bisa kekuasaan yang ada pada orang-orang itu hanya bisa
diberikan melalui hukum.
• Dengan demikian, hukum itu merupakan sumber kekuasaan, oleh karena melalui
dialah kekuasaan itu dibagi-bagikan dalam masyarakat.
• Kekuasaan seperti ini tidak hanya diberikan kepada individu, melainkan juga
kepada badan atau kumpulan orang-orang, misalnya kekuasaan di bidang negara.
7

8. • Tetapi ada kalanya orang yang fomal mempunyai wewenang dan nyata
mempunyai kekuatan fisik dalam keadaan-keadaan tertentu dalam
kenyataannya tidak memiliki atau tidak dapat melaksanakan kekuasaanya.
• Kenyataan ini memaksa kita menarik kesimpulan bahwa wewenang formal
dan kekuatan fisik, bukan satu-satunya sumber kekuasaan.
• Memang dalam kenyataan, orang yang memiliki pengaruh politik atau
keagamaan, dapat lebih berkuasa dari yang berwenang atau memiliki
kekuatan fisik (senjata).
8

9. • Kekayaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya juga merupakan sumber-sumber
kekuasaan yang penting, sedangkan dalam keadaan-keadaan tertentu kejujuran,
moral yang tinggi dan pengetahuan pun tak dapat diabaikan sebagai sumber-sumber
kekuasaan.
• Jadi, kekuasaan itu adalah fenomena yang aneka ragam bentuknya dan banyak
macam sumbernya.
• Hakikat kekuasaan dalam berbagai bentuk itu tetap sama, yaitu : “Kemampuan
seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas fisik orang lain”.
9

10. • Dari penjelasan di atas tentang kekuasan hanya baru dilihat dari pemilik
kekuasaannya sendiri.
• Sekarang dicoba dibahas hubungan yang mempunyai kekuasaan terhadap pihak
yang dikuasai.
• Sebab sikap pihak yang dikuasai, turut menentukan kualitas kekuataan yang berlaku
atas dirinya.
• Jika diterima dan didukung, maka kekuasaan itu merupakan wibawa (pembawaan untuk
dapat menguasai, memengaruhi dan dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung
kepemimpinan dan penuh daya tarik).
• Kekuasaan yang demikian tidak banyak memerlukan paksaan (kekuatan) dalam
penggunaannya, karena kekuatan itu diperoleh dari (dukungan) yang dikuasai itu
sendiri.
10

11. • Kekuasaan itu sendiri tidak baik atau buruk, tergantung daripada bagaimana
pemegang kekuasaan itu menggunakannya. Ia merupakan suatu unsur mutlak bagi
kehidupan masyarakat yang tertib, bahkan setiap bentuk organisasi yang teratur.
• Karena sifat dan hakikatnya, kekuasaan itu harus ditetapkan ruang lingkup, arah
dan batas-batasnya. Untuk itu kita membutuhkan hukum.
• Kekuasaan yang diatur oleh hukum, merupakan sesuatu yang terkendali, baik isi,
ruang lingkup, prosedur memperolehnya, kesemuanya ditentukan oleh hukum.
• Oleh karena hukum itu memberikan pembatas yang demikian itu, maka institusi
hukum itu hanya bisa berjalan dan berkembang seksama di dalam suatu
lingkungan sosial dan politik yang bisa dikendalikan secara efektif oleh hukum.
11

12. • Suatu masyarakat yang berkehendak untuk diatur oleh hukum tetapi tidak bersedia
untuk membiarkan penggunaan kekuasaannya dibatasi dan dikontrol, bukan
merupakan lingkungan yang baik bagi perkembangan institusi hukum.
• Jadi, dengan demikian fungsi hukum sangat erat sekali dengan fungsi kekuasaan
atau wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu
bahwa hubungan hukum kekuasaan atau wewenang adalah hubungan fungsional.

13. SEKIAN
13