prosedur mutasi pns antar propinsi

1. Prosedur Mutasi PNS Antar Propinsi
Seorang PNS karena hal-hal tertentu memaksanya untuk mutasi dari satu propinsi ke propinsi lain dalam
wilayah NKRI. Banyak hal yang menyebabkan mutasi PNS antar propinsi dilakukan, diantaranya adalah :
Istri/suami ditugaskan dipropinsi lain untuk jangka waktu yang lama
Ingin mengembangkan karier di tempat yang baru karena adanya promosi
Keahliannya sangat dibutuhkan di propinsi tertentu sehingga diminta mutasi kesana
Hal lain yang bersifat pribadi.
Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi untuk mengurus mutasi PNS antar propinsi adalah sebagai
berikut :
1) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara hirarkis ke Instansi yang
dituju/menerima;
2) Apabila Instansi yang dituju membutuhkan pegawai dan menyetujui permohonan tersebut, maka
Pejabat Pembina Kepegawaian yang dituju menghubungi ( Secara Tertulis ) kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian asal, untuk meminta persetujuan;
3) Karena disetujui untuk pindah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal membuat surat
pernyataan persetujuan;
4) Berdasarkan pernyataan persetujuan tersebut, Instansi yang menerima/ membutuhkan usul
pindah antar Instansi dengan melampirkan :
 Surat permintaan persetujuan Instansi yang menerima ;
 Surat pernyataan persetujuan dari Instansi asal ;
 Surat keputusan pangkat terakhir ;
Nota Usul surat pengantar usul pindah Instansi diajukan oleh Instansi yang menerima, dan ditujukan
kepada Kepala BKN Pusat/Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya.
Berikut beberapa contoh yang bisa dijadikan referensi mutasi PNS antar propinsi.
Contoh Mutasi PNS Antar Propinsi 1 :
Syarat Usul Pindah Kerja PNS Antar Kabupaten/Propinsi/Lembaga di Kab. Rembang
1. Asli Surat Permohonan Pindah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang memuat Data
Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan alasan-alasan mengajukan permohonan pindah;
2. Salinan Sah Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil;
3. Salinan Sah Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri
Sipil;
4. Salinan Sah Kartu Pegawai;
5. Salinan Sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 1 tahun terakhir;
6. Salinan Sah Daftar Hadir 2 (dua) bulan terakhir;
7. Salinan Sah Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
8. Asli dan Rangkap Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah tentang tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berkas Asli
dimasukkan dalam Bendel 1;
9. Asli dan Rangkap Rekomendasi/Persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah tentang Usul Pindah
Tempat Bekerja ke Pemerintah Kabupaten/Propinsi/Lembaga lain. Berkas Asli dimasukkan dalam
Bendel 1;
10. Salinan atau Tembusan Surat Pejabat Berwenang telah diterima/terdapat formasi di tempat kerja
tujuan, untuk yang mengajukan usul pindah dari Pemerintah Kabupaten Rembang (bila telah
didapatkan);
11. Salinan atau Tembusan Surat Pejabat Berwenang telah disetujui usul pindahnya untuk yang
mengajukan usul pindah ke Pemerintah Kabupaten Rembang (bila telah didapatkan);
12. Surat Pimpinan Perangkat Daerah tentang Pengiriman Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil.
Berkas disusun dalam 2 bendel, dimasukkan dalam Stopmap. Stopmap Warna Biru untuk Golongan IV,
Stopmap warna Hijau untuk Golongan III, Warna Kuning untuk Golongan II dan Warna Merah untuk
Golongan I. Berkas dikirimkan kepada Yth. Bupati Rembang (Bendel 1), dengan Tembusan kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang (Bendel 2)

2. Contoh Mutasi PNS Antar Propinsi 2 :
Mutasi dari luar DKI ke Pemda DKI Jakarta
Pindah atau mutasi ke Pemda DKI sedikit berbeda dengan pindah ke daerah lain karena harus melalui tes
seleksi. Prosesnya lebih kurang sebagai berikut :
1. Membuat surat permohonan rekomendasi pindah tugas ke kepala daerah (bupati/walikota cq.
kepala BKD wilayah asal) dengan persetujuan dari kepala instansi asal. Dalam surat permohonan
ini di lampirkan Foto Copy : SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, kartu pegawai, DP3 2 tahun
terakhir. Prosesnya kurang lebih sebulan tergantung ada tidaknya kepala daerah.
