ILMU HUKUM, FAKULTAS ILMUS SOSIAL DAN ILMU POLITIK UINVERSTAS NURTANIO BANDUNG

1. Penerapan dan
Penegakan Hukum
1

2. Istilah
Penerapan Hukum:
“Menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya, untuk itu peristiwa
konkrit harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat
diterapkan”
Penegakan Hukum:
“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah
dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian” (Soerjono Soekanto)
“Suatu proses bekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat hukum terhadap perilaku-perilaku
secara formal materiil berlawanan dengan norma-norma hukum” (Widiada Gunakaya) 2

3. Permasalahan Penegakan hukum
a. Ketidaksesuaian dan ketidakserasian antar komponen penegak hukum dalam
memahami dan menerapkan kaidah hukum sebagai komponen substansi
hukum.
b. Ketidaksesuaian dan ketidakserasian antar komponen penegakan hukum
dalam memahami komponen-komponen penegak hukum sebagai organisasi
manajemen.
c. Ketidaksesuaian dan ketidakserasian antar komponen penegak hukum dalam
memahami komponen-komponen penegak hukum sebagai bagian dari sistem
sosial
3

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
(Soerjono Soekanto)
1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku, atau
diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada
karsa manusia dalam pergaulan hidup.
4

5. Faktor Hukumnya sendiri
 Hukum akan mudah ditegakan, jika hukumnya (undang-undangnya) itu
mendukungnya. Artinya, substansi dari undang-undang itu harus sesuai dengan
kebutuhan penegakan hukum tersebut.
5

6. Faktor Penegak Hukum
Berkaitan erat dengan pemberdayaan aparatur hukum.
Pemberdayaan aparatur hukum dapat dilakukan secara terencana dan diarahkan pada
peningkatan kualitas, efisiensi, efektivitas tatanan administrasi, peningkatan
kemampuan, disiplin, pengabdian, ketauladanan, profesionalisme, dan kesejahteraan.
6

7. Faktor Sarana
Penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar (baik) tanpa adanya
sarana (fasilitas) yang mendukungnya. Sarana itu mencakup tenaga manusia yang
yang berpendidikan; organisasi yang baik; peralatan yang baik; keuangan yang
cukup. Bila tidak terpenuhi, maka mustahil penegeakan hukum akan mencapai
tujuan.
7

8. Faktor Masyarakat
“Ubi societas ibi ius”, “di mana ada masyarakat di sana ada hukum”.
Faktor masyarakat dapat dijelaskan melalui tindakan yang nyata dalam bentuk
kesadaran hukum.
Kesadaran hukum:
“Tentang apa seyogyanya kita lakukan atau seyogyanya kita tidak lakukan di dalam
pergaulan hidup manusia yang dinamakan masyarakat. Ini berarti kesadaran akan
kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain”
8

9. Faktor Kebudayaan
Penegakan hukum perlu melibatkan kebudayaan masyarakat di dalamnya.
Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari).
9

10. SEKIAN
10