SlideShare a Scribd company logo
Bidang Pengembangan Program
Teknis dan Sosialkultural
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Mandat Pengembangan Kompetensi ASN
2
UU NO. 5 TH. 2014
TENTANG ASN
PP NO. 11/2017 TENTANG
MANAJEMEN PNS
RPP TENTANG
MANAJEMEN PPPK
PASAL 70 AYAT (1)
Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan
untuk mengembangkan kompetensi
PASAL 70 AYAT (4)
Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah wajib
menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan
yang tertuang dalam rencana kerja anggaran
tahunan instansi masing-masing
ASN memiliki hak untuk
dikembangkan kompetensinya
minimal 20 JP pertahun bagi PNS,
dan maksimal 24 JP pertahun bagi
PPPK (dalam RPP Manajemen
PPPK)
Pengembangan Kompetensi ASN
3
PENGEMBANGAN
ASN
MENCAKUP
KOMPETENSI MANAJERIAL
yang diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan struktural atau
manajemen, dan pengalaman
kepemimpianan
KOMPETENSI SOSIAL
KULTURAL
yang diukur dari pengalaman kerja
berkaitan dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku, dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan
KOMPETENSI
TEKNIS
yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja
secara teknis
4
Pengembangan
didasarkan pada
- Kesenjangan
Kompetensi
- Kesenjangan Kinerja
- Rencana
Pengembangan
Karier
Seluruh Instansi
Pusat dan Daerah
wajib menyusun
Perencanaan
Pengembangan
Kompetensi
Hak
Pengembangan
Kompetensi
minimal
20 JP/Tahun
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
ASN
Terdapat
Pelatihan Klasikal
dan Non-Klasikal
Integrasi melalui
ASN CorpU
5
HAKPENGEMBANGANKOMPETENSIASN(PNS)
MANAJERIAL SOSIAL
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PENGEMBANGANKOMPETENSITINGKAT INSTANSI
TUJUANPEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN
PENGEMBANGANKOMPETENSITINGKAT NASIONAL
1. Inventarisasi
Kebutuhan
2. Verifikasi
3. Validasi
1. Bentuk
2. Jalur
3. Konversi JP
4. Penyelenggara
1. Kesesuaian
dengan
Standkom
Jabatandan
Pengembangan
Karier
2. Kesesuaian
rencanadengan
pelaksanaan
Terintegrasi
padaSIPKA
 RPJMN,
 RKP,
 PROGRAM
PRIORITASNASIONAL
 PolaKarir
 Manajemen
Karir
 Manajemen
Talenta
 Profil PNS
 StandarKompetesijabatan
 PenilaianKinerja
 PenilaianKompetensi
POLA
KARIR
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
MANAJEMEN
TALENTA
MANAJEMEN
KARIR
EVALUASINEVALUASI
TEKNISSOSIAL KULTURAL
GrandDesainKebijakanPengembangan Kompetensi
(PEGAWAINEGERISIPIL–ASN)
6
Pelatihan yang dikembangkan untuk meningkatkan
kemampuan para pengelola pelatihan dalam
melaksanakan tugasnya yang meliputi memahami
analisis kebutuhan pengembangan kompetensi,
membangun lembaga pelatihan yang memiliki
keunggulan dan mampu melakukan evaluasi yang
berkelanjutan.
Tujuan: meningkatkan kualitas dan kompetensinya
dalam mengelola pelatihan secara profesional
Sasaran: terwujudnya pengelola pelatihan yang
memenuhi standar kompetensi sebagai pengelola
pelatihan yang profesional
MOT (Management of Training)
Mata Pelatihan/
Kegiatan Pembelajaran
Jumlah Jam Pembelajaran (JP)
Tahap Pembelajaran Nonklasikal
Mandiri
Synchronous (Live
Chat)
Total
Overview Program Pelatihan MoT 3 1 4
Building Learning Commitment (BLC) 3 1 4
Kebijakan Pengembangan
Kompetensi ASN
3 1 4
Organisasi Berkinerja Tinggi 3 1 4
Analisis Kebutuhan Pengembangan
Kompetensi
3
1 4
Rancang Bangun Program Pelatihan 3 1 4
Manajemen Lembaga Pelatihan 3 1 4
Penyelenggaraan Program Pelatihan 3 1 4
Evaluasi Program Pelatihan 3 1 4
Penjelasan Studi Lapangan 3 1 4
Tahap Pembelajaran Klasikal
Overview Pembelajaran Klasikal 3
Pembimbingan
• Penguatan Mata Pelatihan 5
• Penyusunan Laporan Studi Lapangan 5
• Bahan Uji Kompetensi 5
Studi Lapangan 5
Uji Kompetensi 1
Jumlah 64
Agenda Pembelajaran
Agenda
Orientasi
dan
Wawasan
Agenda
Aktualisasi
Agenda
Inti
7
diarahkan pada pemahaman
peserta terkait dengan kebijakan
pengembangan Kompetensi ASN,
pembangunan komitmen belajar
serta pemahaman peserta terhadap
ciri organisasi berkinerja tinggi.
membekali peserta dengan pemahaman dan
kemampuan mengelola pelatihan secara
profesional yang meliputi analisis kebutuhan
pengembangan Kompetensi, rancang bangun
program pelatihan, manajemen lembaga
pelatihan, penyelenggaraan program
pelatihan serta evaluasi program pelatihan
membekali peserta
dalam
mengaktualisasika
n kemampuannya
mengelola
lembaga pelatihan
melalui kegiatan
studi lapangan dan
uji Kompetensi
8
SYARAT DAN
JUMLAH
PESERTA
Peserta MoT paling
banyak berjumlah 30
(tiga puluh) orang
Peserta bertugas sebagai
Pengelola Pelatihan pada
unit kerja penyelenggara
pelatihan
Peserta ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang
(PyB) pada instansi asal
Peserta
9
EVALUASI
Evaluasi
Peserta
terdiri atas evaluasi
penugasan mata pelatihan
agenda inti, evaluasi
laporan studi lapangan, dan
uji kompetensi
Evaluasi
Tenaga
Pelatihan
memberikan respons atau
persepsi dari Peserta
terhadap kualitas
pengajar
Evaluasi
Penyeleng
garaan
terdiri atas evaluasi
penyelenggaraan
nonklasikal dan klasikal
10
EVALUASI
Peserta
EVALUASI PENUGASAN MATA PELATIHAN AGENDA INTI
Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan dari setiap mata
pelatihan dan keaktifan dalam percakapan dalam jaringan (live
chat) dengan bobot 20%
EVALUASI LAPORAN STUDI LAPANGAN
Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam
mendeskripsikan lembaga penyelenggara pelatihan yang
dikunjungi dan mengambil manfaat dari praktek terbaik
pengelolaan lembaga pelatihan, dengan bobot 30%
UJI KOMPETENSI
Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam
mengelola penyelenggaraan pelatihan, dengan bobot 50%
11
Pelatihan yang dikembangkan untuk
meningkatkan kemampuan para
penyelenggara pelatihan sebagai
ujung tombak pelaksanaan pelatihan.
Tujuan: agar peserta dapat
meningkatkan kualitas dan
kompetensinya dalam
penyelenggaraan pelatihan secara
profesional
Sasaran: terwujudnya
penyelenggara pelatihan yang
memenuhi standar kompetensi
yang dapat menyelenggarakan
pelatihan secara profesional
TOC (Training Officers Course)
Mata Pelatihan / Kegiatan