2. Surat rekomendasi pindah tugas dari Bupati/walikota yang di tujukan kepada Gubernur cq.
Kepala BKD provinsi asal untuk diserahkan ke BKD propinsi asal. BKD Propinsi mengeluarkan
surat Persetujuan pindah antar instasi yang ditujukan kepada Gubernur DKI Up. Sekertaris
daerah
3. Surat persetujuan pindah dari Gubernur asal yang disertai lampiran (no.1) dimasukan ke
Sekertaris daerah DKI untuk diteruskan ke BKD propinsi DKI. Selanjutnya tinggal tunggu
pemberitauan.
4. Setelah menunggu kurang lebih 3 bulan, akan ada surat undangan untuk mengikuti seleksi
mutasi dengan materi psikotes dan wawancara.
5. Setelah proses seleksi mutasi selesai menunggu pemberitahuna hasil seleksi yang kira-kira
memakan waktu sekitar 5 bulan. Apabila lulus seleksi maka harus melengkapi berkas-berkas
berupa : SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, Karpeg, Ijazah terakhir + Transkrip nilai dan
surat Persetujuan mutasi dari Gubernur asal. Berkas-berkas tersebut dipergunakan untuk
mengurus SK BKN tentang alih tugas.
6. Setelah SK alih tugas dari BKN terbit masih harus menunggu SK Gubernur tentang pencatatan
pemindahan PNS. Setelah SK Gubernur terbit, maka yang bersangkutan sudah bisa mulai
bertugas dan pindah gaji di tempat baru.
Waktu yang dibutuhkan mulai dari membuat permohonan dari tempat asal sampai resmi bekerja di
tempat yang baru kurang lebih satu tahun, waktu yang cukup lama.

3. Tips-Tips untuk mutasi PNS antar daerah (pengalaman pribadi)
January 21, 2010 at 8:31 am 807 comments
Postingan ini hanya bermaksud untuk sharing & membantu apabila ada rekan-rekan yang membutuhkan
informasi untuk mutasi istri/suami/saudara/keluarga, dll yang berstatus pegawai negeri. Selengkapnya
adalah sbb:
1. Syarat utama untuk mutasi,
Syarat utama & mutlak untuk dapat mutasi adalah anda seorang PNS. Jadi, seorang karyawan
perusahaan swasta tidak bisa mutasi sebagai PNS . Bila tetap ingin menjadi PNS, maka ikutlah tes
CPNS yang rutin diadakan setiap tahun .
2. Alasan untuk mutasi,
Hal terpenting untuk mentrigger/memulai proses mutasi adalah alasan yang tepat & kuat. Ada
berbagai macam alasan yang bisa digunakan untuk mutasi, diantaranya adalah ikut pasangan
(suami/istri), mendekatkan diri dengan keluarga, dan alasan-alasan personal lainnya.
Dari berbagai alasan tersebut, yang paling dapat diterima adalah ikut pasangan (suami/istri), yang
pindah tugas atau bertugas didaerah lain. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, akan lebih
besar kemungkinannya untuk bisa mutasi, apabila pasangan kita tersebut bertugas sebagai pembela
negara (ABRI) atau dikepolisian. Sedangkan apabila pasangan kita sebagai PNS, tetap akan
mendapatkan prioritas lebih, tapi tidak sebesar ABRI atau kepolisian. Apalagi karyawan perusahaan
swasta, saya dengan mendapatkan prioritas yang paling bawah.
Tetapi jangan khawatir, meskipun saya sebagai karyawan perusahaan swasta, tetapi Alhamdulillah
istri (PNS) saya masih bisa mutasi.
3. Prosedur Mutasi
Apabila kita sudah mendapatkan alasan yang tepat untuk mutasi, maka kita bisa mulai untuk
memasuki step-by-step proses dan prosedur untuk mutasi. Secara umum prosedur mutasi dibagi
menjadi beberapa tahap, yaitu:
3.1 Mencari tempat tujuan untuk mutasi
Tahap ini merupakan tahap yang paling awal dari proses mutasi, karena kita harus memastikan
tempat tujuan mutasi kita ini adalah tempat yang tepat. Pertimbangan pemilihan tujuan mutasi
sebaiknya memperhatikan kemudahan akses & perkiraan kebutuhan pada instansi tujuan kita.
