Dokumen ini membahas tentang pelajaran Kewarganegaraan mengenai periodesasi Konstitusi Indonesia, kesepakatan dasar perubahan UUD, fungsi perubahan Konstitusi, dan sikap positif terhadap Konstitusi Negara.

1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
NAMA : ANDI WIDYA
KELAS : AKSELERASI 1
SMA NEGERI 1 SENGKANG
2014/2015

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan periodesasi konsitusi Indonesia
2. Menjelaskan kesepakatan dasar dalam
melakukan perubahan UUD
3. Menjelaskan fungsi perubahan suatu konsitusi
4. Menjelaskan sikap positif terhadap konsitusi
Negara

3. 1. Menjelaskan periodesasi konsitusi Indonesia
Sebagai Negara yang berdasarkan Hukum tentu saja Indonesia memiliki
konstitusi yang dikenal dengan UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 sebagai
konstitusi di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang dari
dimulai disahkan pada tahun 1945 hingga akhirnya diterima sebagai landasan
huku bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Pada masa itu,
konstitusi Indonesia sempat berganti beberapa kali dalam periode waktu
tertentu.
1. Undang - Undang Dasar 1945 ( 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 )
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus
1950 )
3. Undang – Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 )
4. ( Kembali Ke ) Undang - Undang Dasar 1945 ( 5 Juli 1959 – 19 Oktober
1999 )
5. Perubahan ( Amandemen ) Undang - Undang Dasar 1945

4. 2. Menjelaskan kesepakatan dasar dalam melakukan
perubahan UUD
Ada 5 (lima) kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan
UUD Negara RI Tahun1945
 Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
 Tetap mempertahankan NKRI
 Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
 Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945 yang memuat hal-hal
normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
(Batang Tubuh)
 Melakukan perubahan secara adendum

5. 3. Menjelaskan fungsi perubahan suatu konsitusi
 Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak tegas dalam memberi
pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan
oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang
menafsirkan
 Mengubah dan/ atau menambah pengaturan2 di dalam konstitusi yang
terlampau singkat dan tidak lengkap, serta terlali banyak
mendelegasikan pengaturan selanjutnya kepada undang-undang dan
ketetapan lainnya
 Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun
proses pembuatannya, seperti tidak konsistennya hubungan antarbab,
antarpasal, serta antara bab dan pasal.
 Memperbarui beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara

6. 4. Menjelaskan sikap positif terhadap konsitusi Negara
 Konstitusi dibuat untuk memudahkan suatu bangsa dalam
melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara
 Setiap penguasa bersama warga negara menghormati
konstitusi yang telah dibuat bersama
 Konstitusi merupakan suatu bukti kedaulatan negara. Negara
yang memiliki konstitusi adalah negara yang berdaulat
 Setiap warga negara harus memiliki kebanggaan terhadap
konstitusi yang membuat negaranya diakui oleh dunia
 Perubahan konstitusi hendaknya disikapi dengan bijak, bukan
sebagai akibat sistem ketatanegaraan yang mudah berubah
dan tidak jelas, tetapi sebagai bentuk perwujudan demokrasi