Pembelajaran
Jumlah Jam Pembelajaran (JP)
Tahap Pembelajaran Nonklasikal
Mandiri
Synchronous
(Live Chat)
Total
Overview Program Pelatihan TOC 3 1 4
Building Learning Commitment (BLC) 3 1 4
Kebijakan Pengembangan Kompetensi
ASN
3 1 4
Etika Penyelenggaraan Pelatihan 3 1 4
Etos Kerja Penyelenggara Pelatihan 3 1 4
Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan 3 1 4
Fasilitas Pelatihan 3 1 4
Administrasi Penyelenggaraan
Pelatihan
3
1 4
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Dalam Lingkungan Pelatihan
3
1 4
Pelayanan Prima Penyelenggaraan
Pelatihan
3
1 4
Protokoler Penyelenggaraan Pelatihan 3 1 4
Penjelasan Studi Lapangan 3 1 4
Tahap Pembelajaran Klasikal
Overview Pembelajaran Klasikal 3
Pembimbingan
a. Penguatan Mata Pelatihan 5
b. Penyusunan Laporan Studi Lapangan 5
c. Bahan Uji Kompetensi 5
Studi Lapangan 5
Uji Kompetensi 1
Jumlah 72
Agenda Pembelajaran
Agenda
Orientasi
dan
Wawasan
Agenda
Aktualisasi
Agenda
Inti
12
Agenda orientasi dan
wawasan diarahkan pada
pemahaman Peserta
terkait dengan kebijakan
pengembangan
Kompetensi ASN dan
pembangunan komitmen
belajar.
Agenda inti dimaksudkan untuk
membekali Peserta dengan pemahaman
dan kemampuan menyelenggarakan
pelatihan secara profesional yang
meliputi etika, etos kerja, koordinasi,
fasilitas, administrasi, keselamatan dan
kesehatan kerja, pelayanan prima dan
protokoler dalam penyelenggaraan
pelatihan.
Agenda aktualisasi ini
dimaksudkan untuk
membekali Peserta
dalam
mengaktualisasikan
kemampuannya
menyelenggarakan
pelatihan melalui
kegiatan studi lapangan
dan uji Kompetensi.
13
SYARAT DAN
JUMLAH
PESERTA
Peserta TOC paling
banyak berjumlah 30
(tiga puluh) orang
Peserta bertugas sebagai
Pengelola Pelatihan pada
unit kerja penyelenggara
pelatihan
Peserta ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang
(PyB) pada instansi asal
Peserta
14
EVALUASI
Evaluasi
Peserta
terdiri atas evaluasi
penugasan mata pelatihan
agenda inti, evaluasi
laporan studi lapangan, dan
uji kompetensi
Evaluasi
Tenaga
Pelatihan
memberikan respons atau
persepsi dari Peserta
terhadap kualitas
pengajar
Evaluasi
Penyeleng
garaan
terdiri atas evaluasi
penyelenggaraan
nonklasikal dan klasikal
15
EVALUASI
Peserta
EVALUASI PENUGASAN MATA PELATIHAN AGENDA INTI
Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan dari setiap mata
pelatihan dan keaktifan dalam percakapan dalam jaringan (live
chat) dengan bobot 20%
EVALUASI LAPORAN STUDI LAPANGAN
Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam
mendeskripsikan lembaga penyelenggara pelatihan yang
dikunjungi dan mengambil manfaat dari praktek terbaik
pengelolaan lembaga pelatihan, dengan bobot 30%
UJI KOMPETENSI
Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam
mengelola penyelenggaraan pelatihan, dengan bobot 50%
16
Pelatihan yang dikembangkan untuk
mengarahkan ASN agar memiliki kompetensi
dalam melakukan revolusi cara pandang, cara
pikir dan cara kerja dalam memberikan
pelayanan dengan pemanfaatan teknologi.
Tujuan: meningkatkan kompetensi ASN
dalam melakukan perubahan yang cepat agar
terwujudnya ASN yang mampu memberikan
pelayanan publik yang berkualitas
Sasaran: tersedianya ASN yang memiliki
nilai-nilai revolusi mental atau mindset yang
berintegritas, memiliki etos kerja tinggi,
semangat gotong royong dan dapat
mengikuti perubahan
REVMEN (Revolusi Mental)
Mata Pelatihan/ Kegiatan Pembelajaran
Jumlah Jam
Pelatihan (JP)
Tahap Pembelajaran Nonklasikal
Overview Program Pelatihan Revmen* 3
Kebijakan Revolusi Mental Untuk Pelayanan
Publik*
3
Revolusi Budaya Pelayanan Publik Era Digital* 3
Inovasi Pelayanan Sektor Publik* 3
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* 3
Rancangan Revolusi Cara Kerja** 5
Tahap Pembelajaran Klasikal
Overview
• Kebijakan Revolusi Mental 2
• Kebijakan Pelatihan Revolusi Mental 3
Paradigma Baru Pelayanan Publik 3
Inovasi Pelayanan Sektor Publik*** 8
Presentasi Rancangan Revolusi Cara Kerja**** 8
Review Kebijakan Pelatihan dan Tindak Lanjut
Hasil Pelatihan Revmen
1
Total 45
17
SYARAT DAN
JUMLAH
PESERTA
Peserta Revmen paling
banyak berjumlah 30 (tiga
puluh) orang.
Peserta berkomitmen
untuk melaksanakan
revolusi cara kerja sesuai
bidang tugasnya.
Peserta adalah PNS/Non
PNS yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang
(PyB) pada instansi asal
Peserta.
18
EVALUASI
Evaluasi
Peserta
terdiri atas evaluasi
penugasan mata pelatihan
agenda inti, evaluasi
laporan studi lapangan, dan
uji kompetensi
Evaluasi
Tenaga
Pelatihan
memberikan respons atau
persepsi dari Peserta
terhadap kualitas
pengajar
Evaluasi
Penyeleng
garaan
terdiri atas evaluasi
penyelenggaraan
nonklasikal dan klasikal
19
EVALUASI
Peserta
Penugasan dari setiap materi e-learning
Dilakukan terhadap materi kebijakan revolusi mental, revolusi
budaya pelayanan publik era digital, inovasi pelayanan sektor
publik dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik,
dengan bobot 20%
Evaluasi RRCK
Meliputi penetapanstrategi perubahan pelayanan publik
ditempat kerja, tahapan kegiatan penerapan strategi,
penetapan output kegiatan penerapan strategi, penetapan
stakeholderdan penetapan jadwal kegiatan rancangan,
dengan bobot 40%
Presentasi RRCK
Penilaian terhadap presentasi rancangan revolusi rencana
kerja meliputi kelayakan, kemanfaatan, dan inovasi untuk
penyempurnaan RRCK, dengan bobot 40%
20
Pelatihan yang dikembangkan untuk menjawab dan menyelesaikan kebutuhan akan pemimpin
reformasi.
Tujuan:
 Membentuk sosok aparatur yang memiliki kompetensi dasar untuk mendukung percepatan
pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 Mengembangkan insan ASN yang berkarakter kuat, berwawasan kebangsaan, memiliki
perspektif global dan kompeten memimpin perubahan untuk mempercepat reformasi birokrasi.
Mata Pelatihan dan JP:
 Tahap Penetapan Isu Strategis  Membangun Kapabilitas Kepemimpinan dan Manajemen
Perubahan melalui Pembelajaran e-learning (37 JP)
 Tahap Membangun Kapabilitas Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan melalui
Pembelajaran klasikal (138 JP)
