Makalah Pendidikian Pancasila

1. MAKALAH
PANCASILA SEBAGAI SUMBER HAM
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata kuliah Pendidikan Pancasila
Dosen Pengampu: Drs. Anwar Aulia, M. Pd
Disusun Oleh:
ALISA SANIA PUTRI P27903120052
EMPUD MAHFUDIN P27903120060
LASTRI MAESAROH P27903120066
SEPTIATUL AWALIAH P27903120081
TATI PUSPITA SARI P27903120090
TEKNOLOGI LABOLATORIUM MEDIS
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKKES BANTEN
TAHUN AJARAN 2020/2021

2. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami
dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami
tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam
semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang
kita nantikan syafa’atnya di akhirat.
Tidak lupa, Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat
sehat-Nya, baik itu berupa sehar fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk
menyelesaikan pembuatan makalah dengan judul “ Pancasila Sebagai Sumber HAM’’.
Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih
banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan
kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi
makalah yang lebih baik lagi. Demikian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini,
penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian tugas ini disusun semoga bermanfaat, agar dapat memenuhi tugas mata
kuliah pendidikan pancasila.
Tangerang, 23 oktober 2020
Penyusun

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................................................. 1
1.3 Tujuan ..................................................................................................................... 1
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia ............................................................................... 2
2.2 Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 .................................................................. 2
2.3 Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara .......................................................... 4
2.4 Realisasi Hak Asasi Manusia Dalam NKRI ........................................................... 6
BAB 3 PENUTUP
3.1 Kesimpulan ............................................................................................................. 9
3.2 Saran ....................................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejarah telah mencerminkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang
memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar
kehidupan lahir dan batin yang lebih baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur.
Pancasila telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup
bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu
kekuatan yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.
Hak asasi manusia (HAM) baru disadari dan diperjuangkan keberadaannya setelah
adanya filsafat individualisme. Munculnya negara nasional yang pemerintahannya berkuasa
penuh terhadap bidang kehidupan masyarakatnya, ternyata membuka mata manusia betapa
pentingnya wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan untuk menjamin kepentingan
orang perseorangan.
Dalam hal ini agama juga menjelaskan bahwa semua manusia sama derajatnya selaku
ciptaan Tuhan. Sebagai warga negara yang baik kita harus menjunjung tinggi nilai hak asasi
manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa Pengertian Hak Asasi Manusia?
2. Bahaimana pengaturan Hak Asasi Manusia dalam hukum di Indonesia ?
3. Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia di indonesia?
4. Bagaimana realisasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Republik Indonesia
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui Tujuan Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui system pengaturan yang berlaku bagi Hak Asasi Manusia dalam
hukum di Indonesia
3. Untuk mengetahui perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
4. Untuk menegetahui realisasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Republik Indonesia

5. BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia
HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak
awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.
Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia
tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.2 Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945
UUD 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM,
kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian
dituangkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada Bulan Agustus Tahun 2000.
Sebenarnya, sebelum Perubahan Kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan.
Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi
Manusia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN, serta UndangUndang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 1999 Tentang GBHN, MPR telah
menetapkan politik hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang mencakup
substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kesemuanya tercantum dalam visi,
misi dan arah kebijakan. Berkaitan dengan substansi hukum, Ketetapan MPR tersebut
menggariskan bahwa penataan sistem hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan
terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui
perundang-undangan yang dinilai diskriminatif. Selain itu, pemerintah didorong untuk
segera melakukan retifikasi konvensi internasional terutama di bidang HAM dalam
bentuk Undang-undang. Dengan kata lain, Ketetapan ini telah menegaskan bahwa jenis
peraturan perundang-undangan untuk retifikasi adalah Undang-undang, dan tidak boleh
dalam jenis lain, misalnya Keputusan Presiden. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah berkaitan dengan bidang struktur hukum adalah penegakan hukum untuk
menjamin HAM serta penyelesaian proses peradilan terhadap pelanggaran HAM yang
belum ditangani secara tuntas. Sedangkan dalam kaitan dengan budaya hukum,

