Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan diklat Pimpemdagri bagi pengawas. Terdiri dari lima bab yang membahas latar belakang, tujuan, pelaksanaan, informasi penting, dan penutup. Tujuan diklat adalah meningkatkan pemahaman peserta tentang penyiapan program kerjasama strategis dan pencegahan korupsi. Hasil yang diharapkan adalah peserta mampu menyiapkan alat kelengkapan kegiatan, menyusun program ker

1. BUKU III
BUKU PEGANGAN PESERTA
DIKLAT PIMPEMDAGRI BAGI PENGAWAS
KODE PENGEMBANGAN KOMPETENSI:
KODE UPK: : O.841120.019.01
MENYUSUN PROGRAM KEGIATAN KERJASAMA STRATEGIS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2017

2. KATA PENGANTAR
Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi (competency
based training) adalah sebuah kebutuhan untuk menghadapi era globalisasi
yang menghendaki sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sesuai dengan fungsinyamelakukan standardisasi, sertifikasi dan
pengembangan kompetensi mulai menyusun kebijakan terkait pengembangan
sumber daya manusia berbasis kompetensi. Pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) berbasis kompetensi bertujuan untuk menciptakan Aparatur
Sipil Negara yang kompeten dalam bidang tugasnya masing-masing.
Salah satu tools yang dibutuhkan dalam pengembangan SDM berbasis
kompetensi adalah menyiapkan standar perangkat pembelajaran yang
digunakan dalam proses pembelajaran. Standar perangkat pembelajaran ini
bertujuan memberikan panduan bagi penyelenggara, pengajar dan peserta
dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Salah satu dokumen dalam
perangkat pembelajaran adalah Pedoman Pelaksanaan. Pedoman Pelaksanaan
merupakan dokumen pegangan peserta yang berisi informasi penting tentang
berbagai aspek dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi.
Pedoman Pelaksanaan ini berisi antara lain latar belakang, dasar hukum,
tujuan pengembangan kompetensi, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat
pelaksanaan, materi program, Pendekatan dan Metode, Mekanisme dan
Prosedur, Penaggungjawab input, Jadwal Pelaksanaan, Pembiayaan, informasi
penting dan penutup serta lampiran-lampiran. Pedoman Pelaksanaan ini
bermanfaat bagi peserta diklat untuk dapat memantau proses pembelajaran
yang terstruktur dan sistmatis.
Dengan terusunnya Pedoman Pelaksanaan ini kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan
Pedoman Pelaksanaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perangkat
pembelajaran.
Jakarta, ..........................2017
Kepala BPSDM
Drs.Teguh Setyabudi,M.Pd

3. DAFTAR ISI
KULIT BUKU
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan
D. Hasil yang Diharapkan
E. Pelaksana
BAB II PELAKSANAAN
A. Prasyarat Kepesertaan
B. Waktu dan Tempat
C. Materi Program
D. Pendekatan dan Metode
E. Mekanisme dan Prosedur
F. Penanggung Jawab Input
G. Jadwal Pelaksanaan
H. Pembiayan
BAB III INFORMASI PENTING
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
A. Pemantauan dan Evaluasi
B. Pelaporan
BAB V PENUTUP
Lampiran 1 Tata TertibPeserta
Lampiran 2 Tata TertibPanitia

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pengaturan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menjelaskan pembangunan sistem pengembangan kompetensi
yang terstandar, adil, trasparan dan terintegrasi antara norma,standar,
prosedur dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan dengan kualifikasi
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014, kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada dasarnya pengembangan
aparatur penyelenggara Pemerintahan Daerah secara sinergis antara
berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sehingga tercipta dukungan personel yang memadai baik dalam
jumlah maupun standar kompetensi yangdiperlukan untuk melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara menuntut aparatur sipil negara untuk lebih profesional dan
kompeten. Dalam Pasal 69 menyatakan bahwa pengembangan karir PNS
dilakukan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian
kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Kompetensi yang dimaksud
meliputi satu : kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan
spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman
kerja secara teknis. dua kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat
pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman

5. kepemimpinan. tiga: kompetensi sosio kultural yang diukur dari
pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Selain ketiga aspek kompetensi di atas berdasarkan amanat Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 233
ayat (2) menyatakan bahwa selain memenuhi kompetensi yang dimaksud
pada ayat (1) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki kepala
perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Dalam
Penjelasan pasal 233 ayat (2) tersebut yang dimaksud dengan
kompetensi pemerintahan antara lain mencakup pengetahuan, sikap
dan ketrampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi,
hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum,
pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan
etika pemerintahan. Kompetensi ini harus dibuktikan dengan
Sertifikasi. Berdasarkan amanat kedua Undang-Undang tersebut maka
Badan Pengembangan Manusia Kementerian Dalam Negeri berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 memiliki 3 tugas
besar yaitu Standardisasi, sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi.
Pengembangan kompetensi ini meliputi Diklat, Kursus, penataran,
Bimtek dan lain-lain yang semuanya berbasis kompetensi.
Pengembangan SDM berbasis kompetensi ini merupakan upaya untuk
mengembangkan kapasitas SDM aparatur untuk tercipatanya ASN yang
kompeten dan profesional. Salah satu aspek penting dalam
pengembangan SDM berbasis kompetensi adalah penyiapan perangkat
pembelajaran yang terstandar. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia telah menerbitkan Standar Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN) yang bertujuan memberikan
standar dalam menyusun perangkat pembelajaran dalam pengembangan
SDM berbasis kompetensi.

6. Pengembangan kompetensi dalam kontek ini dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan (Diklat) berbasis kompetensi dalam rangka
Penyusunan SP2PDN Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
(Pimpemdagri), sehingga perlu disusun perangkat pembelajaran
sebelum pelaksanaan diklat dimaksud.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564).
C. TUJUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pimpemdagri bagi pengawas bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang :
Hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan Diklat Pimpemdagri Jenjang
Pengawas adalah peserta mampu :
1. Menyiapkan alat kelengkapan dalam proses penyusunan naskah
akademik
1.1 Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana
kegiatan perumusan naskah akademik

7. a. jumlah kebutuhan sarana perumusan naskah akademik
diinventarisasi
b. jumlah kebutuhan prasarana perumusan naskah
akademik diinventarisasi
c. kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana internal
organisasi diidentifikasi
d. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana
e. mengkonsultasikan kebutuhantambahan dengan
pimpinan
1.2 Melakukan konsultasi pengadaan sarana dan prasarana
perumusan naskah akademik
a. melaksanakan konsultasi kepada KPA/KPK, bendahara
barang/ pejabat pengadaan barang/jasa terkait
pengadaan sarpras
b. menyusun daftar rencana kebutuhan pengadaan
barang/jasa
1.3 Melakukan administrasi penyiapan sarana dan prasarana
a. merujuk jadwal kegiatan pelaksanaan perumusan naskah
akademik
b. melaksanakan surat menyurat terkait perumusan naskah
akademik
c. melakukan konfirmasi ulang terhadap surat menyurat
untuk narasumber/pemangku kepentingan
2. Menyusun program kegiatan kerjasama strategis
2.1 menginventarisasi kesiapan organisasi terkait kerjasama
a. mengidentifikasi program dalam rencana strategis SKPD
yang terkait kerjasama antar lembaga
b. menelusuri aspek-aspek organisasi terkait program
kerjasama

8. c. menginventarisasi kegiatan kerjasama sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan
2.2 mengembangkan program kerjasama
a. merumuskan model kerjasama sesuai asas
penyelenggaraan pemerintahan
b. menganalisis besaran anggaran terkait program kerjasama
c. menyusun tahapan pelaksanaan program
d. memetakan peran pemangku kepentingan terkait
kerjasama
e. menyusun keterkaitan antar bidang program kerjasama
2.3 mengusulkan penetapan rencana kegiatan
a. menyusun dokumen program kerjasama sesuai format
baku
b. mengkonsultasikan program kerjasama kepada pimpinan
c. menyiapkan usulan penetapan program kerja sama
3. Mengimplementasikan kegiatan pencegahan korupsi dalam organisasi
3.1 mengidentifikasi pilihan langkah pencegahan
a. menganalisis sistem dan prosedur kerja terkait strategi
penerapan peraturan perundang-undangan tindak pidana
korupsi
b. mengidentifikasi sumber daya pendukung penerapan dan
pencegahan korupsi
c. menelusuri pemahaman pegawai terhadap peraturan
perundang-undangan tindak pidana korupsi
d. merumuskan target tindakan pencegahan
e. merumuskan pilihan-pilihan tindakan pencegahan dalam
lingkup kewenangannya
f. mengkonsultasikan usulan tindakan pencegahan kepada
pimpinan

9. 3.2 menetapkan prosedur kerja yang berorientasi pencegahan
korupsi
a. mendelegasikan batas waktu pekerjaan yang ditentukan
dengan merujuk beban kerja
b. menyampaikan ruang lingkup pelaksanaan prosedur kerja
kepada pegawai yang melaksanakan tugas
c. melaksanakan pemberian konsultasi dan pemantauan
pelaksanaan tugas
d. menelusuri peluang korupsi dalam pelaksanaan prosedur
kerja
e. menyusun rumusan perbaikan prosedur kerja terkait
dengan peningkatan kepatuhan terhadap Undang-Undang
Tipikor
3.3 melaksanakan sistem pengawasan
a. menganalisis mekanisme pengawasan yang berlaku
terkait potensi korupsi
b. menelusuri pendekatan pengawasan lain
c. mengidentifikasi kualitas kinerja, penggunaan sumber
daya dan sarana dan prasarana terkait potensi korupsi
d. memeriksa laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas
e. memeriksa korelasi kerja terkait pelaksanaan tugas
f. menelusuri informasi dari pihak lain terkait pelaksanaan
tugas
g. menyusun laporan pengawasan untuk disampaikan
kepada pimpinan
4. Melakukan kajian informasi organisasi
4.1 menafsirkan informasi
a. menganalisis relevansi informasi dengan visi dan misi
organisasi