 Tahap Mendesain rencana Aksi RB
 Tahap Implementasi Rencana Aksi RB (off Campus) (540 JP / 60 hari)
 Tahap Evaluasi RB Instansi dan Konsolidasi Aksi RB Nasional (39 JP)
RLA (Reform Leadearship Academy)
21
No. Mata Pelatihan/Materi Pembelajaran
Jumlah Jam
Pelatihan
(JP)
Tahap Penetapan Isu Strategis
Tahap Membangun Kapabilitas Kepemimpinan dan
Manajemen Perubahan melalui Pembelajaran e-learning
37 JP
1. Overview Program RLA 3
1. Konsep dan Kebijakan RB Nasional 3
1. Kepemimpinan Sinergistik 3
1. Kepemimpinan Transformasional 3
1. Manajemen Perubahan 3
1. Inovasi Sektor Publik 3
1. Peran Agen Perubahan 3
1. Koalisi Stakeholders 3
1. Kebutuhan RB Instansi 3
1. Penulisan Esai Tema 10
Tahap Membangun Kapabilitas Kepemimpinan dan Manajemen
Perubahan melalui Pembelajaran Klasikal
138 JP
1.
Overview RLA 3
1.
Kebijakan RLA 3
1.
Penjelasan Teknis Program RLA 3
1.
Kapabilitas Kolektif I (Outdoor Learning
Experience)*
10
1.
Kapabilitas Kolektif II (Outdoor Learning
Experience)*
10
1.
Presentasi Esai Tema** 9
Tahap Mendesain Rencana Aksi RB
1.
Konsep dan Kebijakan RB Nasional dan
Isu-isu strategis
27
1.
Visitasi dan/atau Benchmarking *** 27
1.
Rencana Aksi RB Nasional 9
1.
Kebutuhan RB Instansi 18
1.
Pembimbingan Rencana Aksi RB Instansi* 2
1.
Seminar Rencana Aksi RB Instansi 8
1.
Penyusunan Policy Paper 9
Tahap Implementasi Rencana Aksi RB (off Campus)
540 JP / 60 hari
Tahap Evaluasi RB Instansi dan Konsolidasi Aksi RB Nasional
39 JP
1.
Penjelasan Evaluasi dan Proses Kampanye 3
1.
Pembimbingan dan Seminar RB Instansi 2
1.
Seminar RB Instansi 8
1.
Konsolidasi RB Nasional 18
Agenda Pembelajaran
Agenda
Kepemimpina
n dan
Manajemen
Perubahan
Agenda Aksi
RB Instansi
Agenda Aksi
Reformasi
Birokrasi
Nasional
22
membekali peserta dengan
pengetahuan dan kemampuan
yang dibutuhkan untuk
melakukan perubahan sesuai
tema RLA terkait dengan
kebijakan Reformasi Birokrasi
baik nasional maupun instansi
membekali peserta dengan
kemampuan
mengaktualisasikan konsep
dan kebijakan Reformasi
Birokrasi Nasional sesuai
dengan tema RLA.
membekali peserta
dengan
kemampuan
mengaktualisasikan
konsep dan
kebijakan
Reformasi Birokrasi
Instansi yang
diturunkan dari Aksi
RB Nasional sesuai
dengan tema
strategis RLA.
23
SYARAT DAN JUMLAH PESERTA
Peserta RLA paling
banyak berjumlah 25
(tiga puluh) orang
Peserta harus
memenuhi seleksi
administratif dan lulus
seleksi akademik
Persyaratan administratif :
PNS (menduduki jabatan
Administrator/lulus PKA),
Non PNS (paling rendah
menduduki jabatan setara
JA)
Seleksi Akademik dilakukan
setelah peserta dinyatakan
memenuhi syarat administratif.
Seleksi akademik RLA terdiri
dari: Tes Bahasa Inggris (25%),
Assessment Individu (40%),
Wawancara (35%)
24
EVALUASI
Evaluasi
Peserta
diukur melalui tingkat
keberhasilan dalam
melakukan Aksi RB Instansi
yang terdiri atas Rencana
Aksi RB Instansi dan Hasil
Implementasi Rencana Aksi
RB Instansi
Evaluasi
Tenaga
Pelatihan
memberikan respons atau
persepsi dari Peserta
terhadap kualitas
pengajar
Evaluasi
Penyeleng
garaan
terdiri atas evaluasi
penyelenggaraan
nonklasikal dan klasikal
25
EVALUASI
Peserta
RENCANA AKSI RB INSTANSI
Peserta diminta untuk menunjukkan kesungguhan
dalam berpartisipasi, kualitas hasil pemikiran dan
kemampuan menjawab pertanyaan dan tanggapan,
dengan bobot 40%
HASIL IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RB
INSTANSI (60%)
Peserta diminta untuk menunjukkan dalam presentasi
hasil Implementasi Rencana Aksi RB Instansi meliputi
kesungguhan dalam berpartisipasi, kualitas hasil
pemikiran dan kemampuan menjawab pertanyaan dan
tanggapan, dengan bobot 60%
26
Pelatihan Ekonomi Hijau selanjutnya
disebut pro hijau adalah paradigma
pembangunan yang menopang
pertumbuhan ekonomi terkait dengan
ekosistem ekonomi, ekonomi biofisik, dan
ekonomi sosial yang dilakukan secara
terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan.
Tujuan: membentuk Pegawai ASN yang
mempunyai komitmen untuk merumuskan
dan melaksankan kebijakan di bidang
pengarusutamaan Pro Hijau,
mengembangkan kompetensi Pegawai
ASN dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan di bidang
pengarusutamaan Pro Hijau.
PEH (Pelatihan Ekonomi Hijau)
Sasaran
Pelatihan Pro Hijau I : Perumusan
Kebijakan, Perubahan Paradigma, dan
implementasi komitmen yang
mendukung Pro Hijau.
Pelatihan Pro Hijau II: Perubahan
paradigma berkelanjutan,
pendayagunaan beberapa metode
analisis Pro Hijau, analisis kebijakan
dan urgensi Pro Hijau.
Pelatihan Pro Hijau III: Penerapan
metodologi dan alat analisis,
perencanaan dan pengukuruna
kinerjanya, penyusunan rencana aksi
program Pro Hijau.
Pelatihan Pro Hijau terdiri dari tiga angkatan:
Pelatihan
Pro hijau
I
Pelatihan
Pro hijau
III
Pelatihan
Pro hijau
II
27
• Menghayati,
mengubah
paradigma,
menganalisis Isu,
membangun
komitmen
• Memahami kondisi, menilai fenimena
perubahan iklim, memahami pro hijau,
metodologi dan alat analisis,
menganalisis kebijakan dan urgensi,
menyusun strategi implementasi
kebijakan
• Memahami isu
global,
memahami
metodologi,
mengintegrasikan
konsep pro hijau,
mengevaluasi
faktor
keberhasilan dan
kegagalan,
menyusun
rencana aksi
yang mendukung
pro hijau.
28
Kurikulum Pelatihan Pro Hijau I
29
Kurikulum Pelatihan Pro Hijau II
30
Kurikulum Pelatihan Pro Hijau III
31
SYARAT DAN
JUMLAH
PESERTA
Peserta Pelatihan Pro
Hijau paling banyak
berjumlah 30 (tiga
puluh) orang
Pelatihan Pro Hijau I :
PNS /Non PNS
ditugaskan oleh PyB.
Pemangku JPT Utama,
JPT Madya, JF Ahli
Utama
Pelatihan Pro Hijau II :
PNS /Non PNS
ditugaskan oleh PyB.
Pemangku JPT
Pratama, JF Ahli
Madya
Pelatihan Pro Hijau III :
PNS /Non PNS ditugaskan
oleh PyB. Pemangku
Jabatan Administrator, Jab.
Pengawas, Jbt. Pelaksana,
JF Ahli Muda, JF. Ahli
Pertama
32
EVALUASI
Evaluasi
Peserta
Dilaksanakan untuk
menilai tingkat
keberhasilan
Peserta dalam
pengarusutamaan
Pro Hijau
Evaluasi
Tenaga
Pelatihan
Menilai kemampuan
tenaga pelatihan
dalam melaksanakan
tugasnya.
Evaluasi
Penyelengga
raan
Menilai kualitas
pelayanan
penyelenggaraan
Pelatihan Pro Hijau.
Terimakasih
33

