Makalah ini membahas tentang lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945, dengan menjelaskan terlebih dahulu pengertian konstitusi, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, dan pengertian lembaga negara. Selanjutnya menjelaskan lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945."

1. LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN
UUD 1945
Oleh :
KELOMPOK 6
Rio Pratama 16102107
Ririn Rafena Utami 16102068
Roviatun Naviza 16102070
Sandhi Andaru 16102073
Saptian Dwi Yanto 16102074
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK RAJA HAJI
TANJUNGPINANG
2017

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya Makalah ini dapat kami selesaikan.
Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan
kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah
mengantarkan pencerahan ke dunia.
Makalah ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
Azas-Azas Hukum Tata Negara sekaligus menjadi bahan diskusi kelompok kami
untuk memperdalam materi tentang Lembaga-Lembaga Negara Pasca
Amandeman UUD 1945.
Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang kami hadapi.
Namun hal tersebut dapat kami atasi berkat kerja tim penyusun yang baik dan
dapat diandalkan satu sama lain sehingga terjalin kekompakan dalam tim
penyusun makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah membantu kami terhadap penyelesaian makalah ini, teman-teman yang telah
bekerja sama dengan kami dan seluruh sumber informasi untuk menunjang
selesainya makalah ini.
Kami sadar sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam proses
pembelajaran masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini.
Guna penyusunan yang lebih baik di masa yang akan datang, kami dengan tangan
terbuka mengharapkan kritik dan saran yang bersifat postitif terhadap makalah ini.
Demikianlah makalah ini kami susun. Harapan kami, semoga makalah
yang sederhana ini dapat memberi tambahan pengetahuan bagi para pembacanya.
Tanjungpinang, Maret 2017
Tim Penyusun

3. ii
DAFTAR ISI
KataPengantar .................................................. i
Daftar Isi .................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................. 2
1.3 Tujuan Penulisan .................................................. 3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Konstitusi .................................................. 4
2.2 Undang-Undang Dasar 1945
sebagai Konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia .................................................. 5
2.3 Pengertian Lembaga-lembaga
Negara .................................................. 7
2.4 Lembaga-Lembaga Negara
Sebelum Amandemen UUD 1945 .................................................. 8
2.5 Lembaga-Lembaga Negara Pasca
Amandemen UUD 1945 .................................................. 11
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan .................................................. 18
3.2 Saran .................................................. 18
Daftar Pustaka ..................................................

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara sebagai suatu entitas yang berisi sekumpulan orang yang menempati
wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah memerlukan
suatu aturan atau norma yang dijadikan prinsip berjalannya negara tersebut.
Aturan atau norma dalam suatu negara diistilahkan dengan konstitusi, K.C.
Wheare menjabarkan konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu
negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah
dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi diharapkan dapat menjadi pedoman
dalam penggunaan wewenang penguasa negara, melindungi hak-hak warga negara
dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Sehingga pada akhirnya konstitusi
menjadi suatu dasar dalam menuju cita-cita yang diharapkan entitas negara itu
sendiri.
Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai konstitusi untuk
menjalankan pemerintahan negaranya. Konstitusi yang digunakan di Indonesia
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-
undang dasar tersebut yang lebih dikenal dengan UUD 1945 mempunyai tujuan
sesuai dengan alenia IV pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-
cita yang mulia ini memerlukan struktur kelembagaan sebagai pelaksana UUD
1945 yang diharapkan mampu melaksanakan sistem ketatanegaraan.
Struktur kelembagaan negara kemudian dijabarkan menjadi lembaga-
lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan wewenang yang diatur oleh
undang-undang. Lembaga negara sendiri adalah lembaga pemerintahan atau
civilizated organization dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara,
dan untuk negara yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga

5. 2
negara yang diatur dan dibentuk oleh undang-undang dasar merupakan organ
konstitusi, sehingga dibentuk atau dibubarkannya suatu lembaga negara sesuai
dengan perubahan yang terjadi pada undang-undang dasar atau konstitusi.
Perubahan yang terjadi pada ketentuan dalam suatu peraturan disebut dengan
amandemen. Amandemen adalah perubahan yang berupa penambahan maupun
pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu dalam suatu perundang-undangan,
termasuk perubahan kelembagaan negara merupakan hasil dari amandemen
terhadap ketentuan yang mengatur kelembagaan suatu negara. Pada Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berkonstitusikan UUD 1945 telah mengalami
amandemen sebanyak empat kali. Perubahan yang terjadi salah satunya dalam
beberapa lembaga negara, baik mengenai hubungan antara lembaga negara,
penambahan nama lembaga negara baru, dan mengenai pembubaran lembaga
negara yang ada.
Dalam kesempatan ini sesuai dengan tugas mata kuliah Azas Hukum Tata
Negara dan penjabaran di atas, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga
negara setelah amandemen keempat UUD 1945. Di dalam makalah ini, kita akan
mengulas tentang UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia, pengertian lembaga negara, lembaga negara sesuai UUD 1945 baik
kedudukan, wewenang dan fungsinya sebelum amandemen, lembaga negara
sesuai UUD 1945 pasca amandemen keempat baik kedudukan, wewenang dan
fungsinya.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan Masalah yang akan kita bahas antara lain :
1. Pengertian Konstitusi;
2. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pengertian Lembaga-lembaga Negara;
4. Lembaga-lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945;
5. Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945;

6. 3
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Untuk mengetahui Pengertian Konstitusi;
2. Untuk mengetahui UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
3. Untuk mengetahui Pengertian Lembaga-lembaga Negara;
4. Untuk mengetahui Lembaga-lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD
1945;
5. Untuk mengetahui Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD
1945.

7. 4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi sudah lama dikenal sejak zaman Yunani kuno, tetapi masih
secara material. Pada masa ini belum diletakkan pada naskah tertulis. Hal ini
dapat dibuktikan melalui pandangan Aristoteles yang membedakan istilah Politeia
dan Nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan Nomoi diartikan
sebagai undang-undang. Politeia mengandung kekuasaan tertinggi dari pada
Nomoi. Zaman romawi hal ini dikenal dengan adanya Lex Regia yang berisi
perjanjian perpindahan kekuasaan dari rakyat ke Caesar yang berkuasa mutlak.
Abad pertengahan mulai pula dikenal sejenis konstitusi yang disebut Leges
Fundamentalis yang berisikan hak dan kewajiban rakyat (Regnum) dan raja (Rex).
Jadi pada intinya konstitusi bukanlah hal baru, sejak dari zaman dahulu orang
sudah mengenal konstitusi meskikupun pengertiannya tidak seperti pada sekarang
ini. Awal abad ke-4 sebelum Masehi (SM) seorang filosof Yunani kuno bernama
Aristoteles (384-322 SM) telah berhasil untuk melukiskan undang-undang dasar
dari 186 negara kota (polis, city state) Yunani kuno dengan mencatat pembagian
kekuasaan dalam setiap Negara kecil. G.S.Diponolo mengatakan negara itu, dalam
pengertiannya bukan saja terjadi dan tinggal tetap bersama selama-lamanya tetapi
terjadi secara evolusi pertumbuhan yang berabad-abad lamanya.
Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata constituer (Prancis) yang
berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu
negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata constitute dapat berarti
mengangkat, mendirikan atau menyusun. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi
dikenal dengan sebutan gronwet yang berarti undang-undang dasar.
Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang
membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada

8. 5
yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis
yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian,
pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan
ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian konstitusi sebagai
berikut :
- E.C. Wade
Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan
pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan
tersebut.
- KC. Wheare
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa
kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan Negara.
- Sri Soemantri
Konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-
sendi sistem pemerintahan negara.
Sehingga dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian
sederhana bahwa konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur suatu
sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik
Indonesia dipahami dengan Undang-undang Dasar 1945.
2.2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Konstitusi Indonesia telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai suatu
naskah yang singkat dan supel karena hanya hal-hal dan aturan-aturan pokok saja
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan hal-hal yang
diperlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan
pada undang-undang yang lebih rendah.

