UY

1. 1
KATA PENGANTAR
Puji syujur kita panjatkan kehadirat Allah SWT,yang atas rahmat-NYA dan
karunianya kami dapat menyelesaikam makalah ini tepat pada waktunya.Adapun
tema dari makalah ini adalah”Pokok Pikiran Pembukaan uud 1945”
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada
pembimbing yang telah memberikan tugas terhadap kami.Kami juga ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam
pembuatan makalah ini.
Kami jauh dari sempurna.Dan ini merupakan langkah yang baik dari study yang
sesungguhnya.Oleh karena itu,keterbatasan waktu dan kemampuan kami,maka kritik
dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan semoga maklah ini dapat
berguna bagi saya pada khusususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada
umumnya.

2. 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ 1
DAFTAR ISI....................................................................................................... 2
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 3
A. Latar Belakang .................................................................................. 3
B. Tujuan................................................................................................ 3
C. Rumusan Masalah ............................................................................. 3
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................. 4
A. Penjelasan Isi Pembukaan UUD 1945 .............................................. 4
B. Penjelasan 4 Pokok Pikiran UUD 1945 ............................................ 4
C. Pokok Kaidah Fundamental Negara................................................... 7
D. Hakikat Pembukaan UUD 1945......................................................... 9
BAB III PENUTUP...........................................................................................
A. Kesimpulan........................................................................................ 11
B. Saranb................................................................................................ 11

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,memberikan pedoman-pedoman
tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita,untuk melaksanakan ke Negara
kita,untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk
setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita. Undang- undang dasar
ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar itu
berlaku juga hukum dasar yang tida tertulis, ialah aturan-atura dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok kaidah
Negara yang fundamental. Maka disamping merupakan suasana kerohaniannya dari
UUD 1945, juga merupakan sumber penjabaran normative, oleh karena itu dalam
pembukaan UUD 1945 terkandung sendi-sendi kehidupan Negara.
B. Tujuan
 Menjelaskan isi pembukaan UUD 1945
 Menjelaskan empat pokok pikiran UUD 1945
 Menjelaskan pokok kaidah fundamental negara
 Menjelaskan hakikat pembukaan UUD 1945
C. Rumusan Masalah
1. Apakah isi penjelasan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945?
2. Apa penjelasan empat pokok pikiran dalam UUD 1945?
3. Apa saja pokok kaidah fundamental negara?
4. Apa hakikat pembukaan UUD 1945?

4. 4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Penjelasan Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan
imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara
kesartuan republik Indonesia. Selain dari pada itu, pembukaan UUD 1945 yang telah
dirumuskan dengan padat dan hikmat dalam empat alinea, dimana setiap alinea
mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang
universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai
yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia, sedangkan
lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi
landasar perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada
Negara proklamasi 17 Agustus 1945.
Alinea-alinea pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah:
Alinea I:
Terkandung motivasi, dasar dan pembenaran perjuangan (Kemerdekaan adalah hak
segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan prikemanusiaan dan prikeadilan).
Alinea II:
Mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur).
Alinea III:
Memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatukan bahwa kemerdekaan atas
berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa).
Alinea IV:
Memuat tugas negara / tujuan nasinal, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan
negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.
B. Penjelasan 4 Pokok Pikiran UUD 1945
Semua Alinea pembukaan UUD 1945, apabila ditelaah secara mendalam,
ternyata diilhami oleh 4 pokok pikiran. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea
dan 4 pokok pikiran. Walaupun jumlah sama-sama 4, pengertian alinea disini tidak

5. 5
identik dengan pokok pikiran. Jadi, tidak berarti alinea I mengandung pokok pikiran
I, alinea II mengandung pokok pikiran II, dan seterusnya. Pokok-pokok pikiran
tersebut terkandung dalam keseluruhan alinea pembukaan UUD 1945.
1. Hubungan Antar Pokok Pikiran
Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, merupakan suasana kebatinan
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang
menguasai hukum dasar Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan
pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal UUD 1945.
Oleh karena itu, dipahami bahwa suasana kebatinan UUD 1945 serta cita
hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila. Inilah
yang dimaksud dengan arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Dengan demikian, jelaslah bahwa pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi
atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD 1945, karena pembukaan
UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam
pasal-pasal di batang tubuh UUD 1945 tersebut. Pembukaan UUD 1945 yang
merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini menjadi
rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal merupakan
perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945,
yang tidak lain adalah pokok pikiran: persatuan Indonesia, keadilan sosial,
kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, dan
ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari pancasila yang
telah mampu memberikan semangat dan terancang dengan hikmat dalam
perangkat UUD 1945. Semangat (pembukaan) pada hakikatnya merupakan suatu
rangkaian kesatuan yamg tak dapat dipisahkan. Kesatuan serta semangat yang
demikian itulah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap insan
warga negara Indonesia.
2. Pokok Pikiran dan Hukum Dasar
A. Pokok Pikiran UUD 1945
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah
sebagai berikut:

