More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
Similar to PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
- 1. Kesadaran terhadap UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang undangan Kelompok : 3
- 2. Memaknai kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 01 Mengenal peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional 02 Mengenal kedudukan dan fungsi UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 03 Melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 04 Pembahasan
- 3. Memaknai kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 01
- 4. Menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat dibagi menjadi beberapa poin berikut: ● memaknai kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ● Mengenal kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ● Mengenal peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. ● Melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memaknai kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan UUD 1945 memegang kedudukan tertinggi dibandingkan undang- undang lainnya. UUD 1945 menjadi hukum dasar bagi sumber hukum seluruh peraturan di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian secara terperinci dari tujuan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pembukaan UUD 1945 memuat kaidah pokok negara yang fundamental terkait cita-cita dan tujuan negara.
- 5. Mengenal kedudukan dan fungsi UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 02
- 6. Mengenal kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertulis dan sebagai sumber hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Sifat dari UUD 1945 yaitu tertulis, singkat dan supel, berisi norma- norma, serta menjadi hukum positif.Hal tersebut menjadikan UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu segala hukum di Indonesia.
- 7. Mengenal peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional 03
- 8. Mengenal peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya aturan yang memegang hukum tertinggi yaitu UUD 1945. Pada kedudukan ini UUD 1945 akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur mengarah pada keharmonisan.
- 9. Melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indnesia Tahun 1945 04
- 10. Melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelaksanaan UUD 1945 dilakukan tanpa mengubah bagian Pembukaannya, karena pada pembukaan sudah merupakan hukum mati bagi Indonesia. UUD 1945 harus dilaksanakan dan dipertahankan dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh setiap lembaga negara, embaga masyarakat, dan setiap warga negara.
- 11. Pembahasan Pertama sudah selesai, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya
- 13. Pengertian UUD 1945 merupakan alat kontrol terhadap hukum atau segala peraturan di bawahnya. Dengan berfungsi sebagai alat kontrol, UUD 1945 bisa menjadi alat untuk mengecek atau menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi RI atau malah bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. 01
- 14. Fungsi peraturan perundang undangan •Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya. •Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya. •Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau affirmative action kepada kelompok marginal). •Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek. •Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial. •Perluasan akses dan redistribusi sumber daya. •Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.
- 15. Tahapan pembentukan peraturan perundang undangan 1. Tahap perencanaan. 2. Tahap penyusunan. 3. Tahap pembahasan. 4. Tahap pengesahan dan penetapan. 5. Tahap pengundangan.
- 16. Jenis & hierarki peraturan perundang undangan . 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;. 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah: a. Peraturan Daerah Provinsi. b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.