UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis pertama Indonesia yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial. UUD 1945 juga bersifat kaku karena hanya dapat diubah dengan persetujuan 2/3 anggota MPR.

1. UUD 1945
ANGGOTA KELOMPOK 1 :
-KEVIN
-BENEDICTA SUKMA AYU DEWANTI
-LAWRENSIA
-MADE INDAH TARI MAHADEWI
-JANSEN DINATA

2. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27
Desember 1949)
 Menurut bentuknya Konstitusi pertama Indonesia (UUD 1945) adalah
konstitusi tertulis, karena UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara
Indonesia pada waktu itu yang dituangkan dalam suatu dokumen
yang formal. Di pertegas dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun
2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan
Kompilasi Tanpa Ada Opini. Bukti bahwa UUD 1945 adalah konstitusi
tertulis yaitu bahwa pada naskah Piagam Jakarta menjadi naskah
Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus
1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
 Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945

3.  . Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang
Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).
Konstusi ini di tuangkan dalam satu dokumen saja tanpa ada dokumen
lainnya yang juga merupakan konstitusi seperti yang ada di Negara
Denmark( 2 dokumen) dan Swedia (4 dokumen).

4. Menurut Sifatnya UUD’45
 Menurut sifatnya UUD 1945 termasuk konstitusi yang Rigid
(kaku) karena UUD 1945 hanya dapat diubah dengan
cara tertentu secara khusus dan istimewa tidak seperti
mengubah peraturan perundangan biasa. Hal ini
dijelaskan dalam BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
DASAR pasal 37 ayat 1” Untuk mengubah UUD
sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota MPR
harus hadir” dan pasal 2 “Putusan Diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah
anggota yang hadir”.

5. Menurut Kedudukan UUD’45
 Menurut kedudukannya UUD 1945 merupan konstitusi
derajat tinggi karena UUD 1945 di jadikan dasar
pembuatan suatu peraturan perundang-undangan
yang lain. Karena menjadi dasar bagi peratutan yang
lain maka syarat untuk mengubahnyapun lebih berat
jika di bandingkan dengan yang lain. Mengakibatkan
adanya hierarki peraturan perundangan

6.  Tata urutan peraturan perundang-undangan
pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No.
XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui
dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan
terakhir diatur dengan Undang-undang No. 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7
diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan

7. Menurut Bentuk Negaranya UUD’45
 Menurut bentuk Negara, konstitusi (UUD 1945)
mejelaskan bahwa bentuk Negara Indonesia adalan
Negara kesatuan. Buktinya terdapat pada BAB I BENTUK
DAN KEDAULATAN pasal 1 ayat 1 “ Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
 “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan
kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang, dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan
dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

8. Menurut system pemerintahannya
UUD’45
 Menurut system pemerintahan yang dianut, Indonesia
menganut sistem pemerintahan Presidensial. Salah satu
ciri sistem pemerintahan Presidensial adalah”Dalam
melakukan kewajibannya Presiden di bantu oleh satu
orang wakil presiden” (Pasal 4 Ayat 2 UUD’45).
 Pemilihan Presiden pada masa tersebut di lakukan
secara periodic.
 Dalam UUD’45 , Presiden memiliki jabatan 5 tahun

9. Menurut Pembagian Kekuasaan di
UUD’45
 Kekuasaan Eksekutif
- di jalankan oleh presiden, di bantu oleh wakil presiden dan para
mentri
 Kekuasaan Legislatif
- di jalankan oleh DPR dan di jalankan bersama Presiden
 Kekuasaan Yudikatif
- di jalankan oleh Mahkama Agung (MA)