SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA
NenyRahmawatiM.Pd
WidyaiswaraBPSDMProvinsiDKIJakarta
2022
Pengembangan Kompetensi ASN
menuju Smart ASN
Materi Pembahasan
1. Grand Design Pembangunan ASN
2. Manajemen ASN berbasis Sistem Merit
3. Eksplorasi Karakteristik Smart ASN
Grand Design Pembangunan ASN
PETA JALAN PEMBANGUNAN
Aparatur SipilNegara
RPJM 1 (2005-2009)
GOOD GOVERNANCE
RPJM 2 (2010-2014)
REFORMASI
BIROKRASI
RPJM 3 (2015-2019)
SISTEM MERIT
RPJM 4 (2020-2024)
BIROKRASI BERKELAS DUNIA
1
2
3
4
KONDISI
SAAT INI
4,35 JutaASN
PROGRAM STRATEGIS
 Perencanaan
 Rekrutmen & Seleksi
 Pengembangan Kompetensi
 Reformasi Kesejahteraan
Eksternal:
• Globalisasi & persaingan
• Tuntutan publik
SMARTASN
Profil:
• Integritas
• Nasionalime
• Wawasan Global
• IT & Bahasa Asing
• Hospitality
• Networking
• Entrepreneurship
WORLD CLASS GOVERNMENT 2024
Internal:
• Mismatch
• Indisipliner
T
A
N
T
A
N
G
A
N
Smart ASN 2024: Tantangan Pembangunan ASN
12
ASN Berdasarkan Pendidikan
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan, 2017
Komposisi ASN Indonesia
4,374,341
Jumlah Total ASN
• Pusat
• Daerah
: 918,436 (21%)
: 3,455,905 (79%)
POTRET ASN SAAT INI
37.953
64.458
992.562
40.812
271.527
410.903
52.061
2.094.117
308.928
16.075
0
500000
1000000
2000000
1500000
2500000
SD SMP SMA Diploma Diploma Diploma Diploma S1
I III III IV
S2 S3
5
6
PENGEM-
BANGAN
KARIR
(PROMOSI,
ROTASI)
PURNABAKTI &
KESEJAHTERAAN
PERENCANAAN
PEREKRUTAN
DAN SELEKSI
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PENILAIAN
KINERJA
DAN
PENGHARGAAN
2
1
3
4
KEBIJAKAN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Manajemen ASN berbasis Sistem Merit
Komunikasi
Pengembangan Diri
dan Orang Lain
Standar Kompetensi Manajerial
Orientasi pada
Hasil
TRACKING BEST LEADERS AND BEST EMPLOYEES
(internalisasi terhadap 500 ribuan pejabat struktural)
Integritas
Pengambilan
Keputusan
Kerja Sama
17
Pelayanan Publik
Mengelola
Perubahan
PERMENPAN
38/2017
SKJASN
18
1. perencanaan;
2. pengadaan;
3. pengembangan karier;
4. pengembangan kompetensi;
5. penempatan;
6. promosi dan/atau mutasi;
7. uji kompetensi;
8. sistem informasi manajemen; dan
9. kelompok rencana suksesi (talent pool) ASN.
Pengacuan Standar Kompetensi ASN
MANAJEMEN KARIER PNS
1. Memberikan kejelasan dan
kepastian karier kepada PNS;
2. Menyeimbangkan antara
pengembangan karir PNS dan
kebutuhan instansi;
3. Meningkatkan kompetensi
dan kinerja PNS;
4. Mendorong peningkatan
profesionalitas PNS.
SASARAN
1. Tersedianya pola karier
nasional dan panduan
penyusunan pola
karier instansi;
2. Meningkatkan kinerja
instansi pemerintah
TUJUAN
Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi dan Mutasi
dengan Sistem Merit
19
MANAJEMEN KARIER PNS
Manajemen ASN yang
diterapkan dengan adil
dan wajar terhadap
pelaksanaan :
kualifikasi, kompetensi,
penilaian kinerja,
integritas dan moralitas,
tanpa membedakan
latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan,
umur, atau kondisi
kecacatan
Tingkat Instansi & Nasional
A.Pengangkatan s.d.
pemberhentian.
B.Disesuaikan dengan
kebutuhan instansi
C.Standar Kompetensi
Jabatan (diatur Permen)
D.Profil PNS
1. nama jabatan;
2. uraian jabatan;
3. kode jabatan;
4. pangkat yang sesuai;
5. kompetensi teknis;
6. kompetensi
manajerial;
7. kompetensi sosial
kultural; dan
8. ukuran kinerja
jabatan
Sistem Merit
1. data personal; 2. kualifikasi; 3. rekam jejak jabatan;
4. kompetensi; 5. riwayat pengembangan kompetensi;
6. riwayat hasil penilaian kinerja; 7. informasi
kepegawaian lainnya.
SISTEM INFORMASI ASN
20
PENGEMBANGAN KARIER
RENCANA EVALUASI
PELAKSANAAN
1. berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi;
2. mempertimbangkan integritas dan moralitas;
3. diselenggarakan di tingkat instansi; dan nasional. melalui: mutasi, promosi,
dan/atau penugasan khusus
TINGKAT INSTANSI :
1. Ditetapkan oleh PPK ( penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier
pegawai).
2. PPK wajib: menetapkan rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi pengembangan karier.
3. PPK menominasikan PNS yang masuk dalam talent pool (kelompok rencana suksesi) di
lingkungannya untuk mengisi lowongan sesuai kebutuhan instansi.
TINGKAT NASIONAL,
BKN wajib mengumumkan informasi lowongan jabatan di seluruh instansi pusat dan instansi
daerah melalui Sistem Informasi ASN. 24
KOMPETEN-
KUALIFIKASI SESUAI
& BERKINERJA
PROMOSI
KURANG KOMPETEN-
KUALIFIKASI KURANG
SESUAI NAMUN
BERKINERJA RELATIF
TINGGI
DIKLAT/MAGANG
KOMPETEN-
KUALIFIKASI SESUAI,
TAPI BERKINERJA
RENDAH
MUTASI/ROTASI
KURANG KOMPETEN-
KUALIFIKASI KURANG
SESUAI & BERKINERJA
RENDAH
RASIONALISASI
PEMETAAN KINERJA & KUALIFIKASI-KOMPETENSI PEGAWAI ASN
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan
Pemetaan Kualifikasi & Kompetensi – Kinerja ASN
BERKINERJA
BERKINERJA RENDAH
KOMPETEN-
KULAIFIKAS
I
SESUAI
KOMPETEN-
KUALIFIKASI
KURANG
SESUAI
Simplified Talent Mapping: Finding Best Talent (Kuadran 1)
22
Lanyanan Pengembangan Kompetensi
bagiASN Berkebutuhan Khusus
OPTIMASI
OPTIMASI
OPTIMASI

