Pembukaan UUD 1945 menetapkan empat syarat adanya tertib hukum di Indonesia, yaitu adanya kesatuan penguasa, asas kerohanian Pancasila, kesatuan daerah seluruh Indonesia, dan kesatuan waktu sejak kemerdekaan. Pembukaan ini juga menjelaskan latar belakang kemerdekaan Indonesia serta tujuan pembentukan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1. MAKALAH PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
OLEH KELAS 1A KELOMPOK 4
1. DEWI INNE KUMALASARI (12)
2. DONI SUTRIS (13)
3. DWI AYU FEBRIAYANI (14)
4. GALLAALDI KUSUMA (15)
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
KATA PENGANTAR

2. Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah,
karena berkat kemurahan-Nya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang
diharapkan. Dalam makalah ini kami membahas “Pembukaan UUD 1945”, suatu
permasalahan yang selalu dialami bagi masyarakat tentang makna dan isi untuk hidup
berdasar pada kaidah-kaidah yang ada pada pembukaan UUD 1945.
Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman masalah yang ada pada
masyarakat tentang bagaimana hidup berdasar pada ketentuan-ketentuan UUD 1945
supaya dalam hidup di masyarakat mendapat ketenangan dan kemakmuran bagi
semua orang.
Dalam proses pendalaman Pembukaan UUD 1945 ini, tentunya kami
mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran, untuk itu kami ucapkan rasa
terima kasih yang dalam-dalamnya
Magelang, 15 Oktober 2017
Penulis
DAFTAR ISI

3. Halaman
HALAMAN JUDUL................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................1
1.2 Rumusan Permasalahan .......................................................... 6
1.3 Tujuan ...................................................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................. 10
BAB I

4. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau
disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis,
konstitusi pemerintahan negara Replubik Indonesia saat ini. UUD 1945
disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal
18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku
Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku
UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD
1945, dengan dikukuhkan oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Undang-undang dasar merupakan sebagian dari hukun dasar yaitu
hukum dasar yang tertulis. Dalam kedudukan yang demikian, maka undang-
undang dasar meruopakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi.
Oleh Karen itu maka undang-undang juga mempunyai kedudukan atau
fungsi, sebagai alat control, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih
rendah yang berlaku itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang
dasar.
Didalam UUD 1945 banyak bagian - bagian yang penting, khusunya
bagi Warga Negara Indonesia. Salah satu bagian penting itu adalah
Pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar bisa juga disebut
sebagai preambule. Preambule merupakan pandangan yang melandasi
pembentukan sebuah konstitusi.
Kedudukan pembukaan undang-undang 1945 sangat penting.
Terbukti dari tidak diubahnya prembule oleh MPR-RI saat sidang pertama
perubahan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pandangan ketatanegaraan,
preambule merupakan citra hukum, yang mendasari pemerintahan.
Preambule merupakan hakikat terdalam dari seduah negara dan kekuatan
yang membenruk negara. Oleh karena itu, perubahan dalam preambule akan
merubah jati diri negara.

5. Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 juga menyebutkan
bahwa pembukaan undang-undang dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapa
pun, Hal ini dipertegas di pasal 3 bahwa mengubah pembukaan undang-
undang dasar berarti pembubaran negara.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hokum
tertinggi?
2. Bagaimana mengenai syarat adanya tertib hukum Indonesia?
3. Bagaimana mengenai pembukaan UUD 45 sebagai pokok kaidah Negara
yang fundamental?
4. Apa saja inti alinea demi alinea dari pembukaan UUD 45?
BAB II

6. PEMBAHASAN
2.1. Hakekat Pembukaan UUD 1945
a. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi
Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi
suasana kebatinan Negara Indonesia serta yang mewujudkan suatu cita-cita
hukum dengan menguasai dasar tertulis / Undang-Undang Dasar maupun
tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal-
pasal UUD 1945 sebagai sumber hukum positif Indonesia. Sebagaimana isi
yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang 1945.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya
diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam
peraturan-peraturan hukum positif dibawahnya seperti Ketetapan MPR,
Undang Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan
peraturan-peraturan lainnya.
Maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus
bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian
negara atau dasar filsafat negara RI. Kedudukan UUD 1945, berkaitan erat
dengan tertib hukum Indonesia dan memiliki dua aspek yang sangat
fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib
hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara kedudukan
Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu
sebag8ai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Maka seluruh
peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada
Pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar
filsafat negara RI.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah
sebagai berikut :