9. 6
Sebelum disahkan oleh PPKI, penggalian tentang falsafah UUD 1945 yang
merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dilakukan oleh Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat-rapatnya
dan hasilnya berupa Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara. Sehingga
dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 terdapat empat pokok-pokok pikiran
yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia yang
mengandung nilai-nilai dari Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah
sebagai berikut :
a. “Negara” begitu bunyinya “melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam
pembukaan ini, diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang
melindungi dan meliputi segenap segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
b. “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. Ini
merupakan pokok pikiran keadilan sosial, yang didasarkan pada
kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang
sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
c. Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara
yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang
terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan
rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
d. Pokok pikiran keempat yang terkandung adalah negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi
yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk
memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh
cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran yang keempat ini
menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat

10. 7
dan martabat manusia bahkan semua itu menjadi dasar negara yang
mengikat, baik pemerintah maupun rakyatnya.
Keempat pokok pikiran di atas merupakan pancaran dari pandangan hidup
dan dasar falsafah negara Pancasila. Dengan mengungkap keempat pokok pikiran
ini, dapatlah kita gambarkan bahwa Pembukaan UUD 1945 itu mengandung
pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila.
Salah satu dari pokok pikiran di atas, tepatnya pokok pikiran ketiga yakni
konsep perwakilan, maka sebagai negara demokrasi negara Indonesia
menggunakan konsep Trias Politica, yakni dimana rakyat mewakilkan kekuasaan
dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia dalam bentuk kekuasaan legislatif,
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Selanjutnya yang dikupas dalam
makalah ini bentuk kekuasaan-kekuasaan tersebut difokuskan pembahasannya
pada lembaga-lembaga negara sesuai dengan konstitusi kita yaitu UUD 1945
sesudah amandemen.
2.3 Pengertian Lembaga-lembaga Negara
Negara sebagai organisasi yang menjalankan berbagai aktivitas kenegaraan
memerlukan lembaga atau organ negara. Menurut Hans Kelsen (dalam Siti
Awaliyah : 2011) organ negara adalah siapa saja yang menjalankan suatu fungsi
yang ditentukan oleh suatu tata hukum, selain itu organ negara dapat diartikan
sebagai setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum yang fungsinya untuk
menciptakan norma dan atau bersifat menjalankan norma. Lembaga secara
terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah badan (organisasi) yang
tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
Sedangkan negara diistilahkan dengan organisasi dalam suatu wilayah yang
mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sehingga
Lembaga negara adalah badan yang mengurusi masalah yang berhubungan
dengan sistem ketatanegaraan denga berdasarkan hukum yang berlaku.
Dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sesuai dengan
pokok pikiran yang kita ulas pada point-point di atas, lembaga negara adalah
sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan

11. 8
melalui prosedur perwakilan politik (political representation) melalui lembaga
negara (DPR, perwakilan daerah (DPD), dan perwakilan golongan). Sehingga
tercermin pada UUD 1945 sebagai konstitusi kita sebelum amandemen, MPR
sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan yang tertinggi sebagai penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya terjadi amandemen atau
perubahan terhadap UUD 1945 yang membuat adanya perubahan ketatanegaraan
dalam kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi lembaga-lembaga Negara
Republik Indonesia yang selanjutnya akan kita bahas. Sedangkan dari segi
hierarkinya lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibagi dalam tiga tingkatan
berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen yaitu :
1. Lembaga Tinggi Negara
Adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi
(UUD 1945).
2. Lembaga Negara
Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, PP bahkan
Perpres. Contoh KPK, Dewan Pertimbangan Presiden, Ombudsman dll.
3. Lembaga Daerah
Lembaga negara yang kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsinya
hanya ditingkat daerah.
2.4 Lembaga-lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945
Tata pemerintahan di Indonesia mulai masa kemerdekaan sampai saat ini
mengalami pelaksanaannya berbeda. Pada awal kemerdekaan, yang digunakan
adalah UUD 1945 dengan sistem presidensial, akan tetapi dalam pelaksanannya
menggunakan sistem parlementer. Sehingga beberapa kali kabinet (orde lama)
harus bubar karena dijatuhkan oleh parlemen. Selanjutnya pada saat UUD 1945
sebelum diamandemen seperti saat ini, Indonesia cenderung menerapkan sistem
kuasi presidensial/presidensial tidak murni (Asshiddiqie dalam Siti Awaliyah :
2011). Hal ini dapat dilihat pada pertanggung jawaban Presiden kepada MPR
sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu juga kewenangan MPR untuk