More Related Content

What's hot

Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfstevianisari
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Ridho Fitrah Hyzkia
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranPengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranTri Widodo W. UTOMO
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Idik Saeful Bahri
 
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdfHadi Purwa
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityCoach RFIRMANS
 
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-temanna #LABEDDU
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar BerakhlakCoach RFIRMANS
 

What's hot (20)

Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
strategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensistrategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensi
 
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranPengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
 
Transformasi birokrasi berkelas dunia
Transformasi birokrasi berkelas duniaTransformasi birokrasi berkelas dunia
Transformasi birokrasi berkelas dunia
 
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Manajemen asn
Manajemen asnManajemen asn
Manajemen asn
 
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...
 
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptx
PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptxPENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptx
PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptx
 
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
 
Mekanisme dan proses penyusunan talent pool jpt bagi instansi pemerintah daerah
Mekanisme dan proses penyusunan talent pool jpt bagi instansi pemerintah daerahMekanisme dan proses penyusunan talent pool jpt bagi instansi pemerintah daerah
Mekanisme dan proses penyusunan talent pool jpt bagi instansi pemerintah daerah
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 

Similar to OPTIMASI

Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASNMemperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASNSeta Wicaksana
 
PERBUP MANAJEMEN TALENTA.pdf
PERBUP MANAJEMEN TALENTA.pdfPERBUP MANAJEMEN TALENTA.pdf
PERBUP MANAJEMEN TALENTA.pdfRSDHCianjur
 
Diklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdfDiklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdfaviana3
 
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptxMuhammadZainaltuanay
 
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptxNyomanRicky
 
Tugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdf
Tugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdfTugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdf
Tugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdfNisaQurrotulAini
 
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...b hendarsyah
 
Manajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivManajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivhoyin rizmu
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkrickygunawan84
 
Manajemen Talenta.pptx
Manajemen Talenta.pptxManajemen Talenta.pptx
Manajemen Talenta.pptxTriaPrastika
 
