Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana militer di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) militer bertugas mempertahankan negara, (2) hukum pidana militer berdiri sendiri dari peradilan umum untuk menjaga integritas militer, dan (3) hukum pidana militer diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di dalam angkatan bersenjata.

1. HUKUM PIDANA
MILITER DI INDONESIA
Kelompok 8

2. Pengertian militer
 Kata militer berasal bahasa
“Miles” dalam bahasa yunani
berarti orang yang bersenjata
yang siap untuk bertempur,
yaitu orang orang yang sudah
terlatih untuk menghadapi
tantangan atau ancaman pihak
musuh yang mengancam

3.  ciri-ciri dari pada militer ialah
mempunyai organisasi yang
teratur, mengenakan pakaian yang
seragam, mempunyai disiplin serta
mentaati hukum yang berlaku di
dalam perperangan.

4. Upaya pembelaaan
negara yang
tercantum dalam
pasal 30 UUD NRI
1945

5. Pada UUD NRI Pasal 30
 Pembelaan atau pertahanan negara ini
dilakukan oleh angkata bersenjata
sebagaintinya, sehingga tugas pokok angkata
bersenjata adalah mempertahankan pertahanan
kedaulatan negara dan kewajiban pemerintah
dengan melakukan pertempuran-pertempuran
dengan musuh, baik dari dlam maupun luar negeri
dalam rangka menegakan keamanan dalam
negeri.

6. Hukuman Yang Dapat Diberlakukan Bagi Pelaku
Tindak Kejahatan Menurut Pasal 6 KUHPM terbagi
atas 2 jenis hukuman, yaitu :
Pidana-pidana utama (UU No. 20 Tahun 1946),
terdiri
atas :
Pidana Mati
Pidana Penjara
Pidana Kurungan
Pidana Tutupan

7. Pidana-pidana tambahan
Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan
atau tanpa pencabutan haknya untuk
memasuki angkatan bersenjata
Ke-2, Penurunan pangkat
Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan
pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-
nomor ke1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

8. Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk
peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan
umum
1. mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan
negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata
dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan
pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenan
dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
3. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjat
dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap
mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang
keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksisanksi
pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan
pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap
dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa
yang dituntut oleh tugas pokok.

9. Asas-asas Hukum Militer
Asas personalitas/perorangan yang berarti bahwa
bilamanapun dan kemanapun diri militer
(subjek) pergi maka hukum militer tetap mengikuti dirinya;
Asas ekstra-teritorialitas berarti bahwa pada prinsipnya
pengadilan negara asing tidak dapat
mengadili militer Indonesia, yang berarti pula bahwa pengadilan
militer Indonesia dapat
bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara di negara lain.
Asas hukum militer bersifat keras, tegas dan bijaksana.
Asas hukum militer terdapat keseimbangan antara Rechmatigheid
(Kepentingan Hukum) dengan
Doelmatigheid (Kegunaan/Tujuan Hukum). Dalam penegakkan
dominan Faktor Doelmatigheid. Bahwa dalam asas hukum militer yang
menjadi
inti (pusat, middelpunt) adalah diri militer
(subjek) dan Keamanan Negara dan Bangsa, yang tidak

10. Dengan demikian di dalam suatu angkatan
perang diperlukan suatu badan peradilan militer
yang berdiri sendiri yang dalam melaksanakan
tugasnya mampu menegakkan hukum dan
keadilan tanpa merugikan kepentingan militer.