6. 6
1. Pokok pikiran pertama: “Negara begitu bunyinya melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk berdasar atas persatuan
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalm pembukaan ini,
diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan
meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham
golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian
“pembukaan” itu menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa
Insonesia. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
2. Pokok pikiran kedua: “negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok
pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini
didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan
kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan
masyarakat.
3. Pokok pikiran ketiga: “negara yang berkedaulatan rayat berdasar atas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Oleh karena itu, sistem negara
yang terbentuk dalam UUD 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan
berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan
sifat “masyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang
menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Pokok pikiran keempat: “negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu, UUD
1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain
penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur
dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini menegaskan
pokok-pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil
dan beradab.
Dengan demikian, apabila kita memperhatikan keempat pokok pikiran
tersebut tampak bahwa pokok-pokok pikiran ini tidak lain adalah pancaran
dari dasar falsafah negara pancasila. Pokok-pokok pikiran ini dijelmakan
kedalam pasal demi pasal batang tubuh UUD 1945.
B. Hukum Dasar UUD 1945
Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan negara. Untuk menyelidiki hukum dasar, suatu
negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD nya saja, akan tetapi

7. 7
harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan suasana kebatinannya dari
UUD itu.
Hukum dasar tertulis (UUD) merupakan kerangka dan tugas-tuhas pokok
dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentukan mekanisme kerja
badan-badan tersebut seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. UUD RI 1945
merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari UUD RI 1945
merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, maupun lembaga
masyarakat, sebagai warga negara Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD RI
1945 memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan
dilaksanakan.
Istilah konstitusi mempunyai 2 pengertia, yaitu:
a) Konstitusi dalam arti luas: adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar
atau disebut jga hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
b) Konstitusi dalam arti sempit: adalah hukum dasar tertulis yaitu Undang-
Undang Dasar. Di indonesia disebut juga dengan UUD RI 1945.
Di negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD
mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena.
C. Pokok Kaidah Fundamental Negara
Nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara filsafat negara Indonesia pada
hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara
Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan
pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi
suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.
Nilai-nilai pancasila terkandung dalam UUD 1945 secara yuridis memiliki
kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan
UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai pancasila mengandung 4 pokok
pikiran yang bilamana dianalisis makna yang terkandung didalamnya tidak lain
adalah merupakan defirasi atau penjabaran pancasila.
Oleh karena vitalnya, kedudukan pembukaan UUD 1945 dijadikan sebagai
norma fundamental. Rumusan kata dan kalimat yang terkandung didalamnya
tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR. Pengubahan pembukaan UUD
1945 berarti perubahan esensi cita moral, dan cita hukum yang ingin diwujudkan

8. 8
dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
telah memenuhi sebagai syarat pokok kaidah negara yang fundamental.
1. Pokok Kaidah Tertuls dan Kaidah Tidak Tertulis
a. Kaidah Tertulis
Kaidah tertulis adalah kaidah yang biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan
pada Undang-Undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah tertulis ialah adanya
kepastian hukum, mudah diketahui dan penyederhanaan hukum serta kesatuan
hukum.
b. Kaidah tidak tertulis
Kaidah hukun tidak tertulis ialah kaidah hukum yang biasanya tumbuh dalam
masyarakat dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Fungsi Pembukaan UUD 1945
Setelah dikeluarkan dektrik presiden 5 Juli 1959 yang mengesahkan kembali
UUD 1945 dimana tida berlaku lagi UUDS 1950 dan dengan Tap MPRS
No.XX/MPRS/1966 telah dinyatakan telah dektrik presiden 5 Juli 1950 sebagai
sumber tertib hukum dan diperkokoh Tap MPR No.V/MPR/1973 dan Tap MPR
No.IX/MPR/1978 menyatakan Tap MPR No.XX/MPRS/1966 tetap berlaku dan
Tap MPR No.III/MPR/2000.
Jadi, UUD 1945 berfungsi sebagai alat pengontrol bagi norma-norma hukum.
3. Syarat-Syarat Pokok Kaidah
a. Dari segi terjadinya:
Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pertanyaan lahir
sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara.
b. Dari segi isinya
Ditinjau dari segi isinya maka pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok
negara sbb:
1. Dasar tujuan negara (baik tujuan umum maupun khusus).
2. Ketentuan diadakannya UUD Negara.
3. Bentuk Negara.
4. Dasar filsafah Negara (asas kerohanian Negara)

