Dokumen tersebut membahas tentang potensi sumber daya pesisir dan laut Indonesia yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal, masalah yang dihadapi dalam pengelolaannya seperti kerusakan lingkungan dan keterlibatan masyarakat yang lemah, serta strategi pengembangan kelompok nelayan melalui penentuan kelompok sasaran, wilayah pengembangan, dan penanganan kendala kelembagaan.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wilayah pesisir dan lautan memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara
ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang
sangat kaya. Namun, karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara
terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan bias daratan, akhirnya menjadikan lautan sebagai
kolam sampah raksasa. Dari sisi social ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada
kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan
kelompok profesi paling miskin di Indonesia. Kekayaan sumber daya laut tersebut menimbulkan daya
tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi
pemanfaatannya.
Bila dibandingkan dengan kelompok pelaku ekonomi lainnya, kelompok ekonomi yang mengalami
kondisi keterasingan dari dinamika perekonomian nasiaonal lebih parah terjadi pada kelompok
nelayan. Hal ini banyak bersumber dari sifat dasar arena aktifitas yang dimiliki yang tidak memiliki
dukungan perangkat hokum yang memadai, seperti tidak dimungkinkannya pemilikan laut atau
kawasan pantai sebagai asset produksi, kebutuhan investasi yang relatif besar dan beresiko tinggi,
serta luas pemasaran yang cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan local. Kondisi seperti ini
mengakibatkan kelompok masyarakat nelayan cenderung tertinggaljauh dibandingkan dengan
kelompok lain yang bekerja didaratan.
Hal ini yang muncul di permukaan dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup nelayan
adalah keterdesakkan kelompokm masyarakat ini akibat semakin intensifnya penetrasi nelayan asing
terhadap sumber daya dan pasar domestic. Pengusaha dalam bidang marine-bisnis nasional dengan
modal besar dengan jaringan pasar yang luas dan pemanfaatan teknologi yang hmpir mustahil
tersaingi oleh kelompok masyarakat nelayan nasional. Upaya perlindungan melalui peraturan daerah
dan peningkata kemandirian kelompok masyarakat ini merupakan agenda yang mendesak untuk
segera dise;esaikan sebagai bagian integral pengembangan masyarakat nelayan.

2. Keseluruhan kecenderungan pembangunan tersebut melahirkan ketersaingan kelompok yang tidak
hanya nampak pada tingkat pendapatan yang dimiliki, melainkam juga pada kualitas hidup, pola
aktifitas ekonomi, skala dan jenis output yang dihasilkan. Tentu saja pergantian generasi pada
kelompok masyarakat ini juga berlangsung secara marjinal dengan segala konsekwensi social yang
terbawa serta. Bila kieadaan seperti ini berlanjut, maka investasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan
sumber daya kelautan, dan upaya pengembangan sumberdaya manusia makin bertambah mahal.
B. Pembangunan Kualitas Manusia
Menurut Brian dan White dalam Widodo, menyatakan ada 4aspek yang terkandung dalam
pembangunan kualitas manusia sebagai sebagai upaya peningkatan kapasitas mereka :
1. Pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas kepada apa yang harus dilakukan
untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan.
2. Pembangunan harus menekankanpada pemerataan (equity) perhatian yang tidak merata pada
masyarakat, akan memecahkan masyarakat dan akan menghancurkan kapasitas mereka.
3. Pembangunan mengandung arti pemberian kuasa dan wewenang yang lebih besar pada
rakyat. Hal pembangunan baru cukup bermanfaat bagi masyarakat bila mereka memiliki
wewenang yang sepadan. Pembangunan harus mengandung upaya peningkatan wewenang
pada kelompok masyarakat lemah. Koreksi terhadap keputusan-keputusan yang tidak adil
tentang alokasi hanya dapat dilakukan bila kelompok lemah ini mempunyai wewenang yang
sangat besar.
4. Pembangunan mengandung kelangsungan perkembangan (sustainable) dan interdependensi di
antara Negara-negara dunia. Karena konsep kelangsungan dan kelestarian pembangunan,
kendala sumber daya yang bterbatas dan langka akan menjadi pertimbangan pertama dalam
upaya peningkatan kapasitas.
Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidak berdayaan individu
dan masyarakat, mengatasi adanya perasaan inpotensial – emosional dan sosial dalam menhadapai
masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan
memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. pemberdayaan adalah peningkatan potensi atau