12. 9
memberhentikan Presiden ditengah jalan karena pelanggaran haluan negara
seperti pada saat jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid. Adapun struktur
lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :
Berikut lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945 :
1. MPR
Sebelum amandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
merupakan lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas.
Pada saat itu MPR memiliki wewenang untuk :
1. Membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga negara lain,
termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang
pelaksanaaanya dimandatkan kepada Presiden.
2. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden mengenai
pelaksanaan GBHN.
4. Memberhentikan presiden bila yang bersangkutan melanggar GBHN
5. Mengubah Undang-Undang Dasar.
6. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
7. Memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah
anggota MPR
8. Menetapkan peraturan tata tertib Majelis.

13. 10
2. DPR
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga perwakilan rakyat yang
tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR adalah Anggota Partai
Politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat. DPR tidak bertanggung jawab
terhadap Presiden. Sebelum diadakannya amandemen, tugas dan wewenang
DPR adalah:
1. Mengajukan rancangan undang-undang.
2. Memberikan persetujuan atas Peraturan Perundang-undangan (Perpu).
3. Memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa.
3. Presiden
Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk
menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, presiden menjabat sebagai kepala
negara dan juga kepala pemerintahan. Sebelum amandemen dilakukan
Presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu
sebelum amandemen juga tidak dijelaskan adanya aturan mengenai batasan
periode jabatan seorang presiden dan mekanisme yang jelas mengenai
pemberhentian presiden dalam masa jabat. Selain itu pada masa sebelum
amandemen, Presiden memiliki hak prerogatif yang besar. Adapun wewenang
Presiden antara lain:
1. Memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR.
2. Memegang kekuasaan eksekutif, kuasaan legislatif dan yudikatif.
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam
situasi yang memaksa.
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah.
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

14. 11
4. Mahkamah Agung (MA)
Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman
dilakukan hanya oleh mahkamah agung. Lembaga mahkamah agung bersifat
mandiri dan tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang kekuasaan
lainnya. Wewenang sebelum amandemen :
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan.
3. Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
4. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberikan grasi
dan rehabilitasi.
5. BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)
Sebelum amandemen tidak banyak dijelaskan menenai BPK. BPK
bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil
dari pemeriksaan keuangan tersebut kemudian dilaporkan kepada DPR.
6. DPA (Dewan Pertimbangan Agung)
DPA memiliki kewajiban untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan
Presiden. DPA juga serta berhak untuk mengajukan usulan kepada
pemerintah. Sama Seperti BPK, UUD 1945 tidak banyak menjelaskan tentang
DPA.
2.5 Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Setelah UUD 1945 diamandemen mulai terjadi pergeseran lebih ke arag
presidensial murni. Presiden tidak lagi dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden langsung dipilih oleh rakyat, MPR
hanya melantik. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR sebagai
lembaga tertinggi negara, karena saat ini kedudukannya sama yaitu sebagai
lembaga tinggi negara. Jika presiden dinyatakan melanggar UUD atau melakukan
perbuatan tercela, maka yang memutuskan bukan lagi MPR, MPR hanya