6. pemerintah wajib berperan aktif untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran HAM
dalam seluruh aspek kehidupan.
Pada pembahasan Rancangan UUD yang dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945 Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang UUD telah menyatakan
kehendak bahwa dikemudian hari akan dibuat suatu UUD baru, karena UUD yang dibuat
adalah UUD sementara atau yang ia namakan sebagai UUD kilat. Dari hal itu, tampak
kearifan dari pembentuk UUD 1945 yang menyadari bahwa UUD tersebut tidak lengkap
sehingga membuka peluang untuk diadakan perubahan atau penyempurnaan yang
kemudian diatur dalam Pasal 37.
Salah satu ketidakberhasilan UndangUndang Dasar 1945 sebagai dasar pelaksana
prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum antara lain disebabkan
adanya kekosongan materi muatan, misalnya tentang HAM. Wacana tentang perlunya
HAM dimasukkan ke dalam UUD berkembang ketika kesadaran akan pentingnya
jaminan perlindungan HAM semakin meningkat menyusul tumbangnya rejim otoriter.
Pandangan kritis terhadap UUD 1945, yang dahulu ditabukan, sejak masa reformasi
membenarkan pendapat bahwa UUD tersebut tidak secara eksplisit mengatur masalah
HAM. Bahkan beberapa pakar secara tegas menyetakan bahwa Undang-Undang Dasar
1945tidak mengenal HAM karena dirumuskan sebelum adanya Deklarasi Universal
HAM.
Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia
semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang
selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan
telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Bab XA. Apabila
ditelaah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini
merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak
negara di dunia yang memasukkan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam
konstitusinya.
Rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945
adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR tersebut kemudian
melahirkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Semangat keduanya, baik itu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, maupun Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa hak asasi
manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat
dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia
bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan
itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28 J UUD
1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 J itu mencakup sejak Pasal 28 A
sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini

7. bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifa
mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.
Dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah
dirumuskan sebagai “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, termasuk di
dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku
surut. Dalam konteks ini, dapat ditafsirkan bahwa Pasal 28 I ayat (1) haruslah dibaca
bersama-sama dengan Pasal 28 J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan
hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.
Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yaitu yang
termasuk dalam rumusan “ hak yang tidak dapat dikurangidalam keadaan apapun” dapat
dibatasi, maka secara prima facie berbagai ketentuan hak asasi manusia diluar dari pasal
tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28 E), hak untuk berkomunikasi
(Pasal 28 F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28 G)sudah pasti dapat pula dibatasi,
dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang telah
ditetapkan oleh undang-undang.
Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi
yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-
ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.7
Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan,
penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
2.3 Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara
Warga Negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam
hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga
negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan sebaliknya warga negara
juga mempunyai hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Hak warga negara
adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu
sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan
suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai
keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang
tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan
bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau
tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang
ada pada warga lainnya.
Secara umum, hak warga Negara terbagi menjadi dua yaitu, hak sipil dan politik, hak
ekonomi, social dan budaya. Kedua hak tersebut sudah menjadi bagian yang mutlak untuk
didapatkan oleh warga Negara Indonesia. Kedua hak tersebut adalah sebagai berikut:

8. 2.3.1 Hak sipil dan politik
A. Hak sipil
a. Hak untuk hidup dan tidak dihukum mati.
b. Hak untuk tidak disiksa.
c. Hak untuk beragama dan berkeyakinan.
d. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal.
e. Hak bagi kaum minoritas untuk tidak mendapatkan diskriminasi dari pihak
manapun.
f. Hak berkeluarga dan perlindungan anak.
B. Hak politik
a. Hak untuk berpendapat, berkumpul dan berserikat.
b. Hak mendapat pengakuan dan persamaan didepan hukum.
c. Hak turut serta dalam pemerintahan.
d. Hak untuk dipilih dan memilih pada pemilu.
e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.
2.3.2 Hak ekonomi sosial dan budaya
A. Hak ekonomi
a. Hak atas pekerjaan
- Hak upah yang layak
- Hak memilih pekerjaan
b. Hak-hak buruh
- Hak atas kondisi kerja yang adil
- Hak membentuk dan bergabung dengan serikat kerja
B. Hak sosial
a. Hak mendapatkan standar hidup yang layak
b. Hak atas kesehatan fisik dan mental
C. Hak budaya
a. Hak atas pendidikan
b. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan
Selain memiliki hak, warga Negara juga memiliki kewajiban yang harus
dilakukan sebagai warga Negara. Warga negara mempunyai berbagai kewajiban
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain :
1. Menjunjung hukum dan pemerintahan
2. Turut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