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxpert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxZulkarnainTamim1
 
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxManajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxssuser9d9030
 
Materi Agenda III.pptx
Materi Agenda III.pptxMateri Agenda III.pptx
Materi Agenda III.pptxssuserc93869
 
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdfBT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdfRahmanTanjung1
 

Similar to OPTIMASI (20)

Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASNMemperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
 
menpan.pdf
menpan.pdfmenpan.pdf
menpan.pdf
 
PERBUP MANAJEMEN TALENTA.pdf
PERBUP MANAJEMEN TALENTA.pdfPERBUP MANAJEMEN TALENTA.pdf
PERBUP MANAJEMEN TALENTA.pdf
 
Diklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdfDiklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdf
 
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
 
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
 
SOSIALISASI CAT GROBOGAN.pptx
SOSIALISASI CAT GROBOGAN.pptxSOSIALISASI CAT GROBOGAN.pptx
SOSIALISASI CAT GROBOGAN.pptx
 
Tugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdf
Tugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdfTugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdf
Tugas Individu Agenda 3_Nisa Qurrotul Aini.pdf
 
Bkn
BknBkn
Bkn
 
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
 
Manajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivManajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab iv
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmk
 
Manajemen Talenta.pptx
Manajemen Talenta.pptxManajemen Talenta.pptx
Manajemen Talenta.pptx
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil NegaraKajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxpert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
 
12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN
 
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxManajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
 
Materi Agenda III.pptx
Materi Agenda III.pptxMateri Agenda III.pptx
Materi Agenda III.pptx
 
Slide skj
Slide skjSlide skj
Slide skj
 
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdfBT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
 

Recently uploaded

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 

Recently uploaded (15)

