SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
TIM
PUSAT KAJIAN REFORMASI ADMINISTRASI-PRAKSIS
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
RANCANGAN
PEDOMAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL 1
DASAR HUKUM
UU ASN Nomor 5 Tahun 2014
Pasal 70 Ayat (1)
“Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan
kompetensi”
Pasal 70 Ayat (4)
“Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap
Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan
yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing”
Pasal 102 Ayat (1)
“PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi”
Pasal 102 Ayat (2)
“Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah”
Amanah UU ASN tersebut kemudian diwejawantahkan dalam PP No 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS dan RPP Manajemen PPPK di mana setiap ASN memiliki
hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP pertahun bagi PNS, dan
maksimal 24 JP pertahun bagi PPPK
2
Pengembangan Kompetensi PNS
merupakan upaya untuk pemenuhan
kebutuhan kompetensi PNS dengan
standar kompetensi Jabatan dan rencana
pengembangan karier (PP Nomor 11 Tahun
2017)
Pengembangan Kompetensi PPPK
merupakan Upaya Pengayaan
Pengetahuan guna mendukung
pelaksanaan tugas PPPK (RPP Manajemen
PPPK)
3
Pedoman ini bertujuan untuk menjadi
panduan dalam perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi pengembangan kompetensi
ASN yang meliputi kompetensi teknis,
manajerial dan sosial kultural tingkat
instansi Pusat dan Daerah;
Ruang lingkup Pedoman ini meliputi
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pengembangan kompetensi ASN tingkat
instansi Pusat dan Daerah.
4
5
MEKANISME DAN PROSEDUR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
BERDASARKAN
RANCANGAN PEDOMAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN
6
>
>
>
>
>
Unit Pengelola SDM Aparatur
Instansi menyiapkan
dokumen-dokumen yang
akan menjadi input
perencanaan
Atasan langsung PPPK
menginventarisasi usulan
kebutuhan pengembangan
kompetensi (pengayaan
pengetahuan) berdasarkan
data penilaian kinerja PPPK
(formulir 3.b)
Hasil inventarisasi usulan
kebutuhan pengembangan
kompetensi PPPK yang
diusulkan selanjutnya
diserahkan kepada Unit
Pengelola SDM Aparatur
Unit Pengelola SDM Aparatur
melakukan analisis dan
validasi atas usulan
kebutuhan pengembangan
kompetensi PPPK
Menyusun Dokumen Rencana
Tahunan Pengembangan
Kompetensi ASN (formulir 5)
Dokumen rencana
pengembangan kompetensi
yang telah ditetapkan oleh
PPK selanjutnya disampaikan
ke LAN
>
>
>
>
>
>
Dokumen rencana pengembangan kompetensi yang telah
ditetapkan oleh PPK selanjutnya disampaikan kepada
Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Sistem
Informasi Pengembangan Kompetensi ASN sebagai bahan
penyusunan rencana Pengembangan Kompetensi ASN
Nasional.
>
>
Jenis Mekanisme Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
>
Secara mandiri
Bersama dengan instansi
pemerintah lain
Bersama lembaga pengembangan
kompetensi yang independen
Lembaga Penyelenggara
Pengembangan Kompetensi
>
•Internal instansi Pemerintah
•Instansi Pemerintah Penyelenggara
Pengembangan Kompetensi yang
Terakreditasi
•Lembaga Pengembangan Kompetensi
yang Independen
Jenis dan Jalur Pengembangan
Kompetensi
>
Jenis dan Jalur
Pengembangan
Kompetensi
ASN
Pelatihan
Pendidikan
Konversi Pengembangan Kompetensi
Dasar Filosofis Penentuan Konversi Pengembangan
Kompetensi ASN
Jalur Pengembangan Kompetensi yang terstruktur (adanya
