Sistem hukum terdiri dari komponen struktural, substansi, dan budaya hukum. Hukum dapat diklasifikasi berdasarkan sumber, bentuk, isi, tempat berlaku, masa berlaku, cara mempertahankan, sifat, dan wujudnya. Klasifikasi penting untuk memahami hukum secara lebih baik dan mudah menerapkannya.

1. Sistem Hukum dan
Klasifikasi Hukum
1

2. Sistem Hukum
• Dalam Kamus bahasa inggris yang berjudul “The American Heritage Dictionary of The
English Language” disebutkan delapan arti sistem, salah satu pengertiannya:
 Adanya hubungan saling ketergantungan di antara bagian-bagian atau elemen-
elemen dari sistem; dan
 merupakan satu kesatuan.
 Suatu sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari
bagian yang berhubungan satu sama lain”.
 Suatu sistem dapat dikatakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang
saling berhubungan satu sama lain secara fungsional.
2

3. Tiap-tiap bagian dalam sistem dikatakan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari
bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional.
Tiap-tiap bagian dalam sistem mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang satu sama lain
saling berhubungan dan ketergantungan.
Tiap bagian yang saling ketergantungan yang kemudian membentuk suatu kesatuan
yang bekerja untuk mencapai tujuan untuk menghasilkan sesuatu.
• Sistem Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo:
“Suatu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau
unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan kait mengait secara erat”.
• Pendapat Paul Scholten tentang hukum sebagai suatu sistem:
“Hukum itu merupakan suatu sistem, yaitu bahwa semua peraturan itu saling
berhubungan, yang satu ditetapkan oleh yang lain; bahwa peraturan tersebut dapat
disusun secara mantik (perkataan yang benar) dan untuk yang bersifat khusus dapat
dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asasnya”. 3

4. Tolak Ukur Suatu Sistem dapat Dikategorikan
Sebagai Sistem Hukum (Fuller)
a. Suatu sistem hukum itu harus mengandung aturan-aturan yang tidak hanya memuat keputusan yang bersifat
sementara (ad-hoc);
b. Peraturan itu setelah selesai dibuat harus diumumkan;
c. Berlaku asas fiksi, dalam arti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya peraturan yang telah
diundangakan.
d. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, sebab apabila ada peraturan yang demikian, maka peraturan
tersebut tidak dapat dipakai sebagai pedoman bersikap tindak;
e. Peraturan itu harus dirumuskan dan disusun dengan kata-kata yang mudah dimengerti;
f. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sebab apabila hal ini sering dilakukan, maka
orang akan kehilangan orientas;
h. Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain.
4

5. Komponen dalam Sistem Hukum
Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam
tiga bagian atau komponen, yaitu:
a. Komponen Struktural;
b. Komponen Substansi;
c. Komponen Budaya Hukum.
5

6. Penjelasan
 Komponen Struktural, adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu
mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan
berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
 Komponen Substansi, adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. hasil nyata ini
dapat berbentuk hukum in-concreto atau kaidah hukum individual, maupun hukum in-abstracto
atau kaidah hukum umum. Contohnya kaidah hukum individual seperti Pengadilan menjatuhkan
hukuman kepada seseorang untuk mengganti kerugian karena melakukan Perbuatan Melawan
Hukum. Kaidah hukum umum, yaitu ketentuan aturan hukum yang tercantum dalam Pasal dalam
Undang-Undang. Misalnya, Pasal 1365 KUH Perdata.
 Komponen Budaya Hukum, adalah sikap tindak warga masyarakat beserta nilai-nilai yang
dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial
yang berkaitan dengan hukum berserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum. misalnya, ada rasa
malu dan rasa salah apabila melanggar hukum.
6

7. Komponen Sistem Hukum
(Schuit & Mochtar Kusumaatmadja)
1. Unsur Idiil: Sistem Hukum makna yuridik, mencakup keseluruhan asas-asas, kaidah-
kaidah, aturan-aturan dan pranata hukum.
Disebut: Sistem Hukum Positif atau Tata Hukum.
2. Unsur Operasional: Mencakup keselutuhan berbagai organisasi, lembaga dan pejabatnya.
Meliputi: Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
3. Unsur Aktual: Mencakup keseluruhan putusan dan perilaku para pejabat dan para warga
masyarakat sejauh berkaitan dengan sistem makna yuridik.
Disebut: Budaya Hukum.
7

8. Klasifikasi Hukum
• Untuk mengadakan pembagian atau klasifikasi harus ada kriterianya, kriteria ini
merupakan prinsip dasar klasifikasi.
• Dengan mencari suatu sistem klasifikasi hukum yang mungkin diadakan, maka
tujuan klasifikasi hukum ada dua:
1. Supaya dapat memperoleh suatu pengertian yang lebih baik, jadi tergantung
nilai-nilai teoritis.
2. Supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum, disini
terkandung nilai-nilai praktis.
8

