1. Dokumen ini membahas strategi dan langkah operasional Kementerian Pertanian RI dalam menghadapi krisis pangan global, termasuk peningkatan produksi, substitusi impor, dan peningkatan ekspor.
bahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengah
1. Dokumen ini membahas strategi dan langkah operasional Kementerian Pertanian RI dalam menghadapi krisis pangan global, termasuk peningkatan produksi, substitusi impor, dan peningkatan ekspor.
bahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengahbahan tayang atau paparan kebijakan ekoomi kreati di jawa tengah
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokalVonny Soru
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan unggas lokal. Kawasan agribisnis unggas lokal merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat kelompok peternak yang melakukan usaha hulu, budidaya dan hilir secara terintegrasi dengan menerapkan tata cara beternak yang baik.
Paparan Stunting Dispantan 15 Des 2022 (2).pptAbankHutbah
Program dan kegiatan Dispangtan Kota Cimahi dalam upaya mempercepat penurunan stunting di antaranya meliputi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, sosialisasi pola konsumsi pangan sehat, dan penanganan kerawanan pangan untuk anak-anak stunting dan keluarga miskin. Upaya lainnya adalah pekarangan pangan lestari untuk meningkatkan ketersediaan pangan di lokasi prioritas intervensi stunting.
Dokumen tersebut membahas mengenai dasar-dasar pembangunan negara Malaysia yang meliputi dasar ekonomi seperti Dasar Automotif Nasional, Dasar Pertanian Negara Ketiga, Dasar Agromakanan, dan Dasar Jaminan Bekalan Makanan. Juga dibahas mengenai dasar-dasar seperti Pelan Induk Perindustrian Ketiga, Ekonomi Berasaskan Pengetahuan, dan Sogoshosha Malaysia. Dokumen tersebut juga merangkum objektif dan strategi pelaksana
Dokumen tersebut membahas potensi dan produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Dompu, termasuk data produksi tangkap dan budidaya, tantangan dan peluang sektor, serta program peningkatan produksi melalui JARAPASAKA.
Dasar Agromakanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sasaran dan sumbangan kepada ekonomi sambil menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat. Ia menekankan peningkatan daya saing melalui pembangunan pertanian bernilai tinggi dan peningkatan produktiviti, serta pembangunan mapan sumber melalui amalan hijau dan pengurusan sampah.
Paradigma Pembangunan Pertanian IndonesiaRenaYunita2
mata kuliah wawasan agribisnis. egiatan usaha di bidang apapun dalam sektor pertanian yang berorientasi profit. Agribisnis merupakan sebuah sistem yang mencakup seluruh kegiatan dari pengadaan sarana produksi pertanian, tataniaga produk usaha tani, hingga hasil olahannya.
RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 - 2019Muh Saleh
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Barat harus dipandang sebagai bagian yang tidak terlepas dari wawasan nasional. Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan penduduk sekitar 1.258.090 jiwa dengan luas wilayah 16.937,16 kilometer persegi, ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan Gizi di Sulawesi Barat sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Sulawesi Barat harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor Tahun 2015 – 2019 Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat memantapkan ketahanan pangan dan gizi, melalui: (1) meningkatkan status gizi masyarakat dengan memprioritaskan pada penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang anak balita menjadi 25% Persen pada tahun 2019, (2) mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi perkapita minimal 2200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 Gram/hari, (3) meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 3763 kkal/hari dan protein sebesar 97,82 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 pada tahun 2019, (4) meningkatkan keamanan, mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 – 2019 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 - 2019. Kebijakan RAD Pangan dan gizi 2015 - 2019 berisi 5 (lima) strategi utama yaitu (1) Pengelolaan Ketersediaan Pangan, (2) Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, (3) Pengelolaan Pemanfaatan Pangan, (4) Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan, dan (5) Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015 - 2019 juga telah mengakomodir keterlibatan dari seluruh elemen bangsa yang dijabarkan dalam matriks Program Rencana Aksi Nasional Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 - 2019. Dengan demikian, diharapkan Kebijakan Strategis. Pangan dan Gizi 2015 - 2019 dapat memberikan daya ungkit dan dorongan yang kuat bagi pembangunan nasional pangan dan gizi.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan dengan mengurangi kesenjangan, antara lain melalui penyediaan bantuan sosial, peningkatan akses infrastruktur dasar, serta peningkatan target pengentasan kemiskinan di 12 provinsi prioritas dan daerah tertinggal.
