Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniDona Dika
Bahan tambahan pangan adalan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi diambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental (menurut Undang-undang RI nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan).
Penggunaan BTP ini diatur oleh perundang-undangan, oleh karena itu perlu dipilih secara benar jika akan digunakan dalam pangan. Bahan tambahan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dilarang digunakan dalam pangan.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88, Bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan atau minuman dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai milai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan, untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan tersebut.
Produsen makanan dianggap melanggar peraturan jika menggunakan bahan tambahan (BT) yang dilarang penggunaannya dalam pangan dan menggunakan BTP melebihi takaran maksimum yang diizinkan penggunannya dalam pangan.
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGRifin Sugiarto
Masa kemerdekaan (1945 s/d 27 Desember 1949) adalah masa revolusi fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Pada masa ini juga terjadi penyimpangan system pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS sesuai dengan hasil sidang KMB.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
15. SIFAT UUD 1945
UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18
Agustus 1945 masih bersifat sementara karena:
1. Pasal 3 UUD 1945 berbunyi: MPR
menetapkan UUD 1945
2. Aturan tambahan UUD 1945: dalam enam
bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis itu
bersidang untuk menetapkan UUD
Tetapi selama berlakunya UUD 1945 dari tanggal
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949, MPR
belum pernah terbentuk
16. KESAHAN UUD 1945
1. Ismail Sunny: kesahan UUD 1945 harus
dipertimbangkan dengan merujuk kepada berhasilnya
revolusi Indonesia. Apa yang dihasilkan oleh revolusi
itu (UUD 1945) adalah sah
2. Hans Kelsen: jika suatu revolusi rakyat membentuk
pemerintahan baru dan dapat mempertahankan
konstitusinya secara efektif, maka menurut hukum
internasional pemerintah dan kponstitusi adalah sah.
17. LANJUTAN....
Ivor Jennings: Revolusi yang berhasil
menciptakan konstitusi baru. Meskipun timbulnya
revolusi itu menyalahi hukum yang berlaku,
namun jika revolusi itu dapat mempertahankan
kekuasaannya, kekuasaan itu diakui oleh ilmu
hukum sebagai sesuatu yang sah.