UUD NRI Tahun 1945

1. UUD NRI Tahun
1945 sebagai
Dasar Hukum
Tertulis Negara

2. UUD 1945 sebagai Hukum Dasar
Negara
Kedudukan UUD
1945 adalah sebagai
Hukum Dasar meliputi
yaitu :
• Hukum Dasar Tertulis
yaitu UUD 1945
• Hukum Dasar yang tidak
Tertulis yaitu Konvensi :
konvensi merupakan
hukum dasar tak tertulis
yang didalamnya terdapat
kebiasaan ketatanegaraan
dalam sebuah negara.
Hukum dasar tak tertulis
seperti konvensi memiliki
sifat melengkapi,
menyempurnakan serta
menghidupkan kaidah
hukum perundang-
undangan.

3. Sifat UUD 1945 sebagai Hukum
Dasar Tertulis
Merupakan aturan-aturan pokok yang bersifat :
1. Garis besar sebagai intruksi :
• Kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya.
• Menyelenggarakannya kehidupan negara dan kesejahteraaan
sosial.
2. Penyelenggaraan aturan pokok itu dengan humum dalam
tingkat yang lebih rendah (Undang-Undang) karena lebih mudah
cara:
• Membuatnya
• Mengubanhya
• Mencabutnya
Singkat dan Supel :
• Selalu mengikuti dinamika kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
• Tidak akan ketinggalan zaman
Menekannya perlunya semangat :
• Kepada para pemimpin pemerintahan
• Para penyelenggara negar

4. Perlunya Dasar Hukum
Tertulis
Agar hukum tidak bertentangan, maka
perlu adanya dasar hukum tertulis.
Semua undang-undang atau aturan di
dalam negara perlu bersumber pada
dasar hukum tertulis.
Hal tersebut diperlukan agar hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi
masyarakat menjadi jelas.
Tanpa dasar hukum tertulis, undang-
undang serta ketentuan-ketentuan dapat
bertentangan antara yang satu dengan
yang lainnya. Bila hal itu terjadi akan
membingungkan masyarakat untuk
memenuhi hak dan kewajiban.

5. UUD 1945 sebagai Hukum Dasar
Tertulis Bangsa Indonesia
• UUD 1945 sebagai Hukum Dasar yang tertulis artinya UUD
1945 adalah Hukum yang tertinggi (yang tertulis) di
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
• UUD 1945 merupakan sumber Hukum , artinya UUD 1945
adalah sumber segala Hukum dan peaturan yang berlaku
yang ada di Indonesia misalnya : Tap / Kep. MPR, Undang-
Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri dan Lain-Lainnya. Karena
bersumber pada UUD 1945 dan akhirnya juga harus dapat
dipertanggung jawabkan kembali kepada UUD 1945.
• UUD 1945 adalah Hukum yang mengikat semuanya : dari
Pemerintah Pusat maupun Daerah, Lembaga-Lembaga
Negara, dan Lembaga Masyarakat Indonesia dimana saja
berada.

6. FUNGSI UUD 1945
UUD 1945 merupakan Sumber dari
segala Sumber Hukum yang ada di
Indonesia artinya UUD 1945
merupakan Alat Kontrol atau Alat
pengecek apakah Norma Hukum yang
lebih rendah di bawahnya yag berlaku
sesuai atau tidak dengan UUD 1945.
UUD harus ditaati oleh semua
pemerintah, lembaga negara dan
masayarakat karena UUD 1945
menempati kedudukan tertinggi.

7. UUD 1945
Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
sebelum diamandemen yang terdiri dari :
1. Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 Alenia.
2. Batang Tubuh dan Isi, yang meliputi :
 16 BAB
 37 Pasal
 4 Aturan Peralihan
 2 Aturan tambahan
UUD 1945 telah mengalami empat (4) amandemen
yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002

8. NaskahUUD1945pertama
kali dipersiapkanolehBPUPKI
padamasapersidangan
keduatanggal 10-17juli 1945.
Padasaat itu, membahas hal
hal teknis bentuk negara dan
pemerintahan baru. Dalam
masapersidangan
ini.Dibentuklahpanitiahukum
dasar yangberjumlah 19
orang, yangdiketuai oleh
Ir. Soekarno
PERUMUSAN
UUDNRI
T
AHUN1945
PERUMUSAN UUD NRI TAHUN 1945
Gambar.SidangBPUPKI