BAHAN CASCADING TUJUAN_SASARAN_PRIORITAS BIDANG EKON.pptxRonny774717
Dokumen tersebut membahas strategi dan prioritas untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Sumatera Utara. Tujuan khusus yang diuraikan adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dengan indikator kontribusi PDRB sektor pariwisata. Prioritas yang diambil adalah peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, SDM pariwisata, dan destinasi
Dokumen tersebut membahas prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang mencakup 7 bidang prioritas yaitu (1) penanggulangan kemiskinan, (2) penguatan daya saing ekonomi daerah, (3) kualitas hidup dan daya saing SDM, (4) pengelolaan SDA-LH dan penanggulangan bencana, (5) kedaulatan pangan dan energi, (6) kesenjangan wilayah, dan (7) tata kelola pemerintahan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 berfokus pada optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dengan prioritas pengurangan kemiskinan, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan peningkatan nilai tambah ekonomi."
1.4. pedoman budidaya pel peng kws agri unggas lokalVonny Soru
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan unggas lokal. Kawasan agribisnis unggas lokal merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat kelompok peternak yang melakukan usaha hulu, budidaya dan hilir secara terintegrasi dengan menerapkan tata cara beternak yang baik.
Paparan Stunting Dispantan 15 Des 2022 (2).pptAbankHutbah
Program dan kegiatan Dispangtan Kota Cimahi dalam upaya mempercepat penurunan stunting di antaranya meliputi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, sosialisasi pola konsumsi pangan sehat, dan penanganan kerawanan pangan untuk anak-anak stunting dan keluarga miskin. Upaya lainnya adalah pekarangan pangan lestari untuk meningkatkan ketersediaan pangan di lokasi prioritas intervensi stunting.
Dokumen tersebut membahas mengenai dasar-dasar pembangunan negara Malaysia yang meliputi dasar ekonomi seperti Dasar Automotif Nasional, Dasar Pertanian Negara Ketiga, Dasar Agromakanan, dan Dasar Jaminan Bekalan Makanan. Juga dibahas mengenai dasar-dasar seperti Pelan Induk Perindustrian Ketiga, Ekonomi Berasaskan Pengetahuan, dan Sogoshosha Malaysia. Dokumen tersebut juga merangkum objektif dan strategi pelaksana
Dokumen tersebut membahas potensi dan produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Dompu, termasuk data produksi tangkap dan budidaya, tantangan dan peluang sektor, serta program peningkatan produksi melalui JARAPASAKA.
Dasar Agromakanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sasaran dan sumbangan kepada ekonomi sambil menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat. Ia menekankan peningkatan daya saing melalui pembangunan pertanian bernilai tinggi dan peningkatan produktiviti, serta pembangunan mapan sumber melalui amalan hijau dan pengurusan sampah.
Paradigma Pembangunan Pertanian IndonesiaRenaYunita2
mata kuliah wawasan agribisnis. egiatan usaha di bidang apapun dalam sektor pertanian yang berorientasi profit. Agribisnis merupakan sebuah sistem yang mencakup seluruh kegiatan dari pengadaan sarana produksi pertanian, tataniaga produk usaha tani, hingga hasil olahannya.
RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 - 2019Muh Saleh
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Barat harus dipandang sebagai bagian yang tidak terlepas dari wawasan nasional. Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan penduduk sekitar 1.258.090 jiwa dengan luas wilayah 16.937,16 kilometer persegi, ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan Gizi di Sulawesi Barat sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Sulawesi Barat harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor Tahun 2015 – 2019 Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat memantapkan ketahanan pangan dan gizi, melalui: (1) meningkatkan status gizi masyarakat dengan memprioritaskan pada penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang anak balita menjadi 25% Persen pada tahun 2019, (2) mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi perkapita minimal 2200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 Gram/hari, (3) meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 3763 kkal/hari dan protein sebesar 97,82 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 pada tahun 2019, (4) meningkatkan keamanan, mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 – 2019 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 - 2019. Kebijakan RAD Pangan dan gizi 2015 - 2019 berisi 5 (lima) strategi utama yaitu (1) Pengelolaan Ketersediaan Pangan, (2) Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, (3) Pengelolaan Pemanfaatan Pangan, (4) Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan, dan (5) Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015 - 2019 juga telah mengakomodir keterlibatan dari seluruh elemen bangsa yang dijabarkan dalam matriks Program Rencana Aksi Nasional Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 - 2019. Dengan demikian, diharapkan Kebijakan Strategis. Pangan dan Gizi 2015 - 2019 dapat memberikan daya ungkit dan dorongan yang kuat bagi pembangunan nasional pangan dan gizi.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan dengan mengurangi kesenjangan, antara lain melalui penyediaan bantuan sosial, peningkatan akses infrastruktur dasar, serta peningkatan target pengentasan kemiskinan di 12 provinsi prioritas dan daerah tertinggal.
BAHAN CASCADING TUJUAN_SASARAN_PRIORITAS BIDANG EKON.pptxRonny774717
Dokumen tersebut membahas strategi dan prioritas untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Sumatera Utara. Tujuan khusus yang diuraikan adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dengan indikator kontribusi PDRB sektor pariwisata. Prioritas yang diambil adalah peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, SDM pariwisata, dan destinasi
Dokumen tersebut membahas prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang mencakup 7 bidang prioritas yaitu (1) penanggulangan kemiskinan, (2) penguatan daya saing ekonomi daerah, (3) kualitas hidup dan daya saing SDM, (4) pengelolaan SDA-LH dan penanggulangan bencana, (5) kedaulatan pangan dan energi, (6) kesenjangan wilayah, dan (7) tata kelola pemerintahan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 berfokus pada optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dengan prioritas pengurangan kemiskinan, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan peningkatan nilai tambah ekonomi."
Similar to Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. Kementerien Pertanian Republik Indonesia
PERAN PENTING SEKTOR PERTANIAN
2
05
01
02
03
Mendukung
Pertumbuhan
Ekonomi
Penyedia Pangan
Penghasil Devisa
Negara
Sumber
Pendapatan
Utama RTP
Penyedia
Lapangan Kerja
04
2
3. 3
3
STRATEGI MENGHADAPI KRISIS PANGAN DUNIA
Supply Pangan
Turun
Peningkatan
Permintaan
KRISIS PANGAN
• Kurang Gizi/stunting
• Kelaparan
• Ketersediaan Pangan Meningkat & Harga Stabil
• Ekspor Meningkat
Pangan Langka dan
Mahal
Covid-19 yang
belum berakhir
Perubahan iklim
Perang Rusia-
Ukraina
Penurunan
Produksi
Biaya Produksi
Naik
Gangguan
Distribusi
Restriksi Ekspor
Negara Lain
Kenaikan Harga
Pangan
Peningkatan Produksi
Pangan (inflasi & impor):
• Cabai
• Bawang Merah
• Gula (Tebu-Non Tebu)
• Daging sapi
Peningkatan Nilai Tambah
& Daya Saing Ekspor
• Sarang Burung Walet
• Porang
• Ayam
• Telur
Pengembangan Pangan Substitusi
Impor
• Ubikayu, Sorgum, Sagu (Substitusi
Gandum)
• Domba/Kambing, Itik (Substitusi Daging
Sapi)
Ekonomi pulih
pasca pandemi
Strategi impor
negara besar
STRATEGI
ANALISIS KRISIS PANGAN
3
5. 5
Rp 451,77 T
Rp 625,04 T
Naik
38,68%
Naik
15,79%
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Rp 390,16 T
NILAI ESKPOR PERTANIAN JANUARI – DESEMBER 2019-2021
5
6. 6
Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2022 sebesar
109,29 atau naik 0,42% dibanding NTP bulan
Februari 2022 sebesar 108,83.
Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Maret 2022
sebesar 109,25 atau naik 0,67% dibanding
NTUP bulan Februari 2022 sebesar 108,53.
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP) & NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN (NTUP)
PERIODE JANUARI 2020 – MARET 2022
6
7. 7
KINERJA PEMBIAYAAN KUR SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2020
Sumber Data : SMI Ditjen Perben
Kemenkeu per tanggal 31 Desember 2021
Serapan KUR sektor
pertanian 2020
mencapai
1,9 Juta Debitur
dan realisasi kredit
Rp. 55,30 T
(110,62%) dari target
Rp. 50 T
Tanaman Pangan
Rp 14,23 T
Hortikultura
Rp 6,39 T
Perkebunan
Rp 20,37 T
Peternakan
Rp 9,01 T
Jumlah Debitur =
703.179
Jumlah Kredit =
Rp 15,46 T (108,88%)
Jumlah Debitur =
289.808
Jumlah Kredit =
Rp 7,09 T (110,08%)
Jumlah Debitur =
356.759
Jumlah Kredit =
Rp 10,66 T (118,37%)
Jumlah Debitur =
463.572
Jumlah Kredit =
Rp 18,16 T (89,19%)
Jumlah Debitur = 142.247
Jumlah Kredit = Rp. 3,13 T
Jumlah Debitur = 28.964
Jumlah Kredit = Rp 782 M
JASA
REALISASI
Target Rp. 50 T Realisasi
31 Desember 2021
KOMBINASI
NPL KUR PERTANIAN 2020 sebesar 0,03%
7
8. 8
Sumber Data : SMI Ditjen Perben Kemenkeu per tanggal 31 Desember 2021
Serapan KUR sektor
pertanian 2021
mencapai
2,6 Juta Debitur
dan realisasi kredit
Rp. 85,62 T
(122,31%) dari target
Rp. 70 T
KUR Pangan
Rp 26,81 T
KUR Hortikultura
Rp 7,85 T
KUR Perkebunan
Rp 20,28 T
KUR Peternakan
Rp 15,06 T
Jumlah Debitur = 851.288
Realisasi 2021 Rp 23,03 T
(149,00%) dari realisasi
2020 Rp15,46T
Jumlah Debitur = 372.479
Realisasi 2021 Rp 10,67 T
(150,49.%) dari realisasi
2020 Rp7,09T
Jumlah Debitur = 462.346
Realisasi 2021 Rp 15,54 T
(145,78.%) dari realisasi
2020 Rp10,66T
Jumlah Debitur = 678.720
Realisasi 2021 Rp 29,74 T
(163,77%) dari realisasi
2020 Rp18,16T
Jumlah Debitur = 216.620
Jumlah Kredit = Rp. 5,58 T
Jumlah Debitur = 33.236
Jumlah Kredit = Rp 1,05 T
JASA
REALISASI
Target Rp. 70 T Realisasi
31 Desember 2021
NPL KUR PERTANIAN 2021 sebesar 0,6%
KINERJA PEMBIAYAAN KUR SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2021
8
9. OFF FARM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KORPORASI PETANI
Petani perlu keluar dari on farm
menuju off farm dengan
memberikan nilai tambah melalui
pengolahan produk pertanian.
1. Para petani memerlukan skema
pembiayaan dan pendampingan yang
intensif untuk masuk ke sisi off farm,
setelah produksi.
2. Pendampingan mencakup pengelolaan
keuangan, aspek kemasan, hingga
pemasaran.
