Konflik Rempang

KONFLIK
REMPANG
6 – 24 September 2023

LATAR BELAKANG
2
• Penolakan warga atas pengukuran tanah dan relokasi menimbulkan ketegangan dan menjadi
konflik di Rempang.
• Ketegangan dan konflik tersebut menjadi perhatian media massa dan publik secara umum.
Pemberitaan tentang Rempang ramai di media nasional dan local.
• Perbincangan tentang Rempang, juga terus diangkat publik. Selama berhari-hari, tagar terkait
Rempang seperti “Rempang”, “Pulau Rempang”, “SaveRempang”,
“TolakPenggusuranRempang”, “Rempang Eco City”, ramai di lini massa Twitter.
• Ketegangan di Rempang juga menarik berbagai tokoh nasional, ormas besar, aktivis, juga
publik secara umum untuk menyampaikan sikap.

PERTANYAAN DAN METODE
• Pertanyaan penelitian:
1. Apa saja isu yang muncul terkait konflik di Rempang.
2. Siapa saja aktor yang berbicara soal konflik Rempang.
3. Bagaimana peta percakapan tentang konflik Rempang.
• Data yang digunakan adalah data pada periode dari 6 September 2023 pukul 00.00 WIB s.d. 24
September 2023 pukul 23.59 WIB.
• Data yang diambil bersumber dari media online dan Twitter.
• Data diambil menggunakan pendekatan kata kunci. Adapun kata kunci yang dipasang adalah:
3
Platform Keywords Should Contain
Twitter, Media Online Rempang
bentrok, kerusuhan, polisi,
demo, warga, konflik

RINGKASAN/1
• Konflik Rempang langsung menjadi atensi media massa dan publik. Perhatian tersebut terlihat dari
tingginya pemberitaan di media massa pada hari pecah konflik Rempang (7 September) dan pada 8
September.
• Perhatian publik di media sosial atas konflik di Rempang sudah terlihat meninggi hanya berselang jam
sejak aparat gabungan TNI, Polri, dan BP Batam masuk ke Rempang pada 7 September pukul 10 pagi.
Kedatangan tersebut ditolak ribuan warga dan bentrok tidak terelakan.
• Dua hari sebelumnya, 5 September, kekhawatiran warga Rempang akan menjadi korban gusuran PSN
Rempang Eco City (REC) sudah disuarakan, antaranya dengan gelar Shalat Hajat Akbar di depan
Jembatan IV Barelang.
• Di lain pihak, dukungan atas PSN REC disampaikan beberapa pihak, antaranya terlihat dari dukungan
beberapa tokoh masyarakat yang disampaikan saat dialog Pengembangan Rempang yang
diselenggarakan di Harmoni One Hotel, Batam Center, Rabu 6 September 2023.
• Pemberitaan dengan nada positif terlihat cukup tinggi di media online. Hal ini disumbang oleh ramainya
media mengutip pernyataan pejabat Pemerintah terkait konflik Rempang. Pemberitaan positif tersebut
terlihat naik pada 7-11 September 2023.
• Suara dari ormas besar dimulai oleh Muhammadiyah pada tanggal 13 September 2023, lalu dari PBNU
tanggal 15 September 2023.
• Adapun pemberitaan bernada negatif didorong oleh berbagai kecaman pada Pemerintah yang dinilai
merugikan warga Rempang dalam upaya menggenjot investasi. Tak kurang dari 75 tokoh yang
mengecam dan mengkritik konflik di Rempang, mulai dari aktivis, pengamat Kepolisian, pemimpin
organisasi masyarakat, anggota DPR, akademisi, tokoh adat, jurnalis, budayawan dll.
4

RINGKASAN/2
• Kecaman para tokoh tersebut pertama-tama adalah perihal tindakan represif aparat dalam menghadapi
warga Rempang, setelah itu ialah mengkritik langkah Pemerintah yang dinilai merugikan warga Rempang
dalam PSN REC.
• Beberapa topik yang cukup kental diangkat media online antara lain: (1) bentrok warga dengan aparat pecah
di Rempang, (2) BP Batam siapkan relokasi lahan, (3) profil PSN REC, (4) berbagai kecaman dan kritik pada
Pemerintah dan tindakan represif aparat, (5) Pemerintah janjikan kompensasi untuk warga, (6) tuntutan agar PSN
REC dicabut, (7) dugaan adanya provokator dalam konflik Rempang, (8) korban konflik Rempang dari pihak
warga pun Kepolisian.
• Perbincangan di media sosial juga sangat tinggi, dengan mencatatkan setidaknya ada 300K mentions di
Twitter terkait Rempang. Perbincangan didorong oleh empat klaster: pro Pemerintah, aktivis dan tokoh
nasional, media massa, kontra Pemerintah.
• Klaster pro Pemerintah terlihat tidak terlalu besar. Adapun tiga klaster lainnya terlihat senada, negatif
terhadap PSN REC.
• Kesedihan dan kepiluan atas apa yang terjadi di Rempang, sangat jelas dalam perbincangan publik.
Kemarahan pada sikap represif aparat dan Pemerintah yang cenderung menyalahkan warga adalah
emosi berikutnya yang sangat kuat dalam percakapan.
• Kuatnya kedua emosi ini, juga terlihat dari maraknya empati dan dukungan pada warga Rempang yang
datang dari berbagai kelompok masyarakat seperti dari sesama suku Melayu, korban penggusuran
karena investasi dan pembangunan Pemerintah, juga jamaah keagamaan.
5

RINGKASAN/3
• Suara kecaman atas (1) sikap aparat yang dinilai berlebihan, (2) kritik atas pernyataan pejabat Pemerintah
dan militer yang dinilai abaikan hak atau melukai warga, serta (3) angkat narasi terkait Melayu, sangat
menonjol dalam percakapan di media sosial.
• Selain itu, (4) kritik atas berulangnya konflik agraria yang merugikan rakyat kecil saat berhadapan dengan
hajat investasi, (5) kecenderungan Pemerintah yang tidak memihak rakyat kecil, (6) pemaksaan model
pembangunan yang terkesan abaikan rakyat kecil, juga merupakan narasi-narasi yang cukup banyak
disuarakan.
• Suara-suara kekecewaan tersebut, tidak mendapat banyak jawaban berarti dari kelompok netizen pro
Pemerintah. Narasi yang kencang diangkat kelompok ini, antaranya adalah (1) mencela warga Rempang
sebagai warga ilegal karena tidak memiliki sertifikat, (2) pendemo bukan warga Rempang, (3) tidak
bersyukur padahal sudah diberi ganti tanah dan rumah.
• Dilihat dari peredaran pesannya, narasi dari kelompok pro Pemerintah ini tidak menjadi perhatian publik,
malah cenderung beredar di internal klaster mereka sendiri.
• Dilihat dari pergerakan tagar dan Trending Topics Indonesia (TTI), jelas terlihat bahwa suara yang mengecam konflik
di Rempang sangat dominan. Hal ini bisa dilihat dalam pergerakan TTI terkait Rempang yang fluktuatif di jajaran 10
besar dari 7 September pukul 16.29 WIB s.d. 19 September pukul 18.19 WIB yang masih mencatatkan Rempang
dalam jajaran top 50 TTI.
• Pada 21 September, sempat naik dalam TTI terkait Rempang, sebuah pesan yang berbeda dari perlawanan warga
Rempang pada umumnya, ialah “Syariah Kaffah Solusi Rempang”. Frasa ini mendesak TTI selama 80 menit, dari
pukul 7.29 WIB s.d. 8.49 WIB, dengan capaian tertinggi di TTI ada pada urutan ke-23.
6

