Perundang-Undangan Nasional Kelas 8 smt 1

1. PERUNDANG –UNDANGAN
NASIONAL
SMP PGRI GARUT
MATERI PKNKELAS VIII
OLEH: GAN GAN TAOPIK ALAMSYAH, S.PD

2. APA ITU PERATURAN PERUNDANGAN
NASIONAL ?
 UU No. 10 TH 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – Undangan pada Bab
I Ps.1 :
Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang
berwewenang dan mengikat secara umum.
SMP PGRI GARUT

3. MACAM PERATURAN PERUNDANGAN ?
1. UUD 1945
2. Undang – Undang / Peraturan PemerintahPengganti Undang
– Undang (Perpu).
3. PeraturanPemerintah (PP).
4. PeraturanPresiden.
5. PeraturanDaerah : Perda Provinsi, Perda Kabupaten/kota,
PeraturanDesa
SMP PGRI GARUT

4. PRINSIP PERATURAN PENDANDANGAN ?
1. Dasarhukumnya selaluperaturan perundangan.
2. Hanya peraturantertentuyang dijadikanlandasan yuridis
3. Peraturanperundangan yang berlakuhanya dapat diubah,
dicabut, dan dihapus oleh peraturan perundanganyang sederajat
ataulebih tinggi.
4. Peraturanyang barumengesampingkan yang lama.
5. Peraturanyang lebih tinggi mengesampingkan yang lebihrendah.
6. Peraturanyang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat
umum.
7. Setiap jenis peraturanmaterinyaberbeda.
SMP PGRI GARUT

5. Pentingnya Peraturan Perundangan ?
1. Menjamin Kepastian Hukum Warga Negara.
2. Memberikan Rasa Keadilan Warga Negara.
3. Melindungi / Mengayomi Hak – Hak Warga
Negara.
4. Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman
SMP PGRI GARUT

6. Proses Pebuatan Peraturan Perundangan ?
1. Proses Penyiapan
2. Proses Pengajuan
3. Proses Pembahasan
4. Proses Penetapan
5. Proses Pengesahan dan Pemberlakuan
SMP PGRI GARUT

7. PROSES PENYIAPAN RUU
SMP PGRI GARUT

8. PROSES PENGAJUAN RUU
SMP PGRI GARUT

9. PROSES PEMBAHASAN RUU
SMP PGRI GARUT

10. PROSES PENETAPAN RUU MENJADI UU
Penetapan RUU menjadi UU
dilakukan oleh DPR dalam
Forum Rapat Pleno DPR
SMP PGRI GARUT

11. PROSES PENGESAHAN PEMEBERLAKUAN
RUU MENJADI UU
 RUU yangtelahdisetujui bersama antaraDPRdan Presidendisampaikan oleh
PimpinanDPR kepadaPresiden untukdisyahkan menjadi Undang – Undang.
 Penyerahan RUU yangtelahdisetujuitersebut palinglambat 7 (tujuh) hari sejak
tanggal persetujuan bersama.
 Presidenmembubuhkan tanda tangan palinglambat 30 hari sejakruudisetujui
bersama.
 ApabilaPresidendalamjangkawaktu30 hari sejak persetujuan bersamatidak
mennandatanganimakaRUU syah menjadi UU dan segeradi Undangkan
 Undang – Undang yang sudahditetapkan olehDPR disyahkan olehPresidendan
diundangkanolehMenteri SekretarisNegaraatasnama Presiden.
SMP PGRI GARUT

12. Proses Pembuatan UU
SMP PGRI GARUT

13. PROSES PEMBUATANPERATURANDAERAH
SMP PGRI GARUT

14. PROSES PEMBUATAN UU (RUU DARI PRESIDEN)
1. Diajukan dengan Surat Presiden kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat
2. Untuk melakukan pembahasan Presiden menugasi
Menteri untuk mewakili Presiden
3. DPR membahas RUUdalamjangka waktupaling
lambat 60 hari sejak Surat Presiden diterima
4. Untuk kepentingan pembahasan di DPR, Menteri atau
Pimpinan Pemrakarsa memperbanyak naskahdalam
jumlah yang diperlukan
SMP PGRI GARUT

15. PROSES PEMBUATANUU (RUU DARI DPR)
1. RUU yang disiapkan dengan surat pimpinan DPR
disampaikan kepada Presiden
2. Presiden menugasi Menteri yang mewakili untuk
membahas racangan UU bersama DPR palinglambat 60
hari sejak hari Surat Pimpinan DPR diterima
3. Menteri mengkoordinasikan persiapan pembahasan
dengan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
dibidang Peraturan Perundang – Undangan.
4. Sekretariat Jendral DPR menyebarluaskan RUU
SMP PGRI GARUT