3. Pada 2020 dukungan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sebesar Rp 190 triliun
termasuk
untuk sektor pertanian.
Mendorong lebih kuat kepada pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) yang bergerak di sektor
pertanian untuk berkolaborasi
membentuk kelompok-kelompok atau
bersama KORPORASI BESAR.
03
02
01
3 Arahan Presiden Untuk Perkuat Ekonomi Sektor Pertanian
(Disampaikan pada Rapat Terbatas (Ratas) ‘Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian & Perikanan di Kantor Presiden – Jakarta 10 Desember 2019)
Arahan Presiden RI Terhadap Sektor Pertanian MINISTRY
OFAGRICULTURE
REPUBLIC INDONESIA
9
11. Program Kerja Kementerian Pertanian TA 2022
Dukungan Manajemen
Ketersediaan, Akses dan
Konsumsi Pangan Berkualitas
Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri
Riset dan Inovasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi
Program Kementan 2022
Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
Berkualitas &
Berkeadilan
PN 1
Peningkatan Ketersediaan,
Akses dan Kualitas Konsumsi
Pangan
Peningkatan Nilai Tambah
Lapangan Kerja & Investasi di
Sektor Riil, dan Industrialisasi
PP 3
PP 6
TEMA RKP 2022 :
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
*) PP: Program Prioritas
1
2
3
4
5
11
12. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Pertanian
CB1:
PENINGKATAN
KAPASITAS PRODUKSI
Pengembangan Lahan rawa
di Kalteng 164.598 ha
• Intensifikasi 85.456 ha
• Ekstensifikasi 79.142 ha
Perluasan Areal Tanam
baru (PATB) 250.000 ha
untuk padi, jagung, bawang
merah, dan cabai di daerah
defisit
Peningkatan produksi gula,
daging sapi, dan bawang
putih untuk mengurangi impor
CB2:
DIVERSIFIKASI
PANGAN LOKAL
Pengembangan Diversifikasi
Pangan Lokal berbasis kearifan
lokal yang fokus pada satu
komoditas utama
Pemanfaatan pangan lokal
secara masif : ubi kayu 35.000 ha,
jagung konsumsi 50.000 ha,
sagu 1.000 ha, pisang 1.300 ha,
kentang 650 ha dan sorgum
5.000 ha
Pemanfaatan lahan pekarangan
dan marjinal melalui program
Pekarangan Pangan Lestari
(P2L) dan urban farming
CB3:
PENGUATAN CADANGAN
DAN SISTEM LOGISTIK
PANGAN
• Penguatan Cadangan Beras
Pemerintah Provinsi (CBPP).
• Penguatan Cadangan Beras
Pemerintah Kabupaten/Kota
(CBPK).
• Dorongan Menteri Pertanian
kepada Menteri Dalam Negeri
untuk mengakselerasi Penguatan
Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah
• Pengembangan LPM dan LPM
Berbasis Desa (LPMDes)
• LPM bekerjasama dengan
Kostraling di setiap lumbung
pangan kecamatan
• Penguatan sistem logistik
pangan nasional untuk
stabilisasi pasokan dan harga
pangan
CB4:
PENGEMBANGAN
PERTANIAN MODERN
Pengembangan food
estate untuk peningkatan
produksi pangan utama
(beras/jagung) di Kalteng.
Pengembangan dan
pemanfaatan Screen
House untuk
meningkatkan produksi
komoditas hortikultura di
luar musim tanam (cabai,
bawang dan komoditas
bernilai ekonomi tinggi).
