Dokumen tersebut membahas mengenai reorientasi dan restrukturisasi SDM aparatur daerah melalui solusi jangka pendek berupa pemberian tunjangan dan solusi jangka panjang melalui perbaikan sistem keseluruhan seperti sistem penggajian, rekruitmen, penilaian kinerja, promosi, reward dan punishment, serta diklat. Dibahas pula mengenai berbagai metode evaluasi jabatan dan komponen penghitungan besaran tambahan penghasilan bagi PNS da

2. Reorientasi dan Restrukturisasi
SDM Aparatur daerah
Solusi Jangka Pendek Solusi Jangka Panjang
Pemberian Tunjangan
Kesejahteraan Daerah
Perbaikan Sistem Keseluruhan
Sistem Penggajian
Rekruitmen
Sistem Penilaian Kinerja
Promosi
Reward dan Punishment
Diklat, dsb
Dampak Konsekuensi
PP No. 58 Tahun
2005, Pasal 63 ayat 2

3. Miftah Thoha (2005) mengemukakan bahwa kesejahteraan dinilai
sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja PNS

4. ImbalanEkstrinsik
UANG
• Gaji
• Upah
• Honor
• Bonus
• Komisi
• Insentif
• Upah
PELENGKAP
• Uang cuti
• Uang makan
• Uang transportasi atau antar jemput
• Asuransi
• Jamsostek atau jaminan sosial
tenaga kerja
• Uang pensiun
• Rekreasi
• Beasiswa melanjutkan kuliah
ImbalanIntrinsik
Kelangsungan
pekerjaan,
Jenjang karir yang
jelas,
Kondisi lingkungan
kerja,
Pekerjaan yang
menarik,
Dan lain-lain

5. Memacu kinerja pegawai
Mengendalikan biaya yang dikeluarkan
Memiliki keunggulan lebih dibandingkan daerah lain
Menjamin keadilan
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
Mendapatkan pegawai yang berkualitas

6. • Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)
Provinsi Gorontalo
• Tunjangan Kesejahteraan (TK)
Kabupaten Jembrana
• Tunjangan Daerah (TD)
Kabupaten Solok
• Tunjangan Penghasilan dan
Peningkatan Kesejahteraan (TPPK)Kota Pekanbaru
• Tambahan Penghasilan PNS (TPP)
Kabupaten Paser

8. DPRD menemukan sistemTPP ini
telah meningkatkan anggaran belanja
tidak langsung. Pos belanja pegawai,
meningkat sebesar 0,45 triliun
(1,6 triliun  2,05T pada APBD 2010)
Sejumlah PNS di lingkungan Pemprov
Jabar meminta kebijakan tunjangan
tambahan penghasilan (TPP) dikaji
ulang karena tidak mencerminkan
asas keadilan
Pergub No. 119/2009 tentang
pemberian insentif berbasis
kinerja(IBK) ditinjau ulang
PEMPROV
JAWA
BARAT
Sumber : Pikiran Rakyat, 2010

9. Banjarmasin Post (2010)
“Meningkatkan tunjangan PNS daerah berarti menyedot
belanja pembangunan pada APBD, padahal alokasi itu bisa saja
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan tidak sekadar
membayar gaji pegawai”
“Kebijakan Rudy Ariffin menaikkan tunjangan daerah ibarat
madu sehingga mengundang ratusan PNS dari daerah
berbondong-bondong untuk mutasi menjadi PNS di Pemprov
Kalsel. Data hingga Agustus 2010, tercatat 500 PNS mengajukan
pindah tugas ke Pemprov. Salah satu motifnya karena tergiur
besarnya tunjangan tersebut”

10. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam setahun rata-rata
menghabiskan anggaran untuk pegawai sebesar 56% dari total
anggaran. Sedangkan kajian lain yang dilakukan peneliti
menyebutkan dana yang terserap untuk pegawai mencapai 70
persen ....... (Kemendagri, 2010)
Pemkab Aceh Utara, selama dua tahun belakangan ini dilaporkan
‘puyeng’ memikirkan beban daerah yang terus bertambah, di
tengah anggaran yang minus. Satu hal yang amat membingungkan
adalah soal dana untuk membayar gaji PNS...... (Sinar Harapan,
2010)
“Pemerintah Berat Di Ongkos”  Idealnya jumlah rata-rata pegawai
di daerah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 2,1%
(Kemendagri, 2010), Kabupaten Paser = 5.516 : 191.117 (2,9%)

