Rancangan Aktualisasi CPNS

1. i
RANCANGAN AKTUALISASI
Pemanfaatan Media Sosial Untuk Mempermudah Penyampaian
Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat KecamatanPutussibau
Selatan
DISUSUN OLEH :
NAMA : RIZKI WAHYUNI
NIP 19960518 202012 2 012
NO ABSEN 31
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
BEKERJASAMA DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

2. i
LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN AKTUALISASI

3. ii
]

4. iii

5. iv

6. v
DAFTAR ISI
Halaman Judul .......................................................................................................
Halaman Persetujuan ........................................................................................ i
Lembar pengesahan.....................................................................................................ii
Berita Acara..................................................................................................................iii
Kata Pengantar.............................................................................................................iv
Daftar Isi.........................................................................................................................v
BAB I
Pendahuluan..................................................................................................................1
A. Latar Belakang................................................................................................1
B. Tujuan................................................................................................................3
C. Tempat dan Waktu Kegiatan.......................................................................3
BAB II
Gambaran Umum Organisasi ......................................................................................5
A. Keadaan Organisasi, Visi dan Misi............................................................5
B. Tugas dan Fungsi ..........................................................................................6
BAB III
Konsep Dasar ASN .....................................................................................................16
A. Konsep Nilai-Nilai Dasar ASN.................................................................. 15
B. Peran dan Kedudukan ASN........................................................................20
BAB IV
RAncangan Aktualisasi..............................................................................................23
A. Identifikasi ISU............................................................................................. 23
B. Rancangan Aktualisasi Kegiatan............................................................ 29
BAB V
Penutup........................................................................................................................45
DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................49

7. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kecamatan Putussibau Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah
yang dipimpin kepala pemerintahan Kecamatan (pejabat administrator) yaitu
Camat yang kedudukannya merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bawahan langsung dari Sekretaris Daerah
Kabupaten dan merupakan penanggung jawab kegiatan pemerintahan di
lapangan. Sesuai tugas dan fungsinya Pemerintah Kecamatan mempunyai
kewenangan mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat
kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu. Tanggung
jawab Pemerintah Kecamatan adalah menjalankan roda pemerintahan satu
tingkat dibawah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, guna mengatur
kewenangan dalam berbagai bidang yang ada diwilayahnya sesuai
pendelegasiannya serta sebagai pengendali terhadap dinamika kehidupan
sosial masyarakat baik ekonomi, politik maupun sosial budaya.
Dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Kecamatan Putussibau
Selatan membawahi pemerintahan Kelurahan dan Desa dimana Pemerintah
Kelurahan dan Desa merupakan struktur pemerintahan tingkat terkecil daerah
yang mana kepala pemerintahan Kelurahan dan Desa bertanggung jawab
kepada Camat sebagai atasan langsung. Kecamatan Putussibau Selatan
terdiri dari 14 Desa dan 2 Kelurahan dengan 35
dusun/lingkungan, 92 RT dan 9 RW. Selanjutnya sebagai partisipasi
aktif dari masyarakat guna mendukung jalannya pemerintahan ditingkat
Kelurahan dan Desa maka dibentuklah RT dan RW sesuai dengan Permendagri
No. 07 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Maka RT dan RW adalah organisasi masyarakat yang dibina oleh pemerintah
yang berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dengan operasional yang
disesuaikan dengan keadaan lingkungan pemerintahan setempat dan tidak
tertutup kemungkinan masing-masing wilayah atau daerah tertentu mempunyai
tatacara yang berbeda baik nama atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

8. 2
sebagai organisasi kemasyarakatan. Dewasa ini peran serta perangkat RW dan
RT sangat penting karena langsung bersentuhan dengan masyarakat karena
selain menjadi perangkat terkecil dari pemerintah juga merupakan wadah
penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Meskipun kantor
camat ini terletak di pinggiran kota namun masih tertinggal jauh dari tekhnologi
dan media sosial sebagai sarana pelayanan informasi dan edukasi sedangkan
Kecamatan Putussibau Selatan membawahi 16 desa di antaranya terdapat 5
desa yang masih terisolir internet dan 2 desa yang terakses dengan internet
tetapi sulit di jangkau karena jalan yang tidak memadai, kemudian 11 desa dan 2
kelurahan yang fasilitasnya sudah memadai.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada pegawai di kantor
Kecamatan Putussibau Selatan, Adanya pandemic COVID -19 ini, menyebabkan
terbatasnya pelayanan sehingga pelayanan tidak optimal. Kurang variatifnya
media sosial juga menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pelayanan yang
dilakukan.
Apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka ketidak efektif dan tidak
efesien adalah ketidak tercapaian target kerja ketidakpuasan banyak pihak
menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat bahkan akan
menimbulkan opini yang buruk dari masyarakat.
Pegawai ASN memiliki peranan yang sangat penting untuk mensukseskan
kegiatan pelayanan. Oleh sebab harus menerapkan tiga fungsi pokok berdasarkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN yaitu sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa akan mendorong
terciptanya masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern,
demokratis, adil, makmur, dan bermoral tinggi dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara adil dan merata, serta memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa dengan jiwa setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945.
Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi (LAN) No. 12 Tahun
2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, untuk dapat

9. 3
membentuk sosok PNS professional, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur
pelatihan.
Diklat terintegrasi untuk PNS sekarang ini dinamakan dengan Pelatihan Dasar
(Latsar) CPNS. Latsar CPNS tersebut akan menciptakan ASN yang mempunyai
nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti
korupsi yang kemudian dikenal dengan sebutan ANEKA.
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis sebagai peserta
Latsar CPNS merancang kegiatan aktualisasi yang berjudul “Pemanfaatan Media
Sosial Untuk Mempermudah Penyampaian Informasi dan Edukasi Kepada
Masyarakat Kecamatan Putussibau Selatan” .
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
Peserta di harapkan mampu mengimplementasikan rancangan
aktulisasi dengan menerapkan nilai-nilai profesi pegawai dalam keterkaitan
mata pelatihan.
2. Tujuan khusus
Peserta latsar CPNS golongan IIIa diharapkan mampu menerapkan
rancangan aktualisasi yaitu:
a. Masyarakat Mendapatkan informasi dengan cepat, akuran dan efisien.
b. Masyarakat tidak kesusahan berbolak balik sehingga dapat menyiapkan
keperluan layanan yang akan dilakukan
c. Memprioritaskan mutu yang dihasilkan dari tugas dan tanggung jawab
yang ditemban.
d. Pegawai dapat secara mudah memberikan informasi. .