9. Di samping itu, warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan
perundang-undangan seperti :
1. Membayar pajak
2. Menghargai warga Negara
3. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum
4. Memelihara kelestarian lingkungan
5. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
6. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum
2.4 Realisasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.4.1 Penegakkan Pemerintah Melalui Undang-Undang
A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
UU ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, dengan
HAM yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Keluarga yang dibentuk
tentunya punya tujuan pada kebahagiaan yang dilandaskan pada Ketuhanan Yang
Maha Esa, seperti:
a. UU perkawinan ini adalah bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap
hak asasi personal yang dimiliki oleh warga negaranya.
b. Setiap warga negara di Indonesia berhak untuk memilih pasangannya masing-
masing ke jenjang pernikahan yang diakui secara agama dan hukum yang
berlaku di Indonesia.
c. Pada dasarnya, UU perkawinan adalah salah satu usaha pemerintah dalam
meningkatkan peran keluarga dalam pembentukan kepribadian anggota
keluarga baik itu ayah, ibu, atau anak.
B. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
Ketetapan MPR ini adalah salah satu ketetapan yang berkaitan tentang HAM
khususnya hak-hak asasi warga negara Indonesia. Beberapa HAM yang terdapat
dalam ketetapan MPR diantaranya yaitu:
a. Hak untuk melakukan pengembangan diri
b. Hak untuk mendapatkan keadilan
c. Hak untuk mendapatkan kemerdekaan
d. Hak atas kebebasan informasi
e. Hak atas rasa aman
f. Hak atas kesejahteraan
g. Hak untuk hidup
h. Hak untuk berkeluarga
C. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

10. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Ketetapan MPR MPR
Nomor XVII/MPR/1998. Adapun beberapa tambahan mengenai HAM sebagai
warga negara Indonesia diantaranya yaitu:
a. Hak berperan serta dalam sistem pemeritnahan
b. Hak-hak perempuan
c. Hak-hak anak.
D. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004
Undang-Undang ini merupakan sebuah tindak lanjut dari Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Undang-Undang ini berisikan
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
E. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Undang-Undang berisi tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak asasi yang dimiliki
oleh masyarakat Indonesia khususnya hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap anak
yang ada di Indonesia.
Didalam undang-undang ini disebutkan, bahwa hak-hak anak perlu dilindungi
dan ditegakkan agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat secara
kemanusiaan. Selain itu, anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari segala
bentuk kekerasan dan diskriminasi.
F. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-34
Intinya, isi yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal
34 ini berkaitan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia secara umum.
UUD 1945 Pasal 27-34 lebih mekankan pada penjaminan terhadap hak-hak yang
dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia.
2.4.2 Pembentukan Pemerintah Komisi Nasional
A. Komisi Nasional Perempuan
Komisi Nasional Perempuan yaitu komisi nasional yang dibentuk oleh
pemerintah dalam melakukan upaya penegakan HAM, khususnya pada hak asasi
perempuan.
Komisi ini lahir dari tuntutan masyarakat di Indonesia khususnya kaum wanita
sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam menanggapi contoh
konflik sosial dalam masyarakat yang ditujukan pada kaum wanita di Indonesia.
Dalam menjalankan peran dan fungsinya, komisi nasional perempuan ini
mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. Menghapuskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap kaum wanita.
b. Menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan di Indonesia.
c. Meningkatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

