Pendidikan Kewarga Negaraan

1. KELOMPOK 4
• BAYU FIRDAUS
• GESTI
• M. GAGAH SATRIA
• RATNA
• YULIZAR

2. BAB IV
SEJARAH PEMBENTUKAN DAN SIFAT
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

3. Sejarah penyusunan UUD 1945
Artian Tiap Alinea
Pengertian Pancasila& UUD
Sejarah Perkembangan
Sifat dan Fungsi UUD 1945
7 Kunci Pemerintahan
Proses Perumusan
Pokok Pikiran UUD 1945
Pelaksanaan Pancasila&UUD 1945
Hubungan Warga Negara&HAM
Penyimpangan Pancasila&UUD 1945
UUD 1945 Hukum Dasar Tertulis
GBHN dalam UUD 1945
Hukum Dasar Tidak Tertulis

4. Sejarah Penyusunan UUD 1945
Rumusan UUD 1945 yang ada saat ini merupakan hasil
rancangan BPUPKI. Naskahnya dikerjakan mulai dari
tanggal 29 Mei sampai 16 Juli. Jadi, hanya memakan waktu
selama 40 hari setelah dikurangi hari libur. Kemudian
rancangan itu diajukan ke PPKI dan diperiksa ulang. Dalam
sidang pembahasan, terlontar beberapa usulan
penyempurnaan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan,
maka dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa
perubahan dan tambahan atas rancangan UUD yang
diajukan BPUPKI.

5. Usulan mengenai materi perubahan UUD baru muncul
justru muncul saat menjelang berakhirnya sidang PPKI yang
membahas pengesahan UUD. Di tanggal 18 Agustus 1945
itu, Ketua Ir Soekarno mengingatkan masalah tersebut.
Kemudian forum sidang menyetujui untuk diatur dalam
pasal tersendiri dan materinya disusun oleh Soepomo. Tak
kurang dari anggota Dewantara, Ketua Soekarno serta
anggota Soebarjo turut memberi tanggapan atas rumusan
Soepomo. Tepat pukul 13.45 waktu setempat, sidang
menyetujui teks UUD.

6. Pengertian Pancasila dan UUD 1945
Pancasila adalah landasan filosofis dari Negara Indonesia. Pancasila terdiri dari
dua kata Sansekerta yang terdapat didalam kitab Sutasoma karangan Empu
Tantular pada masa kerajaan Majapahit, yaitu Panca artinya lima, dan Sila
artinya dasar. Jadi, Pancasila itu adalah lima prinsip dasar yang terkait dan tidak
dapat terpisahkan satu sama lainnya, yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

7. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sesuatu draf yang
didahului oleh Preambul, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari
37 pasal, 4 peraturan peralihan dan peraturan tambahan.
Preambul terdiri dari empat paragraf dan mengandung kecaman
terhadap penjajahan di dunia, merujuk kepada perjuangan
kemerdekaan Indonesia, deklarasi kemerdekaan, dan pernyataan
tujuan dasar dan prinsip-prinsip. Demikianlah pengertian undang-
undang menurut kami.

8. Sejarah Perkembangan UUD 1945
Sejarah Tatanegara Republik Indonesia telah mencatat
bahwa sejak Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, sudah tiga
Undang-Undang Dasar pernah berlaku dan digunakan sebagai
landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. Adapun tiga
Undang-Undang Dasar itu ialah: Undang-Undang Dasar 1945
yang memuat dalam berita Republik Indonesia tahun II (1945)
No. 7., halaman 45 sampai 48, berlaku mulai tanggal 18 Agustus
1945 sampai 17 Agustus 1950; kemudian berlaku kembali sejak 5
Juli 1959 sampai sekarang.

9. Undang-Undang Dasar sementara yang diundangkan
dalam Lembaran Negara Nomor 56 tahun 1950 sebagai
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950, yang berlaku mulai
17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.Jadi dalam sejarah
konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai
perkembangan yang istimewa jika dibandingkan dengan
Undang-Undang Dasar lain yang pernah berlaku di
Indonesia. Keistimewaannya itu diantaranya:Undang-
Undang Dasar 1945 berlaku yang pertama kali setelah
Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal
17 Agustus 1945, tepatnya berlaku sejak tanggal 18 Agustus
1945.

10. Proses Perumusan Dasar Negara Indonesia
Setelah kita amati secara teliti, historis penyusunan UUD 1945
memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketika disusunannya
UUD 1945. Rancangan pembukaan disusun dengan aktivitas
historis yang sangat unik, seperti Undang-undang Dasar
menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
pembukaan dalam pasal-pasalnya. Secara yuridis (hukum),
pembukaan (preambule) berkedudukan lebih tinggi dari pada
UUD 1945 karena ia berstatus sebagai pokok kaidah fundamental
(mendasar) daripada Negara Indonesia, sifatnya abadi, tidak
dapat diubah oleh siapapun walaupun oleh MPR ataupun dengan
jalan hukum, oleh karena itu bersifat imperatif

11. Latar belakang : balatentara Jepang menjelang akhir 1944,
menderita kekalahan dan tekanan dari tentara sekutu. tuntutan
dan desakan dari pemimpin Bangsa Indonesia. Tanggal 29 April
1945 pembentukan BPUPKI oleh Gunswikau (Kepala
Pemerintahan Balatentara Jepang di Jawa). Badan ini bertugas
untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan
kemerdekaan Indonesia, dan beranggotakan 60 orang terdiri dari
para Pemuka Bangsa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman
Wedyodiningrat, dengan wakil muda Raden Panji Soeroso dan
itibangase Yosio.