10. b. menganalisis informasi bersumber dari dalam dan luar
organisasi untuk menentukan reliabilitas, validitas dan
kekinian informasi
c. menelusuri konteks budaya yang terkandung di dalam
informasi sebagai dasar penafsiran
d. mengidentifikasi asumsi pengetahuan yang mendasari
informasi
e. menelusuri keterkaitan aspek asumsi dengan aspek-aspek
dalam informasi
f. menyusun kesimpulan penafsiran
4.2 membuat dokumentasi informasi organisasi berdasarkan
penafsiran informasi
a. menentukan format informasi organisasi
b. merumuskan tujuan dan sasaran informasi
c. menentukan isi dan struktur informasi sesuai dengan
tujuan dan pengguna dokumen
d. menyertakan pendapat dan pertimbangan pihak lain untuk
mendukung konten dokumen informasi
e. menyusun rujukan informasi untuk memperkuat
keandalan informasi
f. mengkonsultasikan rumusan dokumen dengan pimpinan
g. melaksanakan pengelolaan dokumen informasi dengan
merujuk pada nilai dasar dan kode etik prilaku ASN
5. Melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik
5.1 mengawasi penerapan nilai pelayanan publik dalam
pelaksanaan tugas
a. Menafsirkan pengetahuan tentang etika pelayanan
publik
b. Menerapkan etika pelayanan publik.

11. c. Menafsirkan regulasi pelayanan publik dan pemerintahan
dalam pelaksanaan tugas diinformasikan kepada pegawai
lain.
d. Menerapkan etika dalam pelaksanaan tugas
dikonsultasikan dengan pimpinan.
e. Memandu pegawai lain untuk menerapkan etika pelayanan
publik dalam perilaku kerja.
f. Perbedaan etika pelayanan publik dengan etika sektor lain
dijelaskan kepada pegawai lain untuk mendorong
kepatuhan.
g. Mengidentifikasi dugaan pelanggaran etika.
h. Mengkonsultasikan dugaan pelanggaran etika dengan
pihak yang relevan, dalam rangka pelaksanaan tugas
pengawasan.
5.2 menerapkan etika pelayanan publik dalam pengambilan
keputusan
a. mengidentifikasi potensi pelanggaran etika dalam
pengambilan keputusan.
b. menelusuri informasi terkini terkait etika pelayanan publik.
c. menyesuaikan model pelaksanaan tugas disesuaikan
dengan regulasi terkini.
d. Mendiskusikan dengan pegawai lain terkait perbaikan
penerapan etika pelayanan publik dilakukan.
e. mengkonfirmasi pemahaman pegawai lain terhadap
penerapan etika pelayanan publik.
f. menyelesaikan konflik kepentingan kerja dengan
merujuk kepada etika pelayanan publik.
g. mencegah pelanggaran etika oleh pegawai lain di bawah
kewenangannya dilaksanakan.
6. Mengendalikan proses pelayanan

12. 6.1 Mengelola proses pelayanan di garda depan
a. melaksanakan hubungan pelayanan dengan mengacu kepada
nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.
b. menetapkan fungsi pegawai garda depan serta prinsip efisiensi
sesuai dengan ketentuan pelayanan.
c. mengelola mekanisme antrian dan urutan permintaan
pelayanan untuk mengatasi periode permintaan layanan yang
tinggi dan meminimalisasi potensi pengaduan.
d. melaksanakan persiapan pelayanan.
e. memonitor perilaku pelayanan personel untuk memastikan
ketentuan pelayanan dilaksanakan.
f. menangani komplekstitas pelayanan.
g. melaksanakan teknik komunikasi yang sesuai dengan
karakteristik pengguna layanan.
h. menggunakan teknik negosiasi dalam mengatasi pengaduan
dan kompleksitas pelayanan.
i. melaksanakan akuntabilitas pelayanan.
j. mengidentifikasi aspek khusus perilaku pelayanan
sesuai dengan jenis pelayanan pemerintahan.
k. memastikan kebutuhan pelayanan.
6.2 Menangani pengaduan dan respon kritis pengguna layanan
a. Kebutuhan pelayanan yang kompleks ditangani.
b. Kepuasan pelayanan ditelusur segera setalah
pelayanan berlangsung.
c. Respon pengaduan yang mengarah kepada tindakan
kemarahan diatasi sesuai dengan prosedur.
d. Saran praktis diberikan kepada personel pelayanan
dalam mengatasi situasi pengaduan dan kemarahan.
e. Prosedur penanganan darurat atau krisis
diimplementasikan.