10. 4
C. Tempat dan Waktu Kegiatan
1. Tempat Kegiatan
Sasaran pelaksanaan aktualisasi ini adalah kantor Kecamatan
Putussibau Selatan, kelurahan kedamin hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Waktu Kegiatan
Waktu pelaksanaan Aktualisasi dimulai tanggal 26 April s/d 2 Juni 2021.
Pada tanggal 30 Maret s/d 17 April 2021 pembekalan Aktualisasi dan
seminar Rancangan Aktualisasi tempat aula penginpan uncak lestari
Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau Selatan. Pada Tanggal 26 April s/d
5 Juni 2021 melaksanakan atau implementasi Rancangan Aktualisasi di
kantor Kecamatan Putussibau Selatan dan kegiatan akhir pada tanggal 7
Juni s/d 10 Juni 2021 evaluasi pelaksanaan Aktualisasi tempat di aula
penginapan uncak lestari Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau Selatan.

11. 5
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Profil Organisasi, Visi dan Misi Organisasi
1. Profil Organisasi
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemetintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Camat di bantu oleh unsur pembantu pimpinan yang
berupa Sekertaris Camat dan para Kepala Subbagian serta para Kepala Seksi
beserta masing-masing staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Di
Kecamatan Putussibau Selatan Sendiri terdapat 18 orang Pegawai Negeri Sipil
dan 5 orang tenaga kontrak yang bekerja dan melaksanakan tugas di
Kecamatan Putussibau Selatan. Pembagian jenis kelamin serta golongan
dapat kita lihat pada tabel 2.1 di bawah ini :
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kecamatan
Putussibau Selatan Tahun 2021
Jenis
Kelamin
Golongan
I
Golongan
II
Golongan
III
Golongan
IV
Jumlah
Laki-Laki 4 3 6 2 15
Perempuan 1 2 5 - 8
Jumlah 5 5 11 2 23
Sumber Data : Subbagian Personil dan Umum Kecamatan
Putussibau Selatan

12. 6
Sarana dan prasarana yang untuk mendukung proses layanan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. 2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Putssibau Selatan
No. Sarana/Prasarana Jumlah
1 Ruang Kepala Camat 1
2 Ruang Kassubag & staff 7
3 Dapur 1
4 Ruang Tunggu 1
5 WC 2
6 Aula 1
7 Lapangan Upacara 1
2. Visi dan Misi Organisasi
Visi
Pada masyarakat, terlaksananya pelayanan yang optimal, terbaik dan
membanggakan.
Misi
a) Terwujudnya sistem pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, optimal dan memuaskan.
b) Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
melalui aparatur yang profesional, etos kerja yang baik dan maksimal.
c) Meningkatkan kordinasi dengan OPD dalam pembangunan untuk
kesejahteraan masyarakat.

13. 7
B. Tupoksi dan Uraian Tugas
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu dijelaskan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja
Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, serta untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kecamatan mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
b. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh bupati;
c. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi
tanggungjawabnya;
d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;
e. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara
periodik;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya
1. Camat
Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan
Pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas
umum Pemerintahanan. Camat berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk
melaksanakan Tugas Camat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

14. 8
a) Penetapan rencana operasional Kecamatan;
b) Pelaksanaan tugas umum pemerintahan;
c) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati;
d) Pembinaan Wilayah;
e) Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan umum
dan urusan pemerintahan yang diberikan oleh Bupati;
f) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan kecamatan secara periodic;
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sepanjang
sesuai dengan bidang tugasnya;
Dalam hal Camat berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris dan berada dibawah serta
bertanggung jawab kepada Camat.
2. Sekretariat
Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan pada Kecamatan yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada dibawah serta bertanggungjawab
pada Camat. Tugas Sekretaris membantu Camat dalam pengelolaan urusan
umum, program, kepegawaian, keuangan, ketata usahaan, perpustakaan dan
kearsipan kecamatan.
Fungsi Sekretaris Camat melaksanakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. Penyusunan program kerja Kecamatan;
c. Pengelolaan keuangan Kecamatan;
d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur,
organisasi dan tata laksana Kecamatan;
e. Pelaksanaan ketata usahaan, kearsipan, perpustakaan dan
perlengkapan Kecamatan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

15. 9
pelaksanaan program kerja kecamatan;
f. Pemantauan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
Sekretariat terdiri dari :
a) Subbagian Program dan Keuangan ;
b) Subbagian Personil dan Umum.
Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang
berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.
a) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu
Sekretariat dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan kecamatan,
untuk melaksanakan tugas dimaksud Subbagian program dan Keuangan
melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan program kerja Subbagian Program dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kecamatan;
3. Pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap seksi
pada kecamatan;
4. Penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja kecamatan secara
periodic;
5. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
subbagian program dan keuangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas
dan fungsinya.
8. Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat
dalam

16. 10
pengelolaan personil dan ketata Usahaan kecamatan, untuk melaksanakan
tugas dimaksud Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsi sebagai
berikut :
1) Penyusunan program kerja Subbagian Personil dan Umum;
2) Penyelenggaraan ketata usahaan, perpustakaan dan kearsipan kecamatan;
3) Pemberian pelayanan administrasi kecamatan;
4) Pengolahan administrasi personil kecamatan;
5) Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
subbagian Personil dan Umum; dan Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan adalah unsur pembantu pimpinan pada Kecamatan
yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada dibawah serta
bertanggungjawab pada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas
membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan
pembinaan pemerintah desa dan atau kelurahan.
Seksi Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
b. Penyusunan bahan dalam pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
c. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
d. Penyiapan bahan pembinaan kemantapan ideologi Negara dan kestabilan
sosial politik;
e. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan
sesuai pelimpahan yang diberikan;

17. 11
f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi Pemerintahan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pembantu pimpinan
pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada
dibawah serta bertanggungjawab pada Camat. Seksi Perekonomian dan
Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam dalam
mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan
desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
Seksi Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi sebagai
berikut :
1) Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
2) Penyusunan data potensi sumberdaya desa/ kelurahan dan penyusunan
rencana pembangunan kecamatan;
3) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan perekonomian dan pembangunan
sarana prasarana fisik dengan instansi terkait;
4) Penyiapan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa
dan perlombaan desa;
5) Pengendalian pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian
bahan pokok di masyarakat Pemantauan, pengevaluasian dan
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

18. 12
E. Seksi Kesejahteraan Rakyat
Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu pimpinan pada
Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada dibawah serta
bertanggungjawab pada Camat. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan social dalam
wilayah kecamatan.
Seksi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1) Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2) Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi social/
kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM );
3) Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah
dengan lembaga keagamaan;
4) Penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas
masyarakat terasing, penyandang masalah social;
5) Penyusunan data kesehatan masyarakat, dan masyarakat miskin;
6) Pemantauan kegiatan penyaluran bantuan social, pelayanan social,
sarana peribadatan, pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah
penyakit;
7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pembantu
pimpinan pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
berada dibawah serta bertanggungjawab pada Camat. Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam
penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah
kecamatan.