11. Tambahan Penghasilan Minimum (konstanta)
Beban Kerja
Tempat Bertugas
Kondisi Kerja
Kelangkaan Profesi
Prestasi Kerja
Pertimbangan Objektif Lainnya

12. Daerah APBD Besaran Tunjangan Rasio Terhadap APBD
Pemkot Pekanbaru 1,25 T 84.372.000.000 6,75 %
Prov Gorontalo 500 M 28.179.000.000 5,6 %
Prov Kaltim *) 5,9 T 298.500.000.000 5 %

13. PEMDA Total APBD Jumlah PNS Ratio APBD : PNS
Prov. Kaltim Rp 5.970.000.000.000 7250 Rp 823.448.276
Kabupaten Malinau Rp 1.500.000.000.000 2672 Rp 561.377.246
Kabupaten Tarakan Rp 1.301.916.323.099 3421 Rp 380.566.011
Prov. Gorontalo Rp 500.000.000.000 2289 Rp 218.435.998
Kabupaten Paser Rp 1.086.453.754.777 5662 Rp 191.885.156
Kota Pekanbaru Rp 1.250.000.000.000 8422 Rp 148.420.803
PERBANDINGAN RATIO APBD TERHADAP
PNS DI BERBAGAI DAERAH

14. TPP Kab.
Paser
Meningkatkan
kedisiplinan,
motivasi, dan
kinerja
PP 58/ 2005 &
Permendagri 59/
2007
Pemberian TPP
tidak
menimbulkan
beban APBD baru

15. METODE-METODE EVALUASI JABATAN
1. Metode Non-Kuantitatif :
a. Metode Penentuan Peringkat (Ranking Method)
b. Metode Klasifikasi (Grade/Classification Method)
2. Metode Kuantitatif :
a. Metode Perbandingan Faktor (Factor Comparison
Method)
b. Metode Sistem angka (Point System Method)
Sumber : Hani Handoko, 2009
Pemerintahan
Swasta

16. • Besarnya APBD yang dialokasikan untuk TPP dapat
dikontrol secara akurat
• Besarnya TPP akan mengalami perubahan seiring
dengan naik-turunnya APBD dan banyak-sedikitnya
jumlah pegawai
• Besarnya TPP masing-masing jabatan sangat
bergantung pada “nilai baku indeks insentif jabatan
senilai 1,00”

17. • Pembagian TPP berdasarkan unsur TP jelas dan tegas
• Telah ditentukan proporsi/ persentase masing-masing
unsur TP yang menunjukkan akumulasi TPP yang
diterima PNSD  Insentif Berbasis Kinerja
(Perfomance Based Incentives)

18. No Tingkatan Jabatan
Jumlah
Pegawai
Ratio Insentif Total
Pegawai
Indeks Insentif
Jabatan
Besaran Insentif Per
Jabatan
Jumlah Alokasi
Insentif (3 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 II a 1 0,0009 0,0009 8.963.243 8.963.243
2 II b 27 0,0182 0,0007 6.713.211 181.256.701
3 III a 52 0,0300 0,0006 5.745.669 298.774.783
4 III b 78 0,0370 0,0005 4.724.217 368.488.898
5 IV a 388 0,1410 0,0004 3.619.179 1.404.241.478
6 IV b 87 0,0230 0,0003 2.632.881 229.060.667
7 Fungsional Angka Kredit
Golongan IV 853 0,1700 0,0002 1.984.827 1.693.057.101
Golongan III 1.200 0,2000 0,0002 1.659.860 1.991.831.884
Golongan II dan I 491 0,0660 0,0001 1.338.706 657.304.522
8 Fungsional Umum
Golongan IV 7 0,0012 0,0002 1.707.284 11.950.991
Golongan III 874 0,1380 0,0002 1.572.499 1.374.364.000
Golongan II dan I 1.458 0,1770 0,0001 1.209.034 1.762.771.217
5.516 1,00 9.959.159.419
Total Insentif Setahun 119.509.913.025 Total APBD 2009 1.086.453.754.777
% Dalam APBD 11%
Total Insentif Per Bulan 9.959.159.419
Proyeksi Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Paser
Total
% II a II b III a III b
1 Tambahan Penghasilan Minimum 5% 448.162Rp 335.661Rp 287.283Rp 236.211Rp
2 Beban Kerja 35% 3.137.135Rp 2.349.624Rp 2.010.984Rp 1.653.476Rp
3 Kondisi Kerja 15% 1.344.487Rp 1.006.982Rp 861.850Rp 708.632Rp
4 Prestasi Kerja 45% 4.033.460Rp 3.020.945Rp 2.585.551Rp 2.125.897Rp
100% 8.963.243Rp 6.713.211Rp 5.745.669Rp 4.724.217RpTotal