Pengembangan Smart
Farming
Pengembangan
korporasi petani dan
startup/petani milenial
Meningkatkan volume
ekspor melalui kerjasama
dan investasi dengan
pemda dan stakeholder
terkait
Menambah ragam
komoditas ekspor dalam
bentuk olahan hasil
pertanian
Mendorong pertumbuhan
eksportir baru melalui
penumbuhan agropreneur
Menambah mitra dagang
luar negeri melalui
kerjasama bilateral /
multilateral
CB5:
GERAKAN TIGA KALI
EKSPOR (GRATIEKS)
Pencegahan alih fungsi
lahan
CB : Cara Bertindak 12
13. MENGKORPORASIKAN PETANI
MAKNA
Mengembangkan model bisnis melalui
konsolidasi petani, usaha dan
kelembagaan/managemen yang mampu
memberikan nilai tambah, memperkuat
kelembagaan petani, meningkatnya posisi
tawar petani sehingga mampu
meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani
13
13
14. Tujuan
Pengembangan Kawasan Pertanian
Berbasis Korporasi Petani Efisiensi sistem budidaya,
pengolahan, distribusi dan
pemasaran
Pengutuhan sistem dan usaha
agribisnis secara
Peningkatan posisi tawar
dan
kesejahteraan petani
Keterpaduan program
dan kegiatan
pembangunan pertanian
Penguatan kontribusi
sektor pertanian dalam
peningkatan
perekonomian wilayah/
daerah
Efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan anggaran di
lapangan
14
16. Kementerian
Pertanian
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PETANI MENJADI KORPORASI PETANI
POKTAN
Gapoktan
Bersama/
Koperasi
KORPORASI
PETANI
• Struktur Organisasi Sederhana
• Kelas Belajar
• Wadah Kerjasama
• Unit Produksi
• Usahatani Skala Kecil
• Monokultur
• Teknologi Tradisional (manual)
• Bersifat on farm (hulu)
• Struktur Organisasi Kompleks
• Jejaring Usaha
• Mitra Bisnis
• Diversifikasi Usaha
• Usaha pertanian skala besar berbasis klaster
• Multi komoditas
• Mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem
digitalisasi
• Integrasi on farm dan off farm
• Manajemen corporate dan profesional
TRANSFORMASI
MANAJEMEN
GAPOKTAN
Kelembagaan Petani Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)
Manajemen
organisasi
Manajemen
Usahatani
16
17. Kementerian
Pertanian
RANCANGAN PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI
Regulasi
Industri Terpadu
(Perseroan Terbatas/PT)
GAPOKTAN BERSAMA/KOPERASI
Korporasi
Sarpras &
pendukung lain
Alsintan
Tenaga kerja Poktan/Gapoktan
Asuransi Pembiayaan
Litbang & Penyuluhan
melalui Kostratani Sertifikasi
Budidaya
Pertanian
Market Place
Petani
1
2 4
5
9
3
Industri Kecil
6
Swasta
BUMN &
BUMDes
7
8
Irigasi &
Infrastruktur
pendukung lain
17
18. Kementerian
Pertanian
Pendekatan dan Tahapan Pembentukan Korporasi Petani
PENDEKATAN DALAM PEMBENTUKAN KORPORASI PETANI
manajemen sosial (menumbuhkan tindakan kolektif)
manajemen ekonomi (penguatan akses terhadap modal finansial dan pasar)
manajemen teknologi (penguatan akses terhadap teknologi unggul dan input
produksi)
manajemen nilai tambah tumbuh dan terdistribusi secara berkeadilan (melalui
pengembangan off farm, semi finished products, dan/atau peningkatan mutu
produk)
TAHAPAN PEMBENTUKAN KORPORASI PETANI
Persiapan
Konsolidasi Petani dan Usaha Pertanian
Perancangan Korporasi Petani
Penyusunan Rencana Bisnis
18
19. PRASYARAT MENJADI LOKASI KORPORASI
PETANI
Di lokasi kawasan Pertanian
Terdapat Kelembagaan Petani yang mengusahakan
komoditas eksisting dan potensial
Memiliki beberapa kelembagaan petani yang dapat
dikonsolidasikan anggota, lahan dan usahanya untuk
mencapai skala ekonomi
Tersedia Prasarana dan sarana penunjang
Memiliki pasar dan potensi pasar
19
20. Kementerian
Pertanian
LOKASI DAN CALON LOKASI KORPORASI PETANI 2020-2024
No Sub Sektor
Jumlah Lokasi Total
Lokasi
2020 2021 2022*) 2023*) 2024*)
1 Tanaman Pangan 2 7 30 28 14 81
2 Hortikultura 1 15 16 12 14 58
3 Perkebunan 1 7 8 10 2 28
4 Peternakan 1 9 10 40 0 60
Jumlah 5 38 64 90 30 227
*) : masih proses verifikasi di Eselon-I teknis
20
21. 21
PERCONTOHAN KORPORASI PETANI NASIONAL TAHUN 2020
Korporasi Petani Padi, Kab.