19. 13
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi sebagai
berikut :
1) Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Penyiapan bahan pertimbangan bagi usaha ketentraman dan ketertiban
umum;
3) Penyiapan bahan koordinasi dalam penerapan dan penegakan peraturan
daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya;
4) Pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan
antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
5) Pemberian rekomendasi / ijin atas kegiatan keramaian masyarakat;
6) Pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan obyek-obyek
vital diwilayahnya;
7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
G. Kelompok Jabatan Fungsional
Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dalam jenjang fungsional yang
terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai
bidan keahlian yang dimilikinya. Pembinaan terhadap tenaga Fungsional
dilakukan oleh Camat melalui pimpinan Unit kerja yang berada dalam lingkup
kerjanya

20. 14
KASUBBAG UMUM &
APARATUR
JULIANA
NIP.19690827 199303 2 008
KASUBBAG PROGRAM &
KEUANGAN
SYAMSUL BHAKTI, S.IP
NIP.19690131 199103 1 002
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
H. Struktur Organisasi
Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Putussibau Selatan dapat kita lihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 2.1 Struktur OrganisasiKantor Kecamatan Putussibau Selatan
CAMAT
Drs. RUSLI KULYA, M.Si
NIP.19641110 199203 1 012
SEKERTARIS CAMAT
USMAN, S.E.M.A.P
NIP.1966036 198903 1 018
KASI PEMERINTAHAN KASI KESEJAHTERAAN KASI EKONOMI
&PEMBANGUNAN
KASI TRANTIB DAN UMUM
M. HERAWATI, S. Sos.M.A.P
NIP.19821128 200604 2 019
NURAINI. A
NIP.19631210 198603 2 008
EDY AMRI
NIP.19650919 198603 1 018
ASNIWATI
NIP.19661230 198603 2 010

21. 15
I. Nilai – nilai Organisasi
Berikut adalah nilai-nilai yang ada di Kantor Kecamatan Putussibau
Selatan:
1. membangun 7. Jujur
2. Beriman 8. Bertanggung Jawab
3. optimis 9. Disiplin
4. Bertaqwa 10. unggul
5. iklas 11. nyaman
6. Berkualitasi 12. toleransi
J. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam rancangan aktualisasi ini adalah Penggunaan media
sosial berupa foto & video kegiatan pelayanan dan pembangunan Kecamatan
putussibau selatan, Kabupaten Kapuas Hulu dengan rencana kegiatan
sebagai berikut:
a. Konsultasi dengan kepala camat
b. Pembuatan media sosial
c. Sosialisasi akun dengan Pembuatan pamflet/banner
d. Perancangan publikasi kegiatan dan informasi
e. Melaksanakan evaluasi untuk mempublikasikan informasi

22. 16
BAB III
KONSEP DASAR APARATUR SIPIL NEGARA
A. Identifikasi Nilai-nilai Dasar Profesi PNS
Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
dan mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa.
Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional diperlukan
pembekalan kepada PNS Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi (LAN) No. 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil, untuk dapat membentuk sosok PNS professional, perlu
dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan.
Diklat terintegrasi untuk PNS sekarang ini dinamakan dengan Pelatihan
Dasar (Latsar) CPNS. Latsar CPNS tersebut akan menciptakan ASN yang
mempunyai nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu, dan anti korupsi yang kemudian dikenal dengan sebutan
ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti
Korupsi). Penjelasan mengenai ANEKA adalah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa
hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan
keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal
yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reabilitas
dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari
perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan Mardiasmo, (2014).
Menurut Mahmudi dalam Agustiawan, Abdul halim, (2018). dimensi
akuntabilitas dibedakan menjadi lima bagian,yaitu:

23. 17
a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accuntability for probity and
legality) Akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan kepada hukum dan
peraturan lain yang menjadi syarat didalam organisasi. Akuntabilitas
kejujuran yaitu penghidaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan
kolus. Akuntabilitas hukum menjamin penegakan supremasi hukum,
sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik
organisasi yang sehat.
b. Akuntabilitas Program Program organisasi sebaiknya adalah program
yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi
dan tujuan organisasi. Lembaga publik wajib
mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat sampai
dengan pelaksanaan program.
c. Akuntabilitas Manajerial Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas
kinerja adalah pertanggungjawaban untuk melaksanakan pengelolaan
organisasi secara efektif dan efisien.
d. Akuntabilitas Kebijakan Organisasi publik harus dapat
mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi kedepannya.
e. Akuntabilitas Finansial Akuntabilitas finansial yaitu
pertanggungjawaban lembaga publik dalam pemakaian dana publik
(public money) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada
kebocoran dana dan pemborosan dan juga korupsi
2. Nasionalisme
Nasionalisme pada hakikatnya merupakan suatu ideologi negara
modern, seperti halnya demokrasi dan komunisme. Bahkan kolonialisme
dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang bersifat
ekspansif. Masalah kebangsaan yang paling pokok, menurut aliran
Marxis, adalah titik pertemuan antara politik, teknologi dan transformasi
sosial Hosbawm, (1992).
Nasionalisme sebagai suatu ideologi, memerlukan aktualisasi sesuai
perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Musuh nasionalisme
tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, separatisme atau
ideologi-ideologi lain, namun meluas kepada hal-hal di luar itu, seperti

24. 18
kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi dan sebagainya
(Rachmat, 1996). Hal ini mengacu pada esensi dasar dari nasionalisme
yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
dan golongan, yang menyiratkan suatu keadilan yang menyeluruh, yang
harus mampu dirasakan semua anggota bangsa. Kemiskinan,
keterbelakangan dan penindasan menandakan adanya ketimpangan dan
ketidakmerataan dalam suatu masyarakat bangsa, yang berarti
bertentangan dengan esensi dasar nasionalisme.
Nasionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencintai
bangsa dan negara. Mulyana dalam Martaniah, (1990) mendefinisikan
nasionalisme dengan kesadaran bernegara atau semangat nasional.
Nasionalisme atau kebangsaan bukan sekedar instrumen yang berfungsi
sebagai perekat kemajemukan secara eksternal, namun juga merupakan
wadah yang menegaskan identitas Indonesia yang bersifat plural dalam
berbagai dimensi kulturalnya. Nasionalisme menuntut adanya perwujudan
nilai-nilai dasar yang berorientasi kepada kepentingan bersama dan
menghindarkan segala legalisasi kepentingan pribadi yang merusak
tatanan kehidupan bersama.
3. Etika Publik
Menurut Brooks (2011) Etika adalah cabang dari filsafat yang
menyelidiki penilaian normative tentang apa perilaku ini benar atau apa
yang seharusnya di lakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari ke inginan
untuk menghindari permasalahan permasalahan di dunia nyata.
Menurut Keban (2011:34) etika penyelenggaraan pelayanan publik
memiliki dua arti yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti yang sempit
pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa
kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggungjawabnya
kepada publik baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan
dengan swasta dan masyarakat berdasarkan jenis dan intensitas
kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini
lebih menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui
suatu delivery system yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat
sehari-hari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan,