13. f. Sumber daya dan dukungan yang diperlukanuntu pasca
pengaduan disiapkan.
g. Laporan peristiwa krisis disusun untuk dilaporkan
kepada pimpinan.
6.3 Memelihara kepatuhan prosedur pelayanan dalam proses
pelayanan
a. kemarahan pengguna layanan dikaji.
b. Manajemen resiko dan perencanaan respon penanganan
situasi krisis dikaji.
c. Ambiguitas dalam keputusan penanganan hambatan
pelayanan ditelusurdengan berkonsultasi keada
pimpinan.
d. Informasi terkini terkait peraturan dan ketentuan
pelayanan diakses.
e. Konsultasi dengan personel pelaku pelayanan
dilakukan terkait dengan pemahaman akan prosedur
dan ketentuan kepatuhan yang harus ditatati.
f. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh personel
pelayanan dibawah kewenangannya ditelusur.
g. Kendala pengetahuan dan keterampilan personel
pelayanan diidentifikasi untuk dilaporkan kepada
pimpinan.
h. Permasalahan keterkaitan rantai pelayanan antarbidang
dan antar organisasi diidentifikasi.
i. Kemampuan organisasi memenuhi pelayanan yang
dibutuhkan disimpulkan.
j. Usulan perbaikan dibuat untuk dilaporkan kepada
pimpinan.
7. Menyusun rencana kegiatan anggaran

14. 7.1 Mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi
a. Keterkaitan inisiatif dengan tugas pokok dan fungsi dikaji.
b. Keterkaitan inisiatif diklasifikasikan.
c. Daftar inisiatif disusun.
7.2 Menyusun rencana kerja anggaran
d. Kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafon anggaran
sementara dikaji.
e. Keterkaitan inisiatif dengan kebijakan umum anggaran dan
perencanaan plafon anggaran sementara ditelusur.
f. berdasarkan perencanaan plafon anggaran sementara.
g. Konfirmasi dengan pemangku kepentingan internal
dilaksanakan.
h. Rencana kegiatan anggaran dikonsultasikan dengan pimpinan.
i. Penyempurnaan rencana anggaran kegiatan dilakukan.
8. Mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa
8.1 Menganalisis substansi kontrak
a. Substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak ditelusur.
b. Substansi kontrak yang kritis dianalisis.
c. Teknik monitoring ditetapkan.
d. Rencana monitoring substansi kritis disusun.
e. Rencana monitoring dikonsultasikan kepada pimpinan
8.2 Melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang/jasa
a. Prestasi pekerjaan diobservasi sesuai dengan dokumen
perjajanjian/kontrak.
b. Hasil observasi diklarifikasi dengan merujuk kepada dokumen
perjanjian/kontrak.
c. Hasil pekerjaan diklasifikasi terkait dengan kesesuaian
dokumen perjanjian/kontrak.

15. 8.3 Melakukan analisis hasil monitoring
a. Prestasi pekerjaan yang sesuai dengan dokumen
perjanjian/di kontrak diaparesiasi.
b. Prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen
perjanjian/kontrak ditelusur.
c. Penyebab ketidaksesuaian prestasi pekerjaan dengan
dokumen perjanjian/kontrak dikaji.
d. Analisis pengambilan keputusan terkait ketidaksesuaian
prestasi pekerjaan dengan dokumen perjanjian/kontrak
dilaksanakan.
e. Usulan alternatif keputusan dikonsultasikan dengan pimpinan.
8.4 Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan
a. Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
b. Teguran terhadap penyedia barang/jasa dilakukan
terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan.
c. Pemeriksaan ulang dilakukan terkait respon perbaikan
pelaksanaan pekerjaan.
d. Penetapan penalti diusulkan sesuai dengan peraturan, terkait
dengan pengabaian atas teguran.
e. Penerapan penalti dilaksanakan sesuai dengan lingkup
kewenangannya.
9. Mengkaji informasi perubahan sosial
9.1 Merumuskan ruang lingkup kajian data sosial
a. Perubahan dalam aspek sosial masyarakat ditelusur
b. Isu-isu yang menjadi masalah sosial diidentifikasi
c. Proses pengumpulan data sosial kemasyarakatan
disiapkan
d. Kebutuhan tenaga ahli dan kebutuhan data ditentukan
e. Ruang lingkup pengumpulan data dirumuskan
9.2 Menganalisis data