Misalnya, anda tinggal dikota A dan memiliki background Sarjana Peternakan. Kebetulan dikota
tersebut sedang digalakkan budidaya perikanan & peternakan. Nah, ada baiknya anda mencoba
untuk mengajukan mutasi ke dinas peternakan/perikanan, pemerintah kota A. Tentu saja sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
3.2 Mencari informasi kualifikasi seperti apa yang sedang dibutuhkan ditempat tujuan
Setelah mendapatkan tempat tujuan untuk mutasi, saatnya sekarang menganalisa bagaimana
kemungkinan kita bisa diterima ditempat tujuan. Caranya bisa dengan menanyakan secara
langsung ke user, atau pihak yang membutuhkan tenaga tambahan. Atau bila anda memiliki
kenalan yang kebetulan berdinas diinstansi tempat tujuan Anda, maka anda bisa menanyakan
apakah disana masih memerlukan tenaga tambahan, dengan kualifikasi yang kira-kira sesuai
dengan anda.
3.3 Mengirimkan surat permohonan untuk mutasi
Setelah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya, mengenai
tempat tujuan mutasi dan gambaran kebutuhan disana, kita dapat mulai untuk mengirimkan
surat permohonan untuk mutasi. Surat permohonan mutasi ini ditandatangani oleh pemohon &
diketahui oleh pejabat eselon 2 (misalnya Kepala Dinas). Surat tersebut dikirimkan ke pimpinan
instansi dimana tujuan mutasi kita, misalnya Walikota (untuk pemerintah KOTA) atau Gubernur
(untuk pemerinta DAERAH), melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau bagian

4. kepegawaian. Setelah mengirimkan surat tersebut, sebaiknya kita rajin menanyakan ke BKD
apakah sudah ada perkembangan/bagaimana status surat permohonan kita.
3.4 Response dari Instansi tujuan mutasi
Setelah surat permohonan kita masuk ke instansi terkait, maka seharusnya pihak BKD
memproses surat kita tersebut. Biasanya prosesnya memakan waktu dari beberapa minggu
sampai beberapa bulan, tergantung dari birokrasi didaerah masing-masing. Response dari
instansi tujuan mutasi adalah bersedia menerima permohonan kita atau menolaknya. Bila
menerima (keluar surat lolos butuh), maka kita akan diminta untuk mengurus administrasi
selanjutnya, sedangkan bila permohonan kita ditolak, maka kita sebaiknya mencari instansi lain
yang sekiranya mau menerima.
3.5 Mengurus surat persetujuan dari instansi asal untuk melepas
Setelah menerima surat lolos butuh dari instansi tujuan, maka kita harus mengurus surat
persetujuan untuk melepaskan kita dari instansi asal. Misalnya kita sebagai PNS di pemerintah
kota atau kabupaten (tingkat 2), maka kita harus mendapatkan surat persetujuan dari kepala
daerah (atau yang mewakilinya) baik dari tingkat 2 (kota/kabupaten) dan tingkat 1 (provinsi)
daerah asal kita.
3.6 Pengurusan SK mutasi dari pemerintah pusat
Setelah semua surat kita dapatkan, baik surat lolos butuh dari instansi tujuan dan surat
persetujuan pelepasan dari instansi asal, maka langkah berikutnya adalah mengurus SK mutasi
dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BKN (Badan Kepegawaian Nasional). BKN sendiri
terdiri dari beberapa bagian, dapat dicek ke http://www.bkn.go.id, dimana terdiri dari BKN
pusat dan BKN regional. BKN regional (misalnya BKN Regional 3, untuk Jawa Barat & sekitarnya)
tempat tujuan mutasi kita yang akan menerbitkan SK mutasi kita.
3.7 Penyampaian SK mutasi ke instansi tujuan
Setelah SK mutasi terbit, maka kita tinggal membawa SK mutasi tersebut ke bagian kepegawaian
(BKD) instansi tujuan.
Setelah itu masih ada beberapa proses administrasi lagi yang perlu ditunggu, misalnya pengurusan
pemindahan gaji dari daerah asal ke daerah tujuan.
Selamat berkantor di instansi baru ……….