25. 19
perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dan
sebagainya.
Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang
terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah memenuhi
apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan
demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan
kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik. Etika
berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan
masarakat sebagai antropologi, prikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik,
dan hukum Ruslan, (2011: 32).
4. Komitmen Mutu
Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010 : 8) mendefinisikan
efektivitas sebagai berikut: “ Efektivitas organisasi berarti sejauh mana
organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil
mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti
memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan.” Pada era
global dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi, kinerja organisasi
lebih diarahkan pada terciptanya kepuasan pelanggan.
Selanjutnya, Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010 : 8)
mendefinisikan efisiensi sebagai berikut: “Efisiensi organisasi adalah
jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan
organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan
baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah
keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya
yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa”
Zeithmalh, dkk (1990: 23) menyatakan bahwa terdapat sepuluh
ukuran dalam menilai mutu pelayanan, yaitu :“(1) Tangible
(nyata/berwujud), (2) Reliability (kehandalan), (3) Responsiveness (Cepat
tanggap), (4) Competence (kompetensi), (5) Access (kemudahan),
(6) Courtesy (keramahan), (7) Communication (komunikasi), (8)
Credibility (kepercayaan), (9) Security (keamanan), (10) Understanding
the Customer (Pemahaman pelanggan).”

26. 20
5. Anti Korupsi
Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk
memberantas segala tingkah atau tindakan yang melawan norma-norma
dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana
korupsi terdiri dari kegiatan keuangan negara, suap menyuap,
pemerasan, perbuatan curang, penggelapan, benturan kepentingan dalam
pengadaan dan gratifikasi.
Ditinjau dari sisi hukum, upaya pemberantasan praktik korupsi terus
dilakukan. Beberapa produk-produk hukum sudah diterbitkan baik dari
aspek hukum materiil maupun aspek formil. Baru kemudian pada tahun
2002, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan
konsideran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK,
keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani
perkara tindak korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam
memberantas tindak pidana korupsi dalam Mukodi, (2014: 3).
KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-
nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi
sebagai berikut: 1) jujur, 2) peduli, 3) mandiri, 4) disiplin, 5) tanggung
jawab, 6) kerja keras, 7) sederhana, 8) berani, 9) adil. Saat ini, setiap
organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya,
tentunya nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya, terutama nilai
inti anti korupsinya yang telah anda identifikasi, lebih jauh lagi jika nilai
organisasi selaras pula dengan nilai anti korupsi, upaya penyelarasan nilai
tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang
mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat
didalam organisasinya.
B. Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI
1. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan
pegawan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas
dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

27. 21
Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No.5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdirin atas:
 Pegawai Negri Sipil (PNS); dan
 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Manajemen ASN yaitu Manajemen Kepegawaian suatu proses
pengelolaan pegawai/ karyawan mulai dari perekrutan/rekruitmen sampai
PHK (Putusan Hubungan Kerja supaya pegawai memberikan andil besar
dalam lembaga untuk mencapai tujuan individu, lembaga dan masyarakat.
Didalam Manajemen Pegawai terdapat beberapa nilai indikator yaitu
kepastian hukum, profesionalisme, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi,
netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisen, keterbukaan, non diskriminatif,
persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dalam
Elly dan Erna (2017).
2. Whole Of Goverment ( WOG )
Whole of Goverment adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan
pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari
keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna
mencapai tujuan–tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program,
dan pelayanan publik. Didalam Whole Of Goverment terdapat beberapa
nilai indikator yaitu komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dalam
Yogi dan Tri (2017).
3. Pelayanan Publik
Menurut mendapat Lovelick dalam Waluyo (2007:128) pelayanan
adalah respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi
oleh pengguna jasa dan mendapatkan pelayanan yang mereka inginkan”.
Jika demikin halnya maka yang menjadi sangat penting atau menjadi
konsep yang mendasar bagi peningkatan manajemen pelayanan.
Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik dapat diartikan sebagai
“kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

28. 22
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggaran pelayanan publik.
Menurut L.P. Sinambela, (2006:6), dalam bukunya “Reformasi Pelayanan
Public: Teori, Kebijakan dan Implementasi”. Secara teoritis, tujuan
pelayanan public pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin
dari :
1) Transparansi, yakni pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti;
2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Kodisional, yakni pelayanan yang dapat sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4) Partisipasi, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5) Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status
social, dan lain-lain;
6) Kesimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan public.
Menurut saya pelayanan publik adalah salah satu sistem bagi
masyarakat diharapkan dapat memberikan kepuasan atas hak-hak dalam
pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkaitan dengan
pemberian Izin Mendirikan Bangunan dalam pelayanan publik. Dalam sistem
pelayanan publik terdapat indikator yang saling berhubungan antara satu
dengan yang lainnya dalam menentukan efektifnya pelayanan. Efektivitas
pelayanan publik dapat terlaksanakan apabila indikator yang terlibat dalam
proses pelayanan dapat berpengaruh dengan baik.

29. 23
BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI
A. Identifikasi dan Penetapan Isu Aktual Serta Faktor Penyebabnya
1. Identifikasi Isu Aktual
Pengertian isu adalah suatu pertanyaan tentang fakta, nilai, atau kebijakan
yang dapat diperdebatkan. Jadi dari pengertiannya makna isu menjurus
kepada adanya suatu masalah dalam suatu organisasi, lembaga, kelompok
yang membutuhkan penanganan. Jadi sebenarnya dari pengertiannya isu
mengacu kepada adanya suatu bibit permasalahan yang kemudian
menyebabkan timbulnya perdebatan.
Kemunculan sebuah isu awalnya disebabkan oleh adanya ketidak
sesuaian pengertian yang dimiliki oleh pihak manajemen oraganisasi. Isu
terjadi ketika sebuah masalah menjadi terfokus pada satu pertanyaan khusus
yang bisa mengarahkan pada pertikaian dan beberapa jenis resolusi.
Kecamatan Putussibau Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah
yang dipimpin kepala pemerintahan Kecamatan (pejabat administrator) yaitu
Camat yang kedudukannya merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bawahan langsung dari Sekretaris Daerah
Kabupaten dan merupakan penanggung jawab kegiatan pemerintahan di
lapangan. Sesuai tugas dan fungsinya Pemerintah Kecamatan mempunyai
kewenangan mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan
ditingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu.
Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan adalah menjalankan roda
pemerintahan satu tingkat dibawah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, guna
mengatur kewenangan dalam berbagai bidang yang ada diwilayahnya sesuai
pendelegasiannya serta sebagai pengendali terhadap dinamika
kehidupan sosial masyarakat baik ekonomi, politik maupun sosial budaya.
Sebagai ASN hendaknya mampu memahami dan mengimplementasikan
nilai-nilai dasar profesi ASN dengan baik. ASN mempunyai peran sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu
bangsa. Untuk itu, ASN harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN
seperti Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti

30. 24
Korupsi, serta menjalankan fungsi Manajemen ASN, Whole of Government,
dan Pelayanan Publik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya.
Untuk melaksanakan rancangan aktualisasi yang disusun, diperoleh lah
isu yang menjadi polemik di kantor kecamatan Putussibau Selatan. Isu
diangkat berdasarkan hasil observasi, konsultasi dengan Kepala Sub bagian,
dan pelayanan yang kurang maksimal dikarenakan covid-19 sehingga tidak
berjalannya dengan baik fungsi Manajemen ASN, Whole Of Government dan
Pelayanan Publik.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada masyarakat,
ditemukan bahwa sulitnya mendapatkan informasi terkait pembuatan KTP,
perpindahan data penduduk dll. Dari komunikasi ke beberapa pegawai dan
masyarakat, bahwa masyarakat kesulitan melakukan admistrasi terutama di
masa pandemi ini. Adanya pandemic COVID -19 ini, menyebabkan pegawai
belum dapat melakukan pelayanan secara optimal. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada table 4.1.

31. 25
Tabel 4.1
Identifikasi Isu
No Identifikasi Isu Sumber isu Keadaan Saat Ini
Kondisi Yang
Diharapkan
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tidak adanya
penggunaan
media sosial
sebagai
sarana
informasi
Pelayanan
public
(partisipatif)
Kurangnya pengetahuan
masyarakat terkait
pelayanan yang ada di
kantor camat
Masyarakat
Mendapatkan
informasi dengan
cepat, akurat dan
efisien
2 Fasilitas kantor
yang kurang
memadai
Manajemen
ASN
(keterpadua
n)
Pegawai sulit meberikan
informasi kegiatan yang akan
dilaksanakan
Pegawai dapat
secara mudah
memberikan
informasi
3 Jauhnya jarak
antar desa yang di
tempuh
Pelayanan
publik
Masyarakat sulit
mendapatkan informasi dan
kebijakan yang ada
Masyarakat tidak
kesusahan berbolak
balik sehingga dapat
menyiapkan
keperluan layanan
yang akan dilakukan
Adapun beberapa isu tersebut yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :
a. Tidak adanya penggunaan media sosial sebagai sarana informasi
b. Fasilitas kantor yang kurang memadai
c. Jauhnya jarak antar desa yang di tempuh
Berdasarkan pemetaan dan identifikasi isu yang telah dipaparkan, perlu
dilakukan proses analisis isu untuk menentukan isu mana yang merupakan
prioritas yang dapat dicarikan solusi oleh penulis. Proses tersebut
menggunakan dua alat bantu penetapan kriteria isu yakni berupa:
1. Penatapan Isu Aktual
a. Aktual, artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan
terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak.

32. 26
b. Problematik, artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang
seharusnya, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang
perlu dicari penyebab dan pemecahannya.
c. Kekhalayakan, artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat
hidup orang banyak.
d. Kelayakan, artinya isu bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab.
Analisa APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1 –
5, yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat
mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya.
Tabel.4.2
Analisis Penilaian Kualitas ISU melalui Metode APKL
No ISU A P K L Jumlah Urutan
1 Tidak adanya
penggunaan
media sosial
sebagai
sarana
informasi
5 4 4 4 17 1
2 Fasilitas kantor
yang kurang
memadai
4 3 4 4 15 2
3 Jauhnya jarak
antar desa
yang di tempuh
3 3 4 4 13 3
Keterangan Skala Nilai
1= Sangat Rendah;
2= Rendah;
3= Sedang
4= Tinggi;
5= Sangat Tinggi
Berdasarkan Analisis APKL yang telah dilaksanakan pada table 4.2
menjelaskan bahwa yang menjadi Isu Prioritas (nilai tertinggi) dan ditetapkan
sebagai Isu Rancangan Aktualisasi serta yang akan dicarikan solusi
pemecahan masalahnya yaitu “Tidak adanya penggunaan media sosial
sebagai sarana informasi di kantor kecamatan putussibau selatan”

33. 27
2. Penetapan Faktor Penyebab/Masalah
Mengacu pada hasil analisis APKL yang dipaparkan di atas, telah
disepakati oleh kepala camat beserta pegawai lainnya bahwa yang menjadi
Isu Prioritas yaitu Tidak adanya penggunaan media sosial sebagai sarana
informasi di kantor kecamatan putussibau selatan.
Dalam menentukan prioritas masalah, analisis USG juga digunakan
sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dengan
menggunakan kriteria Urgency (U), Seriousness (S), Growth (G) atau yang
biasa disebut identifikasi USG. Lebih jelasnya, kriteria USG dijelaskan sebagai
berikut:
a. Urgency: Berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk
diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu, dan ditindaklanjuti dan
diselesaikan dengan skala penilaian 1 – 5.
b. Seriousness: Mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan
akibat, bisa menimbulkan masalah baru dan ditindaklanjuti dan
diselesaikandengan skala penilaian 1 – 5, dan
c. Growth: Berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau
tidak diselesaikan, dan ditindaklanjuti dan diselesaikandengan skala
penilaian 1 – 5.
Tabel 4.3
Analisa Faktor Penyebab melalui Metode USG
No Faktor Penyebab U S G Jumlah Urutan
1
Tidak adanya penggunaan media
sosial sabagai sarana informasi
4 4 4 12 1
2
Fasilitas kantor yang kurang
memadai
3 3 4 10 3
3
Jauhnya jarak antar desa yang di
tempuh
4 4 3 12 2