3. daya individu dan masyarakat atas dasar aspirasi dan kebutuhannya dan bertumpuh pada kemampuan
dan perkembangan individu dan masyarakat yang bersngkutan.
C. Paradigma Pembangunan Kualitas Manusia
Menurut Widodo, untuk dapat memberdayakan sumberdaya manusia dapat digunakan salah satu
paradigma yang disebut dengan paradigma pembanguna yang bertumpuh pada manusia.
Paradigma yang bertumpuh pada manusia ini, memberikan peran individu bukan sebagai objek
pembangunan, tetapi sebagai subjek (pelaku) yang menentukan tujuan, menguasai sumber-sumber,
mengarahkan proses menentukan hidup mereka. Karenanya paradigma pembangunan yang dipusatkan
pada kepentingan rakyat sebagai lawan bagi pembangunan yang berpihak pada produksi dan
akumulasi.
Pokok pikiran dari paradigma pembangunan yang bertumpuh pada manusia, dijadikan tumpuan dari
pengelolaan sumber daya local yang disebut dengan community based resources management
(CBRM). CBRM merupakan sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan
yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat didalam
proses pembangunan yang menyangkut dirinya. CBRM merupakan mekanisme perencanaan “ people
centered development” yang menekankan pada teknologi social learning, dan strategi perumusan
program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri
(empowerment).

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Potensi Sumber Daya Pesisir dan Lautan
Sektor kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan sejak Repelita VI
rezim Orde Baru. Sejak kemerdekaan sampai awal Repelita VI tersebut, pemerintah lebih
memperhatikan eksploitas sumber daya daratan, karena pada masa tersebut daratan mempunyai
potensi yang sangat besar, baik sumber daya mineral maupun sumber daya hayati, seperti hutan.
Namun setelah hutan ditebang habis sumber minyak dan gas baru sulit ditemukan didaratan, maka
pemerintah berpaling ke sektor kelautan.
Potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, yakni memiliki 17.508 pulau dengan garis
pantai sepanjang 81.000 Km dan 5,8 juta kilometer laut atau sebesar 70% dari luas total wilayah
Indonesia. Potensii tersebut tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati. Potensi budidaya
perikanan pantai dan laut sentral pariwisata bahari.
Namun potensi kelautan yang besar tersebut baru dimanfaatkan sebagian kecilnya saja. Sebagai
contoh, potensi perikanan laut baru dimanfaatkan sebersar 62% saja. Potensi perikanan pantai dan
lautan juga baru dimanfaatkan sebagian kecil saja. Demikian juga pariwisata bahari baru
dimanfaatkan pada pulau-pulau tertentu saja. Biota laut untuk pengembangan industri pangan,
kosmetik, dan farmasi baru sebagian kecil dimanfaatkan. Jasa perhubungan laut antara pulau di tanah
air maupun dengan negara-negara lain sebagian besar masih didominasi oleh pelayaran asing. Sumber
minyak dan gas buni dilaut sudah banyak dimanfaatkan, namun baru sebagian kecil dari potensi yang
ada.
B. Masalah dan Isu Strategi
1. Masalah
Ada beberapa masalah yang dilihat dari beberapa aspek yang dihadapi dalam pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya pesisir, yaitu :
a. Aspek sosial
1. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan pesisir.

5. 2. Masih kurangnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara
aktif dan diberdayakan dalam upaya berbagai pelestarian lingkungan serta dalam proses
pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya pesisir.
b. Aspek ekonomi
a. Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya pesisir karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan
dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan
fasilitas oleh pemerintah.
b. Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan
keputusan oleh instansi-instansipemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan
pesisir.
c. Aspek ekologis
Masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan
memantapkan ekosistem pesisir, sehingga terjadi banyak pengrusakan hutan bakau (magrove),
tumbuh karang dalam jangka waktu pendek.
d. Aspek administratif
Masih perlunya ditingkatkan koordinasi dan mekanisme administrasi dan penyusunan perencanaan
dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan
karena selama ini masih terdapat banyak tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab diantara
lembaga-lembaga pemerintah dan nono pemerintah yang terkait.
2. Isu Strategi
Disamping permasalahan-permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategi dalam pengelolaan sumber
daya pesisir dan laut untuk kedepan, yaitu :
a. Rendahnya sumber daya manusia terutama pada masyarakat bahari.
b. Lemahnya kemampuan kelembangaan pada sektor pemerintah dan masyarakat.
c. Belum dikelolahnya potensi sumber daya pesisir khususnya perikanan secara optimal sebagai
suatu usaha yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan
daerah dan masyarakat