16. a. Data dikategorikan sesuai dengan karakteristik data
sosial kemasyarakatan
b. Aspek-aspek yang memiliki keterkaitan dikaji
c. Patokan pengukuran ditentukan untuk memprediksi arah
perubahan
d. Variabel perubahan data sesuai dengan patokan
pengukuran dipetakan untuk membuat kesimpulan
aspek aspek perubahan sosial
e. Keterkaitan antararah perubahan dianalisis
f. Aspek aspek data yang berubah didiskusikan dengan pemangku
kepentingan untuk mengidentifikasi kemungkinan aspek
perubahan lain
g. Konsensusmengenai pandangan dan pendapat perubahan
dari pemangku kepentingan dan hasil analisis data
dirumuskan
9.3 Membuat prediksi masalah sosial
a. Indikator akar masalah ditelusur berdasarkan aspek
aspek yang saling tergantung
b. Indikator akar masalah dirumuskan berdasarkan
kesenjangan antar kategori masyarakat
c. Prediksi masalah sosial dirumuskan
d. Kebutuhan intervensi disusun terkait urgensi penanganan dan
kebutuhan kontrol untuk mencegah terjadinya masalah sosial
e. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
intervensi diidentifikasi
f. Target intervensi masalah dirumuskan
10. Melakukan kajian informasi budaya lokal
10.1 Mengidentifikasi karakteristik budaya setempat
a. Data geografis daerah setempat diidentifikasi

17. b. Unsur-unsur budaya setempat diinventarisasi
c. Hukum adat setempat diidentifikasi
d. Nilai-nilai budaya setempat ditelusur
10.2 Mengkaji data historis daerah setempat
a. Pengetahuan wilayah ditelusuri
b. Sejarah wilayah, rumpun bahasa, kekerabatan, garis
keturunan masyarakat setempat diidentifikasi
c. Perkembangan sejarah pemerintahan setempat ditelusuri
d. Program konservasi dari pemerintah ditelusuri
10.3 Mengidentifikasi keterkaitan nilai budaya dengan pola
kehidupan masyarakat setempat
a. Pola ekonomi tradisional, siklus musim, vegetasi daerah
setempat, diinventarisir
b. Data sosial ekonomi masyarakat setempat diidentifikasi
c. Pengelolaan lahan secara tradisonal diidentifikasi
d. Hubungan kondisi geografis dengan karakteristik
komunitas masyarakat setempat diidentifikasi
e. Peran gender dalam komunitas daerah setempat
diidentifikasi
f. Sistem pernikahan adat ditelusur
g. Kondisi politik daerah setempat dipetakan
10.4 Membuat usulan pembinaan masyarakat setempat berbasis
budaya lokal
a. Indikator keterkaitan nilai budaya dengan pola kehidupan
masyarakat setempat dirumuskan
b. Interelasi kepercayaan daerah setempat dengankebijakan
pelayanan publik yang berlaku saat ini diidentifikasi
c. Usulan tindak lanjut pembinaan budaya daerah setempat
dirumuskan
11. Melakukan identifikasi ancaman ketahanan nasional

18. 11.1 Menilai latar belakang penilaian ancaman ketahanan
nasional
a. Rujukan penilaian situasi ancaman diidentifikasi.
b. Tujuan penilaian dikonfirmasi kepada pimpinan.
c. Informasi yang relevan ditelusur dari sumber informasi
yang terpercaya.
d. Situasi ketahanan nasional terkini diidentifikasi
untuk menentukan kesenjangan.
e. Informasi tambahan ditelusur dari sumber yang relevan.
f. Informasi diidentifikasi sesuai dengan kriteria batas
kategori ancaman.
g. Informasi yang tergolong ancaman ditindaklanjuti,
yang bukan tergolong ancaman didokumentasikan.
11.2 Menganalisis potensi ancaman ketahanan nasional
a. Konteks ancaman dianalisis berdasarkan lingkungan
strategik.
b. Potensi ancaman diidentifikasi.
c. Informasi tambahan ditelusur untuk memastikan
informasi yang relevan termasuk dalam proses analisis.
d. Kriteria penilaian ditetapkan untuk menilai tingkat potensi
ancaman.
e. Kemungkinan terjadinya ancaman diprediksi.
f. Ancaman terhadap keberlangsungan ketahanan
nasional dianalisis secara sistematis.
11.3 Menganalisis dampak ancaman terhadap ketahanan
nasional
a. Konsekuensi ancaman terhadap ketahanan nasional
dianalisis.
b. Faktor kritis yang diprediksi terkena dampak ancaman
diinventarisasi.
c. Antisipasi penanganan dampak ancaman diinvestigasi.