PETA MEDIA SOSIAL KONFLIK REMPANG
ØPercakapan bernada negatif (53%) è Kritisi aparat mengancam demo warga, desak Pemerintah hentikan PSN REC, kritisi konflik agraria
di Indonesia, serukan aksi solidaritas untuk warga Rempang.
ØPercakapan positif (13%) è Warga pertahankan yang bukan haknya, amplifikasi pakar bahwa konflik Rempang bukan pelanggaran HAM
berat. warga Rempang dapat ganti untung besar. nilai adanya upaya untuk memprovokasi warga Rempang.
10
Periode pemantauan 6 – 24 September 2023 pk 23.59 WIB
Klaster – Kontra pemerintah:
• @ardi_riau5:
Warga yang ikut demo di Rempang dibilang anjing, diancam dibunuh. Ini aparat apa preman.?.
• @ShamsiAli2:
*Luhut Ancam Buldoser Orang yang Halang-halangi Investasi ke RI., termasuk warga Rempang akan
disapu bersih jika menjadi perusuh dan penghalang investasi*.
• @yaniarsim:
China bab* sedang mengukur tanah warga di Rempang, Batam. Sudah kaya tanah bapak moyangnya aja
nih..woii @bahlillahadalia @bpbatam kalian tuh jongos Chikom ya ‼.
Klaster – Media:
• @CNNIndonesia:
Kabid Humas Polda Kepulauan Riau menyebut gas air mata
bisa sampai ke sekolah karena tertiup angin.
• @tvOneNews:
Media Amerika hingga Qatar Soroti Konflik Pulau Rempang:
Penuh Kekerasan Dalam Mengelola Masyarakat.
• @tempodotco:
Warga Pulau Rempang Bantah Pernyataan Mahfud MD: Kalau
Kami Dianggap Tidak Ada, Kenapa Kami Diikutkan Pemilu.
• @VIVAcoid:
Soal Konflik di Rempang, Jokowi: Warga Akan Diberi Lahan 500
Meter dan Bangunan Tipe 45.
Klaster – Publik & Aktivis:
• @FraksiRakyatID:
ALERTA! ALERTA! Seruan solidaritas untuk warga Rempang-Galang,
Batam, Kepulauan Riau. Aksi ini didorong karena warga tidak mau
tergusur dari pulau yang sudah puluhan tahun mereka huni …
• @PartaiSocmed:
Ini bukti surat tanah sejak tahun 1995 milik warga desa Sembulang,
Pulau Rempang ...
• @Dandhy_Laksono:
Rempang, Pohuwato, Lampung, dan sekarang Seruyan, Kalimantan
Tengah. Tema yang sama: Konflik tanah (agraria), perampasan ruang
hidup, eksploitasi alam, pemerintah pelayan investor, kekerasan polisi,
kemarahan rakyat.
Klaster – Pro pemerintah:
• @Syarman59:
Kerusuhan Rempang Batam; Mempertahankan yang bukan
Haknya.
• @nona_vonee:
… pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Agus
Surono menilai bahwa tragedi disana belum bisa
dikategorikan sbg tindak pidana
#RempangGakLanggarHAM.
• @Affan79992133:
...,ternyata warga asli Rempang sudah legowo dan
menyambut baik investasi di wilayahnya . Warga yg
terdampak malah dapat ganti untung yg besar ., Para
profokator gigit jari.
• @KepaArgawinata2:
Situasi di Rempang Uda kondusif, tapi Anjing2 HTI
Pengasong Khilafah ini terus menyebar Hoax, Fitnah dan
Kebencian Kepada Pemerintah, dan terus menyebar
Provokasi Kepada masyarakat ....

SOCIAL NETWORK ANALYSIS
11
Kelompok Aktivis & Publik:
• Netral, Negatif.
• Minta Pemerintah buka dialog dengan warga Rempang (netral).
• Tampilkan bukti kepemilikan tanah warga Rempang (negatif).
• Kritisi keresahan dan ketimpangan di Rempang (negatif).
• Kritisi konflik agraria di Indonesia tidak hanya terjadi di Rempang (negatif).
• Serukan aksi solidaritas untuk warga Rempang (negatif).
• Top Influencer: @FraksiRakyatID, @PartaiSocmed, @SiaranBolaLive, @Dandhy_Laksono,
@KawanBaikKomodo.
Kelompok Kontra Pemerintah:
• Negatif.
• Kritisi aparat mengancam demo warga.
• Amplifikasi RG kritik Mahfud MD terkait penggusuran.
• Amplifikasi LBP ancam membuldozer orang yang menghalangi investasi (negatif).
• Desak Pemerintah hentikan PSN REC.
• Kritisi pengukuran tanah di Rempang.
• Top Influencer: @ardi_riau5, @hc_poirot, @ShamsiAli2, @hnurwahid, @yaniarsim.
11

SOCIAL NETWORK ANALYSIS
12
Kelompok Media Online:
• Netral, Negatif, Positif
• Kabid Humas Polda Kepri menyebut gas air mata tersebut bisa sampai ke sekolah karena
tertiup angin (netral).
• Media Amerika hingga Qatar soroti konflik Pulau Rempang (negatif).
• Warga Rempang: Kalau kami dianggap tidak ada, kenapa kami diikutkan Pemilu (negatif).
• Jokowi: Warga akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45 (positif).
• Influencer: @CNNIndonesia, @tvOneNews, @tempodotco, @VIVAcoid.
Kelompok Pro Pemerintah:
• Positif
• Nilai statement Luhut terkait buldozer dipelintir.
• Warga pertahankan yang bukan haknya.
• Amplifikasi pakar bahwa konflik Rempang bukan pelanggaran HAM berat.
• Warga Rempang dapat ganti untung besar.
• Nilai adanya upaya untuk memprovokasi warga Rempang.
• Top Influencer: @AfifFuadS, @Syarman59, @nona_vonee, @Affan79992133,
@KepaArgawinata2.