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptxTugas  Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
Tugas Integritas Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara.pptx
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...
Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...
Talent Pool-Akselerasi Penilaian Kompetensi harus adil, fair, transparan, aku...
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdma
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptx
 
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasMateri pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
 
1. smart asn
1. smart asn1. smart asn
1. smart asn
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
 
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
 
30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 344 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
 
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
 

Similar to Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kultural

Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
DanangEkaSandi
 
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
Fauzan Rasip
 
teknikmendesainmoduldiklat.pptxuntuk pekerja
teknikmendesainmoduldiklat.pptxuntuk pekerjateknikmendesainmoduldiklat.pptxuntuk pekerja
teknikmendesainmoduldiklat.pptxuntuk pekerja
ssuserba58eb
 
[PRINT] PPT Coaching Mentoring PPSDM.pptx
[PRINT] PPT Coaching Mentoring PPSDM.pptx[PRINT] PPT Coaching Mentoring PPSDM.pptx
[PRINT] PPT Coaching Mentoring PPSDM.pptx
Satria Nugroho
 
Buku 4 panduan pengisian instrumen akreditasi
Buku 4 panduan pengisian instrumen akreditasiBuku 4 panduan pengisian instrumen akreditasi
Buku 4 panduan pengisian instrumen akreditasi
zainiarif2
 

Similar to Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kultural (20)

Pembangunan kapasiti profesionalisme - BTP KPM
Pembangunan kapasiti profesionalisme - BTP KPMPembangunan kapasiti profesionalisme - BTP KPM
Pembangunan kapasiti profesionalisme - BTP KPM
 
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
 
1. Manajemen Lembaga Penyelenggara Pelatihan final.pptx
1. Manajemen Lembaga Penyelenggara Pelatihan final.pptx1. Manajemen Lembaga Penyelenggara Pelatihan final.pptx
1. Manajemen Lembaga Penyelenggara Pelatihan final.pptx
 