19. d. Konsekuensi terjadinya ancaman terhadap ketahanan
nasional dikonfirmasi melalui konsultasi dengan
pemangku kepentingan.
e. Peluang peristiwa untuk menjadi ancaman dikategorikan.
11.4 Merencanakan tindak lanjut ancaman ketahanan nasional
a. Strategi menggunakan kewenangan yang ada untuk mengatasi
ancaman dipertimbangkan.
b. Potensi kerugian akibat ancaman diprediksi.
c. Opsi strategi penanganan ancaman dirumuskan.
d. Pilihan terbaik ditentukan sesuai dengan analisis cost-
benefit.
e. Perencanaan penanganan disusun.
f. Sumber daya penanganan ancaman diidentifikasi.
g. Laporan hasil penanganan dan dokumen perencanaan
dibuat.
11.5 Melakukan monitoring terhadap ancaman
a. Perubahan situasi diidentifikasi.
b. Informasi yang tergolong ancaman dimonitor secara periodik.
c. Informasi yang tidak tergolong ancaman dimonitor
perubahannya.
d. Konsultasi dengan pemangku kepentingan dilakukan terkait
hasil monitoring.
e. Perencanaan penanganan ancaman dikaji ulang sesuai
situasi terkini.
12. Melakukan evaluasi formatif dan sumatif pelaksanaan kebijakan
12.1 Melakukan pengukuran kinerja kebijakan
a. Capaian target program dan kegiatan dianalisis.
b. Proporsi capaian kegiatan terhadap target program dihitung.
c. Proporsi capaian program terhadap target sasaran dihitung.
d. Proporsi capaian sasaran terhadap target tujuan dihitung.
e. Proporsi capaian tujuan terhadap target misi dihitung.

20. f. Proporsi capaian misi terhadap target visi dihitung.
12.2 Melakukan analisis hasil pengukuran pelaksanaan
kebijakan
a. Hasil perhitungan capaian dianalisis.
b. Hasil evaluasi dianalisis mengacu kepada kriteria evaluasi
sesuai dengan kewenangan.
c. Kesimpulan formatif disusun.
d. Kesimpulan sumatif disusun.
e. Hasil analisis dikonsultasikan dengan pimpinan.
13. Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan
13.1 Membuat tahapan kegiatan
a. Kegiatan dijabarkan.
b. Urutan kegiatan disusun.
c. Jadwal kegiatan disusun.
13.2 Melakukan pengorganisasian kegiatan
a. Regulasi yang terkait ditelusur.
b. Kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan
diidentifikasi.
c. Pembagian peran dan tugas kerja pada pelaksanaan
kegiatan dirumuskan.
13.3 Mengidentifikasi unsur yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan
a. Keterlibatan pemangku kepentingan diidentifikasi.
b. Peran pemangku kepentingan dipetakan.
c. Teknis komunikasi dengan pemangku kepentingan
ditentukan.
13.4 Menyusun tim
a. Tugas masing-masing anggota tim ditentukan.
b. Alur tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan
ditentukan.
c. Kesediaan anggota tim dikonfirmasikan.

21. d. Susunan anggota tim dikonsultasikan dengan pimpinan.
e. Peran dan tugas diinformasikan kepada anggota tim.
13.5 Membuat draf surat keputusan pelaksanaan kegiatan
a. Format surat keputusan ditentukan.
b. Draf surat keputusan dibuat.
c. Draf surat keputusan dikonsultasikan dengan pimpinan.
d. Draf surat keputusan dibuat.
D. HASIL YANG DIHARAPKAN
Setelah pelaksanaan Diklat Pimpemdagri diharapkan peserta
untuk :
Peserta mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam
pengelolaan kebijakan disentralisasi, pemerintahan umum, pengelolaan
keuangan daerah, hubungan pemerintah daerah dan DPRD, urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, etika pemerintahan
dan hubungan pemerintah daerah dengan pusat (7 Kompetensi
Pemerintahan)
E. PELAKSANA
Pelaksana dalam Diklat Pimpemdagri Bagi Pengawas ini adalah
Bidang Struktural, Pusat pengembangan kompetensi pengawas dan
teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.

22. BAB II
PELAKSANAAN
A. PRASYARAT KEPESERTAAN
Peserta yang akan mengikuti Diklat Pimpemdagri harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
1. Pejabat Pengawas yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Mendapat surat perintah tugas dari pimpinan unit kerja
B. WAKTU DAN TEMPAT
Diklat Pimpemdagri bertempat di BPSDM Kemendagri Jakarta
C. MATERI PROGRAM
1. mengembangkan perumusan kebijakan pengelolaan desentralisasi sebagai
solusi dan strategi pelaksanaan pembangunan
2. mengembangkan stratgei penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan
pemerintahan umum untuk meningkatkan produktivitas organisasi
3. mengembangkan stratgei pengelolaan keuangan daerah
4. mewujudkan sinergitas hubungan pemerintah daerah dengan DPRD
yang berkesinambungan
5. mengembangkan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan
efisien
6. mewujudkan sinergitas Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah untuk
menjamin pencapian tujuan nasional
7. menampilkan etika pemerintahan sebagai identitas diri yang menjadi sumber
keteladanan bagi anggota organisasi dan mayarakat