TREN ISU
13
• Tren percakapan di media sosial Twitter konsisten di angka ribuan, dengan percakapan paling ramai
terjadi pada 14 September (23.528 mention). Antaranya didorong oleh dukungan public atas kritikan
pada Pemerintah terkait proyek Rempang.
• Suara dari ormas besar dimulai oleh Muhammadiyah pada tanggal 13 September 2023, lalu dari
PBNU tanggal 15 September 2023.
• Volume pembahasan di media online sangat tinggi pada 8 September (2.346 mention) didorong oleh
pernyataan Pemerintah (Menko Polhukam, Polri) terkait bentrok di Rempang, sekaligus juga respons
berbagai tokoh lokal dan nasional, aktivis, NGO atas konflik Rempang dan aparat yang terjadi pada 7
September 2023.

14
SENTIMENT ANALYSIS
Positif (40%):
• Jokowi: Warga akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45.
• Kepala BPN sebut Masyarakat Rempang tak ada sertifikat.
• Kapolri tambah personel untuk bantu sosialisasi.
Negatif (26%):.
• ISESS, Walhi, MUI dan Koalisi Masyarakat Sipil kecam bentrokan di
Rempang.
• KPA catat ada 73 konflik agraria akibat PSN di era Jokowi.
• Tokoh masyarakat Rempang pertanyakan data 80% warga Rempang
yang setuju relokasi.
Media Online
Media Online
Positif (13%):
• Amplifikasi pakar: konflik Rempang bukan pelanggaran HAM berat.
• Warga Rempang dapat ganti untung besar.
• Nilai adanya upaya untuk memprovokasi warga Rempang
Negatif (53%):
• Kritisi tindakan aparat menangani demo warga.
• Desak Pemerintah hentikan PSN REC.
• Kritisi konflik agraria di Indonesia.
• Serukan aksi solidaritas untuk warga Rempang.
Media Sosial Media Sosial

15
EMOTION
Publik prihatin dengan konflik yang terjadi
di pulau Rempang serta simpati pada
korban masyarakat.
Publik mengecam tindakan represif aparat
pada warga Rempang dan upaya
Pemerintah mengambil alih tanah warga.

16
TOP INFLUENCERS/1
• Top 5 influencer dominan
dari akun media
• Akun Media:
@tvoneNews, @tempodotco,
@geloraco.
• Akun Kontra Pemerintah:
@hc_Poirot, @never_alonely.

17
TOP INFLUENCERS/2
• Jajaran 20 Top Influencer didominasi oleh akun–akun media dan akun–akun kontra Pemerintah.
• Akun media aktif meng-update perkembangan konflik di Rempang.
• Adapun akun-akun kontra Pemerintah mengecam dan mengkritisi langkah Pemerintah dalam
menyikapi penolakan warga untuk membangun PSN Rempang Eco City.

23
TOP HASHTAGS
• Tagar yang berisi penolakan penggusuran dan meminta dukungan untuk menyelamatkan Rempang cukup
dominan dalam percakapan. Penolakan ini terlihat dari tagar seperti TolakPenggusuranRempang,
saverempang, RempangMelawan, saverempangbatam, dll.

24
TOKOH PRO - KONTRA
Kontra REC Rempang
Netral
Pro REC Rempang
• Tercatat setidaknya ada 115 tokoh yang membicarakan isu konflik Rempang.
• Dari 115 tokoh tersebut, 65% di antaranya, mengecam dan mengkritisi konflik di Rempang.
• Ada 11% tokoh mendukung pembangunan dan investasi di PSN REC Rempang.
• Sedang 23% sanya memberikan saran agar tercapai kesepakatan yang baik antara
Pemerintah dan warga Rempang.
65%
75
23%
27
11%
13

DAFTAR TOKOH/1
No. Afiliasi Nama Quote Tone
1 Presiden RI Joko Widodo
"Itu masalah komunikasi yang
kurang baik, saya kira kalau
warga diajak bicara diberikan
solusi karena di situ sebetulnya
sudah ada kesepakatan bahwa
warga akan diberi lahan 500
meter plus bangunannya tipe 45,"
Positif
2 Menkopolhukam Mahfud MD
"Supaya dipahami, kasus itu
bukan kasus penggusuran, tetapi
memang pengosongan karena
memang secara hak itu akan
digunakan oleh pemegang
haknya,"
Positif
3 Kapolri
Jenderal Listyo
Sigit Prabowo
"Tentunya langkah-langkah yang
dilaksanakan oleh BP Batam
sudah sesuai berjalan, mulai dari
musyawarah, mempersiapkan
relokasi, termasuk ganti rugi
kepada masyarakat yang
mungkin telah menggunakan
lahan atau tanah di Rempang,"
Positif
25

DAFTAR TOKOH/2
4
Ketua Komnas
HAM
Atnike Nova
Sigiro
"Meminta agar pemerintah pusat
maupun daerah serta aparat
penegak hukum menerapkan
pendekatan humanis dalam
penyelesaian sengketa agraria,
termasuk dalam proyeksi
strategis nasional,"
Netral
5
Pengamat
Kepolisian dari
ISESS
Bambang
Rukminto
"Pemerintah maupun DPR perlu
menjelaskan secara transparan
kepada publik dan memberikan
sanksi kepada pihak-pihak yang
mempertunjukkan dan
menggunakan kekuasaan secara
arogan,"
Negatif
6
Ketua Indonesia
Police Watch
(IPW)
Sugeng Teguh
Santoso
“Anak-anak yang terkena gas air
mata adalah satu bentuk
penganiayaan karena mengalami
sakit kemudian pingsan. Oleh
karena ini bukan sebagai satu
ekses biasa,”
Negatif
26

DAFTAR TOKOH/3
7
Kepala Biro
Humas, Promosi,
dan Protokol BP
Batam
Ariastuty Sirait
"Kami tetap menjalankan mandat
dari pemerintah pusat bahwa
Rempang Eco City ini merupakan
proyek strategis nasional (PSN),"
Positif
8
Menteri
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
(Menparekraf)
Sandiaga Uno
"Pulau Rempang ini nantinya
akan jadi pusat ekonomi industri
hijau, artinya kita mendukung
menciptakan lapangan kerja
investasi. Akan tetapi, hak-hak
masyarakat juga perlu dilindungi
sesuai hukum,"
Positif
9
Wakil Ketua DPR
RI
Lodewijk F.
Paulus
“Kita berharap pihak aparat
keamanan baik Polisi maupun
dibantu oleh TNI tentu
menyelesaikan ini secara arif lah
ya,”
Netral
27