19. Hierarki Jabatan, Yang
Meliputi Besarnya
Tanggung Jawab, Beratnya
Beban Kerja, Luasnya Span
Of Control, dan
Kompleksnya
Permasalahan Yang
Dihadapi
Pada Kab. Paser
Diusahakan Agar
Kesenjangan
Kesejahteraan Antar
Jabatan dan Kesenjangan
Insentif Antar Jabatan
Tidak Terlalu Tinggi
Indeks Insentif
Jabatan (IIJ)

20. Tunjangan
Umum
(11%)
Tunjangan
Khusus
(0,9%)
TPP PNSD
Kab. Paser
(11,9 %)
Berdasarkan Perhitungan IIJ dan unsur TP
Berdasarkan Proffesional Judgement
Rp 129.765.113.025

21. No Tingkatan Jabatan
Jumlah
Pegawai
Ratio Insentif Total
Pegawai
In
1 2 3 4
1 II a 1 0,0009
2 II b 27 0,0182
3 III a 52 0,0300
4 III b 78 0,0370
5 IV a 388 0,1410
6 IV b 87 0,0230
7 Fungsional AngkaKredit
Golongan IV 853 0,1700
Golongan III 1.200 0,2000
Golongan II dan I 491 0,0660
8 Fungsional Umum
Golongan IV 7 0,0012
Golongan III 874 0,1380
Golongan II dan I 1.458 0,1770
5.516 1,00Total
Tingkatan Jabatan
Jumlah
Pegawai
Ratio Insentif Total
Pegawai
Indeks Insentif
Jabatan
Besaran Insentif Per
Jabatan
2 3 4 5 6
II a 1 0,0009 0,0009 8.963.243
II b 27 0,0182 0,0007 6.713.211
III a 52 0,0300 0,0006 5.745.669
III b 78 0,0370 0,0005 4.724.217
IV a 388 0,1410 0,0004 3.619.179
IV b 87 0,0230 0,0003 2.632.881
Fungsional AngkaKredit
Golongan IV 853 0,1700 0,0002 1.984.827
Golongan III 1.200 0,2000 0,0002 1.659.860
Golongan II dan I 491 0,0660 0,0001 1.338.706
Fungsional Umum
Golongan IV 7 0,0012 0,0002 1.707.284
Golongan III 874 0,1380 0,0002 1.572.499
Golongan II dan I 1.458 0,1770 0,0001 1.209.034
5.516 1,00Total

22. %
1 Tambahan Penghasilan Minimum 5%
2 Beban Kerja 35%
3 Kondisi Kerja 15%
4 Prestasi Kerja 45%
100%Total
KOMPONEN PENGURANG TAMBAHAN PENGHASILAN

23. Tambahan Berdasarkan Kekhususan Tempat Bertugas
1. Terpencil 750.000Rp Per bulan
2. Semi Terpencil 500.000Rp Per bulan
3. Tidak Terpencil -Rp Per bulan
Tambahan Berdasarkan Kondisi Kerja (Kekhususan Resiko Pekerjaan)
1. Anggota Satpol PP 500.000Rp Per bulan
2. Pemadam Kebakaran 500.000Rp Per bulan
3. Medis dan Paramedis 700.000Rp Per bulan
4. Petugas Kebersihan 500.000Rp Per bulan
Tambahan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
1. Dokter Spesialis 6.000.000Rp Per bulan
2. Dokter Umum 3.000.000Rp Per bulan
3. Dokter Gigi 3.000.000Rp Per bulan
4. Anestesi 2.000.000Rp Per bulan
5. Teknik Elektromedik 1.000.000Rp Per bulan
6. Auditor 2.500.000Rp Per bulan

24. PP 100/ 2000 jo. PP 13/ 2002 :
Pasal 1  Eselon adalah tingkatan jabatan struktural,
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 3 ayat (2)  Penetapan eselon, ditetapkan
berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab,
dan wewenang .