23. D. PENDEKATAN DAN METODE
Dalam pelaksanaan Diklat Pimpemdagri ini menggunakan pendekatan kelas
demgam menggunakan metode ceramah atau paparan dilanjutkan dengan
praktek atau latihan dan penilaian
E. MEKANISME DAN PROSEDUR
Mekanisme dan prosedur pelaksanaan Diklat Pimpemdagri di mulai dari
tahap pendaftaran peserta yang dilakukan melalui kontak person Bidang
Kepemimpinan dan prajabatan kemudian pada hari pelaksanaan
melakukan registrasi peserta untuk memastikan peserta yang mendaftarkan
diri sama dengan yang hadir pada hari pelaksanaan. Selanjutnya pada hari
pertama peserta mengikuti kegiatan pembukaan diklat dan dilanjutkan
dengan mengikuti semua materi yang terdapat dalam pokok bahasan
sampai selesai, pada hari terakhir dilakukan uji kompetensi dan pada tahap
terakhir peserta mengikuti kegiatan penutupan.
F. PENANGGUNG JAWAB INPUT
Penanggungjawab input kegiatan dalam pelaksanaan Diklat Pimpemdagri
ini adalah Kepala Bidang kepemimpinan dan pra jabatan
G. JADWAL PELAKSANAAN
JADWAL DIKLAT PIMPEMDAGRI BAGI PENGAWAS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NO
HariTgl. Waktu Mata Pelajaran JP
Pengajar /
Narasumber
Tempat
Registrasi
Peserta
10.00 – 11.00
11.00 - 12.00
Pendaftaran
Pengambilan foto
BPSDM

24. (H) 12.00 - 13.00
13.00 –
Istrahat
Penjelasan Tata Tertib
Penyelenggara
Penyelenggara
1. Hari +1 07.30- 08.00
08.00- 09.00
09.30- 10.30
10.30- 10.45
10.45- 13.00
13.00- 14.00
14.00- 16.15
16.15- 19.00
19.00- 21.15
21.15- 22.15
Apel pagi
Persiapan Pembukaan/
Gladi Bersih Pembukaan
Upacara Pembukaan
Istirahat
Pengarahan Diklat
Istirahat
BLC
Istirahat
Pre Test
Apel Malam
3
5
1
Penyelenggara
Penyelenggara
-sda-
Kepala BPSDM
WIDYAISWARA
Penyelenggara
Penyelenggara
-sda-
-sda-
-sda-
2. Hari +2 05.00-05.45
07.30- 08.00
08.00- 10.15
10.15- 10.45
10.45- 13.00
13.00–14.00
14.00- 16.15
Senam Pagi
Apel pagi
Hubungan
Pemerintah
Daerah dengan DPRD
Istirahat
Hub Pemerintah
Daerah dengan DPRD
Istirahat
Hub Pemerintah
Daerah dengan DPRD
Istirahat
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
sda-
-sda-
-sda-

25. 16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
Mandiri
Apel Malam
Penyelenggara
3. Hari +3 05.00-05.45
07.30- 08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00-21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel pagi
Hub Pemerintah
Daerah dengan DPRD
Istirahat
Hub Pemerintah
Daerah dengan DPRD
Istirahat
Etika Pemerintahan
Istirahat
Mandiri
Apel Malam
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-
4. Hari +4 05.00-05.45
07.30- 08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00-21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel pagi
Etika Pemerintahan
Istirahat
Etika Pemerintahan
Istirahat
Etika Pemerintahan
Istirahat
Mandiri
Apel Malam
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-

26. 5. Hari +5 05.00-05.45
07.30- 08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00-21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel pagi
Etika Pemerintahan
Istirahat
Etika Pemerintahan
Istirahat
Etika Pemerintahan
Istirahat
Mandiri
Apel Malam
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-
JADWAL MINGGU KE-2
NO HariTgl. Waktu Mata Pelajaran JP
Pengajar /
Dosen
Tempat
6 Hari +6 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00-21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel pagi
Hubungan Pemerintah Pusat
dengan Daerah
Istirahat
Hubungan Pemerintah Pusat
dengan Daerah
Istirahat
Hubungan Pemerintah Pusat
dengan Daerah
Istirahat
Mandiri
Apel Malam
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-