9. Klasifikasi Hukum dilihat dari Berbagai Kriteria
a. Hukum berdasarkan sumbernya;
b. Hukum berdasarkan bentuknya;
c. Hukum berdasarkan isinya;
d. Hukum berdasarkan tempat berlakunya;
e. Hukum berdasarkan masa berlakunya;
f. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya;
g. Hukum berdasarkan sifatnya;
h. Hukum berdasarkan wujudnya.
9

10. Berdasarkan Sumbernya
• Menurut sumber formalnya hukum terbagi atas lima, yaitu:
a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-
undangan;
b. Hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peraturan
adat dan kebiasaan;
c. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan;
d. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional;
e. Hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkemuka.
10

11. Berdasarkan Bentuknya
• Menurut bentuknya hukum terbagi atas dua:
a. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
Hukum tertulis terbagi atas hukum tertulis yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasikan. Kodifikasi
adalah pengumpulan hukum sejenis yang tersusun secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab
undang-undang. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku 1 Mei 1848,
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) berlaku 1 Mei 1848, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUH Pidana) berlaku 1 Januari 1918, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Contoh Hukum tertulis yang tidak
dikodifikasi yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dsb.
b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam
masyarakan, dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Misanya hukum kebiasaan dan
hukum adat.
11

12. Berdasarkan Isi
a. Hukum privat, adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi.
Misalnya hukum perdata dan hukum dagang;
b. Hukum publik, adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum atau
kepentingan publik. Misalnya hukum tata negara, hukum administrasi
negara, hukum pidana, hukum acara pidana, dan sebagainya.
12

13. Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik
Hukum Privat Hukum Publik
a. Mengutamakan kepentingan individu;
b. Mengatur ikhwal yang bersifat khusus;
c. Dipertahankan oleh individu;
d. Asas damai diutamakan, hakim
mengupayakannya;
e. Setiap gugatan penggugat dapat ditarik kembali;
f. Sanksinya berbentuk perdata.
a. Mengutamakan pengaturan kepentingan umum;
b. Mengatur ikhwal yang bersifat umum;
c. Dipertahankan oleh negara melalui jaksa;
d. Tidak mengenal asas perdamaian;
e. Tidak dapat dicabut kembali, kecuali dalam
perkara aduan;
f. Sanksinya umum.
13

14. Berdasarkan Tempat Berlakunya
a. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara;
b. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan
dalam dunia internasional;
c. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain;
d. Hukum gereja, yaitu kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya.
14

15. Berdasarkan Masa Berlakunya
a. Hukum positif (ius constitutum), yaitu hukum yang berlaku saat ini, pada masyarakat
tertentu dan wilayah tertentu. Hukum positif, biasa juga disebut tata hukum. Contoh:
Undang-Undang.
b. Hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada
masa yang akan datang (ius constituendum). Contoh Rancangan Undang-Undang.
c. Hukum universal, hukum asasi, atau hukum alam, yaitu hukum yang dianggap
berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Berlaku sepanjang masa, di mana
pun, dan terhadap siapapun.
15

16. Berdasarkan Cara Mempertahankan
a. Hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota
masyarakat, antar anggota masyarakat dengan masyarakat, antar anggota masyarakat
dengan penguasa negara, antar masyarakat dengan penguasan negara. Dalam hukum
materiil ditetapkan mana sikap tindak yang diharuskan (gebod), mana yang dilarang (verbod),
dan mana yang dibolehkan (mogen), termasuk akibat hukum dan sanksi hukum bagi
pelanggarnya. Dengan demikian hukum materiil menimbulkan hak dan kewajiban.
b. Hukum formal, yaitu bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta
melaksanakan kaidah-kaidah hukum materiil, dan bagaimanakanh cara menuntutnya
apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Biasanya disebut juga hukum acara
yang meliputi, Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata (HIR/RIB), dan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN), dan berbagai peraturan yang
mengatur hukum acara.
16

17. Berdasarkan Sifatnya
a. Kaidah hukum yang memaksa (imperatif), yaitu kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus
ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Kaidah hukum yang memaksa ini berisi ketentuan hukum
yang dalam situasi apapun tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian para pihak. Contoh Pasal
372 KUHP yang menetapkan:
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
b. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi (fakultatif), yaitu kaidah hukum yang dapat
dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian
yang mereka adakan. Kaidah hukum ini baru akan berlaku, apabila para pihak tidak menerapkan
aturan tersendiri di dalam perjanjian yang mereka adakan. Contoh pada Pasal 1152 KUH Perdata:
“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah
kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”. 17

18. Berdasarkan Wujudnya
a. Hukum obyektif, yaitu kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku
umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu
saja.
b. Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan
berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subyektif juga ada
yang menyebut sebagai hak, dan ada juga yang mengartikan sebagai hak dan
kewajiban. Dalam hal ini seorang tertentu atau lebih yang terlibat dalam
peristiwa hukum, perbuatan hukum dan hubungan hukum yang telah diatur
oleh hukum obyektif.
18

19. SEKIAN
19