6. d. Belum dikembangkan secara optimal potensi pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam
pembangunan daerah.
e. Kurang memadainya pembangunan diwilayah kepulauan baik pembangunan prasarana sosial
maupun prasarana fisik.
3. Studi Kasus
- Kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir dan lautan Indonesia
Pada umumnya, kerusakan tumbuh karang yang ada pada wilayah Indonesia disebabkan oleh
kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat deskruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan
beracun dan juga aktifitas penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan
pariwisata yang kurang bertanggung jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi dan lahan
atas.
- Pencemaran dan sedimentasi
Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan di Indonesia pada saat ini telah berada
pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kawasan yang termasuk kategori tingkat pencemaran yang
tinggi adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kalimatan Timur, Riau, Lampung, dan sulawesi Selatan. Kawasan dengan kategori
pencemaran sedang adalah Provinsi Kalimatntan Barat, Kalimantan Selatan, DI Aceh, Jambi, Maluku,
Sulawesi Utara. Sedangkan kawasan yang tingkat pencemarannya rendah adalah Sulawesi Tenggara,
Irian Jaya, Bengkulu.
Dari seluruh perairan di Indonesia, wilayah yang rentan terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh
tumpahan minyak adalah selat malaka, selat makassar, dan jalur-jalur yang dilalui kapal tangker.
Posisi strategi tersebut disamping memberikan manfaat secara ekonomi, dilain pihak juga
mengundang resiko terhadap bahaya kerugian dari segi ekologis. Kerugian secara ekologis tersebut
berdampak cukup luas baik secara ekonomis maupun sumber daya alam.

7. C. Skenario Pengembangan kelompok Nelayan
Pengembangan kelompok nelayan tidak dapat hanya didekati dari sudut yang sempit atau secara
sektoral. Pengembangan suatu sistem yang didasari oleh pendekatan pembangunan masyarakat,
merupakan cara yang terbaik. Dalam hubunga ini, pengembangan kualitas kelembangaan, kualitas
sumber daya manusia, dan infrastruktur penunjang dan atau pemanfaatan infrastruktur yang telah ada
kedalam skenario pengembangan, merupakan suatu pola pembangunan masyarakat yang memerlukan
perumusan permasalahan secara terintegrasi. Interaksi fungsional keseluruhan variabel strategis
tersebut diharapkan sanggup menciptakan proses pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan yang
dapat mempertahankan diri dan terlindungi dari pola interaksi yang sehat dengan kelembagaan lain
yang sejenisnyadan atau yang terkait dalam menjalankan usahanya.
D. Strategi Pengembangan
Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam strategi pengembangan, yaitu :
a. Penentuan kelompok sasaran yakni keluarga nelayan dengan melakukan pemetaan kulitas hidup,
potensi dan kendala pengembangan yang mereka hadapi
b. Selanjutnya ditentukan sasaran wilayah pengembangan yang merupakan pemetaan sumber daya
biota laut yang paling layak untuk dikembangkan baik dari sudut daya dukung yang dimiliki
maupun terhadap daya saing pada pasar regional, nasional, dan global.
c. Kemudian dirumuskan kendala kelembagaan yang dimiliki, baik yang telah melekat secara
historis maupun karena adanya perkembangan eksternal yang menyebabkan terciptanya kendala
kelembagaan.
d. Langkah penting lainnya adalah penentu mitra usaha bagi para kelompok nelayan, baik dari
lembaga pemerintah maupun swasta nasional atau asing. Dalam hubungan ini dilakukan evaluasi
peluang dan hambatan pengembangan kemitraan terhadap lembag-lembaga yang terkait dan
pemecahan yang paling memungkinkan untuk mengatasinya.
e. Perumusan model monitoring dan evaluasi dan lembaga-lembaga terkait.

8. 1. Pengembangan Koperasi Nelayan dan Unit Usaha Nelayan
Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan dirumuskan, baik dalam bentuk
peraturan pemerintah, maupun aturan main koperasi nelayan dan atau unit usaha nelayan yang
terbentuk sebagai tindak lanjut pembentukan kelompok nelayan yang telah dilakukan sebelumnya.
Adapun aspek-aspek tersebut, paling tidak menyangkut beberapa hal utama :
a. Rumusan bentuk profit shering antara anggota kelompok nelayan, koperasi dan pelaku ekonomi
swasta (nasional atau asing)
b. Hak dan kewajiban anggota dan pola manajemen kelompok / koperasi / unit usaha.
c. Sebagai lembaga yang menjembatani pihak nelayan dengan lembaga financial / perbankkan dan
kelompok nelayan
d. Perluasan pelayan koperasi atau kelompok nelayan yang bersifat non ekonomis, seperti
pelayanan jasa financial, bantuan teknis baik terhadap usaha ekonomi ekonomi yang dilakukan
maupun terhadap pemeriharaan asset produksi yang dimiliki, maupun terhadap bantuan aktifitas
social yang berkaitan dengan budaya setempat.
2. Pengembangan Model Adaptasi Teknologi Marikultura
Pengembangan model adaptasi teknologi, khususnya pembudidayaan hasil laut, merupakan tahapan
yang paling strategis. Adaptasi teknologi yang dimaksud disini bukan hanya yang berhubungan
dengan aspek keterampilan teknis, melainkan mencakup pengorganisasian dan peningkatan
kemampuan manejerial. Adapun tahapan dari materi yang akan ditawarkan kepada kelompok
masyarakat nelayan secara garis besarnya meliputi :
a. Pelatihan dan percontohan dalam bidang budidaya hasil laut. Aktifitas ini dilakukan secara
bertahap dan bergilir terhadap kelompok masyarakat nelayan pada wilayah sasaran.
b. Pemagangan bagi kelompok nelayan yang merupakan target pada tahap lebih lanjut pada
kelompok yang telah terlatih sebelumnya atas pengawasan kelompok penyuluhan, akan akan
dilaksanakan agar proses adaptasi teknologi dapat menyebar.