kurikulum, evaluasi pasca pelaksanaan program pengembangan,
dan lain-lain) mendapatkan pengakuan JP yang lebih tinggi
Jalur Pengembangan Kompetensi yang prosesnya melalui
praktik langsung mendapatkan pengakuan JP yang lebih tinggi
Jalur Pengembangan Kompetensi yang prosesnya memerlukan
alokasi waktu dan anggaran yang besar bagi organisasi
mendapatkan pengakuan JP yang lebih tinggi
>
Tabel 1. Jenis dan Jalur & Konversi Program Pengembangan Kompetensi ASN
Jenis Ukuran Waktu Konversi JP Nasional Konversi JP Internasional
PENDIDIKAN
Pendidikan Tinggi Jenjang
Diploma/S1/S2/S3
Semester Satu SKS sama dengan 1 JP Satu SKS sama dengan 1 JP
PELATIHAN
Klasikal
Pelatihan Kepemimpinan (Struktural) JP Sesuai JP Program Pelatihan -
Pelatihan Nasional JP Sesuai JP Program Pelatihan -
Pelatihan Manajerial JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambahkan 20 % dari JP Nasional
Sekolah Kader JP Sesuai JP Program Pelatihan -
Pelatihan Teknis JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambahkan 20 % dari JP Nasional
Pelatihan Fungsional JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambahkan 20 % dari JP Nasional
Pelatihan Sosial Kultural JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambahkan 20 % dari JP Nasional
Konferensi Hari Sehari Konferensi setara dengan 4 (empat) JP Sehari Konferensi setara dengan 6 JP
Seminar Hari Sehari Seminar setara dengan 4 (empat) JP Sehari Seminar setara dengan 6 JP
Workshop/ Lokakarya Hari Sehari Workshop / Lokakarya setara dengan 4 (empat)
JP
Sehari Workshop / Lokakarya setara
dengan 6 JP
Sarasehan Hari Sehari Sarasehan setara dengan 2 JP Sehari Sarasehan setara dengan 3 JP
Kursus JP Sesuai JP Program kursus Ditambahkan 20 % dari JP Nasional
Penataran JP Sesuai JP Program Penataran Ditambahkan 20 % dari JP Nasional
Bimbingan Teknis JP Sesuai JP Program Bimtek Ditambahkan 20 % dari JP Nasional
Sosialisasi Hari Sehari Sosialisasi setara dengan 4 (empat) JP -
Outdoor Learning Experience: Kapabilitas
Kolektif
JP Sesuai JP Program Outdoor Learning Experience:
Kapabilita Kolektif
-
Non-Klasikal
Praktek Kerja/ Magang Kerja Bulan 1 Bulan magang setara dengan 4 JP 1 Bulan magang setara dengan 6 JP
Pertukaran Pegawai Bulan 1 Bulan pertukaran pegawai setara dengan 10 JP 1 Bulan pertukaran pegawai setara
dengan 12 JP
Benchmarking Hari Sehari Benchmarking setara dengan 4 (empat) JP Sehari Benchmarking setara dengan 6
JP
Belajar Mandiri/Self Development Jam Sesuai jam belajar mandiri, maksimal 2 JP sehari -
E-learning Jam Sesuai jam akses e-learning, maksimal 4 JP sehari -
Penugasan terkait program prioritas Jumlah
Penugasan
Sesuai waktu penyelesaian tugas, dihitung 1 hari
penyelesaian setara dengan 4 JP
-
Mentoring Bulan 1 Bulan Mentoring maksimal 2 kali pertemuan. 1 kali
pertemuan setara dengan 1 JP
-
Coaching Bulan 1 Bulan coaching maksimal 2 kali pertemuan. 1 kali
pertemuan coaching setara dengan 1 JP
-
Detasering Bulan 1 Bulan Detasering setara dengan 10 JP -
Pelatihan Jarak Jauh Jam Sesuai jam akses pelatihan jarak jauh, maksimal 4 JP
sehari
-
Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
ASN
>
>
>
Dasar Evaluasi
• Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan (form 9)
• Kesesuaian antara Kebutuhan Pengembangan dan
standar kompetensi (form 10)
• Kesesuaian antara Kebutuhan Pengembangan dan
Pengembangan Karir (form 11)
>
Jenis Evaluasi
Evaluasi
Administratif
Evaluasi
Substantif
>
>
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
31