DAFTAR TOKOH/4
10
Sekretaris
Jenderal KPA
Dewi Kartika
"Di posisi sekarang, pemerintah abai
pada masalah struktural yang terjadi di
Rempang itu. Seolah-olah bahwa
masyarakat tidak punya legalitas dan
hanya BP Batam yang punya legalitas
dengan mengantongi HPL (Hak
Pengelolaan). Tapi kalau ditarik ke
belakang, dia sekarang itu menjadi
HPL itu kan ada urutan-urutannya,
yang itu tata caranya mengabaikan
keberadaan masyarakat,"
Negatif
11
Wakil Ketua
Komisi III DPR
RI
Habiburokhman
“Kami melihat ada video-video, ya tentu
kan kita perlu dalami. Secara prinsip-
kan harusnya kita menghindari
penggunaan kekerasan dalam
mengatasi konflik-konflik di
masyarakat,”
Netral
12
Anggota Komisi III
DPR RI
Nasir Djamil
“Perlu kerja sama dengan semua
pihak. Seandainya langkah mendeteksi
ini dan pencegahan bisa dilakukan dan
tidak akan terjadi. Semuanya berjalan
dengan damai. Kami sangat sayangkan
peristiwa ini terjadi. Apalagi kalau ada
penembakan di masyarakat,”
Negatif
28

DAFTAR TOKOH/5
13
Anggota
Komisi IX DPR
RI
Netty
Prasetiyani
Aher
“Kapolri harus bertanggung jawab dan
tegas mengevaluasi manajemen
penggunaan gas air mata oleh aparat
dalam menangani unjuk rasa. Apakah
SOP penggunaannya tidak
mempertimbangkan keberadaan anak-
anak dan lingkungan sekolah? Kenapa
aparat bisa sembrono begitu hingga
asapnya mengenai siswa-siswa
sekolah,”
Negatif
14
DPP Lembaga
Laskar Melayu
Bersatu (LLMB)
Riau, Kepri dan
Sumut
Datuk Pucuk
Ismail Amir
"Aksi ini merupakan solidaritas untuk
mensuport kawan-kawan di Pulau
Rempang Kota Batam. Relokasi itu,
akan menggusur warga melayu
Kampung Tua dan akan menghilangkan
sejarah serta adat istiadat Melayu
nantinya,"
Negatif
15 Ketua DPR RI
Puan
Maharani
“Sekalipun ada penolakan dari
masyarakat, semestinya tidak perlu ada
tindakan represif. Seharusnya aparat
bisa lebih humanis dan bersifat persuasif
untuk berdialog bersama warga,”
Netral
29

DAFTAR TOKOH/6
16 Presidium
KAMI Riau
Muhammad
Herwan
"Tindakan represif dan biadab
serta tidak berprikemanusiaan
yang dilakukan oleh Petugas
Gabungan Polri Kepulauan Riau,
TNI, Ditpam BP Batam dan Satpol
PP Kota Batam kepada warga di
Pulau Rempang, .... Hal tersebut
selain bertentangan prinsip-prinsip
Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia juga dengan norma dan
nilai-nilai Peradaban Melayu, juga
jelas tidak mencerminkan nilai-nilai
yang terkandung dalam Dasar
Negara Pancasila,"
Negatif
17 Direktur
Eksekutif
Amnesty
International
Indonesia
Usman Hamid
“Proyek strategis nasional yang
dipaksakan dan mengancam hidup
warga masyarakat. Ini
menandakan proyek strategis
nasional kembali bermasalah.
Jangan paksa masyarakat,”
Negatif
30

DAFTAR TOKOH/7
18 Direktur
Eksekutif
Nasional WALHI
Zenzi Suhadi
”Atas dasar tersebut, kami
Masyarakat Sipil di Riau,
Masyarakat Sipil Nasional, dan 28
Kantor Eksekutif Daerah WALHI
meminta Presiden mengambil
sikap tegas untuk membatalkan
program ini,”
Negatif
19 Anggota Komisi I
DPR RI
Sukamta
"Tindakan represif terhadap rakyat
yang dilakukan oleh TNI-Polri tidak
dibenarkan secara aturan undang-
undang. Apalagi tindakan yang
dilakukan menyebabkan korban
anak-anak,"
Negatif
20 Direktur Walhi Riau Boy Jerry Even "Jumlah masih akan bertambah karena
ada yang sedang dijemput,"
Negatif
31

DAFTAR TOKOH/8
21 Koordinator
Media dan
Penegakan
Hukum WALHI
Riau
Ahlul Fadli
"Kita akan menggelar solidaritas
bagi warga Pulau Rempang yang
terancam digusur. Kita akan
rembukkan bersama masyarakat di
Riau, yang menjadi simpatisan
atau bersimpati akan nasib
saudara-saudara kita di Pulau
Rempang,"
Negatif
22 YLBHI-LBH
Pekanbaru
Noval Setiawan
“Kami menduga ini sebagai
rentetan intimidasi dan upaya
kriminalisasi untuk membungkam
warga agar menerima relokasi
secara sukarela,”
Negatif
23 Lembaga Adat
Melayu Kabupaten
Kepulauan
Anambas (LAM-
KKA)
Anonim menolak rencana pemindahan 16
Kampung Tua masyarakat Melayu
yang berada di Pulau Rempang
dan Pulau Galang. LAM-KKA juga
mengecam keras tindakan represif,
intimidasi dan kekerasan yang
dilakukan oleh tim gabungan
terhadap masyarakat setempat
pada tanggal 7 dan 8 September
2023.
Negatif
32

DAFTAR TOKOH/9
24 Presiden
Partai Buruh
dan Presiden
KSPI
Said Iqbal
“Hari Senin kami menurunkan tim
advokasi dari Jakarta ke Batam
untuk membantu rakyat Rempang
Batam,”
Netral
25 Lembaga Adat
Melayu Riau
(LAMR)
Anonim
LAMR Provinsi Riau, sangat
menyesalkan terjadinya bentrokan
antara tim gabungan keamanan
dengan kelompok masyarakat
Melayu di Pulau Rempang dan
Pulau Galang, yang mencederai
nilai-nilai kemanusiaan baik fisik
dan psikologis.
Negatif
26 Tokoh Masyarakat
Kepri
Huzrin Hood "Pada prinsipnya, masyarakat
mendukung program pemerintah
itu secara utuh. Mudah-mudahan
ini bisa berjalan baik,"
Positif
33