16. MENTAATI PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN NASIONAL
SMP PGRI GARUT

17. SIAPA YANG HARUS MENTAATI
PERATURAN PERUNDANGAN ?
 Setiap Warga Negara
 Setiap Lembaga Negara
 Setiap Lemabaga masyarakat
 Pemerintah
SMP PGRI GARUT

18. MENGAPA PERLU MENTAATI
PERATURAN PERUNDANGAN ?
 Hukum / Peraturan Perundangan memiliki
Kekuatan Hukum yang memaksa
 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang
Harmonis, Terarut, Rukun dan Baik.
SMP PGRI GARUT

19. KEKUATAN HUKUM BERLAKUNYA
PERATURAN PERUNDANGAN ?
1. Kekuatan berlakusecara Yuridis yaitu Peraturan
Perundangan mempunyai Kekuatan berlaku
apabila telah memenuhi Syarat Formal. (tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebihtinggi,
dibentuk oleh lembaga yang sah menurut
peraturan, melalui proses penyusunan yang benar
sesuai dengan peraturan)
SMP PGRI GARUT

20. 2. Kekuatan berlaku secara Sosiologis yaitu
apabila Peraturan Perundangan itu dapat
diterima oleh masyarakat sebagai Hukum
3. Kekuatan berlaku secara Filosofis yaitu
apabila isi Peraturan Perundangan itu sesuai
dengan Cita – Cita HukumNilai Positif yang
Tinggi
SMP PGRI GARUT

21. DIMANA SAJA HARUS MEMATUHI
PERUNDANG – UNDANGAN NASIONAL ?
 DalamKeluarga
 Di Sekolah
 DalamMasyarakat
 Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
SMP PGRI GARUT

22. MENGEMBANGKAN SIKAP MEMATUHI
PERATURAN PERUNDANGAN ?
USAHA NEGARA
1. Mengadakan penyuluhan hukum
2. Memberi sanksi yangtegas bagi pelanggar hukum
3. Menciptakan berbagaimproduk hukumsesuai dengan
kebutuhan
4. Menciptakan sistemperadilan yang adil.
SMP PGRI GARUT

23. USAHAWARGA NEGARA/ MASYARAKAT:
 Berusaha memahami peraturan yang berlaku
 Selalu berhati – hati dalam bertindak (sesuai dengan hukum)
 Tokoh masyarakat menjadikan dirinya sebagai teladan dalam
mematuhi peraturan
 Setiap warga negara / warga masyarakat wajib memahami hak
dan kewajibannya
SMP PGRI GARUT

24. UPAYA PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA
SMP PGRI GARUT

25. APA ITU KORUPSI ?
KORUPSI adalah tindak pidana yang dilakukan
orang yang secara sengaja melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain suatu korporasi dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.
SMP PGRI GARUT

26. AKIBAT KORUPSI ?
1. Negara banyakhutang
2. Memperkayakelompok orang yang dekat denganmenghabiskan
uang negara
3. Menimbulkan ketidakadilandalamhal pendapatan dan
kekayaan
4. Menciptakan rasa frustasi, kekesalan, kemarhan dan dendam
5. Menciptakan aksi penentangan, permusuhan, kerusuhandan
tindakperusakanfasilitas umum
SMP PGRI GARUT

27. CONTOH TINDAK PIDANA
KORUPSI
 Kasus Penyimpangan Dana Pemilu oleh Pejabat KPU
 Kasus Pembobolan Bank Indonesia
 Kasus Korupsi PT. Jamsostek
 Kasus Korupsi di bulog dll
SMP PGRI GARUT

28. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI?
1. Peningkatan Ketaqwaan
2. Peningkatan KualitasMoral BangsaMelalui Pendidikan Moral, Budi
Pekerti, Dan Penanaman Nilai – Nilai Pancasila
3. Meningkatkan KesejahteraanPegawai
4. Penegakan HukumYang Tegas
5. Meningkatkan PengawasanPenggunaan Keuangan Negara
6. Meningkatkan KinerjaParaPenegakHukum
7. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
8. Meningkatkan Fungsi BPK
SMP PGRI GARUT

29. SIKAP ANTI KORUPSI ?
 Sikap Yang Tidak Setuju, Tidak Senang,
Terhadap Tindak Pidana Korupsi
SMP PGRI GARUT

30. INSTRUMEN ANTI KORUPSI ?
1. BPK
2. MahkamahAgung
3. KPK
4. Kepolisian
5. KUHP
6. UU No. 31 Th. 1999tentangPemberantasanTindakPidana Korupsi
7. UU No. 20 Th. 2001 Ttg. Perubahan Atas UU No. 31 Th1999
8. UU No. 30 Th. 2002 Ttg. Komisi Pemberantasan TindakPidanaKorupsi dll
SMP PGRI GARUT