7. o Pertama : Menjadi dasar tertib hukum, karena Pembukaan UUD 1945
memberikan empat syarat adanya tertib hukum Indonesia.
o Kedua : Menjadi ketentuan hukum tertinggi, sesuai dengan kedudukannya
sebagai asas hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis
(Konvensi) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah
(Notonagoro, 1974: 45)
b. Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia
Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur
seperti yang diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum yaitu “kebulatan
dari keseluruhan peraturan hukum”. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan
mencakup hal-hal berikut:
1. Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan
hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintah Republik
Indonesia
2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan
peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar Filsafat Negara
Pancasila
3. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku,
terpenuhi oleh penyebutan “seluruh tumpah darah Indonesia”
4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku.
Hal itu terpenuhi oleh penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” yang berlangsung saat
sejak timbulnya Negara Indonesia sampai seterusnya selama Negara

8. Indonesia ada
c. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundalmental
Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukm tata Negara
mempunyai beberapa unsur mutlak antara lain:
1. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan tercipta
dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak
pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tetentu sebagai dasar Negara
yang dibentuknya.
2. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok Negara yang dibentuk
sebagai berikut :
Ø Dasar tujuan Negara (tujuan umum dan tujuan khusus).
Tujuan umum, tercakup dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan
umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum ini
berhubungan dengan masalah hubungan antara bangsa (hubungan luar negri)
atau politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Tujuan khusus, tercakup dalam kaimat “melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan ehidupan bangsa serta
mewujudkan suatu keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini
bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersama, yaitu menuju masyarakat
adil dan makmur.
• Ketentuan diadakannya Undang- Undang Dasar yang tersimpul dalam
kalimat, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.
• Bentuk Negara, adalah “Republik yang berkedaulatan Rakyat”

9. • Dasar filsafat Negara (asas kerohaian) pancasila yang tercakup dalam
kalimat “….dengan berdasar kepada Ke-Tuhanan yang Maha Esa;
Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyaaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai
pokok kaidah Negara yang fundamental ( fundamental norm ).
d. Makna Setiap Alinea Dalam Pembukaan UUD 1945
1. Alinea Pertama: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan,
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
•Makna Alinea Pertama:
o Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan
penjajah dalam segala bentuk.
o Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan
menghapus penjajahan diatas dunia.
o Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajasan tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
o Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
Indonesia untuk berdiri sendiri.
2. Alinea Kedua: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaanIndonesia telah
sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia.
•Makna Alinea Kedua:
o Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil

10. perjuangan pergerakan melawan penjajah.
o Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan
kemerdekaan.
o Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetap iharus diisi
dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,bersatu ,
berdaulat,adil dan makmur.
3. Alinea Ketiga: Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan
didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
•Makna Alinea ketiga:
o Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kitaadalah berkat
rahmat Alllah Yang Maha Kuasa.
o Keinginan yang Sebutkan syarat-syarat tertib hukum yang terkandung
dalam Pembukaan UUD 1945! Syarat adanya tertib hukum Indonesia:
a. Adanya kesatuan subyek (penguasa).
b. Adanya kesatuan asas kerohanian, adanya Pancasila di alenia iv
c. Adanya kesatuan daerah. seluruh tumpah darah Indonesia.
d. Adanya kesalahan waktu. Maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan indonesia itu dalam Suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap
suatu kehidupan.
4. Alenia Keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan
pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:

11. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar,
untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya
merdeka.
Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social." Dan alenia ini memuat
tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara
yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pembukaan UUD 1945 merupakan inti atau kristalisasi dari pikiran atau
gagasan dari para pendiri Negara (the founding farmers). Pembukaan UUD juga
merupakan hasil perjuangan dari para pendiri Negara dalam upaya memberikan
landasan yang kokoh bagi Negara Republik Indonesia agar mampu bertahan
lama, tidak hanya untuk puluhan tahun melainkan untuk ratusan tahun.
Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan dasar Negara Indonesia, yaitu
Pancasila. Oleh karena itu kedudukan UUD 1945 sangatlah tinggi. Selain itu,
pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental.

12. Pembukaan UUD mempunyai kedudukan tetap tidak dapat berubah. karena,
mengubah isi pembukaan berarti sama dengan membubarkan negara.
3.2 Saran dan Kritik
Dalam makalah ini penyusun ingin memberikan saran kepada pembaca:
1. Agar pembaca memahami makna pembukaan UUD 1945.
2. Semoga pembaca dapat lebih memahami nilai luhur yang terkandung dalam
pembukaan UUD 1945
Penyusun menyadari masih banyan kekurangan dari makalah ini, untuk itu
penyusun mengaharapkan kritik dan saran yang sangat membangun. Demikian
makalah saya, semoga makalah ini bermanfaat untuk menambah ilmu
pengetahuan kita.

13. DAFTAR PUSTAKA
Http://akubisapkn.blogspot.com
Http://sarjanaku.com
Http://ekonomi.andaikata.com
Http://bimbingan.org
http://vaniakristiani.blogspot.co.id/2013/11/makalah-pembukaan-uud-1945.html