1. PENTINGNYA STRATEGI
PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh :
Kepala Pusat Kinerja Otonomi Daerah
LAN

2. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT CONCURRENT
(Mutlak urusan Pusat) (31 Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
1. Pertahanan
2. Keamanan PILIHAN/OPTIONAL WAJIB/OBLIGATORY
(Sektor Unggulan) (Pelayanan Dasar)
8 Urusan Pilihan 26 Urusan Wajib
3. Moneter
Contoh: kesehatan,
4. Yustisi (Peradilan Contoh: pertanian,
pendidikan, lingkungan
industri, perdagangan,
dan Kejaksaan) pariwisata, kelautan dsb
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
5. Politik Luar Negeri
6. Agama SPM
(Standar Pelayanan Minimal)

3. POSISI SPM
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
URUSAN PEMERINTAHAN
ketentuan tentang jenis
dan mutu pelayanan
dasar
URUSAN WAJIB
Permendagri No 6/2007
PELAYANAN
DASAR

4. Standar Pelayanan Minimal
sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar kepada
masyarakat yang secara minimal harus disediakan
1
oleh daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib.
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
2
dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal
faktor-faktor penentu serta karakteristik dari
3 jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai,
batas waktu pencapaian, dan
pengorganisasian penyelenggaraan
pelayanan dasar dimaksud
4 prestasi kuantitatif dan kualitatif menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi, berupa
masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat
pelayanan

5. Daftar Peraturan terkait SPM
UU NO. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
PP No. 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan SPM
PP No 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah
PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Surat Edaran Mendagri Nomor 1006/676/SJ
Perihal Percepatan Penerapan SPM

6. hak masyarakat untuk landasan untuk menentukan
menerima suatu pelayanan perimbangan keuangan yang
dasar dari Pemerintah lebih merata dan transparan
Daerah akan terjamin
dengan mutu tertentu
MANFAAT
menentukan total
anggaran yang penentuan dalam sistem
diperlukan untuk manajemen penganggaran
menyelenggarakan berbasis kinerja
pelayanan dasar.

7. Percepatan Penerapan 13
SPM 2011
2008
SPM Bidang Perhubungan
sedang dalam proses
2010
• SPM Perumahan
Rakyat
• SPM Bidang
Pemerintahan
• SPM Bidang Layanan Terpadu bagi
Dalam Negeri 2009 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Daerah
• SPM Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
• SPM Bidang Keluarga Berencana dan
• SPM bidang
Keluarga Sejahtera
Sosial
SPM Terpadu Bagi • SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
• SPM bidang
Saksi dan/atau Korban • SPM Bidang Ketenagakerjaan.
kesehatan
Tindak Pidana Orang • SPM Bidang Pekerjaan Umum.
dan Penghapusan • SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi
Eksploitasi Seksual dan Kabupaten/Kota.
Pada Anak Dan • SPM Bidang Kesenian
Remaja di • SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota.

8. Prinsip Penyelenggaraan
SPM  SPM diterapkan pada urusan pemerintahan
“bersama” wajib daerah. Untuk urusan
pemerintahan pilihan, daerah dapat mengembangkan
standar kinerja
 SPM ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah
dan diberlakukan untuk seluruh daerah
 SPM bersifat sederhana, kongkrit, mudah diukur,
terjangkau, dinamis dan berkesinambungan
 SPM memberikan informasi indikator kinerja dan
nilai yang terukur secara kualitas dan kuantitas
 SPM ditetapkan pada tingkat minimal
yang diharapkan secara nasional untuk jenis
pelayanan tertentu
 SPM harus menjamin akses masyarakat pada
pelayanan tertentu
 SPM bersifat dinamis

9. Ruang lingkup
SPM
PENYUSUN
(Psl. 2 (1))
DEPT/LPND
Penyelenggaran
Urusan Wajib & Pembinaan (Psl.14)
Pilihan Monev (Psl. 15)
SPM
Masyarakat -Rencana
PROVINSI Pencapaian
SPM
(Psl.9 (4))
PENERAPAN -Rencana
(Psl. 2 (1)) Target
Tahunan
SPM Pembinaan (Psl.14) (Psl. 9 (5))
Monev (Psl. 15)
KAB./KOTA

10. SPM DALAM PERENCANAAN
SPM DALAM PENGANGGARAN
• Pemerintah daerah menyusun Target
• SPM digunakan sebagai input/bahan masukan Tahunan Pencapaian SPM ke dalam
dalam menyusun RKP (PP No 20/2004 Pasal 4 (2) Kebijakan Umum APBD (KUA), prioritas
• Pemerintah daerah menjadikan SPM yang disusun plafond anggaran (PPA) dan Rencana Kerja
oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu acuan & anggaran SKPD (PP No.65/2005 Pasal 9(5),
dalam menyusun perencanaan dan Permendagri No 79/2007 Pasal 7(2))
penganggaran penyelenggaraan pemerintah • Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA
daerah (PP No 65/2005 Pasal 9 (2)) yang disepakati oleh kepala daerah dan
• Pemerintah Daerah menyusun Rencana pimpinan DPRD wajib memuat target
Pencapaian SPM ke dalam RPJMD dan Rencana pencapaian dan penerapan SPM
Strategi SKPD (PP No 65/2005 Pasal 9(4), (Permendagri No 79/2007 Pasal 11)
Permendagri No 79/2007 Pasal 1(10)) • Penyusunan anggaran kegiatan yang
• Pemerintah daerah menyusun target tahunan terkait dengan pencapaian SPM dilakukan
pencapaian SPM ke dalam RKPD dan Rencana berdasarkan analisis kemampuan dan
kerja SKPD (PP No 65/2005 Pasal 9(4), potensi daerah dengan mengacu kepada
Permendagri No 79/2007 Pasal 1(10)) pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri (PP No.65/2005 Pasal 10)