25. Semakin tinggi level eselon maka tunjangan
yang diterima juga akan lebih besar. Beban
kerja ini menunjukkan semakin beratnya
tanggung jawab yang dimiliki/ disandangnya
Semakin tinggi level eselon maka span of control
yang dimiliki juga semakin luas. Ini menerangkan
bahwa semakin tinggi level eselon maka beban
untuk melakukan pengawasan, koordinasi,
pembinaan, dan fasilitasi pada jabatan-jabatan
dibawahnya juga semakin besar

26. Prestasi kerja pegawai akan diukur setiap tahunnya oleh atasannya
berdasarkan aturan yang berlaku (DP3) atau juga berdasarkan
instrumen lain yang dapat diterapkan (model SKI)
Tunjangan prestasi kerja tidak atau belum dikaitkan secara langsung
oleh capaian prestasi kerja yang dicapai setiap pegawai. Apabila ada
gap antara tingkatan prestasi kerja dengan besaran tunjangan prestasi
kerja, dimana tingkat prestasi kerja < dibandingkan tunjangan prestasi
kerja  dilakukan pembinaan. Sebaliknya apabila tingkat prestasi
kerja > tunjangan prestasi kerja, maka  diberikan penghargaan
(reward) dapat berupa, sertifikat, promosi jabatan, kenaikan pangkat,
dll
Tunjangan prestasi kerja diciptakan dalam rangka mewujudkan sistem
reward and punishment atau carrot and stick dalam manajemen
kepegawaian

27. Pada hakekatnya setiap jabatan tidak lepas dari resiko. Resiko
sebuah jabatan sendiri memiliki kategori yang beragam
• Resiko yang berhubungan dengan aspek hukum dan administratif
• Resiko yang berhubungan dengan aspek fisik atau psikis
Resiko-resiko ini harus disadari karena sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dijalankan, oleh karenanya perlu diberikan tunjangan
berdasarkan kondisi kerja pegawai
Semakin tinggi tingkat jabatan seseorang menunjukkan resiko
jabatan yang tinggi terutama resiko hukum/ administratif.
Sementara resiko fisik lebih banyak dirasakan oleh petugas teknis

28. Sesuai Kep-Bup No. 414/ 2009 Tentang
Penetapan Desa Tidak Terpencil, Semi Terpencil,
dan Terpencil
• Tempat Bertugas Kategori Terpencil
• Tempat Bertugas Kategori Semi Terpencil
• Tempat Bertugas Kategori Tidak Terpencil

29. 1. Besaran TPP yang diberikan adalah besaran maksimal
yang bisa diperoleh oleh PNSD setiap bulannya;
2. Alokasi TPP Kab. Paser sebesar 11,9 % ditentukan
berdasarkan hasil kajian untuk memudahkan
penyusunan besaran TPP masing-masing jabatan,
dan lebih rendah dibandingkan alokasi TPP yang
dikeluarkan tahun-tahun sebelumnya;
3. Alokasi TPP Kab. Paser setiap tahunnya adalah senilai
Rp 129.765.113.025 (berdasarkan nilai bukan %),
sehingga persentase alokasi TPP Paser akan terus
mengalami penurunan seiring kenaikan APBD Kab.
Paser

30. • Basis bagi pihak manajemen
untuk mengambil keputusan
terkait dengan upah dan promosi
• Feedback atau informasi kepada
staf mengenai kinerja mereka
• Kepentingan pengembangan staf
• Penanganan kinerja rendah
• Penanganan rewards individu
• Penanganan pengembangan
individu
Performance Appraisal

31. Bidang Kajian Aparatur
PKP2A III LAN SAMARINDA
Jl. MT. Haryono No. 36
Samarinda – Kaltim
Telp (0541) – 768 231
Fax (0541) – 768 230
INFORMASI LEBIH LANJUT :