Kelompok 14
Kelompok 14Kelompok 14
Kelompok 14
 
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
 
Kebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptxKebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptx
 
Panduan model desain pelatihan pendidikan
Panduan model desain pelatihan pendidikanPanduan model desain pelatihan pendidikan
Panduan model desain pelatihan pendidikan
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
 
MANAJEMEN PELATIHAN.pdf
MANAJEMEN PELATIHAN.pdfMANAJEMEN PELATIHAN.pdf
MANAJEMEN PELATIHAN.pdf
 
Asn corpu zoom meeting
Asn corpu zoom meetingAsn corpu zoom meeting
Asn corpu zoom meeting
 
teknikmendesainmoduldiklat.pptxuntuk pekerja
teknikmendesainmoduldiklat.pptxuntuk pekerjateknikmendesainmoduldiklat.pptxuntuk pekerja
teknikmendesainmoduldiklat.pptxuntuk pekerja
 
[PRINT] PPT Coaching Mentoring PPSDM.pptx
[PRINT] PPT Coaching Mentoring PPSDM.pptx[PRINT] PPT Coaching Mentoring PPSDM.pptx
[PRINT] PPT Coaching Mentoring PPSDM.pptx
 
Penyusunan kurikulum pelatihan
Penyusunan kurikulum pelatihanPenyusunan kurikulum pelatihan
Penyusunan kurikulum pelatihan
 
topik 5.pptx
topik 5.pptxtopik 5.pptx
topik 5.pptx
 
Desain Pelatihan Master Pamong Belajar
Desain Pelatihan Master Pamong BelajarDesain Pelatihan Master Pamong Belajar
Desain Pelatihan Master Pamong Belajar
 
Manajemen Kinerja (Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi, Training)
Manajemen Kinerja (Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi, Training)Manajemen Kinerja (Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi, Training)
Manajemen Kinerja (Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi, Training)
 
Buku 4 panduan pengisian instrumen akreditasi
Buku 4 panduan pengisian instrumen akreditasiBuku 4 panduan pengisian instrumen akreditasi
Buku 4 panduan pengisian instrumen akreditasi
 
Bimbingan konseling
Bimbingan konselingBimbingan konseling
Bimbingan konseling
 
Metodologi instruktur 2017 new
Metodologi instruktur 2017 newMetodologi instruktur 2017 new
Metodologi instruktur 2017 new
 
2. PPT Desain layanan BK.pptx
2. PPT Desain layanan BK.pptx2. PPT Desain layanan BK.pptx
2. PPT Desain layanan BK.pptx
 

More from temanna #LABEDDU

More from temanna #LABEDDU (20)

Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 pngDinamika kelompok pelatihan dasar bencana  rinra 1492020 png
Dinamika kelompok pelatihan dasar bencana rinra 1492020 png
 
Perencanaan anggaran pp
Perencanaan anggaran ppPerencanaan anggaran pp
Perencanaan anggaran pp
 
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820   perencanaan anggaran pemdaWebinar sabtu 150820   perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
 
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmPermenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB...
 
Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020
 
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu data
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu dataPerpres nomor 39_tahun_2019 satu data
Perpres nomor 39_tahun_2019 satu data
 
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronikPerpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
 
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronikuu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
 
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAHRundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Rundown e LEARNING PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
 
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covidPanduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
Panduan pelatihan pka pkp masa pandemi covid
 
Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020Perpu nomor 2 tahun 2020
Perpu nomor 2 tahun 2020
 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Selama Wabah Covid-19
 
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
Pedoman Pelatihan pka pkp masa pandemi covid 19
 
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jptSe Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
Se Menpan RB No 52 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian jpt
 
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswaraPerkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
Perkalan no.5-tahun-2008-tentang-standar-kompetensi-widyaiswara
 
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
Instrumen Penilaian Kompetensi Widyaiswara
 
Se menpanrb 51 Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
Se menpanrb 51  Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19Se menpanrb 51  Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
Se menpanrb 51 Jam Kerja Ramadhan masa Pandemi Covid 19
 
Se menpanrb 50 perubahankedua
Se menpanrb 50 perubahankeduaSe menpanrb 50 perubahankedua
Se menpanrb 50 perubahankedua
 

Recently uploaded

Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 

Recently uploaded (20)

KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
CONTOH LAPORAN PARTISIPAN OBSERVASI.docx
CONTOH LAPORAN PARTISIPAN OBSERVASI.docxCONTOH LAPORAN PARTISIPAN OBSERVASI.docx
CONTOH LAPORAN PARTISIPAN OBSERVASI.docx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptxModul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
 
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxSolusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
 
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANGKERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
 
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptxPresentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
Presentasi visi misi revisi sekolah dasar.pptx
 
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptxBUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 

