Downloaded 17 times
Uploaded bydewi inne kumalasari
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
Pembukaan UUD 1945 menetapkan empat syarat adanya tertib hukum di Indonesia, yaitu adanya kesatuan penguasa, asas kerohanian Pancasila, kesatuan daerah seluruh Indonesia, dan kesatuan waktu sejak kemerdekaan. Pembukaan ini juga menjelaskan latar belakang kemerdekaan Indonesia serta tujuan pembentukan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
More Related Content
Similar to PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
![Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ) [Autosaved].ppt](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/undang-undangdasar1945slide4-241104090950-b5c07d20-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
![Tugas Raihanah PKN Menumbuhkan kesadaran uud nkri 1945 [Autosaved].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/tugasraihanahpknmenumbuhkankesadaranuudnkri1945autosaved-230731092909-07c9f8a3-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
More from dewi inne kumalasari
![Modul Ajar KBC Fikih Kelas 2 MI [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkbcfikihkelas2mimodulkelas-260129153051-998e7c8f-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
- 1. MAKALAH PANCASILA PEMBUKAAN UUD1945 OLEH KELAS 1A KELOMPOK 4 1. DEWI INNE KUMALASARI (12) 2. DONI SUTRIS (13) 3. DWI AYU FEBRIAYANI (14) 4. GALLAALDI KUSUMA (15) SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018 KATA PENGANTAR
- 2. Rasa syukur yangdalam kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini kami membahas “Pembukaan UUD 1945”, suatu permasalahan yang selalu dialami bagi masyarakat tentang makna dan isi untuk hidup berdasar pada kaidah-kaidah yang ada pada pembukaan UUD 1945. Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman masalah yang ada pada masyarakat tentang bagaimana hidup berdasar pada ketentuan-ketentuan UUD 1945 supaya dalam hidup di masyarakat mendapat ketenangan dan kemakmuran bagi semua orang. Dalam proses pendalaman Pembukaan UUD 1945 ini, tentunya kami mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran, untuk itu kami ucapkan rasa terima kasih yang dalam-dalamnya Magelang, 15 Oktober 2017 Penulis DAFTAR ISI
- 3. Halaman HALAMAN JUDUL................................................................................................. i KATAPENGANTAR ............................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................1 1.2 Rumusan Permasalahan .......................................................... 6 1.3 Tujuan ...................................................................................... 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................. 10 BAB I
- 4. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Replubik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Undang-undang dasar merupakan sebagian dari hukun dasar yaitu hukum dasar yang tertulis. Dalam kedudukan yang demikian, maka undang- undang dasar meruopakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Oleh Karen itu maka undang-undang juga mempunyai kedudukan atau fungsi, sebagai alat control, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang dasar. Didalam UUD 1945 banyak bagian - bagian yang penting, khusunya bagi Warga Negara Indonesia. Salah satu bagian penting itu adalah Pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar bisa juga disebut sebagai preambule. Preambule merupakan pandangan yang melandasi pembentukan sebuah konstitusi. Kedudukan pembukaan undang-undang 1945 sangat penting. Terbukti dari tidak diubahnya prembule oleh MPR-RI saat sidang pertama perubahan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pandangan ketatanegaraan, preambule merupakan citra hukum, yang mendasari pemerintahan. Preambule merupakan hakikat terdalam dari seduah negara dan kekuatan yang membenruk negara. Oleh karena itu, perubahan dalam preambule akan merubah jati diri negara.