DAFTAR TOKOH/10
27 Ketua Bidang
Kebijakan Publik
PP KAMMI
Ammar
Multazim
"Catatan dari kami khususnya PSN
kerap menimbulkan konflik. Dan
konflik semacam ini terjadi dimana-
mana. Masyarakat-lah yang kerap
menjadi korban. Ini tentu menjadi
catatan buruk bagi Pemerintah,"
Negatif
28 Ketua Umum PP
KAMMI
Zaky Ahmad
Riva'i
"Represifitas aparat yang terjadi di
Pulau Rempang mesti dikutuk,
apapun dalil pembenarannya.
Tindakan semacam ini juga
menambah daftar panjang aksi
kekerasan aparat dalam kasus
penanganan konflik agraria,"
Negatif
29 Kabid Organisasi,
Agitasi &
Propaganda DPD
GMNI Kepri
Bung Alim tindakan Aparat tersebut sangat
tidak manusiawi dan bertentangan
dengan Pancasila sebagai dasar
Negara.
Negatif
34

DAFTAR TOKOH/11
30 Presiden
Kongres
Pemuda
Indonesia (KPI)
Pitra Romadoni
Nasution
"KPI menilai tindakan represif yang
terjadi di Pulau Rempang adalah
bentuk arogansi pemerintah yang
ingin menunjukkan kekuatannya
kepada masyarakat, sehingga
mendapat perlawanan dari warga
yang mempertahankan haknya,"
Negatif
31 Ketua LPAI
Banten
Adi Abdillah
Marta
“Ya Allah, Lindungi negeriku dari
cengkraman penguasa dzalim.Aku
sedih bahkan sangat sedih melihat
anak-anak sekolah yang tak
berdosa ikut jadi korban
kebiadaban,”
Negatif
32 Ketua Umum
Dewan Pimpinan
Agung (DPA)
Lembaga Adat
Melayu Riau
Syahril Abubakar "Kita sebagai serumpun Melayu,
tentunya merasakan prihatin dan
sedih oleh saudara kita di
Rempang dan Galang yang
mendapat tekanan dari aparat di
Barelang,"
Negatif
35

DAFTAR TOKOH/12
33 Anggota
Komisi VI DPR
RI Fraksi
NasDem
Subardi
"Apakah pergerakan atau demo
rakyat itu memang murni atau
terzalimi kasarnya, hak-hak
mereka belum terpenuhi? Apakah
memang ada yang menyulut?
Apakah itu lokal, regional, apa
kepentingan-kepentingan lain?
Bisa kepentingan politik, bisnis,
atau persaingan investasi,"
Netral
34 Anggota Komisi
VI DPR RI Fraksi
Demokrat
Muslim
"Saya enggak tahu seperti apa Pak
Rudi, April ke September ini cukup
lama, kok tiba-tiba meledak di
akhir? Berarti ada persoalan
mendasar sehingga meledak
barang ini,"
Negatif
35 Anggota Komisi VI
DPR RI Fraksi
Gerindra
Khilmi "Orang itu kan mata
pencahariannya dan kultur sosial
sudah melekat di situ. Kalau misal
dipindah ke tempat lain, tapi kultur
dan mata pencahariannya mati, itu
kan penghasilannya berhenti,"
Negatif
36

DAFTAR TOKOH/13
36 Ketua
Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama
(PBNU)
Ahmad
Fahrurrozi /
Gus Fahrur
"Aparat keamanan harus
menghormati hak asasi warga
negara atas tanahnya, terutama
hak atas keadilan dan perlakuan
yang menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia sesuai amanat
UUD 1945 dan Pancasila,"
Netral
37 Ketua PBNU Mohammad
Mukri
"Maka tak tertutup kemungkinan
nanti itu masuk rekomendasi. Itu
masuk kemasyarakatan. Ada
problem sosial kemasyarakatan. Itu
jadi konsen NU,"
Netral
38 Ketua PBNU Ulil Abshar
Abdalla
"Kita sudah punya keputusan di
Muktamar Lampung terkait
perampasan tanah oleh negara
atau korporasi. Putusan muktamar
sebagai panduan untuk menyikapi
masalah Rempang dan serupa,
yaitu perampasan tanah warga
atau korporasi untuk tujuan-tujuan
yang tidak sesuai dengan
kemaslahatan rakyat,"
Netral
37

DAFTAR TOKOH/14
39 Kepala Badan
Pengusahaan
(BP) Batam
Muhammad
Rudi
"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat
(lahan),"
Positif
40 Menteri
Investasi/Kepala
BKPM
Bahlil Lahadalia
"Pada awal Agustus belum kacau
begini. Saya menemui warga dan
bicara. Kurang lebih ada 3.000
kartu keluarga (KK) dan 16
kampung tua. Saya datang bukan
katanya, saya datang di kampung
itu, duduk di kantor
kecamatannya,"
Positif
41 Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan
Nasional
(ATR/BPN)
Hadi Tjahjanto "Jadi, masyarakat yang menempati
Pulau Rempang itu tidak ada
sertifikat karena memang dulu,
semuanya ada di bawah otorita
Batam,"
Positif
38

DAFTAR TOKOH/15
42 Menteri
Koordinator
Bidang PMK
Muhadjir
Effendy
"Investasi harus tetap jalan tetapi
masyarakat juga tetap harus
diakomodasi aspirasinya. Mudah-
mudahan segera ada solusi yang
memuaskan semua pihak,"
Positif
43 Ketua PP
Muhammadiyah
Bidang Hukum,
HAM dan
Hikmah
Busyro
Muqoddas
"Melalui penggusuran paksa itu,
negara mempertontonkan
keberpihakan nyata kepada
investor yang bernafsu menguasai
Pulau Rempang untuk kepentingan
bisnis mereka berupa Proyek Eco-
city seluas 17.000 hektar".
Negatif
44 Juru Bicara
Masyarakat Adat
Tempatan
(Keramat),
Suardi Monggak "Jadi kami tetap bertahan,
berapapun uangnya, kami tetap
mempertahankan itu, sampai
kapanpun. Kata orang melayu,
biarlah kami berdiri daripada kami
hidup berlutut. Karena kami mau
jadi tuan rumah di negeri kami
sendiri,"
Negatif
39

DAFTAR TOKOH/16
45 Anggota DPR RI
Komisi V Fraksi
PKS
Syahrul Aidi
Maazat
"Investasi itu seyogyanya bertujuan
melindungi dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Pasal 33
ayat 1 UUD 1945 jelas
menyebutkan bahwa investasi
untuk perekonomian disusun
sebagai usaha bersama atas asas
kekeluargaan dan melindungi
tumpah darah Indonesia,"
Negatif
46 Anggota DPR RI
Komisi I Fraksi
NasDem
Muhammad
Farhan
Ada 6 catatan yang disampaikan
NasDem kepada Presiden Jokowi
dan jajarannya. Pertama,
menyayangkan terjadinya
kekerasan yang memakan korban
dalam konflik masyarakat adat dan
aparat di Pulau Rempang dan
Pulau Galang., dst
Netral
47 Pengacara Kerabat
Masyarakat Adat
Tempatan(KERAMAT)
Petrus
Selestinus
“Penjelasan Kapolri dimaksud
seperti memutarbalikan fakta, tidak
komprehensif, mengabaikan
konstitusi dan hukum positif,
sehingga mengaburkan kebenaran
dan menjadi absurd,”
Negatif
40