11. Strategi Pencapaian SPM
• menjadikan SPM yang telah ditetapkan
sebagai acuan dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran di daerah,
dengan tujuan menjamin optimalisasi
penerapan dan pencapaian indikator SPM
dimaksud.
• menyusun rencana pencapaian SPM yang
memuat target tahunan pencapaian SPM
dengan mengacu pada batas waktu
pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan
Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian
dimaksud.
• Rencana pencapaian SPM tersebut, perlu
disinkronkan dan diintregrasikan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD.
• target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah

12. Jumlah Satuan
Kunjungan ibu hamil,
Pendidikan,
Pertolongan yang
Jumlah
dilakukan oleh tenaga
Rombongan
kesehatan bidan, Kesehatan
Pendidikan Belajar, Ruang
penangganan neonates
Laboratorium
dsb
IPA bagi SMP
dst
Penyediaan Sarpras Sosial
Sosial, SPM
Penanggulangan
Korban bencana,
Pemberian sosial bagi LH Jumlah usaha dengan
PMKS dan persyaratan
Pemberdayaan administrative dan
Kegiatan sosial teknis pencegahan
pencemaran udara, air
dan jumlah
pengaduan
Perumahan masyarakat terkait
Jumlah rumah
Rakyat pengrusakan lahan
layak huni dan
terjangkau

13. Penyusunan Strategi
Pencapaian SPM
2. Identifikasi/analisa
Kebutuhan
SWOT
1. Deskripsi Kondisi 3. Penentuan Target
Capaian SPM saati ini Data 3 3 tahun Capaian/Gaps Analisis
tahun kedepan
terakhir
6. Monitoring & 4. Penyusunan
Evaluasi Program dan
Kegiatan
5. Kebutuhan Anggaran

14. Pengumpulan data (1)
A. Data Dasar Bidang Sosial
Indikator Data Tahun Sumber Keterang
(1) Dasar (3) Data an
(2) 2008 2009 2010 2011 (4) (5)
Pelaksanaan Program/Kegiatan di Bidang ……

15. Pengumpulan data (2)
B. Program/Kegiatan , Anggaran, Masalah dan
Tantangan
Tahun Keterangan
(1) (2) (3)
2008 2009 2010 2011
Program/K
egiatan
Anggaran
Masalah,
Kendala, dan
Tantangan

16. Jadwal Pengumpulan Data
Tanggal Peserta Kegiatan
Selasa Bappeda Pengumpulan data
10 APRIL 2012 SKPD terkait Data-data yang harus dikumpulkan:
Bagian Pemerintahan RPJMD Kab. Samosir
12.00-13.00 Bagian Organisasi Renstra SKPD Terkait
Bagian Hukum Struktur OPD/SKPD terkait dan SDM nya.
13.00-15.30
Himpunan Perda/Keputusan Bupati terkait
dengan pelaksanaan urusan wajib/SPM
LPPD 2008-2011
LAKIP Kab. Samosir 2008-2011
Hasil Evaluasi EKPPD 2009-2011
Hasil Monev Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan
Kabupaten Samosir Dalam Angka Tahun
2008 s.d Tahun 2011
Anggaran SKPD terkait tahun 2008 s.d tahun
2011

17. Jadwal Pengumpulan Data
Tanggal Peserta Kegiatan
Rabu, 11 APRIL 2012 SKPD bidang Pengumpulan data di Dinas
Dinas Pendidikan, LH dan Pendidikan, LH dan Perumahan
09.00-12.00 Perumahan Rakyat Rakyat
Diskusi/Wawancara
13.00-15.30 SKPD bidang Kesehatan dan SKPD Pengumpulan data di Dinas
bidang Sosial Kesehatan dan Sosial
Diskusi/Wawancara
Kamis, 12 APRIL 2012 SKPD bidang Pengumpulan Data Lapangan
09.00-12.00 Dinas Pendidikan, LH dan (lanjutan)
Perumahan Rakyat, Kesehatan dan
Sosial
Perwakilan SKPD bidang Diskusi Perumusan Strategi
09.00-15.30 Dinas Pendidikan, LH dan Penerapan Pencapaian SPM
Perumahan Rakyat, Kesehatan dan
Sosial
Jum’at, 13 APRIL 2012 Perwakilan tiap SKPD terkait Lanjutan Pengumpulan Data
Lapangan dan
Diskusi Permusan Startegi
Penerapan Pencapaian SPM