5. Adapun kelengkapan berkas permohonan mutasi atau pindah tugas PNS antara lain:
Asli Surat permohonan mutasi/pindah tugas yang ditujukan ke Bupati atau
Gubernur yang daerah yang dituju, yang memuat Data Diri sebagai Pegawai Negeri
Sipil dan alasan-alasan mengajukan permohonan pindah;
Asli Surat Rekomendasi Instansi Yang dituju;
Asli Surat Rekomendasi Instansi Yang ditinggalkan;
Fotocopy Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan Menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil;
Fotocopy SK PNS
Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)
Fotocopy DP3 2 tahun terakhir;
Fotocopy Daftar Hadir 2 (dua) bulan terakhir;
Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
Asli dan Rangkap Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah tentang tidak
pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu)
tahun terakhir
Asli dan Rangkap Rekomendasi / Persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah tentang
Usul Pindah Tempat Bekerja ke Pemerintah Kabupaten / Propinsi / Lembaga lain.
Surat Pimpinan Perangkat Daerah tentang Pengiriman Usul Pindah Pegawai Negeri
Sipil.
** Prosedur dan Bahan Kelengkapan Yang Dipersiapkan
1. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara hirarkis ke Instansi yang dituju/menerima;
2. Apabila Instansi yang dituju membutuhkan pegawai dan menyetujui permohonan tersebut, maka Pejabat Pembina
Kepegawaian yang dituju menghubungi ( Secara Tertulis ) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian asal, untuk
meminta persetujuan;
3. Karena disetujui untuk pindah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal membuat surat pernyataan
persetujuan;
4. Berdasarkan pernyataan persetujuan tersebut, Instansi yang menerima / membutuhkan usul pindah antar Instansi
dengan melampirkan : a) Surat permintaan persetujuan Instansi yang menerima ; b) Surat pernyataan persetujuan
dari Instansi asal ; c) Surat keputusan pangkat terakhir ; d) Nota Usul surat pengantar usul pindah Instansi diajukan
oleh Instansi yang menerima, dan ditujukan kepada Kepala BKN Pusat / Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah
kerjanya. KEWENANGAN Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 Tentang
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan : Kepala
BKN menetapkan pemindahan antar Instansi bagi : Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen / lembaga Pegawai
Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Departemen/Lembaga ;
Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Propinsi ; Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah
Kabupaten / Kota Propinsi lainnya. Gubernur menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota
dalam propinsi di wilayah kerjanya. (Jusak)

6. Hal :PermohonanMutasiPegawai
Lamp : 1 (satu) Berkas
Kepada
Yth.BupatiBantul
MelaluiKepalaDinasPendidikanDasarKab.Bantul
c.q. Kepala BKD KabupatenBantul
Di KabupatenBantul
Dengan hormat,
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita
semua, Sholawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah :
Nama : ................
Tempat, Tgl Lahir : ...............
NIP : .........................
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. 1 / III b
Unit Kerja : ............................
Alamat Instansi : ..............................
Alamat Rumah : .......................................
D.I. Yogyakarta 55792 HP08157............
Mengajukan permohonan untuk mutasi ke sekolah ke SMK 1 Bantul yang lebih dekat dengan alasan :
1. Adanya kelebihan jumlah guru bidang studi (ada 5 guru IPS padahal total jam pelajaran IPS
disekolah hanya 75 jam) sehingga tidak memperoleh jam mengajar yang cukup (24 jam)– SK
Pembagian tugas terlampir
2. Yang bersangkutan kesulitan untuk menambah jam mengajar di sekolah lain (SMP) karena rata-
rata sudah kelebihan guru IPS
3. Mencari tempat kerja yang lebih dekat dari rumah karena jarak tempuh rumah ke sekolah 36 km
sehingga kurang efektif
4. Di SMK 1 Bantul kekurangan guru IPS
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
1. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir
2. Fotocopy PAK terakhir
3. Fotocopy DP3
4. Fotocopy Ijazah S1 dan S2
5. Fotocopy Transkrip Nilai S1 dan S2
6. Fotocopy Akta Mengajar
7. Fotocopy KTP
8. Fotocopy Surat Perintah Menjalankan Tugas
9. Fotocopy SK Pembagian Tugas
10. Fotocopy Karpeg
11. Fotocopy NPWP
12. Fotocopy Akta Kelahiran
Demikian permohonan dari kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan banyak terima kasih.
Bantul, 14 Juni 2011
Hormat Kami
………………………………….
NIP. ..............................................