More Related Content

What's hot

Orientasi PPPK-erna.pptx
Orientasi PPPK-erna.pptxOrientasi PPPK-erna.pptx
Orientasi PPPK-erna.pptxOjiTingTing
 
Cascading Baru.pptx
Cascading Baru.pptxCascading Baru.pptx
Cascading Baru.pptxbidangpmm2
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)temanna #LABEDDU
 
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spmPentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spmPujiatmo Subarkah
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsiLieza FA
 
Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptxTugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptxtitikwijaksani
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--temanna #LABEDDU
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
Pelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNSPelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNSSally Salsabila
 
Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialArdyChandra2
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSCoach RFIRMANS
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamhoyin rizmu
 

What's hot (20)

Orientasi PPPK-erna.pptx
Orientasi PPPK-erna.pptxOrientasi PPPK-erna.pptx
Orientasi PPPK-erna.pptx
 
Cascading Baru.pptx
Cascading Baru.pptxCascading Baru.pptx
Cascading Baru.pptx
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
 
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spmPentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
Pentingnya strategi pencapaian standar pelayanan minimal (spm
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
 
Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptxTugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 
ppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptxppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptx
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
 
Pelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNSPelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNS
 
Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosial
 
Presentasi perjadin final
Presentasi perjadin finalPresentasi perjadin final
Presentasi perjadin final
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdfAgenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
 
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSKeputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNS
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
 
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserTelaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
 

Similar to 1. BAHAN PAPARAN PEDOMAN BANGKOM ASN-LAN 30 JAN.2018 (3).pptx

Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekModul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekDhiangga Jauhary
 
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekModul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekDhiangga Jauhary
 
Materi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.pptx
Materi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.pptxMateri Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.pptx
Materi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.pptxsmpn3soloofficial
 
Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kultural
Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kulturalSosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kultural
Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kulturaltemanna #LABEDDU
 
Modul 2 eselon 4 administrasi umum
Modul 2 eselon 4 administrasi umumModul 2 eselon 4 administrasi umum
Modul 2 eselon 4 administrasi umumDhiangga Jauhary
 
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptxRisdiyanta
 
Manajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxManajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxAlish722569
 
sistem mata kredit KPM.pptx
sistem mata kredit KPM.pptxsistem mata kredit KPM.pptx
sistem mata kredit KPM.pptxULDPIPGKTB
 
Manajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivManajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivhoyin rizmu
 
PROGRAM_KERJA_TAHUNAN_KEPALA_PROGRAM_KEA.docx
PROGRAM_KERJA_TAHUNAN_KEPALA_PROGRAM_KEA.docxPROGRAM_KERJA_TAHUNAN_KEPALA_PROGRAM_KEA.docx
PROGRAM_KERJA_TAHUNAN_KEPALA_PROGRAM_KEA.docxAzamPuryanto
 
Doc 10 buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawas
Doc 10  buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawasDoc 10  buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawas
Doc 10 buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawasNda Handara
 
Perjanjian Kinerja (PK) Unsyiah.pptx
Perjanjian Kinerja  (PK)     Unsyiah.pptxPerjanjian Kinerja  (PK)     Unsyiah.pptx
Perjanjian Kinerja (PK) Unsyiah.pptxfaunimaharani2
 
Pedoman akreditasi-24210
Pedoman akreditasi-24210Pedoman akreditasi-24210
Pedoman akreditasi-24210Yogi Irfan
 
RENCANA AKSI DAN ISI BUKTI DUKUNG SKP TW 2.docx
RENCANA AKSI DAN ISI BUKTI DUKUNG SKP TW 2.docxRENCANA AKSI DAN ISI BUKTI DUKUNG SKP TW 2.docx
RENCANA AKSI DAN ISI BUKTI DUKUNG SKP TW 2.docxdamiri4
 