9. 9
D. Hakikat Pembukaan UUD 1945
1. Sumber Tertib Hukum Indonesi
Pada umumnya para pakar membedakan sumber hukum ke dalam kriteria:
a. Sumber hukum materil
Sumber hukum materil adalah tempat darimana materil itu diambil. Sumber
hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum,
misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis,
tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi,
lalu lintas), perkembangan internasuonal, keadaan geografis, dll.
b. Sumber hukum formal
Sumber hukum formal adalah sumber hukum darimana secara langsung dapat
dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber
hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum
positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tida lagi
mempersoalkan asal usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.
Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum
menjadi aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat.
Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan
hukum.
Yang termasuk sumber-sumber hukum formal adalah:
1. Undang-Undang;
2. Kebiasaan;
3. Traktat atau perjanjian internasional;
4. Yurisprudensi;
5. Doktrin.
2. Proklamasi Dalam Hukum Dasar
Hakekat proklamasi kemerdekaan adalah pengumuman kepada seluruh rakyat
akan adanya kemerdekaan. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah
bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia luar (bangsa-bangsa yang ada
di dunia) maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa
Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan merupakan norma pertama
atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia, sehingga

10. 10
proklamasi kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma
atau aturan atau ketentuan hukum yang lainnya.
Dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi. Negara republik
Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan
suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai
berdirinya suatu negara baru.UUD 1945 sebagai konstitusi pertama bangsa
Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian batang tubuh, dan
bagian penutup bagian pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan dari
UUD 1945 (konstitusi pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung pokok
pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara
yaitu pancasila;
Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat,tidak dapat dipisahkan
dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945 terutama bagian pembukaan UUD
1945.Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan
yang bulat.Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu amanat
yang luhur dan suci dari Poklamasi Kemerdekaan 17 Aguatus 1945.
3.Ikhtisar Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembentukan UUD 1945 merupakan inti atau kristalissi dari pikiran atau gagasan
bernas dari para pendiri Negara(The Founding Fathers)pembukaan UUD juga merupakan
hasil perjuangan dari para pendiri Negara dalam upaya memberikan landasan yang kokoh
bagi Negara Republik Indonesia agar mampu bertahan lama,tidak hanya untuk puluhan
tahun melainkan untuk jangka ratusan tahun.
Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar Negara
Indonesia,yaitu pancasila.Oleh karena itu,kedudukan-kedudukan UUD 1945
sangatlah tinggi.Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib
hukum tertinggi.Selain itu,Pembukaan UUD juga merupakan kaidah Negara yang
fundamental.Pada saat pemerintahan melakukan amandemen terhadap UUD
1945,satu-satunya usur dalam sistematika UUD 1945 yang tidak di amandemen
adalah Pembukaan UUD 1945.Pembukaan UUD 1945 mungkin dapat dianggap
sebagai preambule yang lengkap,karena memiliki unsur-unsur politik,religius
moral dan mengandung ideologi Negara(state ideologi)Pancasila.

11. 11
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Pengertian UUD 1945 ialah hukum tertulis atau keseluruhan naskah yang
terdiri dari dan tersusun atas 3 bagian yaitu Pembukaan,batang tubuh,dan
penjelasan.
2. Pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 itu terdapat dalam makna
tiap-tiap alinea Pembukaan UUD 1945.
3. Pokok pikiran terdiri atas 4 pokok pikiran yaitu Persatuan,keadilan
sosial,Kerakyatan,dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang
adil dan beradap.
B. SARAN
Demikian makalah ini kami buat,kami menyadari masih banyak kekurangan
dalam hal pembuatan makalah ini.Oleh sebab itu kami mengharpkan kritik
dan saran yang membangun dari pembaca.Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi kita semua.