11. B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu komisi yang dibentuk oleh
pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak yang oleh dimiliki seluruh
anak di Indonesia tanpa terkecuali. Komisi ini didirikan pada 20 Oktober 2002
atas desakan para masyarakat sebagai orangtua yang merasa bahwa hak-hak
anaknya tidak terpenuhi dengan baik.
Dalam menjalankan peran dan fungsinya, komisi ini punya tugas pokok yaitu
melakukan pengawasan terhadap jalannya perlindungan anak yang di Indonesia
baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau pendidikan.
2.4.3 Pembentukan Pengadilan HAM
Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan HAM berperan
khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,
seperti:
a. Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia yaitu salah satu langkah dalam
megakkan keadilan bagi warga negara Indonesia khususnya yang berkaitan
dengan pelanggaran HAM.
b. Proses pelimpahan perkara yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi
tentunya dilakukan oleh pengadilan HAM sesuai dengan mekanisme pelaksanaan
sistem peradilan di Indonesia.
Dalam menegakkan HAM di Indonesia, pemerintah tidak melakukannya
sendirian. Pemerintah memerlukan bantuan dari beberapa lembaga penegak
hukum di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mempunyai landasan
hukum persamaan kedudukan warga negara yang semakin mendukung dan
menguatkan proses penegakkan HAM.
2.4.4 Penegakan Melalui Proses Pendidikan
Penegakkan HAM juga bisa dilakukan melalui proses pendidikan, baik
pendidikan formal, informal, atau non formal. Jika penegakan dilakukan dalam
pendidikan formal yaitu sekolah, penegakan HAM tentang penanaman konsep
HAM kepada peserta didik bisa dilakukan melalui tujuan dari mata pelajaran
PPKN dan Agama.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 pasal 39, bahwa
kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan
pendidikan kewarganegaraan.

12. BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
HAM/Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak
awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.
Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna
melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dan ada macam-macam hak
yang didapatkan oleh warga negara. Selain memiliki hak, warga Negara juga memiliki
kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga Negara.
Realisasi HAM dapat ditegakkan oleh pemerintah melalui undang-undang,
pembentukan pemerintah komisi nasional, dan pembentukan pengadilan HAM. Dalam
menegakkan HAM di Indonesia, pemerintah tidak melakukannya sendirian. Pemerintah
memerlukan bantuan dari beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia. Selain itu,
pemerintah Indonesia juga mempunyai landasan hukum persamaan kedudukan warga
negara yang semakin mendukung dan menguatkan proses penegakkan HAM.
3.2 Saran
Demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan dan penerapan
HAM harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai
pancasila.

13. DAFTAR PUSTAKA
Lailur Rahman. 2010/2011. Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila. Makalah.
https://ilulcreative.wordpress.com/2010/10/05/makalah-hak-asasi-manusia-dalam-
pancasila/ (Diakses pada 23 Oktober 2020)
Haryanto, Terang dkk. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen.
file:///C:/Users/USER/Downloads/54-394-1-PB.pdf (Diakses pada 23 Oktober 2020)
Yasin, Johan. Hak Azasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum
Positif Indonesia.
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/541/pdf
Martasuta, Umar Jani. Hak dan Kewajiban Warga Negara.
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195202151983011-
M._UMAR_DJANI_MARTASUTA/A%20Dikwar/1%20Pendidikan%20Kewarganegara
an/PENGANTAR/HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20%20WARGANEGARA.pdf
Helambang, Adhietya Febryan. 2018. Pemenuhan Hak dan Kewajiban warga Negara
Indonesia: Telaah Kitis tentang “Kegalauan” yang “Menghantui” Pemerintah Indonesia.
https://www.researchgate.net/publication/330280019_Pemenuhan_Hak_dan_Kewajiban_
Warga_Negara_Indonesia ( 30 Desember 2018)
cerdika.com. 27 Juli 2020. √ 4 Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM di Indonesia!.
Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 dari https://cerdika.com/upaya-pemerintah-dalam-
menegakkan-ham-di-indonesia/
jdih.kemenkeu.go.id. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Diakses pada tanggal 23
Oktober 2020 dari https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1989/2TAHUN~1989UU.HTM