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 

OPTIMASI

  • 1. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA NenyRahmawatiM.Pd WidyaiswaraBPSDMProvinsiDKIJakarta 2022 Pengembangan Kompetensi ASN menuju Smart ASN
  • 2.
  • 3. Materi Pembahasan 1. Grand Design Pembangunan ASN 2. Manajemen ASN berbasis Sistem Merit 3. Eksplorasi Karakteristik Smart ASN
  • 5. PETA JALAN PEMBANGUNAN Aparatur SipilNegara RPJM 1 (2005-2009) GOOD GOVERNANCE RPJM 2 (2010-2014) REFORMASI BIROKRASI RPJM 3 (2015-2019) SISTEM MERIT RPJM 4 (2020-2024) BIROKRASI BERKELAS DUNIA 1 2 3 4
  • 6. KONDISI SAAT INI 4,35 JutaASN PROGRAM STRATEGIS  Perencanaan  Rekrutmen & Seleksi  Pengembangan Kompetensi  Reformasi Kesejahteraan Eksternal: • Globalisasi & persaingan • Tuntutan publik SMARTASN Profil: • Integritas • Nasionalime • Wawasan Global • IT & Bahasa Asing • Hospitality • Networking • Entrepreneurship WORLD CLASS GOVERNMENT 2024 Internal: • Mismatch • Indisipliner T A N T A N G A N Smart ASN 2024: Tantangan Pembangunan ASN
  • 7. 12 ASN Berdasarkan Pendidikan Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan, 2017 Komposisi ASN Indonesia 4,374,341 Jumlah Total ASN • Pusat • Daerah : 918,436 (21%) : 3,455,905 (79%) POTRET ASN SAAT INI 37.953 64.458 992.562 40.812 271.527 410.903 52.061 2.094.117 308.928 16.075 0 500000 1000000 2000000 1500000 2500000 SD SMP SMA Diploma Diploma Diploma Diploma S1 I III III IV S2 S3
  • 9. Manajemen ASN berbasis Sistem Merit
  • 10. Komunikasi Pengembangan Diri dan Orang Lain Standar Kompetensi Manajerial Orientasi pada Hasil TRACKING BEST LEADERS AND BEST EMPLOYEES (internalisasi terhadap 500 ribuan pejabat struktural) Integritas Pengambilan Keputusan Kerja Sama 17 Pelayanan Publik Mengelola Perubahan PERMENPAN 38/2017 SKJASN
  • 11. 18 1. perencanaan; 2. pengadaan; 3. pengembangan karier; 4. pengembangan kompetensi; 5. penempatan; 6. promosi dan/atau mutasi; 7. uji kompetensi; 8. sistem informasi manajemen; dan 9. kelompok rencana suksesi (talent pool) ASN. Pengacuan Standar Kompetensi ASN
  • 12. MANAJEMEN KARIER PNS 1. Memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS; 2. Menyeimbangkan antara pengembangan karir PNS dan kebutuhan instansi; 3. Meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; 4. Mendorong peningkatan profesionalitas PNS. SASARAN 1. Tersedianya pola karier nasional dan panduan penyusunan pola karier instansi; 2. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah TUJUAN Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi dan Mutasi dengan Sistem Merit 19
  • 13. MANAJEMEN KARIER PNS Manajemen ASN yang diterapkan dengan adil dan wajar terhadap pelaksanaan : kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, integritas dan moralitas, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan Tingkat Instansi & Nasional A.Pengangkatan s.d. pemberhentian. B.Disesuaikan dengan kebutuhan instansi C.Standar Kompetensi Jabatan (diatur Permen) D.Profil PNS 1. nama jabatan; 2. uraian jabatan; 3. kode jabatan; 4. pangkat yang sesuai; 5. kompetensi teknis; 6. kompetensi manajerial; 7. kompetensi sosial kultural; dan 8. ukuran kinerja jabatan Sistem Merit 1. data personal; 2. kualifikasi; 3. rekam jejak jabatan; 4. kompetensi; 5. riwayat pengembangan kompetensi; 6. riwayat hasil penilaian kinerja; 7. informasi kepegawaian lainnya. SISTEM INFORMASI ASN 20
  • 14. PENGEMBANGAN KARIER RENCANA EVALUASI PELAKSANAAN 1. berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi; 2. mempertimbangkan integritas dan moralitas; 3. diselenggarakan di tingkat instansi; dan nasional. melalui: mutasi, promosi, dan/atau penugasan khusus TINGKAT INSTANSI : 1. Ditetapkan oleh PPK ( penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier pegawai). 2. PPK wajib: menetapkan rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi pengembangan karier. 3. PPK menominasikan PNS yang masuk dalam talent pool (kelompok rencana suksesi) di lingkungannya untuk mengisi lowongan sesuai kebutuhan instansi. TINGKAT NASIONAL, BKN wajib mengumumkan informasi lowongan jabatan di seluruh instansi pusat dan instansi daerah melalui Sistem Informasi ASN. 24
  • 15. KOMPETEN- KUALIFIKASI SESUAI & BERKINERJA PROMOSI KURANG KOMPETEN- KUALIFIKASI KURANG SESUAI NAMUN BERKINERJA RELATIF TINGGI DIKLAT/MAGANG KOMPETEN- KUALIFIKASI SESUAI, TAPI BERKINERJA RENDAH MUTASI/ROTASI KURANG KOMPETEN- KUALIFIKASI KURANG SESUAI & BERKINERJA RENDAH RASIONALISASI PEMETAAN KINERJA & KUALIFIKASI-KOMPETENSI PEGAWAI ASN Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan Pemetaan Kualifikasi & Kompetensi – Kinerja ASN BERKINERJA BERKINERJA RENDAH KOMPETEN- KULAIFIKAS I SESUAI KOMPETEN- KUALIFIKASI KURANG SESUAI Simplified Talent Mapping: Finding Best Talent (Kuadran 1) 22
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.

Editor's Notes

  1. Government jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti Pemerintah sedangkan Governance berarti Pemerintahan
  2. Government adalah sekelompok yang memerintah sebuah komunitas/unit. Mereka menetapkan dan mengadministrasi kebijakan publik, dan kekuasaan executive, politik dan berdaulat melalui bea cukai, institusi, dan hukum dalam suatu negara.
  3. Governance adalah bentuk dan tata kelola dari pemerintah sendiri yang sering di sebut pemerintahan Governance haruslah bernilai baik (good governance) dengan memiliki beberapa aspek berikut : participation (partisipasi), laws (hukum), inclusivity (adil), responsiveness (daya tanggap), dan transparantion (keterbukaan)
  4. Government adalah sekelompok yang memerintah sebuah komunitas/unit. Mereka menetapkan dan mengadministrasi kebijakan publik, dan kekuasaan executive, politik dan berdaulat melalui bea cukai, institusi, dan hukum dalam suatu negara.
  5. Government adalah sekelompok yang memerintah sebuah komunitas/unit. Mereka menetapkan dan mengadministrasi kebijakan publik, dan kekuasaan executive, politik dan berdaulat melalui bea cukai, institusi, dan hukum dalam suatu negara.