15. 12
menetapkan saja berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun
struktur lembaga negara pasca amanademen UUD 1945 adalah sebagai berikut :
Berikut lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 :
1. MPR
Setelah amandemen, MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki
kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. MPR juga kehilangan
wewenang untuk memilih presiden dan wakilnya. Selain itu diatur juga
mengenai sistem keanggotaan MPR yaitu:
1. MPR terdiri atas Anggota DPR dan DPD .
2. Anggota MPR memiliki masa jabat selama 5 tahun.
3. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan amanat sebagai
anggota MPR.
Tugas dan Wewenang MPR setelah amandemen:
1. Amandemen dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik Presiden dan wakil Presiden yang dipilih lewat Pemilu.
3. Memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasarkan keputusan MK
dalam hal pemberhentian presiden atau wakilnya.
MPR diharuskan untuk bersidang paling tidak sekali dalam 5 tahun. Sidang
MPR dinyatakan sah apabila:

16. 13
1. Untuk memberhentikan Presiden, harus didapat suara setidak dua
pertiga dengan minimum kehadiran anggota dalam sidang sebanyak
tiga perempat dari total jumlah anggota MPR.
2. Dalam mengamandemen dan menetapkan UUD, suara yang dicapai
harus dua pertiga dari total suara MPR
3. Selain sidang-sidang diatas, sekurang-kurangnya mendapatkan suara
50%+1 dari jumlah anggota MPR.
2. DPR
Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD, DPR semakin diperkuat
keberadaannya. Kini DPR memiliki wewenang untuk membuat Undang-
undang. Wewenang ini sebelum amandemen dimiliki oleh Presiden. Tugas,
wewenang dan fungsi DPR setelah Amandemen:
1. Membentuk undang-undang bersama dengan presiden agar dicapai
persetujuan bersama
2. Membahas dan memberikan persetujuan atas peraturan pemerintan
pengganti undang-undang
3. Menerima dan membahas usulan RUU dari DPD mengenai bidang
tertentu.
4. Menetapkan APBN bersama dengan Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta
kebijakan pemerintah.
Hak-hak DPR
1. Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada
pemerintah.
2. Hak angket, merupakan hak untuk menyelidiki pelaksanaan UU dan
kebijakan yang dibuat pemerintah.

17. 14
3. Hak imunitas, yaitu hak kekebalan hukum. Anggota DPR tidak bisa
dituntut karena pernyataan atau pertanyaan yang dikemukakan dalam
rapat DPR selama hal tersebut tidak melanggar kode etik.
4. Hak menyatakan pendapat, DPR berhak untuk berpendapat mengenai:
o Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.
o Dugaan bahwa Presiden atau wakil persiden melakukan pelanggaran
hukum.
o Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang kejadian luar biasa
baik di dalam maupun luar negeri.
3. Presiden
Setelah amandemen, kini rakyat dapat secara langsung memilih
presidennya lewat pemilihan umum. Presiden juga tidak perlu lagi
bertanggung jawab kepada MPR karena posisi antara MPR dan Presiden kini
sama tinggi. Wewenang Presiden yang berubah setelah amandemen antara
lain:
1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD
2. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU
3. Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR
4. Mengesahkan RUU menjadi UU
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang dalam
sutuasi yang memaksa
6. Menetapkan peraturan pemerintah
7. Mengangkat dan memberhentikan meteri-menteri
8. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
persetujuan DPR
9. Mengangkat duta dan konsul
10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR
11. Memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan MA
12. Memberi amnesti dan abolisi berdasar pertimbangan DPR

18. 15
13. Menetapkan hakim agung yang dicalonkan KY dan disetujui DPR
14. Menetapkan hakim konstitusi yang calonnya diajukan oleh DPR dan
MA
15. Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR.
16. Hakim agung dipilih oleh presiden berdasarkan pengajuan KY dan
disetujui oleh DPR.
17. Anggota BPK tidak lagi diangkat oleh Presiden, kini presiden hanya
meresmikan anggota BPK, yang dipilih oleh DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
4. DPD
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang dibentuk
setelah amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengakomodir
kepentingan daerah di tingkat nasional. Tugas dan wewenang DPD :
1. Mengajukan RUU pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah
2. Memberi pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan dan
keagamaan.
5. BPK
BPK merupakan lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang untuk
mengawas serta memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara, temuan BPK dilaporkan kepada DPR dan DPD, kemudian ditindak
oleh penegak hukum. BPK berkantor di ibukota negara dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi. DPR memilih anggota BPK dengan
pertimbangan DPD. Barulah setelah itu Anggota baru diresmikan oleh
Presiden.
6. DPA.
Keberadaan DPA dihapuskan pada amandemen UUD 1945 yang ke 4.