Demak
o Koperasi Citra Kinaraya (CKR) –
saham 53%. PT Tasbiha Mulia Tani –
saham 47%
o Produk: Beras khusus (6 jenis), 2 kali
panen, provitas 5 ton/ha
Korporasi Petani Kopi, Kab. Bandung
o Korporasi kopi PT Java Preanger Lestari Mandiri
(JPLM) dibangun dari 5 koperasi produsen kopi:
Kopemko Manda-Wangi, Koperasi Marga Mulya,
Koperasi Wanoja, Koperasi Bukit Amanah, dan
Koperasi Mekar Tani.
o Produk: Biji Kopi
Korporasi Petani Padi, Kab.
Indramayu
o Koperasi Tani Mulus Emas – saham 70%.
PT Kinariya Investama Nusantara –
saham 30%
o Produk: Benih dan Beras
Korporasi Petani Sapi, Kab.
Subang
o PT Brahman Gemilang Sejahtera
dibangun dari 3 koperasi: Koperasi
Brahman Sejahtera (saham 30%),
Koperasi Tani Jaya (saham 30%), dan
Koperasi Surya Gemilang (saham 40%)
o Produk: Pakan hijauan, pakan konsentrat,
pupuk organik, daging sapi, dan gepuk
Korporasi Petani Hortikultura,
Kab. Bandung
o Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq
o Produk: 125 varian sayuran, sebanyak 5,7
ton/hari
Jawa Barat
Jawa Tengah
21
22. Belum adanya payung hukum korporasi
petani dan nelayan mengatur tata
laksana, pembagian tugas dan
kewenangan lintas K/L dan Pusat-
Daerah dalam membangun korporasi
petani
1. Payung Hukum
Pengembangan korporasi petani antar K/L dalam
perencanaan dan pelaksanaannya masih berjalan sendiri-
sendiri dengan skema dan lokasi yang berbeda-beda
2. Koordinasi dan Integrasi
3. Kebijakan Afirmasi
Belum adanya penguatan kebijakan
afirmasi untuk mendorong terbentuknya
korporasi petani yang profesional
Masih terbatasnya jejaring kerjasama bisnis dan akses
pembiayaan untuk korporasi petani dalam menjalankan
bisnisnya
4. Jejaring kerjasama bisnis dan akses pembiayaan
Masih belum memadainya prasarana dan sarana
pendukung kegiatan produksi serta pengelolaan
dan pemasaran hasilnya;
5. Prasarana dan Sarana Pendukung
Tidak mudahnya menkonsolidasi petani
karena petani terbiasa bekerja sendiri-
sendiri dengan manajemen mandiri
6. Konsolidasi Petani
7. Kapasitas SDM Petani.
Masih terbatasnya kapasitas SDM
petani dalam mengelola
korporasi petani secara
profesional.
KENDALA PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI
22
24. LESSON LEARNED KORPORASI PETANI
Pengelolaan usaha tani lebih terkonsolidasi dan
berbasis kawasan (efisien)
Petani punya jaminan Saprodi
Petani punya jaminan pasar
Petani punya harga jual yang lebih tinggi dari
harga pasar
Petani mendapatkan nilai tambah dari aktivitas
hilir
Petani dapat melebarkan usahanya
24