34. 28
Keterangan Skala Nilai (1-5) :
1= Sangat Rendah;
2= Rendah;
3= Sedang;
4= Tinggi;
5= Sangat Tinggi.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG yang telah
dipaparkan pada table 4.3 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa isu paling
dominan yang dapat diangkat sebagai penyebab (Isu Prioritas) yaitu: “Tidak
adanya penggunaan media sosial sebagai sarana informasi”
3. Penetapan Judul dan Rancangan Aktualisasi
Berdasarkan isu prioritas menggunakan APKL yang telah dipaparkan di
atas, yaitu “Tidak adanya penggunaan media sosial sebagai sarana
informasi”, serta faktor penyebab dari isu prioritas bersarkan analisis
menggunakan USG “tidak ada”, maka dalam rangka untuk menyelesaikan isu
prioritas tersebut, rancangan aktualisasi ini saya beri judul “Pemanfaatan
Media Sosial Untuk Mempermudah Penyampaian Informasi dan Edukasi
Kepada Masyarakat Kecamatan Putussibau Selatan”.
Berdasarkan judul di atas, maka Rancangan Aktualisasi Kegiatan ini
dapat di rumuskan sebagai berikut:
f. Konsultasi dengan kepala camat
g. Pembuatan media sosial
h. Sosialisasi akun dengan Pembuatan pamflet/banner
i. Perancangan publikasi kegiatan dan informasi
j. Melaksanakan evaluasi untuk mempublikasikan informasi

35. 29
B. Rancangan Aktualisasi Kegiatan
Tabel 4.4
Rancangan Aktualisasi Kegiatan
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Putussibau Selatan
Identifikasi Isu :
1. Tidak adanya penggunaan media sosial sebagai sarana informasi
2. Fasilitas kantor yang kurang memadai
3. Jauhnya jarak antar desa yang di tempuh
Isu yang Diangkat : Tidak Adanya Penggunaan Media Sosial
Gagasan Pemecahan
Isu
:
Pemanfaatan Media Sosial Pada Kantor Kecamatan Putussibau Selatan
No Kegiatan Tahap Kegiatan Output/ Hasil
Kegiatan
Kriteria Substansi
Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi
Penguatan
Nilai-Nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
1
Konsultasi dengan
pimpinan
1. Membuat janji
dengan camat
2. Menemui camat
3. Menjelaskan
maksud
konsultasi untuk
melakukan
kegiatan
aktualisasi
4. Mengkonsultasik
an Rancangan
1. Catatan
Konsultasi
2. Foto
kegiatan
Agenda 2
(Etika Publik :
Sopan; hormat dan
sopan)
Saya membuat janji
dengan camat untuk
berkonsultasi
mengenai kegiatan
aktualisasi
(Akuntabilitas :
Dengan
berkonsultasi saya
ikut berkonstribusi
dalam motto yaitu
Unggul, gerak
cepat,santun,optimis
dan nyaman.
sebab dalam
berkonsultasi
dengan kepala
Dengan
berkonsultasi
bersama
kepala camat
saya ikut
berkontribusi
dalam nilai
organisasi
Bertanggung
jawab dan
sopan

36. 30
Aktualisasi
dengan camat
5. Mendengarkan
penjelasan yang
diberikan camat
6. Mencatat semua
pengarahan
yang diberikan
oleh camat
7. Meminta
persetujuan hasil
resume
konsultasi
dengan camat
Transparansi dan
Integritas)
Saya menemui
camat untuk
berkonsultasi
mengenasi kegiatan
aktualisasi
(Nasionalis :
Religius; Sosial
dan Hormat
menghormati)
Saya mengucapkan
salam ketika
bertemu dengan
camat
(Komitmen Mutu :
Efektivitas dan
efisiensi)
Saya menjelaskan
maksud dan tujuan
konsultasi untuk
melakukan kegiatan
aktualisasi
(Nasionalis :
Hormat dan
Sosial)
Saya
mendengarkan
camat
diterapkannya sikap
sopan dan
menghormati
Kontribusi terhadap
Misi organisasi
yakni meningkatkan
sistem pelayanan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
baik optimal dan
memuaskan.
sebab dalam
berkonsultasi
dengan kepala
camat diperlukan
partisipasi dalam
membahas kegiatan

37. 31
semua pengarahan
yang diberikan oleh
camat
( Anti Korupsi –
Mandiri dan
Tangung Jawab )
Saya mencatat
semua pengarahan
yang diberikan oleh
camat
(Etika Publik :
Sopandan
Hormat)Saya
meminta
persetujuan hasil
resume konsultasi
dengan camat
Agenda 3
WOG (komunikasi
dan koordinasi)
Saya melakukan
konsultasi dengan
camat tentang
rencana saya dalam
pembuatan akun
media sosial

38. 32
Pelayanan public
(partisipatif)
Saya melibatkan
camat dan rekan
dalam sosialisasi
media sosial.
Manajemen ASN
(profesionalisme)
Saya memikirkan
benar, konsep apa
yang akan saya
buat dalam
pembuatan dan
sosialisasi akun
media sosial
2
Pembuatan media
sosial
1. Menyiapkan
hp/laptop
2. Menentukan
Akun Media
sosial yang
akan digunakan
1. Membuat e-
mail
2. Mendaftar
akun media
sosial
Foto kegiatan
Agenda 2
(Anti Korupsi :
Mandiri dan
Disiplin)
Saya menyiapkan
e-mail untuk
pendaftaran akun
media sosial
(Etika Publik :
Cermat dan Tanpa
Tekanan)
Dengan saya
membuat akun
media sosial saya
ikut berkonstribusi
dalam visi yakni
“terwujudnya
peningkatan
pelayanan dan
pemberdayaan
masyarakat melalui
aparatur yang
Pembuatan
media sosial
bertujuan
sebagai
memudahkan
pelayanan
yang mana
akan
menguatkan
nilai-nilai
organisasi

39. 33
3. Membuat e-mail
atas nama
instansi
4. Mendaftarkan
akun media
sosial atas nama
instansi
5. Menemui kepala
camat untuk
konfirmasi
pembuatan akun
media sosial
9. Meminta
persetujuan
camat mengenai
kegiatan media
sosial yang telah
dibuat
Saya akan
menentukan media
sosial yang akan
digunakan
(Komitmen Mutu :
Efektifitas dan
Efisiensi)
Saya akan
menyusun dan
memberi informasi
melalui media
sosial
(Akuntabiltas :
Kejelasan Target
dan Kejelasan
Target)
Saya akan
menentukan media
yang sesuai dengan
pelayanan
(Nasionalis :
Tanggung Jawab
dan Disiplin)
Saya akan
menentukan
langkah-langkah
sosialisasi
pelayanan informasi
profesional, etos
kerja yang baik dan
maksima”
sebab dalam
pendaftaran akun
media sosial
diperlukan
kreatifitas agar
mendapatkan hasil
yang berkualitas
Kontribusi terhadap
misi organisasi
yakni
Misi:
Mewujudkan sistem
pelayanan dan
pemberdayaan
masyarakat melalui
aparatur yang
professional, etos
kerja yang baik dan
maksimal.
sebab dalam
mempermudahkan
yaitu
bertanggung
jawab,
disiplin, dan
berkualitas