9. c. Studi banding di daerah yang lebih maju, kelompok nelayan yang kemudian hari
dianggapsanggup sebagai pengerak kelompok akan dipilh untuk berkunjung pada daerah yang
lebih maju.
d. Materi dasar yang akan merupakan titik bertkan proses adaptasi teknologi adalah :
 Peningkatan keterampilan dalam proses produksi
 Peningkatan kemampuan manajerial usaha
 Peningkatan kemampuan kualiti control
 Keterkaitan fungsional antara kegiatan budidaya hasil laut dan lingkungan hidup.

10. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam
makalah ini, sebagai berikut :
 Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi untuk mengatasi
ketidakberdayaan individu dan masyarakat dalam menghadapi masalah dan meningkatkan
kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan
untuk mengaktualisasikan diri.
 Bila dilihat dari studi kasus, maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya masyarakat pesisir
terhadap ancaman kerusakan pesisir dan laut, seperti kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat
desktruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun, dan lain-lain
 Bila dibandingkan dengan kelompok ekonomi lainnya, kelompok pelaku ekonomi yang
mengalami keterasingan dari dinamika perekonomian nasional lebih parah terjadi pada kelompok
nelayan.
 Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sedemikian besar terutama
disebabkan karena berbagai macam Kendala yang dihadapi terutama pada masyarakat pesisir
misalnya : rendahnya kualitas SDM, keterbatasan akses pasar, sumberdaya financial, teknologi
dan lain-lain.
B. Saran
Makalah ini masih memiliki kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya membangun sangat kami
harapkan.

11. DAFTAR PUSTAKA
1. Anonim, 2003. Pedoman Umum Perberdayaan Masyarakat di Dalam dan Di Sekitar
Hutan, Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial. Jakarta.
2. Anonim, 2003. Petunjuk Pelaksanaan GN RHL/Gerhan, Departemen Kehutanan.
Jakarta
3. Dewi Mayavanie Susanti, TT. Peranan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan
Kemiskinan.
4. Faturochman, dkk. 2007. Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
Universitas Gadjah Mada.
5. Gregorius Sahdan, 2008. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Jurnal Ekonomi Rakyat.

12. KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil ‘Alamin segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT
yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah ini, Namun penulis menyadari makalah ini belum dapat dikatakan
sempurna karena mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Shalawat serta salam semoga
selalu dilimpahkan kepada junjunan kita semua habibana wanabiana Muhammad SAW,
kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku
umatnya.
Makalah ini penulis membahas mengenai “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PESISIR”, dengan makalah ini penulis mengharapkan agar dapat membantu sistem
pembelajaran. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatiannya.
Raha, Januari 2014
Penyusun

13. DAFTAR ISI
Kata Pengantar......................................................................................................... i
Daftar Isi................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1
A. Latar Belakang.............................................................................................. 1
B. Pembangunan kualitas manusia ................................................................... 2
C. Paradigma Pembangunan Kualitas Manusia................................................. 3
D.
BAB II PEMBAHASAN.... ................................................................................... 4
A. Potensi Sumber Daya Pesisir dan Lautan.......................................................... 4
B. Masalah dan Isu Strategi.................................................................................. 4
C. Skenario Pengembangan kelompok Nelayan................................................... 7
D. Strategi Pengembangan.................................................................................. 7
BAB III PENUTUP................................................................................................... 10
A. Kesimpulan.................................................................................................. 10
B. Saran............................................................................................................. 10
C. Berita Acara................................................................................................ 10
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. 11

14. MAKALAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DISUSUN OLEH :
NAMA :
STAMBUK :
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN
SEMESTER : III
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2013