MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
Bab 1
1. Bab 1
Pendahuluan
A KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami panjatkan puja & Puji syukur atas
rahmat & ridho Allah SWT, karena tanpa Rhmat &
RidhoNya, kita tidak dapat menyelesaikan mekalah ini
dengan baik dan selesai tepat waktu. Tidak lupa kami
ucapkan terima kasih kepada Drs. Pengindon Sembiring
sekalu dosen pengampu kewarganegaraan yang
membimbing kami dalam pengerjaan tugas makalah ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-
teman kami yang selalu setia membantu dalam hal
mengumpulkan data-data dalam pembuatan makalah ini.
Dalam makalah ini kami menjelaskan tentang individu dan
masyarakat. Mungkin dalam pembuatan makalah ini
terdapat kesalahan yang belum kami ketahui. Maka dari itu
kami mohon saran & kritik dari teman-teman maupun
dosen. Demi tercapainya makalah yang sempurna.
2. LANDASAN BERPIKIR TENTANG UUD 1945
DALAM PERKEMBANGAN UUD 1945 TELAH MENJADI LANDASAN BERPIKIR LNDAASAN TEORI DAN
LANDASAN HUKUM BANGSA
KAITANYA UUD 1945 TELAH MENGALAMI BERBAGAI PERGESERAN/PERUBAHAN YANG KITA KENAL SEBAGAI
AMADEMEN
DALAM PERKEMBANGAN PLITIKDAN TEORI HUKUM MELALAI BEBERAPA PAKAR HUKUM DAN POLITIK SEPRTI
ARISTOTELES
PLATO DAN MASIH BNYAK LAGI
PADA TATARAN YANG LEBIH RENDAH KITA JUGA MELIHAT TERJADINYA KEKACAUAN DALAM SISTEM
HUKUM YANG DI HASILKAN OLEH UUD HASIL AMANDEMEN YANG SEMENA MENA
POLITIK ADALAH SUATU DUNIA YANG DI DALAMNYA ORANG ORANG LEBIH MEMBUAT KEPUTUSAN
DARIpada lembaga abstrak
Rumusan masalah
Apakah uud 1945 sebagai alat politik atau sebagai
landasan hukum
3. 2 pembahasan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, atau
disingkat UUD 1945 atau UUD '45,
adalah hukum dasar tertulis(basic law),
konstitusi pemerintahan negara Republik
Indonesia saat ini. [1]
UUD 1945 disahkan sebagai undang-
undang dasar negara oleh PPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal
27 Desember 1949, di Indonesia berlaku
Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17
Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS
1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
4. kembali memberlakukan UUD 1945,
dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh
DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Pada kurun waktu tahun 1999-2002,
UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan
(amandemen), yang mengubah susunan
lembaga-lembaga dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia.
Saran atau kajian