DAFTAR TOKOH/17
48 Kepala
Pusham UII
Yogyakarta
Eko Riyadi
"Penggunaan kekerasan terhadap
warga Rempang melanggar
martabat kemanusiaan,"
Negatif
49 Pengamat Politik Rocky Gerung
"Dan ini sebetulnya akibat pertama
dari Omnibus Law, kan Omnibus
Law itu filosofinya percepat
pembangunan dan satu waktu
istana mengatakan jangan ada
yang menghalangi pembangunan,"
Negatif
50 Pengamat sekaligus
Pengajar di
Akademi Adat
(AKAD)
Affan Ramli “Peristiwa seperti ini mengingatkan
kita pada tragedi-tragedi
pembantaian suku asli Aborigin di
Australia, penduduk asli Maori di
Selandia Baru, suku asli Indian di
Amerika Serikat, dan banyak lagi
etnik-etnik warga adat di Amerika
Latin bernasib serupa,”
Negatif
41

DAFTAR TOKOH/18
51 Kabid Humas
Polda Kepri
Kombes
Zahwani
Pandra Arsyad
“Sampaikan ke masyarakat coba
tenang saja. Kalau tidak merasa
berbuat, polisi tidak akan lakukan
penangkapan,”
Positif
52 Kritikus Faizal Assegaf
“Saat tragedi Rempang mendidih di
ruang publik, Mahfud MD tampil
merespon. Seperti biasa, memoles
hajat penguasa dengan diksi
bahwa tindakan represif aparat
bukan penggusuran tapi
pengosongan,”
Negatif
53 Budayawan Prof. Dr. Dato’
Abdul Malik,
M.Pd.
“Peristiwa ini melukai masyarakat,
khususnya anak-anak. Bukan
hanya fisik, tetapi juga psikologis
mereka, Karena senyatanya
pembangunan dan investasi itu
tujuan akhirnya adalah
kesejahteraan rakyat, bukan
sebaliknya,”
Negatif
42

DAFTAR TOKOH/19
54 Jurnalis senior Dhandy
Laksono
“Orang kalau isi kepalanya hanya
uang, nalarnya akan berhenti di
perkara kompensasi,”
Negatif
55 Bakal capres
Koalisi
Perubahan
Anies
Baswedan
“Kalau kegiatan investasi justru
memicu penderitaan, justru
memicu kondisi yang tidak sehat di
dalam kesejahteraan rakyat, ini
perlu ada langkah-langkah
koreksi,”
Netral
56 Pendakwah Ustadz Abdul
Somad
“Yang ada jabatan, tolong dengan
kuasa. Yang sanggup berteriak,
tolong dengan suara,”
Negatif
43

DAFTAR TOKOH/20
57 Direktur
Eksekutif
Lembaga Kajian
Studi
Masyarakat dan
Negara
(Laksamana),
Samuel F Silaen
"Di periode kedua, Jokowi banyak
melakukan blunder politik yang
mengancam kondusivitas
penduduk Indonesia di berbagai
tempat. Atas nama pembangunan
lewat investasi, tapi hanya dikuasai
oleh segelintir orang tertentu,"
Negatif
58 Wakil Ketua
Umum Partai
Demokrat
Benny K
Harman
“Kalau DPR yah jangan ditanya,
karena sudah lama dibungkam dan
dikendalikan,”
Negatif
59 Pengamat
Kebijakan Publik
Gigin Praginanto "Itulah nasib penduduk asli di
Indonesia. Setiap saat bisa digusur
karena ada pemodal mau berbisnis
di tanah mereka,"
Negatif

DAFTAR TOKOH/21
60 Mantan
Sekretaris
BUMN
Muhammad
Said Didu
"Gerak cepat penguasa demi
China di Pulau Rempang, Juli
MOU Indonesia - China,"
Negatif
61 Komisioner/Ketu
a Komnas HAM
RI ke-8 (2012-
2017)
Prof.Dr. Hafid
Abbas
Dari perspektif HAM, kasus
penggusuran paksa di Pulau
Rempang ini dinilai sebagai bentuk
pelanggaran HAM berat
Negatif
62 Mantan Jubir
Presiden
Abdurrahman
Wahid (Gus Dur)
Adhie Massardi “Rezim Widodo harus stop
gunakan pasukan bersenjata utk
intimidasi rakyat spt di Wadas,
Kanjuruhan, Air Bangu, Rempang
dan lain-lain,”
Negatif
45

DAFTAR TOKOH/22
63 Direktur
Center of
Economic and
Law Studies
(Celios)
Bhima
Yudhistira
"Kemudian menjadi preseden
bahwa proses investasi tidak
memiliki standar sosial dan
lingkungan yang memadai,"
Netral
64 Ketua Pengurus
Wilayah Mabmi
DKI Jakarta
Biem Trini
Benjamin
”Menolak relokasi atau
penggusuran atas masyarakat
Melayu yang telah lama mendiami
Pulau Rempang dan Galang,"
Negatif
65 Ketua Umum Partai
Ummat
Ridho Rahmadi “Apakah negara ini milik Rakyat
atau milik PT Makmur Elok Graha
?”
Negatif
46

DAFTAR TOKOH/23
66 Kepala
Perwakilan
Ombudsman RI
Provinsi Kepri
Lagat Siadari
“Peristiwa tersebut tidak boleh
terulang kembali, pemerintah pusat
dan daerah harus memikirkan
kembali solusi lain untuk
merelokasi warga, karena
masyarakat telah menolak opsi
yang telah ditawarkan,”
Netral
67 Tim Advokasi
dari PBH Peradi
Batam.
Sopandi
"Ini jelas merupakan penghalangan
terhadap akses bantuan hukum
kepada tahanan. Juga hak untuk
mendapatkan keadilan dan
jaminan adanya proses dan
pelayanan hukum yang imparsial
dari sistem peradilan, yang harus
selalu dijamin oleh negara,”
Negatif
68 Ketua Gerakan
Angkatan Muda
Melayu Indonesia
(GAMI) kabupaten
Asahan
OK Rasyid "Kita akan turun ke Rempang, jika
aksi kekerasan tidak segera
dihentikan pemerintah,"
Negatif
47