27. 7. Hari +7 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel pagi
UrusanPemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
Istirahat
UrusanPemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
Istirahat
UrusanPemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
Istirahat
Mandiri
Apel Malam
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-
8 Hari +8 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel pagi
Pengelolaan keuangan
Istirahat
Pengelolaan keuangan
Istirahat
Pengelolaan keuangan
Istirahat
Pengelolaan keuangan
Apel Malam
3
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-
9. Hari +9 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel Pagi
Pemerintahan umum
Istirahat
Pemerintahan Umum
Istirahat
Pemerintahan Umum
Istirahat
Mandiri
Istirahat
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-
10. Hari +10 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel Pagi
Pemerintahan umum
Istirahat
Pemerintahan Umum
Istirahat
Pemerintahan Umum
Istirahat
Mandiri
Istirahat
1
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-

28. NO HariTgl. Waktu Mata Pelajaran JP
Pengajar /
Narasumber
Tempat
11. Hari +11 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel Pagi
Pemerintahan umum
Istirahat
Pemerintahan Umum
Istirahat
Pemerintahan Umum
Istirahat
Mandiri
Istirahat
1
3
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-
12. Hari +12 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel Pagi
Pemerintahan umum
Istirahat
Pemerintahan Umum
Istirahat
Pemerintahan Umum
Istirahat
Mandiri
Istirahat
1
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-
13. Hari +13 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel pagi
Pengelolaan Kebijakan
Desentralisasi Istirahat
PengelolaanKebijakan
Desentralisasi Istirahat
PengelolaanKebijakan
Desentralisasi Istirahat
Mandiri
Apel Malam
1
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-
14. Hari +14 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
Senam Pagi
Apel pagi
Pengelolaan Kebijakan
Desentralisasi Istirahat
PengelolaanKebijakan
Desentralisasi Istirahat
1
3
3
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
WIDYAISWARA
sda-
-sda-

29. 16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
PengelolaanKebijakan
Desentralisasi Istirahat
Mandiri
Apel Malam
Penyelenggara
-sda-
15 Hari +15 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15-19.00
19.00- 21.15
21.15-22.15
Senam Pagi
Apel Pagi
PengelolaanKebijakan
Desentralisasi Istirahat
Persiapan UJian
Istirahat
Mandiri
Istirahat
Mandiri
Apel Malam
1
3
Penyelenggara
WIDYAISWARA
Penyelenggara
sda-
-sda-
-sda-
16 Hari +16 05.00-05.45
07.30-08.00
08.00-10.15
10.15-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-15.15
Senam Pagi
Apel Pagi
UJian
Istirahat
UJian
Istirahat
Penutupan
1
3
3
Penyelenggara
Penyelenggara
H. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Diklat Pimpemdagri ini bersumber dari DIPA Badan
Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 sebanyak 6
(dua) angkatan dengan nomor kode kegiatan : FFF.PD.02.002.01

30. BAB III
INFORMASI PENTING
Informasi penting yang perlu diketahui oleh peserta maupun fasilitator dalam
pelaksanaan Diklat Pimpemdagri ini antara lain :
1. Pelaksanaan kegiatan berpedoman perangkat pembelajaran yang telah
disediakan baik peserta maupun fasilitator.
2. Perangkat pembelajaran merupakan dokumen standar yang harus
disediakan dalam setiap kegiatan pengembangan kompetensi dan
disediakan sebelum pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan diklat ini berbasis kompetensi, pada akhir proses pembelajaran
akan dilakukan uji kompetensi untuk memastikan peserta diklat kompeten
atau belum kompeten dalam penyusunan standar SP2PDN Pimpemdagri.
4. Peserta diklat akan diberikan dua Sertifikat yaitu sertifikat keikutsertaan
dalam diklat dan sertifikat kompetensi bagi lulus uji kompetensi
Pimpemdagri.

31. BAB IV
PENUTUP
Dalam pelaksanaan Diklat Pimpemdagri ini akan diperlukan adanya kegiatan
pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
1. Pengawasan
a) Pengawasan yang dilakukan terhadap peserta meliputi kehadiran dan
partisipasi selama proses pembelajaran
b) Pengawasan terhadap fasilitator dilakukan melalui kehadiran dalam
proses pembelajaran
2. Evaluasi
a) Evaluasi terhadap peserta dilakukan melalui praktek mengerjakan
instruksi yang terdapat dalam buku kerja dan uji kompetensi
b) Evaluasi terhadap fasilitator dilakukan dengan menggunakan instrumen
evaluasi yang telah disediakan.
c) Evaluasi terhadap proses penyelenggaraan dilakukan oleh peserta
terhadap semua aspek dalam pelaksanaan Diklat.
3. Pelaporan
Pelaporan dibuat setelah pelaksanaan kegiatan yang meliputi semua aspek
dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca diklat.
Lampiran 1 : Tata tertib bagi peserta
Lampiran II : Tata tertib panitia