19. 16
7. MA
MA merupakan lembaga negara yang memiliki kuasa untuk
menyelenggarakan peradilan bersama-sama dengan MK. MA membawahi
badan peradilan dalam wilayah Peradilan Umum, Peradilan militer, Peradilan
Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kewajiban dan
wewenang MA :
1. Memiliki fungsi yang berhubungan dengan kuasa kehakiman. Fugsi ini
diatur dalam UU.
2. Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang.
3. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
4. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi.
5. Mengajukan anggota Hakim Konstitusi sebanyak 3 orang.
8. MK (Mahkamah Konstitusi)
Keberadaan MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi.
Bersama dengan MA, MK menjadi lembaga tinggi negara yang memegang
kuasa kehakiman. Anggota Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden,
sedang calonnya diusulkan oleh MA, DPR dan pemerintah. MK Mempunyai
kewenangan:
1. Menguji UU terhadap UUD.
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan sengketa yang berhubungan dengann hasil pemilu.
5. Memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau
wakilnya.

20. 17
9. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan
nama calon Hakim Agung. KY merupakan lembaga negara yang bersifat
mandiri. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang yaitu, dua orang
mantan hakim, dua orang akademisi hukum, dua orang praktisi hukum, dan
satu dari anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan
selama masa 5 (lima) tahun. Wewenang dan tanggung jawa KY:
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc MA.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.
3. Dengan MA, bersama menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH)
4. Menegakkan KEPPH.

21. 18
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan
naskah tertulis yang dijadikan landasan sistem ketatanegaraan suatu negara. UUD
1945 merupakan konstitusi yang digunakan pada Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam perjalanan pelaksanaan UUD 1945 sebagai sistem
ketatanegaraan Indonesia, mengalami beberapa kali perubahan mengikuti
dinamika keberlangsungan negara Republik Indonesia. Negara Republik
Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem presidensial, namun pada
perjalanannya tidak secara murni menggunakan sistem presidensial, sehingga
pada era reformasi dilakukan amandemen untuk merubah sistem
ketatanegaraannya. Salah perubahannya adalah perubahan lembaga tinggi negara
dimana terjadi penyesuaian lembaga negara sesuai dengan sistem presidensial.
Sehingga perubahan ini diharapkan dapat memenuhi cita-cita Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945
3.2 Saran
Dari penjabaran di atas diharapkan kita sebagai mahasiswa diharapkan
memahami tentang konsep lembaga negara pasca Amandemen UUD 1945.
Sehingga pengetahuan ini diharapkan mampu memberi pemahaman terhadap
dinamika pemerintahan dalam hal ini ketatanegaraan negara pada waktu yang
akan datang.

22. 19

23. DAFTAR PUSTAKA
Asri Agustiwi, 2014, Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 Di Indonesia, Jurnal Rechstaat Ilmu
Hukum Fakultas Hukum UNSA Vol.8 no.1, Universitas
Surakarta.
Dr. Ni’Matul Huda,S.H,M.Hum, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia;
Yogyakarta : Raja Grafindo Persada.
Mukhlis, 2011, Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutus dan
Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-
Undang Dasar 1945, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba
VOL.XIII.No 1, Universitas Malikussaleh Aceh.
Siti Awaliyah, 2011, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, Jurnal Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Th.24,Nomor2, Universitas Negeri Malang.
Yudi Widagdo Harimurti, Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang
Tidak Diatur Dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia,
jurnal, Universitas Trunojoyo.