Sosialisasi per lan tentang pelatihan bidang teknis dan sosial kultural

  • 1. Bidang Pengembangan Program Teknis dan Sosialkultural PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 2. Mandat Pengembangan Kompetensi ASN 2 UU NO. 5 TH. 2014 TENTANG ASN PP NO. 11/2017 TENTANG MANAJEMEN PNS RPP TENTANG MANAJEMEN PPPK PASAL 70 AYAT (1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi PASAL 70 AYAT (4) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP pertahun bagi PNS, dan maksimal 24 JP pertahun bagi PPPK (dalam RPP Manajemen PPPK)
  • 3. Pengembangan Kompetensi ASN 3 PENGEMBANGAN ASN MENCAKUP KOMPETENSI MANAJERIAL yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpianan KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan KOMPETENSI TEKNIS yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis
  • 4. 4 Pengembangan didasarkan pada - Kesenjangan Kompetensi - Kesenjangan Kinerja - Rencana Pengembangan Karier Seluruh Instansi Pusat dan Daerah wajib menyusun Perencanaan Pengembangan Kompetensi Hak Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP/Tahun PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN Terdapat Pelatihan Klasikal dan Non-Klasikal Integrasi melalui ASN CorpU
  • 5. 5 HAKPENGEMBANGANKOMPETENSIASN(PNS) MANAJERIAL SOSIAL PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGANKOMPETENSITINGKAT INSTANSI TUJUANPEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGANKOMPETENSITINGKAT NASIONAL 1. Inventarisasi Kebutuhan 2. Verifikasi 3. Validasi 1. Bentuk 2. Jalur 3. Konversi JP 4. Penyelenggara 1. Kesesuaian dengan Standkom Jabatandan Pengembangan Karier 2. Kesesuaian rencanadengan pelaksanaan Terintegrasi padaSIPKA  RPJMN,  RKP,  PROGRAM PRIORITASNASIONAL  PolaKarir  Manajemen Karir  Manajemen Talenta  Profil PNS  StandarKompetesijabatan  PenilaianKinerja  PenilaianKompetensi POLA KARIR PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN TALENTA MANAJEMEN KARIR EVALUASINEVALUASI TEKNISSOSIAL KULTURAL GrandDesainKebijakanPengembangan Kompetensi (PEGAWAINEGERISIPIL–ASN)
  • 6. 6 Pelatihan yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan para pengelola pelatihan dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi memahami analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, membangun lembaga pelatihan yang memiliki keunggulan dan mampu melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Tujuan: meningkatkan kualitas dan kompetensinya dalam mengelola pelatihan secara profesional Sasaran: terwujudnya pengelola pelatihan yang memenuhi standar kompetensi sebagai pengelola pelatihan yang profesional MOT (Management of Training) Mata Pelatihan/ Kegiatan Pembelajaran Jumlah Jam Pembelajaran (JP) Tahap Pembelajaran Nonklasikal Mandiri Synchronous (Live Chat) Total Overview Program Pelatihan MoT 3 1 4 Building Learning Commitment (BLC) 3 1 4 Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN 3 1 4 Organisasi Berkinerja Tinggi 3 1 4 Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 3 1 4 Rancang Bangun Program Pelatihan 3 1 4 Manajemen Lembaga Pelatihan 3 1 4 Penyelenggaraan Program Pelatihan 3 1 4 Evaluasi Program Pelatihan 3 1 4 Penjelasan Studi Lapangan 3 1 4 Tahap Pembelajaran Klasikal Overview Pembelajaran Klasikal 3 Pembimbingan • Penguatan Mata Pelatihan 5 • Penyusunan Laporan Studi Lapangan 5 • Bahan Uji Kompetensi 5 Studi Lapangan 5 Uji Kompetensi 1 Jumlah 64
  • 7. Agenda Pembelajaran Agenda Orientasi dan Wawasan Agenda Aktualisasi Agenda Inti 7 diarahkan pada pemahaman peserta terkait dengan kebijakan pengembangan Kompetensi ASN, pembangunan komitmen belajar serta pemahaman peserta terhadap ciri organisasi berkinerja tinggi. membekali peserta dengan pemahaman dan kemampuan mengelola pelatihan secara profesional yang meliputi analisis kebutuhan pengembangan Kompetensi, rancang bangun program pelatihan, manajemen lembaga pelatihan, penyelenggaraan program pelatihan serta evaluasi program pelatihan membekali peserta dalam mengaktualisasika n kemampuannya mengelola lembaga pelatihan melalui kegiatan studi lapangan dan uji Kompetensi
  • 8. 8 SYARAT DAN JUMLAH PESERTA Peserta MoT paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang Peserta bertugas sebagai Pengelola Pelatihan pada unit kerja penyelenggara pelatihan Peserta ditugaskan oleh pejabat yang berwenang (PyB) pada instansi asal Peserta
  • 9. 9 EVALUASI Evaluasi Peserta terdiri atas evaluasi penugasan mata pelatihan agenda inti, evaluasi laporan studi lapangan, dan uji kompetensi Evaluasi Tenaga Pelatihan memberikan respons atau persepsi dari Peserta terhadap kualitas pengajar Evaluasi Penyeleng garaan terdiri atas evaluasi penyelenggaraan nonklasikal dan klasikal
  • 10. 10 EVALUASI Peserta EVALUASI PENUGASAN MATA PELATIHAN AGENDA INTI Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dari setiap mata pelatihan dan keaktifan dalam percakapan dalam jaringan (live chat) dengan bobot 20% EVALUASI LAPORAN STUDI LAPANGAN Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam mendeskripsikan lembaga penyelenggara pelatihan yang dikunjungi dan mengambil manfaat dari praktek terbaik pengelolaan lembaga pelatihan, dengan bobot 30% UJI KOMPETENSI Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola penyelenggaraan pelatihan, dengan bobot 50%