Sosialisasi Plataran Sehat Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesahatan_KTKI.pdf
Sosialisasi Plataran Sehat Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesahatan_KTKI.pdfSosialisasi Plataran Sehat Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesahatan_KTKI.pdf
Sosialisasi Plataran Sehat Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesahatan_KTKI.pdfAsepfaizal
 
Kemitraan SKB dan PKBM
Kemitraan SKB dan PKBMKemitraan SKB dan PKBM
Kemitraan SKB dan PKBMe. hardiyanto
 
Sharing Session Guru Baru 2021 - UPB(ULAT) (1).pptx
Sharing Session Guru Baru 2021 - UPB(ULAT) (1).pptxSharing Session Guru Baru 2021 - UPB(ULAT) (1).pptx
Sharing Session Guru Baru 2021 - UPB(ULAT) (1).pptxPaulineAnneEe
 
10. juknis pemb implementasi ktsp region
10. juknis pemb implementasi ktsp region10. juknis pemb implementasi ktsp region
10. juknis pemb implementasi ktsp regioneli priyatna laidan
 

Similar to 1. BAHAN PAPARAN PEDOMAN BANGKOM ASN-LAN 30 JAN.2018 (3).pptx (20)

Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekModul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
 
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekModul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
 
Konversi Kompetensi ASN.pptx
Konversi Kompetensi ASN.pptxKonversi Kompetensi ASN.pptx
Konversi Kompetensi ASN.pptx
 
Materi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.pptx
Materi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.pptxMateri Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.pptx
Materi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.pptx
 
Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kultural
Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kulturalSosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kultural
Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kultural
 
Modul 2 eselon 4 administrasi umum
Modul 2 eselon 4 administrasi umumModul 2 eselon 4 administrasi umum
Modul 2 eselon 4 administrasi umum
 
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
 
Manajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxManajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptx
 
sistem mata kredit KPM.pptx
sistem mata kredit KPM.pptxsistem mata kredit KPM.pptx
sistem mata kredit KPM.pptx
 
Manajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivManajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab iv
 
Tanya jawab tentang lkp
Tanya jawab tentang lkpTanya jawab tentang lkp
Tanya jawab tentang lkp
 
PROGRAM_KERJA_TAHUNAN_KEPALA_PROGRAM_KEA.docx
PROGRAM_KERJA_TAHUNAN_KEPALA_PROGRAM_KEA.docxPROGRAM_KERJA_TAHUNAN_KEPALA_PROGRAM_KEA.docx
PROGRAM_KERJA_TAHUNAN_KEPALA_PROGRAM_KEA.docx
 
Doc 10 buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawas
Doc 10  buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawasDoc 10  buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawas
Doc 10 buku 3-pedoman penyelenggaraan-pimpemdagri bagi pengawas
 
Perjanjian Kinerja (PK) Unsyiah.pptx
Perjanjian Kinerja  (PK)     Unsyiah.pptxPerjanjian Kinerja  (PK)     Unsyiah.pptx
Perjanjian Kinerja (PK) Unsyiah.pptx
 
Pedoman akreditasi-24210
Pedoman akreditasi-24210Pedoman akreditasi-24210
Pedoman akreditasi-24210
 
RENCANA AKSI DAN ISI BUKTI DUKUNG SKP TW 2.docx
RENCANA AKSI DAN ISI BUKTI DUKUNG SKP TW 2.docxRENCANA AKSI DAN ISI BUKTI DUKUNG SKP TW 2.docx
RENCANA AKSI DAN ISI BUKTI DUKUNG SKP TW 2.docx
 
Sosialisasi Plataran Sehat Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesahatan_KTKI.pdf
Sosialisasi Plataran Sehat Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesahatan_KTKI.pdfSosialisasi Plataran Sehat Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesahatan_KTKI.pdf
Sosialisasi Plataran Sehat Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesahatan_KTKI.pdf
 