DAFTAR TOKOH/24
69
Anggota Dewan
Perwakilan
Daerah (DPD)
RI
Sylviana Murni "Saya miris karena akan banyak
warga rentan yang menjadi korban.
Kita lihat bagaimana para siswa jadi
sasaran gas air mata nyasar, atau
para orang tua yang sekedar tinggal
kini harus terganggu. Mestinya PSN
bisa menghadirkan optimisme dan
peluang bagi masyarakat sekitar,
bukan jadi masalah baru,"
Negatif
70 Komisioner
Komnas
HAM
Saurlin Siagian
"Kita duga memang ada pengerahan
aparat yang berlebihan. Itu obvious,
jelas. Hari ini juga diberangkatkan lagi
dari Polda, 200-400, dan kita bisa
tebak arahnya. Sepertinya terjadi
pengerahan kekuatan yang
berlebihan,"
Negatif
71 Peneliti
Indonesia
Corruption
Watch (ICW)
Nisa Rizkiah "Rasanya penambahan aparat itu
sangat tidak diperlukan, jika memang
yang akan dilakukan adalah mediasi
karena jika ada penambahan aparat
justru warga pada akhirnya merasa
terintimidasi,"
Negatif
48

DAFTAR TOKOH/24
69
Anggota Dewan
Perwakilan
Daerah (DPD)
RI
Sylviana Murni "Saya miris karena akan banyak
warga rentan yang menjadi korban.
Kita lihat bagaimana para siswa jadi
sasaran gas air mata nyasar, atau
para orang tua yang sekedar tinggal
kini harus terganggu. Mestinya PSN
bisa menghadirkan optimisme dan
peluang bagi masyarakat sekitar,
bukan jadi masalah baru,"
Negatif
70 Komisioner
Komnas
HAM
Saurlin Siagian
"Kita duga memang ada pengerahan
aparat yang berlebihan. Itu obvious,
jelas. Hari ini juga diberangkatkan lagi
dari Polda, 200-400, dan kita bisa
tebak arahnya. Sepertinya terjadi
pengerahan kekuatan yang
berlebihan,"
Negatif
71 Peneliti
Indonesia
Corruption
Watch (ICW)
Nisa Rizkiah "Rasanya penambahan aparat itu
sangat tidak diperlukan, jika memang
yang akan dilakukan adalah mediasi
karena jika ada penambahan aparat
justru warga pada akhirnya merasa
terintimidasi,"
Negatif
49

DAFTAR TOKOH/25
72
Ketua Umum
PBNU
Yahya Cholil
Staquf
"PBNU meminta dengan sungguh-
sungguh kepada Pemerintah agar
mengutamakan musyawarah dan
menghindari pendekatan koersif
(kekerasan),"
Netral
73 Ketua
Lembaga
Adat Melayu
Kepulauan
Riau
Datok Al Razak
AlHafis
"Jangan terpancing saudara-saudara
Melayu termakan isu-isu yang
membuat kita menjadi penghalang
dalam pembangunan kawasan
ekonomi di Galang Rempang,"
Positif
74 Kepala
Kejaksaan
Negeri Batam
Herlina Setyorini “Untuk itu, kami mohon semua pihak
dapat menahan diri untuk tidak
memperkeruh suasana dengan
memberikan komentar-komentar yang
dapat memicu kemarahan
masyarakat. Mari kita jaga kota
Batam yang tercinta ini agar tetap
tenang dan nyaman,”
Netral
50

DAFTAR TOKOH/26
75
Pakar
Komunikasi
Politik
Universitas
Pelita Harapan
Emrus Sihombing “Saya melihat proyek Rempang ini
tidak dimulai dengan komunikasi
yang strategis, efektif, persuasif dan
partisipatif. Jadi saya melihat di awal
tidak dilakukan ini, sehingga
menimbulkan persoalan. Coba saja
semuanya dimulai dengan
komunikasi misalnya berdialog,
diskusi dan mendengar,”
Netral
76 Presidium
PENA 98
Rizki Faisal
“Kalau terjadi penolakan terhadap
investasi Rempang, negara lain siap
menampung investasi besar ini,
negara lain ingin bahwa Indonesia
hanya jadi penonton di surganya
sendiri, maka harus disikapi secara
bijaksana, jangan terpancing dengan
oknum – oknum yang ingin
menghalangi investasi masuk di
Batam. Investasi ini juga untuk
kepentingan bersama, tinggal
bagaimana masyarakat terdampak
dimanusiakan,”
Positif
51

DAFTAR TOKOH/27
77
Tokoh Aliansi
Masyarakat
Adat Nusantara
(AMAN)
Abdon Nababan “Saya menyesalkan sikap dan
tindakan BP Batam dan Pemerintah
yang mengabaikan hak konstitusional
masyarakat adat Rempang dan ruang
hidupnya. Hak konstitusional yang
diabaikan itu berwujud hak asal usul
atau hak tradisional yang dinyatakan
secara tegas dalam Pasal 18 b (ayat
2) dan pasal 281 (ayat 3) UUD 1945,”
Negatif
78 Koordinator
FSKN
Wilayah
Sumatera
Drs Tengku
Achmad Thala’a
Syariful
Alamsyah
“Kami menyesalkan tindakan represif
yang dilakukan terhadap masyarakat
Rempang yang mempertahankan
tanah leluhurnya,”
Negatif
79 Ketum Front
Pergerakan
Nasional (FPN)
Doz Santos “Persekongkolan Aparat dengan para
antek-antek pengusaha mengusir
Rakyat berdaulat sejak sebelum
republik merdeka, mereka ada di
sana sejak 1934. FPN mendukung
Perjuangan Rakyat Pulau Rempang
menolak kampung halamannya
dihilangkan dan diusir (diberi tempat
relokasi),”
Negatif
52

DAFTAR TOKOH/28
80
Ketua Fraksi
PAN DPR RI
Saleh Partaonan
Daulay
"Karena itu, PAN mengecam keras
setiap tindak kekerasan dan represif
yang dilakukan oleh aparat dalam
mengamankan jalannya unjuk rasa
dan demonstrasi. Aparat harus
bekerja profesional, adil, dan tetap
menjaga netralitas. Upaya dialog dan
musyawarah selalu perlu
dikedepankan. Warga yang
melakukan protes dan demonstrasi
harus didengar.,"
Negatif
81 Ketua Harian
Kompolnas
Irjen (Purn)
Benny Mamoto
“Harapan kami semoga ke depannya
segera didapatkan solusi terbaik demi
kelancaran proyek pengembangan
Rempang Eco-City ini,”
Netral
82 Wakil Ketua
Majelis Ulama
Indonesia (MUI)
Anwar Abbas "Celakanya aparat yang tugasnya
melindungi rakyat, sekarang mereka
malah berubah fungsi, menjadi
menggebuki dan memukuli rakyat,"
Negatif
53