  • 11. 11 Pelatihan yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan para penyelenggara pelatihan sebagai ujung tombak pelaksanaan pelatihan. Tujuan: agar peserta dapat meningkatkan kualitas dan kompetensinya dalam penyelenggaraan pelatihan secara profesional Sasaran: terwujudnya penyelenggara pelatihan yang memenuhi standar kompetensi yang dapat menyelenggarakan pelatihan secara profesional TOC (Training Officers Course) Mata Pelatihan / Kegiatan Pembelajaran Jumlah Jam Pembelajaran (JP) Tahap Pembelajaran Nonklasikal Mandiri Synchronous (Live Chat) Total Overview Program Pelatihan TOC 3 1 4 Building Learning Commitment (BLC) 3 1 4 Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN 3 1 4 Etika Penyelenggaraan Pelatihan 3 1 4 Etos Kerja Penyelenggara Pelatihan 3 1 4 Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan 3 1 4 Fasilitas Pelatihan 3 1 4 Administrasi Penyelenggaraan Pelatihan 3 1 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Lingkungan Pelatihan 3 1 4 Pelayanan Prima Penyelenggaraan Pelatihan 3 1 4 Protokoler Penyelenggaraan Pelatihan 3 1 4 Penjelasan Studi Lapangan 3 1 4 Tahap Pembelajaran Klasikal Overview Pembelajaran Klasikal 3 Pembimbingan a. Penguatan Mata Pelatihan 5 b. Penyusunan Laporan Studi Lapangan 5 c. Bahan Uji Kompetensi 5 Studi Lapangan 5 Uji Kompetensi 1 Jumlah 72
  • 12. Agenda Pembelajaran Agenda Orientasi dan Wawasan Agenda Aktualisasi Agenda Inti 12 Agenda orientasi dan wawasan diarahkan pada pemahaman Peserta terkait dengan kebijakan pengembangan Kompetensi ASN dan pembangunan komitmen belajar. Agenda inti dimaksudkan untuk membekali Peserta dengan pemahaman dan kemampuan menyelenggarakan pelatihan secara profesional yang meliputi etika, etos kerja, koordinasi, fasilitas, administrasi, keselamatan dan kesehatan kerja, pelayanan prima dan protokoler dalam penyelenggaraan pelatihan. Agenda aktualisasi ini dimaksudkan untuk membekali Peserta dalam mengaktualisasikan kemampuannya menyelenggarakan pelatihan melalui kegiatan studi lapangan dan uji Kompetensi.
  • 13. 13 SYARAT DAN JUMLAH PESERTA Peserta TOC paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang Peserta bertugas sebagai Pengelola Pelatihan pada unit kerja penyelenggara pelatihan Peserta ditugaskan oleh pejabat yang berwenang (PyB) pada instansi asal Peserta
  • 14. 14 EVALUASI Evaluasi Peserta terdiri atas evaluasi penugasan mata pelatihan agenda inti, evaluasi laporan studi lapangan, dan uji kompetensi Evaluasi Tenaga Pelatihan memberikan respons atau persepsi dari Peserta terhadap kualitas pengajar Evaluasi Penyeleng garaan terdiri atas evaluasi penyelenggaraan nonklasikal dan klasikal
  • 15. 15 EVALUASI Peserta EVALUASI PENUGASAN MATA PELATIHAN AGENDA INTI Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dari setiap mata pelatihan dan keaktifan dalam percakapan dalam jaringan (live chat) dengan bobot 20% EVALUASI LAPORAN STUDI LAPANGAN Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam mendeskripsikan lembaga penyelenggara pelatihan yang dikunjungi dan mengambil manfaat dari praktek terbaik pengelolaan lembaga pelatihan, dengan bobot 30% UJI KOMPETENSI Peserta diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola penyelenggaraan pelatihan, dengan bobot 50%
  • 16. 16 Pelatihan yang dikembangkan untuk mengarahkan ASN agar memiliki kompetensi dalam melakukan revolusi cara pandang, cara pikir dan cara kerja dalam memberikan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi. Tujuan: meningkatkan kompetensi ASN dalam melakukan perubahan yang cepat agar terwujudnya ASN yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas Sasaran: tersedianya ASN yang memiliki nilai-nilai revolusi mental atau mindset yang berintegritas, memiliki etos kerja tinggi, semangat gotong royong dan dapat mengikuti perubahan REVMEN (Revolusi Mental) Mata Pelatihan/ Kegiatan Pembelajaran Jumlah Jam Pelatihan (JP) Tahap Pembelajaran Nonklasikal Overview Program Pelatihan Revmen* 3 Kebijakan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik* 3 Revolusi Budaya Pelayanan Publik Era Digital* 3 Inovasi Pelayanan Sektor Publik* 3 Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* 3 Rancangan Revolusi Cara Kerja** 5 Tahap Pembelajaran Klasikal Overview • Kebijakan Revolusi Mental 2 • Kebijakan Pelatihan Revolusi Mental 3 Paradigma Baru Pelayanan Publik 3 Inovasi Pelayanan Sektor Publik*** 8 Presentasi Rancangan Revolusi Cara Kerja**** 8 Review Kebijakan Pelatihan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan Revmen 1 Total 45
  • 17. 17 SYARAT DAN JUMLAH PESERTA Peserta Revmen paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Peserta berkomitmen untuk melaksanakan revolusi cara kerja sesuai bidang tugasnya. Peserta adalah PNS/Non PNS yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang (PyB) pada instansi asal Peserta.
  • 18. 18 EVALUASI Evaluasi Peserta terdiri atas evaluasi penugasan mata pelatihan agenda inti, evaluasi laporan studi lapangan, dan uji kompetensi Evaluasi Tenaga Pelatihan memberikan respons atau persepsi dari Peserta terhadap kualitas pengajar Evaluasi Penyeleng garaan terdiri atas evaluasi penyelenggaraan nonklasikal dan klasikal
  • 19. 19 EVALUASI Peserta Penugasan dari setiap materi e-learning Dilakukan terhadap materi kebijakan revolusi mental, revolusi budaya pelayanan publik era digital, inovasi pelayanan sektor publik dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan bobot 20% Evaluasi RRCK Meliputi penetapanstrategi perubahan pelayanan publik ditempat kerja, tahapan kegiatan penerapan strategi, penetapan output kegiatan penerapan strategi, penetapan stakeholderdan penetapan jadwal kegiatan rancangan, dengan bobot 40% Presentasi RRCK Penilaian terhadap presentasi rancangan revolusi rencana kerja meliputi kelayakan, kemanfaatan, dan inovasi untuk penyempurnaan RRCK, dengan bobot 40%
  • 20. 20 Pelatihan yang dikembangkan untuk menjawab dan menyelesaikan kebutuhan akan pemimpin reformasi. Tujuan:  Membentuk sosok aparatur yang memiliki kompetensi dasar untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan  Mengembangkan insan ASN yang berkarakter kuat, berwawasan kebangsaan, memiliki perspektif global dan kompeten memimpin perubahan untuk mempercepat reformasi birokrasi. Mata Pelatihan dan JP:  Tahap Penetapan Isu Strategis  Membangun Kapabilitas Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan melalui Pembelajaran e-learning (37 JP)  Tahap Membangun Kapabilitas Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan melalui Pembelajaran klasikal (138 JP)  Tahap Mendesain rencana Aksi RB  Tahap Implementasi Rencana Aksi RB (off Campus) (540 JP / 60 hari)  Tahap Evaluasi RB Instansi dan Konsolidasi Aksi RB Nasional (39 JP) RLA (Reform Leadearship Academy)
