Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha

1. TUGAS TERSTRUKTUR
MATA KULIAH PANCASILA
DOSEN PEMBIMBING
Drs. H. Safroyani, M.Pd.I
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI
DARUSSALAM MARTAPURA

2. PENGERTIAN UUD 1945
DAN POKOK-POKOK PIKIRAN
YANG TERKANDUNG DALAM
PEMBUKAAN UUD 1945
JUDUL MAKALAH
DISAMPAIKAN OLEH :
1. M. HAFIZI 15.12.3864
2. M. SOBRU 15.12.3865
3. MUNA ARIFAH 15.12.3870
4. M. FAKHRUROJJI 15.12.3863

3. BAGIAN PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Banyak sekali masyarakat yang tidak memahami tentang
pengertian UUD 1945, tidak hanya masyarakat tapi juga para
pelajar ada juga yang kurang mengerti.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau disingkat dengan UUD 1945 atau UUD ‘45 adalah
hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan
Republik Indonesia saat ini.

4. B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan permasalahan pada makalah ini adalah “Apa
pengertian dari UUD 1945 dan apa pokok pikiran yang
terkandung dalam pembukaan UUD 1945
Dengan lebih memahami aspek-aspek yang menyangkut
fungsi dan nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar
filsafat dan pandangan hidup Negara dan Bangsa, kita akan
lebih meyakininya, lebih mengerti kekayaan isinya sehingga
lebih mencintainya
C. TUJUAN
Untuk mengetahui apa pengertian dari UUD 1945 dan apa
pokok pikiran yang terkandung dalam pembukkan UUD 1945

5. A. PENGERTIAN UUD 1945
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau disingkat dengan UUD 1945 atau UUD ‘45 adalah
hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan
Republik Indonesia saat ini.
UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara
oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27
Desember 1949 di Indonesia berlaku UUDS 1950 dan dengan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali menggunakan UUD 1945,
dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR tanggal 22 Juli
1959.
BAGIAN ISI
MAKALAH

6. UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh (16 Bab, 37
pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan
tambahan, serta penjelasan.
Pada kurun waktu tahun 1999 - 2002, UUD 1945 mengalami
4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan
lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia.
Dalam risalah Sidang Tahunan MPR tahun 2002, diterbitkan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam
1 naskah sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa
ada Opini.

7. PEMBUKAAN UUD 1945

8. Pada Bagian UUD 1945, terdapat penjelasan :
a. Bagian Pertama / alinea 1 (lihat pembukaan)
Kata-kata perikeadilan dan perikemanusiaan menjadi ukuran
penentunya, yaitu bahwa dalam batas-batas keadilan dan
kemanusiaan, manusia sebagai individu diakui pula hak-hak
kebebasannya.
Hak akan kemerdekaan yang dimaksud adalah hak segala
bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Ada dan berlakunya
kemerdekaan adalah sejalan dengan tuntutan perike-
manusiaan dan perikeadilan.

9. b. Bagian Kedua / alinea 2 (lihat pembukaan)
Dasar pemikiran yang menjadi dorongan kuat akan adanya
perjuangan pergerakan ini tak lepas dari adanya dasar
keyakinan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa
merupakan kodrat.
Pengertian negara yang berdaulat adalah dalam hubungan
kelengkapannya sebagai Negara Merdeka yang berdiri di atas
kemampuan, kekuatan dan kekuasaaan sendiri; dalam
kedudukannya sama tinggi dan saling menghormati dengan
negara lain.
Pengertian makmur mencakup arti material dan spiritual yang
menjadi dasar kebutuhan hidup manusia, hanya dapat
menemukan wujudnya dalam jalinannya dengan keadilan.

10. Jadi makmur dalam lingkupan tugas Negara disamping
berpaut dengan keadilan, juga dengan sifat persatuan
sehingga seluruh bangsa dan setiap orang dalam ukuran
keadilan mencapai kesejahteraan.
c. Bagian ketiga (lihat alinea ke 3 Pembukaan UUD 1945)
Bagian ini merupakan dalam rangkaian dengan bagian
pertama dan kedua pembukaan untuk memberikan
penjelasan proses perjuangan bangsa Indonesia sampai
kepada Negara Indonesia Merdeka.
Juga menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak kodrat
dan hak moral bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Kuasa yang tidak dapat dikekang lagi oleh siapapun.

11. Menjunjung hak moral dan hak kodrat segala bangsa supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas; cita-cita mencapai
kemakmuran berdasarkan norma-norma keadilan dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara jelas merupakan
suatu keinginan luhur
Disebutkan bahwa yang menyatakan kemerdekaan adalah
rakyat Indonesia dan yang dinyatakan kemerdekaannya
adalah pula rakyat Indonesia sendiri.

12. d. Bagian keempat (alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945)
Isi pengertian bagian ke-4 secara etimologis gramatikal
adalah :
1. Istilah kemudian daripada itu berarti setelah berdirinya
Negara Republik Indonesia dengan pernyataan
kemerdekan 17 Agustus 1945
2. Setelah berdirinya Negara dibentuk pemerintahan negara
guna melaksanakan tujuan Negara.

13. Tujuan Negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan sekuruh
tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidu-
pan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial
c. Menyusun UUD
d. UUD yang dimaksud itu terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik berkedaulatan
e. Negara yang berkedaulatan rakyat ini berdasarkan pada
Pancasila

14. Pemerintah dalam suatu susunan kalimat Pemerintah Negara
Indonesia dimaksudkan dalam arti sebagai penyelenggara
seluruh kegiatan negara dalam aspek kelengkapannya
(government), yang berbeda dengan Pemerintah Negara
yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dari pada
penyelenggara negara, yaitu aspek pelaksanaan (executive)

15. B. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan
dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2. Negara hendak melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas
kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebathinan dan UUD
Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita
hukum (Rechtisidee) yang menguasai hukum dasar
Negara,baik yang tertulis (UU) dan yang tidak tertulis.

16. Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian di atas adalah sebagai
berikut
1. Pokok pikiran pertama : Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan
berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
2. Pokok pikiran kedua : Negara hendak melaksanakan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat
3. Pokok pikiran ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat,
berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan
4. Pokok pikiran ke empat : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
5. Dan apabila diperhatikan keempat pokok pikiran itu tampaklah
bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari
palsafah Negara
BAGIAN PENUTUP / KESIMPULAN MAKALAH

17. SEKIAN PRESENTASI DARI KAMI
DAN TERIMAKASIH