9. Kemudianpanitiainimembentuklagipanitiakecillagi.PanitiakecilperancangUndang-Undang
melakukan sidangpadatanggal13juli 1945yangberhasilmenyepakati beberapa halyaitu:
Lambang Negara
Negara Kesatuan
Sebutan MPR
Panitia Penghalus
Bahasa
Panitiapenghalus bahasayangterdiri dari :
1. Djajadiningrat
2. Salim
3. Soepomo.

10. Pada tanggal 14 juli 1945, BPUPKI mengadakan
sidang yang beragendakan ”pembicaraan tentang
pernyataan kemerdekaan”. Panitia perancangan
undang-undang dasarmelaporkanhasilnya, berupa:
• pasal-pasaldarirancanganUUDberjumlah42pasal.
dari42pasalitu termasuk5pasalaturan peralihan
dengankeadaanperang, serta1pasal aturan
tambahan.
Selanjutnya

11. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan
dengan acara ”Pembahasan Rancangan Undang-
Undang Dasar”. Y
ANG DIKETUAI OLEH Ir.
Soekarno
• Dan pada tanggal 16 juli 1945 hasil UUD
1945 diterima dan diakui secara sepakat
di sidang BPUPKI. Dengan demikian,
selesai tugas BPUPKI
Selanjutnya

12. PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI
melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18
Agustus 1945. Ir. Soekarno, sebagai Ketua PPKI,
dalamsambutan pembukaan sidang dengan penuh
harapanmengatakan sebagai berikut
”Saya minta lagi kepada Tuan-tuan sekalian,
supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang
Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti
garisgaris besar yang telah dirancangkan oleh
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya
yang kedua. Perobahan yang penting-penting
saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini.
Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita ke
sampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin
pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan
menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih
Presiden dan Wakil Presiden.”

13. HarapanSoekarnodiatasmendapatkantanggapanyangsangat
baik dari para anggota PPKI.Moh.Hattayangmemimpin jalannya
pembahasanrancanganUndang-Undang Dasardapat
menjalankantugasnyadengancepat.Prosespembahasan
berlangsungdalamsuasanayangpenuh rasakekeluargaan,
tanggung jawab, cermat danteliti, dansalingmenghargai
antaranggota.
PembahasanrancanganUndang-UndangDasarmenghasilkan
naskahPembukaandanBatangTubuh.Undang-UndangDasarini,
dikenaldengansebutanUndang-UndangDasarNegaraRepublik
IndonesiaT
ahun1945.Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15
Februari1946,PenjelasanUndang-UndangDasarmenjadibagian
dari Undang-Undang Dasar 1945.

14. DalampersidanganPPKItanggal18Agustus1945, dihasilkan keputusan sebagaiberikut.
Mengesahkan UUD 1945
Menetapkan Ir. Soekarno
sebagai presiden dan Drs.
Moh. Hatta sebagai wakil
presiden Republik Indonesia Membentuk Komite Nasional
Indonesia Pusat

15. KataMukaddimah diganti dengan kataPembukaan.
Silapertama,yaituKetuhanandengankewajiban
menjalankan syari’at Islambagi pemeluk-
pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan
Y
angMahaEsa.”.
Perubahan pasal 6UUDyangberbunyi ”Presidenialah
orangIndonesia asli yangberagama Islam” menjadi
”Presiden ialah orangIndonesia asli.”
Pasal28UUD1945yangberbunyi ”Negara berdasaratas
Ketuhanandengankewajibanmenjalankan syari’at Islambagi
pemeluk-pemeluknya” diganti menjadipasal29UUD1945yang
berbunyi”Negaraberdasar atas KetuhananY
angMahaEsa.”
Sidang PPKItelah melakukan
beberapa perubahan
rumusan pembukaan UUD
naskah Piagam Jakarta dan
rancangan batang tubuh
UUDhasil siding kedua
BPUPKI. Empat perubahan
yang disepakati tersebut
antaralain sebagai berikut :