none

1. Peran Masyarakat dalam
Peningkatan Budaya Integritas
di Lingkungan Kemenkeu

2. itjen.kemenkeu.go.id
Outline
2
Program Pengendalian Gratifikasi
1
2 Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Pelapor
3 Diskusi

3. Program
Pengendalian Gratifikasi

4. itjen.kemenkeu.go.id
Larangan Pemberian Gratifikasi
4
4
• Pasal 4 huruf (i) - PNS wajib menolak segala bentuk
pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
kecuali penghasilan
• Pasal 5 huruf (k) - PNS dilarang menerima hadiah yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan
PP 94 Tahun 2021
• Pasal 5 ayat (1) Pidana bagi setiap orang yang memberi
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan
paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit
Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000.
• Pasal 12 B ayat (2) Pidana bagi pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima hadiah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak
Rp1.000.000.000.
UU No. 31 tahun 1999 jo.
UU No. 20 tahun 2001
Pegawai/Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi dan
wajib melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi atas segala bentuk pemberian
yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya, bertentangan dengan peraturan yang berlaku/ kode
etik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan/atau
merupakan penerimaan yang tidak patut/ tidak wajar.
-- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021
Pemberi gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi
melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang
diterimanya kepada KPK, dapat diancam pidana sebagai
pemberi suap, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap
terpenuhi.

5. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Kementerian Keuangan memiliki
komitmen tinggi dalam Penguatan
Budaya Integritas Pegawai
Bantu Kami dengan Tidak Melakukan
Pemberian Apapun atas Pelayanan
yang Kami Berikan
Apabila masih ada:
• Pegawai Kami yang
Menerima/Meminta Gratifikasi atau
• Dugaan Pelanggaran Lainnya
Laporkan melalui WWW.WISE.KEMENKEU.GO.ID

6. Penanganan Pengaduan dan
Perlindungan Pelapor

7. itjen.kemenkeu.go.i
7 7
Penyampaian Pelaporan Pelanggaran
WHAT
Apa indikasi pelanggaran
yang diketahui? what
where
when
who
WHERE
Dimana pelanggaran
tersebut dilakukan?
WHEN
Kapan pelanggaran
tersebut terjadi?
how
HOW
Bagaimana perbuatan
tersebut dilakukan?
WHO
Siapa saja yang terlibat
dalam pelanggaran
tersebut?
Identitas Pelapor Disarankan Anonim
Informasi aduan disampaikan secara lengkap (4W+1H)
Pelapor agar mencantumkan Kontak Email dan/atau Nomor yang
Dapat Dihubungi
Menyimpan dan Menjaga Kerahasiaan Username dan Password
Akun WISE dengan Baik
Disarankan dengan Bukti Pendukung (Dokumen, Foto, Video, Link, dsb)
WISE.KEMENKEU.GO.ID
021-134 PENGADUAN.ITJEN@KEMENKEU.GO.ID
0815-99-6666-2 Inspektorat Bidang Investigasi
Ged. Djuanda Lt. 6
KEMENTERIAN KEUANGAN
Jl. Wahidin No. 1

8. itjen.kemenkeu.go.i
8 8
Penyampaian Pelaporan Pelanggaran
Bantuan Hukum
Bantuan Aspek
Kepegawaian
Hak Pelapor
• Mendapatkan Nomor
Register Pengaduan
• Memperoleh informasi
terkait tindak lanjut
Pelaporan
• Mendapatkan perlindungan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan, dikecualikan
pelapor tidak menjalankan
kewajiban terkait
kerahasiaan
Kewajiban Pimpinan
PMK-205/PMK.09/2022
 Memberikan Perlindungan kepada Pelapor pelanggaran, DAN tidak menerbitkan kebijakan
kepegawaian atau kebijakan lainnya sebagai tindakan balasan atas Pelapor;
 Memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor pada seluruh pegawai;
 Menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada
Pelapor dari eksternal (masyarakat).
PMK-323/PMK.09/2021
Melaporkan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan dalam hal terdapat pelanggaran
integritas serta melindungi pelapor pelanggaran integritas
Pengajuan Perlindungan
Retaliasi Laporan ke ITJEN
Kronologi Retaliasi
Bukti Pendukung
Usulan Perlindungan

9. itjen.kemenkeu.go.id 9
NON FRAUD
 Dugaan Tindakan Sewenang-wenang Dari Pimpinan
 Perbuatan yang Bertentangan dengan Norma
Kesusilaan dan Merusak Citra Instansi
 Pelanggaran Kehadiran Bekerja
 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan
Melalaikan Kewajiban Sebagai Suami atau Istri
 Dugaan PNS Terlibat Dalam Kegiatan Politik
Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai
(Larangan dan Kewajiban ASN dalam PP
94 tahun 2021) dan masih menjadi
kewenangan Kemenkeu
Substansi Pelaporan dan Media Sosial
FRAUD
 Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
 Dugaan Penerimaan Uang
 Dugaan Pemerasan
 Dugaan Penyimpangan Dalam
Perjadin/PBJ
ALERT: PENGADUAN DIHARAPKAN
TIDAK DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA
SOSIAL
Isu tidak terfokus pada subtansi pengaduan
dan dapat disalahgunakan oleh oknum
yang tidak bertanggung jawab
1
Telah tersedia saluran resmi pengaduan
Kemenkeu dan sistem pengendalian tiga lini
2
3
4
Kerahasiaan tidak terjamin
Tidak tersedia mekanisme
perlindungan pelapor

10. Diskusi

11. Terima Kasih