40. 34
(Nasionalis : Tidak
menggunakan hak
yang bukan
miliknya)Saya
meminta persetujuan
camat mengenai
kegiatan pembuatan
akun media sosial
dengan persetujuan
bapak camat
Agenda 3
WOG (komunikasi)
Dalam pembuatan
media sosial saya
melakukan
komunikasi
terhadap camat
untuk meminta
persetujuan
Pelayanan Publik
(efektif & efisien)
Media sosial yang
saya buat, saya
buat dengan
seefektif dan
seefisien mungkin
supaya masyarakat
merasa nyaman dan
sistem pelayanan
diperlukan
efektifitas dan
efisiensi
menentukan tujuan
informasi

41. 35
mudah
mendapatkan
informasi
Manajemen ASN
(Keterpaduan)
Media yang saya
buat memperhatikan
kenyamanan dalam
pelayan informasi
yang sama dengan
di lapangan.
3 Agenda 2
(Akuntabilitas :
Kejelasan
Target dan
Konsistensi)
Saya akan
mencari foto
sebagai alat
penunjang
membuat desain
banner yang
menarik
(Komitmen
Mutu : Orientasi
Mutu dan
Efektivitas)
Saya akan
Dengan
mensosialisasikan
akun media social
saya sudah
menerapkan Visi yaitu
Terselenggaranya
pelayanan yang
optimal
sebab dalam
pembuatan banner
diperlukan efektifitas
dan efisiensi dengan
tujuan yang akan
dilaksanakan
Kontribusi terhadap
Menyiapkan
banner
bertujuan untuk
memudahkan
masyarakat
dalam
mendapat
informasi
dalam
menguatkan
nilai-nilai
organisasi
yaitu
bertanggung
jawab,
terampil, dan
berkualitas
Sosialisasi akun
media sosial yang
sudah ada
1. Mendesain
banner sesuai
dengan yang di
inginkan
1.Media sosial
berupa
Facebook &
Instagram
2. Pergi ke tempat
ATK & Media
Cetak
2.Foto
kegiatan
3.Video
3. Konfirmasi
benner yang
akan di buat
4. Mengambil
banner yang
sudah selesai
dibuat

42. 36
5. Memasang
banner di area
kantor
6. Meminta
bantuan
influencer untuk
mempromosikan
akun milik
instansi
7. Menganalisis
kegiatan, untuk
menentukan
kesesuaian
informasi
dengan aktivitas
yang akan
dilakukan
mengunjungi
tempat ATK dan
Media Cetak
agar dapat
dilakukan, sesuai
dengan waktu
yang tersedia
sehingga efektif
(Anti Korupsi:
Kerja Keras)
Saya segera
mengambil
banner yang
sudah selesai
dibuat dan
langsung
memasangnya
dikantor
(Nasionalisme:
Kerjasama)
Saya meminta
bantuan
influencer untuk
mempromosikan
akun media
sosial milik
instansi
Misi mewujudkan
system pelayanan dan
penyelenggaraan
pemerintah yang baik,
optimal dan
memuaskan.
sebab pembuatan
banner diperlukan
tanggungjawab dan
efisiensi dalam
mencapai
terlaksananya
pembuatan

43. 37
(Etika Publik:
Cermat)
Saya meninjau
ulang dengan
cermat, untuk
memastikan
bahwa dokumen
tersebut pantas
dipublikasikan.
Agenda 3
Manajemen ASN
(Keterpaduan)
Saya meninjau
ulang kegiatan,
untuk
menentukan
kesesuaian
informasi dengan
aktivitas yang
akan dilakukan
WOG
(Komunikasi)
Saya berdiskusi
dengan rekan
kerja dalam
memantapkan
setiap kegiatan
yang akan

44. 38
dilakukan
Pelayanan
Publik (Efektif
dan Efisien)
Saya membuat
akun media
sosial sebagai
sarana
mempermudah
pelayanan
berupa
pemberian
informasi.
4
Perancangan
publikasi kegiatan
dan informasi
1. Meminta
bantuan
pegegawai lain
untuk
mengumpulkan
foto dan video
2. Menyiapkan foto
dan video
3. melakukan
pengeditan agar
menarik dan
mudah
1. dokumentas
i
2. aplikasi
editor
3. Foto
Kegiatan
4. Video
kegiatan
Upload ke
media sosial
Agenda 2
(Etika Publik :
Disiplin)
Saya akan
meminta rekan
kerja agar
menyiapkan foto
dan video sesuai
waktu yang saya
minta
(Nasionalis :
Kerja Sama)
Saya meminta
rekan kerja untuk
ikut berkontribusi
Dengan kegiatan
perancangan publikasi
kegiatan saya ikut
berkonstribusi dalam
Visi instansi yaitu
terbaik dan
membanggakan
sebab dalam
melaksanakan
pengeditan diperlukan
kreatifitas agar
kegiatan publikasi
sesuai yang di
inginkan
Melaksanakan
kegiatan
pengeditan
dokumen
bertujuan untuk
mempermudah
penerima
informasi yang
akan
menguatkan
nilai-nilai
organisasi
yaitu
membangun,
berkualitas,

45. 39
dimengerti
penyampaianny
a
4. mengunggah
informasi yang
sudah siap di
publikasikan
dalam kegiatan
aktualisasi
( Anti Korupsi :
Mandiri )
Saya akan
mengecek
dokumen yang
telah diserahkan
oleh rekan kerja
( Komitmen
Mutu : Inovasi
)Saya akan
mengedit
dokumen agar
menarik untuk
dilihat
(Komitmen Mutu
: Orientasi Mutu
)
Saya akan
mengunggah
informasi yang
sudah disiapkan
( Akuntabilitas :
Kejelasan
Kontribusi terhadap
Misi mewujudkan
system pelayanan dan
penyelenggaraan
pemerintah yang baik,
optimal dan
memuaskan
.
disiplin,
unggul,
nyaman

46. 40
Target )
Saya akan
membalas chat
jika ada yang
menanyakan
seputar informasi
pelayanan
Agenda 3
Manajemen ASN
(Akuntabilitas,
Keterpaduan)
Ada keterpaduan
antara
pengeditan,
supaya sesuai
dengan rencana
WOG
(Koordinasi,
komunikasi)
Dalam
melakukan
kegiatan
publikasi ada
komunikasi 2
arah antara saya
dengan staff
yang lain
Pelayanan