Kemitraan SKB dan PKBM
Kemitraan SKB dan PKBMKemitraan SKB dan PKBM
Kemitraan SKB dan PKBM
 
Sharing Session Guru Baru 2021 - UPB(ULAT) (1).pptx
Sharing Session Guru Baru 2021 - UPB(ULAT) (1).pptxSharing Session Guru Baru 2021 - UPB(ULAT) (1).pptx
Sharing Session Guru Baru 2021 - UPB(ULAT) (1).pptx
 
10. juknis pemb implementasi ktsp region
10. juknis pemb implementasi ktsp region10. juknis pemb implementasi ktsp region
10. juknis pemb implementasi ktsp region
 

Recently uploaded

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medanalimenyut76
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 

Recently uploaded (12)

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 

1. BAHAN PAPARAN PEDOMAN BANGKOM ASN-LAN 30 JAN.2018 (3).pptx

  • 1. TIM PUSAT KAJIAN REFORMASI ADMINISTRASI-PRAKSIS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RANCANGAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 1
  • 2. DASAR HUKUM UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70 Ayat (1) “Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi” Pasal 70 Ayat (4) “Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing” Pasal 102 Ayat (1) “PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi” Pasal 102 Ayat (2) “Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah” Amanah UU ASN tersebut kemudian diwejawantahkan dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan RPP Manajemen PPPK di mana setiap ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP pertahun bagi PNS, dan maksimal 24 JP pertahun bagi PPPK 2
  • 3. Pengembangan Kompetensi PNS merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier (PP Nomor 11 Tahun 2017) Pengembangan Kompetensi PPPK merupakan Upaya Pengayaan Pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas PPPK (RPP Manajemen PPPK) 3
  • 4. Pedoman ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural tingkat instansi Pusat dan Daerah; Ruang lingkup Pedoman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN tingkat instansi Pusat dan Daerah. 4
  • 5. 5
  • 6. MEKANISME DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN BERDASARKAN RANCANGAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 6
  • 7. >
  • 8. >
  • 9. >
  • 10. >
  • 11. > Unit Pengelola SDM Aparatur Instansi menyiapkan dokumen-dokumen yang akan menjadi input perencanaan Atasan langsung PPPK menginventarisasi usulan kebutuhan pengembangan kompetensi (pengayaan pengetahuan) berdasarkan data penilaian kinerja PPPK (formulir 3.b) Hasil inventarisasi usulan kebutuhan pengembangan kompetensi PPPK yang diusulkan selanjutnya diserahkan kepada Unit Pengelola SDM Aparatur Unit Pengelola SDM Aparatur melakukan analisis dan validasi atas usulan kebutuhan pengembangan kompetensi PPPK Menyusun Dokumen Rencana Tahunan Pengembangan Kompetensi ASN (formulir 5) Dokumen rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan oleh PPK selanjutnya disampaikan ke LAN
  • 12. >
  • 13. >
  • 14. >
  • 15. >
  • 16. >
  • 17. >
  • 18. Dokumen rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan oleh PPK selanjutnya disampaikan kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN sebagai bahan penyusunan rencana Pengembangan Kompetensi ASN Nasional. >
  • 19. >
  • 20. Jenis Mekanisme Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi > Secara mandiri Bersama dengan instansi pemerintah lain Bersama lembaga pengembangan kompetensi yang independen
  • 21. Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi > •Internal instansi Pemerintah •Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang Terakreditasi •Lembaga Pengembangan Kompetensi yang Independen