12. Pengertian Sifat dan Fungsi UUD 1945
Sifat UUD 1945
merupakan aturan-aturan pokok yang bersifat:
1. Garis besar sebagai instruksi:
a. kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara
Negara
b. menyelenggarakan kehidupan Negara dan
menyelenggarakan kesejahteraan social
2. Penyelenggaraan aturan pokok itu dengan hukum dalam
tingkat yang lebih rendah (UU) karena lebih mudah cara:
a. Membuatnya
b. mengubahnya
c. mencabutnya

13. Fungsi UUD 1945
Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan
dilaksanakan.
Menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban
negara, aparat negara dan warga negara.

14. Makna alinea-alinea dalam pembukaan UUD 1945
Alinea Pertama
 Mengungkapkan suatu dalil obyektif, bahwa
penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan
perikemanusiaan.
 Mengungkapkan pernyataan subyektif, yaitu
aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri
dari penjajah.

15. • Alinea Kedua
 Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa
Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil
dan makmur.
 Menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman
penilaian.
• Alinea Ketiga
 Memuat motivasi spiritual yang luhur dan
merupakan pengukuhan atas Proklamasi
kemerdekaan.
 Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.

16. • Alinea Keempat
 Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai
tujuan nasional.
 Menegaskan bahwa bangsa Indonesia menpunyai fungsi
yang sekaligus menjadi tujuan.
 Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk Republik.
 Menegaskan bahwa negara Indonesia mempinyai dasar
falsafah Pancasila.

17. Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945
• Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah
Indonesia berdasarkan Persatuan (Sila III Pancasila).
• Negara mewujudkan Keadilan Sosial (Sila V Pancasila).
• Negara yang Berkedaulatan Rakyat (Sila IV Pancasila).
• Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang adil dan beradab
(Sila I dan II Pancasila).

18. Hubungan Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD
1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 Pokok-pokok pikiran
dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal
UUD 1945.Suasana kebatinan UUD 1945 serta Cita Hukum
UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila.

19. 7 Kunci Pokok sistem Pemerintahan Negara RI
 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
 Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar),
tidak bersifat absolutisme.
 Kekuasaan negara yang tertinggi dilaksanakn MPR.
 Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang
tertinggi di bawah MPR.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
 Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara
tidak bertanggung jawab kepada DPR.
 Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

20. Hubungan Negara Dengan Warga Negara dan HAMMenurut
UUD 1945
Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga
negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia.Warga negara
ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang
bertempat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai
tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI.Penduduk
ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia. Ikatan seseorang yang
menjadi warga negara menimbulkan suatu hak dan
kewajiban.

21. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
Makna melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen:
 Secara murni, sesuai dengan jiwa dan semangatnya dan
sesuai makna yang tersirat dan tersurat secara harfiah.
 Secara konsekuen: bersikap tetap pada norma-normanya,
tidak berniat untuk menyimpang.

22. Penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945
 Ideologi: Pancasila tidak diartikan secara utuh sebagai suatu
kesatuan melainkan diperas menjadi satu sila/dasar/inti,
penetapan kondisi untuk penerapan marxisme di Indonesia.
 Politis: pemerintahan yang bersifat otoriter dan tidak
dimungkinkannya suatu control, Politik luar negeri yang tidak
bebas aktif
 Hukum: adanya produk-produk legislative yang bertentangan
dengan makna UUD 1945, diintroduksikannya gagasan hukum
revolusi.

23. UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR YANG
TERTULIS
 UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis artinya
sebagai hukum yang tertinggi (tertulis)
 UUD 1945 sebagai sumber hukum artinya semua peraturan
yang berlaku harus bersumber pada UUD 1945 dan
akhirnhya harus dipertanggung jawabkan kembali kepada
UUD 1945.
 UUD 1945 sebagai hukum yang mengikat artinya mengikat
pemerintah dan lembaga Negara, lembaga masyarakat
Indonesia

24. HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS (KONVENSI)
Hukum dasar yang tidak tertulis dapat kita temukan pada penjelasan
UUD 1945 adalah:
 Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan Negara, umumnya disebut konvensi.
 Konvensi menurut UUD 1945 harus memenuhi syarat: tidak
bertentangan dengan isi, arti, maksud UUD 1945.
 Terjadi berulang kali dan dapat diterima oleh masyarakat.
 Konvensi hanya terjadi pada tingkat nasional saja karena konvensi
adalah aturan dasar yang tidak tertulis.

25. GBHN Dalam UUD 1945
• Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan Negara
tentang pembangunan nasional adalah bagian dari garis-garis
besar haluan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
UUD 1945
• GBHN adalah haluan Negara penyelenggaraan Negara dalam
garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara
menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan MPR untuk 5 tahun
guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.dan
berfungsi sebagai tolak ukur bagi penyelenggaraan
pemerintahan negara