47. 41
public
(partisipatif,
efektif & efisien
Saya membuat
proses pelayanan
menjadi efektif
dan efisien dalam
memberikan
informasi
5 Melaksanakan
evaluasi ntuk
mempublikasikan
informasi.
1. Memulai proses
evaluasi dengan
menemui camat.
2. Mengingatkan
kembali
kegiatan yang
akan dievaluasi.
3. Memonitoring
akun media
sosial instansi.
4. Mempersilakan
masyarakat
untuk bertanya
melalui akun
media yang
telah tersedia.
5. Menjawab
1. Memilah foto
dan video
2. Analisis
ketertarikan
masyarakat
dalam
penyampaia
n informasi
3. Foto proses
evaluasi
Agenda 2
( Nasionalis :
hormat
menghormati,
keja sama)
Saya akan
memulai proses
evaluasi dengan
menemui camat.
( Akuntabilitas :
Tanggung
Jawab )
Saya akan
mengingatkan
kembali
aktualisasi yang
akan dievaluasi
( Anti Korupsi :
Adil )
Saya akan
Dengan melaksanakn
evaluasi saya ikut
berkonstribusi dalam
Visi terselenggaranya
pelayanan yang
optimal
dalam evaluasi aktual
diperlukan integritas
dan cermat agar
pelaksanaan evaluasi
tepat tujuan
Kontribusi terhadap
Misi Meningkatkan
koordinasi dengan
OPD dalam
pembangunan untuk
kesejahteraan
masyarakat sebab
dalam melaksanakan
evaluasi diperlukan
Melaksanakan
evaluasi
aktualisasi
bertujuan untuk
mengetahui
hasil capaian
pelayanan
yang akan
menguatkan
nilai-nilai
organisasi
yaitu nyaman,
gratis, unggul,
tulus,ikhlas

48. 42
semua
pertanyaan
yang dilontarkan
masyarakat
membagikan
user name dan
password kepada
pegawai lain.
(Etika Publik :
Sopan)
Saya akan
mendengarkan
camat
memberikan
pendapat dan
masukan.
(Komitmen
Mutu : Efisien)
Saya akan
membagi tautan
yang telah di
publikasikan.
(Akuntabilitas :
Konsistensi )
Saya selalu
memberikan
informasi melalui
media social
Agenda 3
Manajemen ASN
(non
kejelasan dalam
penyampaian
informasi

49. 43
diskriminatif,
keterbukaan)
Saya tidak
membedakan
pengguna
layanan dalam
membalas pesan
dgn cepat dan
tepat
WOG
(sinkronisasi)
Saya
mengevaluasikan
informasi sesuai
dengan tujuan
pelayanan
Pelayanan
public
(akuntabel)
Saya akan
mempertanggung
jawabkan akun
media social

50. 44
BAB V
KESIMPULAN
Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan
publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam penyelenggaraan
kegiatan Pemerintahan, Kecamatan Putussibau Selatan membawahi pemerintahan
Kelurahan dan Desa dimana Pemerintah Kelurahan dan Desa merupakan struktur
pemerintahan tingkat terkecil daerah yang mana kepala pemerintahan Kelurahan
dan Desa bertanggung jawab kepada Camat sebagai atasan langsung. Meskipun
kantor camat ini terletak di kota putussibau namun masih tertinggal jauh dari
penggunaan media sosial sebagai sarana pelayanan informasi dan edukasi,
sedangkan kecamatan putussibau selatan membawahi 16 desa di antaranya
terdapat 5 desa yang masih terisolir internet dan 2 desa yang terakses dengan
internet tetapi sulit di jangkau karena jalan yang tidak memadai, kemudian 11 desa
dan 2 kelurahan yang fasilitasnya sudah memadai. Adanya pandemic COVID -19
ini, menyebabkan terbatasnya pelayanan sehingga pelayanan tidak optimal. Kurang
variatifnya penggunaan media sosial juga menjadi salah satu faktor kurang
optimalnya pelayanan yang dilakukan.
Kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan di kantor Kecamatan Putussibau
Selatan adalah sebagai berikut :
1 Kegiatan 1 : Konsultasi dengan Kepala Camat
2 Kegiatan 2 : Pembuatan Media social
3 Kegiatan 3 : Sosialisasi akun dengan Pembuatan pamflet/banner
4 Kegiatan 4 : Perancangan publikasi kegiatan dan informasi
5 Kegiatan 5 : Melaksanakan evaluasi ntuk mempublikasikan informasi
Rancangan aktualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta
pelatihan dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN yang
bertugas sebagai pelayan publik, serta dapat terealisasi dan diberikan kelancaran
selama melakukan off campus.

51. 45
Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan di kantor kecamatan putussibau
selatan kabupaten kapuas hulu, yang akan di mulai pada tanggal 26 April sampai
dengan batas waktu selesai untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS
dengan pembimbingan dan arahan dari coach serta mentor dan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan di presentasikan pada tanggal 9 Juni 2021.

52. 46

53. 47

54. DAFTAR PUSTAKA
Agustiawan, Abdul halim DIMENSI-DIMENSI AKUNTABILITAS DAN KINERJA
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (Riau, 2018)
Brooks ,2011. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba Empat.
Fatimah, Elly & Erna Irawati (2017). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur
Sipil Negara. jakarta: Lembaga Administrasi Negara. ISBN 9786027594142
Hobsbawm, EJ. (1992). Nasionalisme Menjelang Abad 21. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
Keban, 2011. Pengantar Administrasi Publik. Yogyakarta: Program MAP UGM
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Kumorotomo, wahyudi (2015). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Etika Publik. jakarta:
Lembaga Administrasi Negara. hlm. 11. ISBN 9786027594142.
Latif, Suryanto & Muslim. (2015). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. “Manajemen ASN”. In
Lembaga administrasi Negara RI.
Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2018. Keputusan Kepala LAN tentang Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta, 2014
Martaniah, S.M. (1990). Konsep dan Alat Ukur Kualitas Berbangsa dan Bernegara. Laporan
Penelitian. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
Mukodi & Afid Burhanuddin. (2014). Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan
Aplikatif di Sekolah. Pacitan: LPPM Press
Rachmat H.S.D. (1996). Biduk Kebangsaan di Tengah Arus Globalisasi. Jakarta: PT Tema
Baru
Ruslan, 2011. Etika Kemanusiaan, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo
Sinambela L.P. 2006. Reformasi Pelayanan Public, Teori, Kebijakan dan Implementasi.
Jakarta: Bumi Aksara
Suwarno, Yogi & Tri Admojo Sejati (2017). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Whole Of
Government. jakarta: Lembaga Administrasi Negara. ISBN 9786027594142
Undang-Undang Dasar RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Waluyo. 2007. Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam
Pelaksanakaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju
48