  • 22. Jenis dan Jalur Pengembangan Kompetensi > Jenis dan Jalur Pengembangan Kompetensi ASN Pelatihan Pendidikan
  • 23. Konversi Pengembangan Kompetensi Dasar Filosofis Penentuan Konversi Pengembangan Kompetensi ASN Jalur Pengembangan Kompetensi yang terstruktur (adanya kurikulum, evaluasi pasca pelaksanaan program pengembangan, dan lain-lain) mendapatkan pengakuan JP yang lebih tinggi Jalur Pengembangan Kompetensi yang prosesnya melalui praktik langsung mendapatkan pengakuan JP yang lebih tinggi Jalur Pengembangan Kompetensi yang prosesnya memerlukan alokasi waktu dan anggaran yang besar bagi organisasi mendapatkan pengakuan JP yang lebih tinggi >
  • 24. Tabel 1. Jenis dan Jalur & Konversi Program Pengembangan Kompetensi ASN Jenis Ukuran Waktu Konversi JP Nasional Konversi JP Internasional PENDIDIKAN Pendidikan Tinggi Jenjang Diploma/S1/S2/S3 Semester Satu SKS sama dengan 1 JP Satu SKS sama dengan 1 JP PELATIHAN Klasikal Pelatihan Kepemimpinan (Struktural) JP Sesuai JP Program Pelatihan - Pelatihan Nasional JP Sesuai JP Program Pelatihan - Pelatihan Manajerial JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambahkan 20 % dari JP Nasional Sekolah Kader JP Sesuai JP Program Pelatihan - Pelatihan Teknis JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambahkan 20 % dari JP Nasional Pelatihan Fungsional JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambahkan 20 % dari JP Nasional Pelatihan Sosial Kultural JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambahkan 20 % dari JP Nasional Konferensi Hari Sehari Konferensi setara dengan 4 (empat) JP Sehari Konferensi setara dengan 6 JP Seminar Hari Sehari Seminar setara dengan 4 (empat) JP Sehari Seminar setara dengan 6 JP Workshop/ Lokakarya Hari Sehari Workshop / Lokakarya setara dengan 4 (empat) JP Sehari Workshop / Lokakarya setara dengan 6 JP Sarasehan Hari Sehari Sarasehan setara dengan 2 JP Sehari Sarasehan setara dengan 3 JP Kursus JP Sesuai JP Program kursus Ditambahkan 20 % dari JP Nasional Penataran JP Sesuai JP Program Penataran Ditambahkan 20 % dari JP Nasional Bimbingan Teknis JP Sesuai JP Program Bimtek Ditambahkan 20 % dari JP Nasional Sosialisasi Hari Sehari Sosialisasi setara dengan 4 (empat) JP - Outdoor Learning Experience: Kapabilitas Kolektif JP Sesuai JP Program Outdoor Learning Experience: Kapabilita Kolektif - Non-Klasikal Praktek Kerja/ Magang Kerja Bulan 1 Bulan magang setara dengan 4 JP 1 Bulan magang setara dengan 6 JP Pertukaran Pegawai Bulan 1 Bulan pertukaran pegawai setara dengan 10 JP 1 Bulan pertukaran pegawai setara dengan 12 JP Benchmarking Hari Sehari Benchmarking setara dengan 4 (empat) JP Sehari Benchmarking setara dengan 6 JP Belajar Mandiri/Self Development Jam Sesuai jam belajar mandiri, maksimal 2 JP sehari - E-learning Jam Sesuai jam akses e-learning, maksimal 4 JP sehari - Penugasan terkait program prioritas Jumlah Penugasan Sesuai waktu penyelesaian tugas, dihitung 1 hari penyelesaian setara dengan 4 JP - Mentoring Bulan 1 Bulan Mentoring maksimal 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan setara dengan 1 JP - Coaching Bulan 1 Bulan coaching maksimal 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan coaching setara dengan 1 JP - Detasering Bulan 1 Bulan Detasering setara dengan 10 JP - Pelatihan Jarak Jauh Jam Sesuai jam akses pelatihan jarak jauh, maksimal 4 JP sehari -
  • 26. >
  • 27. > Dasar Evaluasi • Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan (form 9) • Kesesuaian antara Kebutuhan Pengembangan dan standar kompetensi (form 10) • Kesesuaian antara Kebutuhan Pengembangan dan Pengembangan Karir (form 11)
  • 29. >
  • 30. >