  • 21. 21 No. Mata Pelatihan/Materi Pembelajaran Jumlah Jam Pelatihan (JP) Tahap Penetapan Isu Strategis Tahap Membangun Kapabilitas Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan melalui Pembelajaran e-learning 37 JP 1. Overview Program RLA 3 1. Konsep dan Kebijakan RB Nasional 3 1. Kepemimpinan Sinergistik 3 1. Kepemimpinan Transformasional 3 1. Manajemen Perubahan 3 1. Inovasi Sektor Publik 3 1. Peran Agen Perubahan 3 1. Koalisi Stakeholders 3 1. Kebutuhan RB Instansi 3 1. Penulisan Esai Tema 10 Tahap Membangun Kapabilitas Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan melalui Pembelajaran Klasikal 138 JP 1. Overview RLA 3 1. Kebijakan RLA 3 1. Penjelasan Teknis Program RLA 3 1. Kapabilitas Kolektif I (Outdoor Learning Experience)* 10 1. Kapabilitas Kolektif II (Outdoor Learning Experience)* 10 1. Presentasi Esai Tema** 9 Tahap Mendesain Rencana Aksi RB 1. Konsep dan Kebijakan RB Nasional dan Isu-isu strategis 27 1. Visitasi dan/atau Benchmarking *** 27 1. Rencana Aksi RB Nasional 9 1. Kebutuhan RB Instansi 18 1. Pembimbingan Rencana Aksi RB Instansi* 2 1. Seminar Rencana Aksi RB Instansi 8 1. Penyusunan Policy Paper 9 Tahap Implementasi Rencana Aksi RB (off Campus) 540 JP / 60 hari Tahap Evaluasi RB Instansi dan Konsolidasi Aksi RB Nasional 39 JP 1. Penjelasan Evaluasi dan Proses Kampanye 3 1. Pembimbingan dan Seminar RB Instansi 2 1. Seminar RB Instansi 8 1. Konsolidasi RB Nasional 18
  • 22. Agenda Pembelajaran Agenda Kepemimpina n dan Manajemen Perubahan Agenda Aksi RB Instansi Agenda Aksi Reformasi Birokrasi Nasional 22 membekali peserta dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan sesuai tema RLA terkait dengan kebijakan Reformasi Birokrasi baik nasional maupun instansi membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional sesuai dengan tema RLA. membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi Instansi yang diturunkan dari Aksi RB Nasional sesuai dengan tema strategis RLA.
  • 23. 23 SYARAT DAN JUMLAH PESERTA Peserta RLA paling banyak berjumlah 25 (tiga puluh) orang Peserta harus memenuhi seleksi administratif dan lulus seleksi akademik Persyaratan administratif : PNS (menduduki jabatan Administrator/lulus PKA), Non PNS (paling rendah menduduki jabatan setara JA) Seleksi Akademik dilakukan setelah peserta dinyatakan memenuhi syarat administratif. Seleksi akademik RLA terdiri dari: Tes Bahasa Inggris (25%), Assessment Individu (40%), Wawancara (35%)
  • 24. 24 EVALUASI Evaluasi Peserta diukur melalui tingkat keberhasilan dalam melakukan Aksi RB Instansi yang terdiri atas Rencana Aksi RB Instansi dan Hasil Implementasi Rencana Aksi RB Instansi Evaluasi Tenaga Pelatihan memberikan respons atau persepsi dari Peserta terhadap kualitas pengajar Evaluasi Penyeleng garaan terdiri atas evaluasi penyelenggaraan nonklasikal dan klasikal
  • 25. 25 EVALUASI Peserta RENCANA AKSI RB INSTANSI Peserta diminta untuk menunjukkan kesungguhan dalam berpartisipasi, kualitas hasil pemikiran dan kemampuan menjawab pertanyaan dan tanggapan, dengan bobot 40% HASIL IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RB INSTANSI (60%) Peserta diminta untuk menunjukkan dalam presentasi hasil Implementasi Rencana Aksi RB Instansi meliputi kesungguhan dalam berpartisipasi, kualitas hasil pemikiran dan kemampuan menjawab pertanyaan dan tanggapan, dengan bobot 60%
  • 26. 26 Pelatihan Ekonomi Hijau selanjutnya disebut pro hijau adalah paradigma pembangunan yang menopang pertumbuhan ekonomi terkait dengan ekosistem ekonomi, ekonomi biofisik, dan ekonomi sosial yang dilakukan secara terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan. Tujuan: membentuk Pegawai ASN yang mempunyai komitmen untuk merumuskan dan melaksankan kebijakan di bidang pengarusutamaan Pro Hijau, mengembangkan kompetensi Pegawai ASN dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengarusutamaan Pro Hijau. PEH (Pelatihan Ekonomi Hijau) Sasaran Pelatihan Pro Hijau I : Perumusan Kebijakan, Perubahan Paradigma, dan implementasi komitmen yang mendukung Pro Hijau. Pelatihan Pro Hijau II: Perubahan paradigma berkelanjutan, pendayagunaan beberapa metode analisis Pro Hijau, analisis kebijakan dan urgensi Pro Hijau. Pelatihan Pro Hijau III: Penerapan metodologi dan alat analisis, perencanaan dan pengukuruna kinerjanya, penyusunan rencana aksi program Pro Hijau.
  • 27. Pelatihan Pro Hijau terdiri dari tiga angkatan: Pelatihan Pro hijau I Pelatihan Pro hijau III Pelatihan Pro hijau II 27 • Menghayati, mengubah paradigma, menganalisis Isu, membangun komitmen • Memahami kondisi, menilai fenimena perubahan iklim, memahami pro hijau, metodologi dan alat analisis, menganalisis kebijakan dan urgensi, menyusun strategi implementasi kebijakan • Memahami isu global, memahami metodologi, mengintegrasikan konsep pro hijau, mengevaluasi faktor keberhasilan dan kegagalan, menyusun rencana aksi yang mendukung pro hijau.
  • 31. 31 SYARAT DAN JUMLAH PESERTA Peserta Pelatihan Pro Hijau paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang Pelatihan Pro Hijau I : PNS /Non PNS ditugaskan oleh PyB. Pemangku JPT Utama, JPT Madya, JF Ahli Utama Pelatihan Pro Hijau II : PNS /Non PNS ditugaskan oleh PyB. Pemangku JPT Pratama, JF Ahli Madya Pelatihan Pro Hijau III : PNS /Non PNS ditugaskan oleh PyB. Pemangku Jabatan Administrator, Jab. Pengawas, Jbt. Pelaksana, JF Ahli Muda, JF. Ahli Pertama
  • 32. 32 EVALUASI Evaluasi Peserta Dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan Peserta dalam pengarusutamaan Pro Hijau Evaluasi Tenaga Pelatihan Menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam melaksanakan tugasnya. Evaluasi Penyelengga raan Menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelatihan Pro Hijau.