- 5. Berdasarkan TAP MPRSNo. XX/MPRS/1966 juga menyebutkan bahwa pembukaan undang-undang dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun, Hal ini dipertegas di pasal 3 bahwa mengubah pembukaan undang- undang dasar berarti pembubaran negara. 1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hokum tertinggi? 2. Bagaimana mengenai syarat adanya tertib hukum Indonesia? 3. Bagaimana mengenai pembukaan UUD 45 sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental? 4. Apa saja inti alinea demi alinea dari pembukaan UUD 45? BAB II
- 6. PEMBAHASAN 2.1. Hakekat PembukaanUUD 1945 a. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Negara Indonesia serta yang mewujudkan suatu cita-cita hukum dengan menguasai dasar tertulis / Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal- pasal UUD 1945 sebagai sumber hukum positif Indonesia. Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif dibawahnya seperti Ketetapan MPR, Undang Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lainnya. Maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara RI. Kedudukan UUD 1945, berkaitan erat dengan tertib hukum Indonesia dan memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara kedudukan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu sebag8ai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara RI. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai berikut :
- 7. o Pertama :Menjadi dasar tertib hukum, karena Pembukaan UUD 1945 memberikan empat syarat adanya tertib hukum Indonesia. o Kedua : Menjadi ketentuan hukum tertinggi, sesuai dengan kedudukannya sebagai asas hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (Konvensi) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah (Notonagoro, 1974: 45) b. Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur seperti yang diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum yaitu “kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum”. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan mencakup hal-hal berikut: 1. Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia 2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar Filsafat Negara Pancasila 3. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan “seluruh tumpah darah Indonesia” 4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal itu terpenuhi oleh penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” yang berlangsung saat sejak timbulnya Negara Indonesia sampai seterusnya selama Negara
- 8. Indonesia ada c. PembukaanUUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundalmental Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukm tata Negara mempunyai beberapa unsur mutlak antara lain: 1. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan tercipta dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tetentu sebagai dasar Negara yang dibentuknya. 2. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok Negara yang dibentuk sebagai berikut : Ø Dasar tujuan Negara (tujuan umum dan tujuan khusus). Tujuan umum, tercakup dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antara bangsa (hubungan luar negri) atau politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tujuan khusus, tercakup dalam kaimat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan ehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersama, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. • Ketentuan diadakannya Undang- Undang Dasar yang tersimpul dalam kalimat, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. • Bentuk Negara, adalah “Republik yang berkedaulatan Rakyat”
- 9. • Dasar filsafatNegara (asas kerohaian) pancasila yang tercakup dalam kalimat “….dengan berdasar kepada Ke-Tuhanan yang Maha Esa; Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental ( fundamental norm ). d. Makna Setiap Alinea Dalam Pembukaan UUD 1945 1. Alinea Pertama: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. •Makna Alinea Pertama: o Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. o Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia. o Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajasan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. o Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. 2. Alinea Kedua: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaanIndonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia. •Makna Alinea Kedua: o Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil
- 10. perjuangan pergerakan melawanpenjajah. o Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. o Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetap iharus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,bersatu , berdaulat,adil dan makmur. 3. Alinea Ketiga: Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. •Makna Alinea ketiga: o Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kitaadalah berkat rahmat Alllah Yang Maha Kuasa. o Keinginan yang Sebutkan syarat-syarat tertib hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945! Syarat adanya tertib hukum Indonesia: a. Adanya kesatuan subyek (penguasa). b. Adanya kesatuan asas kerohanian, adanya Pancasila di alenia iv c. Adanya kesatuan daerah. seluruh tumpah darah Indonesia. d. Adanya kesalahan waktu. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam Suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan. 4. Alenia Keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:
- 11. Ketuhanan Yang MahaEsa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social." Dan alenia ini memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pembukaan UUD 1945 merupakan inti atau kristalisasi dari pikiran atau gagasan dari para pendiri Negara (the founding farmers). Pembukaan UUD juga merupakan hasil perjuangan dari para pendiri Negara dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi Negara Republik Indonesia agar mampu bertahan lama, tidak hanya untuk puluhan tahun melainkan untuk ratusan tahun. Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu kedudukan UUD 1945 sangatlah tinggi. Selain itu, pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental.
- 12. Pembukaan UUD mempunyaikedudukan tetap tidak dapat berubah. karena, mengubah isi pembukaan berarti sama dengan membubarkan negara. 3.2 Saran dan Kritik Dalam makalah ini penyusun ingin memberikan saran kepada pembaca: 1. Agar pembaca memahami makna pembukaan UUD 1945. 2. Semoga pembaca dapat lebih memahami nilai luhur yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 Penyusun menyadari masih banyan kekurangan dari makalah ini, untuk itu penyusun mengaharapkan kritik dan saran yang sangat membangun. Demikian makalah saya, semoga makalah ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita.
- 13.