DAFTAR TOKOH/29
83
Direktur
Eksekutif INFID
Iwan
Misthohizzaman
"Ini untuk memastikan proyek
tersebut berdasarkan kebutuhan
rakyat dan selaras dengan agenda
pembangunan, serta tidak berpihak
kepada investor dan oligarki,"
Netral
84 Ketua Umum
MUISU
Dr.H.Maratua
Sajuntak
“Melihat kenyataan ini, sebagai anak
bangsa yang lahir dan besar di negeri
tercinta ini merasa khawatir jika setiap
kali atas nama pembangunan proyek
strategis nasional, maka
penggusuran warga setempat
dianggap legal dan sah-sah saja,”
Negatif
85 Eks Ketua
Majelis Ulama
Indonesia (MUI)
Din Syamsuddin “Pemerintah seyogyanya tidak
berdalih bahwa itu hanyalah
miskomunikasi di bawah, padahal itu
sejatinya adalah malpraktek
kekuasaan yang lalim dan tidak adil,”
Negatif
54

DAFTAR TOKOH/30
86
Peneliti Sajogyo
Institute
Eko Cahyono “Ini tidak, salah komunikasi, tetapi
tanggal 28 harus dikosongkan, kalau
salah komunikasi, selesaikan dulu,”
Netral
87 Bacapres
dari PDIP
Ganjar Pranowo
"Pemerintah harus segera turun
tangan jangan lama-lama, apalagi
aparatur ya, mesti bisa
menyelesaikan itu dengan sangat
cepat,"
Positif
88 Presiden PKS Ahmad Syaikhu "Musyawarah Majelis Syuro juga
memberikan perhatian....Menugaskan
DPP PKS untuk melakukan langkah-
langkah advokasi terhadap
permasalahan yang menimpa
masyarakat di Pulau Rempang,
Kepulauan Riau,"
Negatif
55

DAFTAR TOKOH/31
89
Bakal calon
wakil presiden
dari Koalisi
Perubahan
Muhaimin
Iskandar
"Saya mendapatkan masukan dari
temen-temen di sana misalnya,
tempat transisi tinggal itu di
apartemen yang kumuh, yang
sumpek, yang berbeda dengan
lingkungan sebelumnya,"
Negatif
90 Managing
Director
PEPS
Anthony
Budiawan
"Jangan merampok tanah rakyat atas
nama investasi," Negatif
91 Pegiat media
sosial akun
twitter
@PartaiSocmed "Ini bukti surat tanah sejak tahun
1995 milik warga desa Sembulang,
Pulau Rempang. Sesuai program
pemerintah @jokowi mereka
harusnya sudah diberikan sertifikat
tanah oleh pemerintah. Bukti ini
sekaligus membantah secara telak
omongan ngawur Pak Mahfud MD
dan para pejabat lainnya,"
Negatif
56

DAFTAR TOKOH/32
92
Pemerhati Kebijakan
Publik dan Aktivis
Pergerakan 77-78
Syafril Sjofyan SEBAGAI pemerhati kebijakan publik
saya harus mengingatkan bahwa
kasus kekerasan oleh Kepolisian dan
TNI di Pulau Rempang sangat
potensial untuk mengajukan rezim
Jokowi ke pengadilan HAM baik di
dalam maupun di luar negeri.
Negatif
93 Wakil Ketua I
Majelis Tabligh
Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
Ustaz Adi
Hidayat (UAH)
"Kita semua warga negara Indonesia
yang bersaudara. TNI, Polri, Satpol
PP, rakyat, pemangku pemerintahan,
semua kita saudara dan asas
persaudaraan itu senantiasa
menampilkan dialog-dialog yang
baik,"
Netral
94 Tokoh Masyarakat
Pulau Rempang
Sudirman "Ini yang menjadi konflik. Kalau
enggak salah tanggal 6 kami
diundang ke Hotel Harmoni, tapi
warga Kelurahan Rempang Cate
dengan Kelurahan Sembulang tak
pernah hadir di undangan itu. Nah
yang setuju (80%) itu masyarakat
yang mana? Itu yang perlu kami
ketahui,"
Negatif
57

DAFTAR TOKOH/33
95
Ketua Umum
Komite Nasional
Pemuda
Indonesia
(KNPI)
Haris Pertama "Pendekatan dialogis merupakan
resolusi konflik dalam mengatasi
polemik proyek PSN Pulau Rempang
memastikan semua pihak terlibat dan
didengar tidak seperti yang terjadi
sekarang ini sehingga banyak isu liar
yang berkembang, dengan
pendekatan dialogis akan
menciptakan solusi yang inklusif bagi
warga terdampak dan proyek dapat
berjalan secara berkelanjutan",
Netral
96 DPW
PFKPM
Kalbar
Syarif Machmud
“Hari ini masyarakat Melayu dari
berbagai daerah di Indonesia hadir di
sini untuk memberikan dukungan
kepada saudara kami di Pulau
Rempang,”
Negatif
97 Imam Besar FPI Habib Rizieq
Shihab
"Tuduhannya apa saudara, Ustaz
Abdul Somad melakukan
pelanggaran pidana karena
membantu orang yang sedang
melakukan kejahatan,"
Negatif
58

DAFTAR TOKOH/34
98
Sekretaris
Jenderal
Konsorsium
Pembaruan
Agraria (KPA)
Dewi Kartika "KPA mencatat sepanjang tahun 2015
sampai dengan 2023, telah terjadi 73
letusan konflik agraria akibat proyek-
proyek strategis nasional, yang terjadi
di seluruh sektor pembangunan baik
sektor infrastruktur, pembangunan
properti, pertanian, agribisnis, pesisir,
dan tambang,"
Negatif
99 Komisioner
Pendidikan
dan
Penyuluhan
Komnas
HAM
Putu Elvina
"Peristiwa 7 September 2023
menimbulkan dampak psikologis
terhadap siswa, sehingga kehadiran
para siswa tidak pernah mencapai
100 persen pasca peristiwa tersebut,"
Negatif
100 Putri sulung
Presiden
keempat RI Gus
Dur / Aktivis
HAM
Alissa Qotrunnada
Munawaroh
Wahid
“Selama rakyat dipandang rendah
dan boleh dikorbankan atas nama
pembangunan yang berpihak hanya
pada keleluasaan bisnis, maka
selama itu pula kisah-kisah tragis
seperti Pubabu, Pohuwato, Kendeng,
Rembang, Sukolilo Kendal, Lampung,
dan Rempang akan terus terulang,”
Negatif
59

DAFTAR TOKOH/35
101
Direktur Eksekutif
Komisi Pemantau
dan
Pemberdayaan
Parlemen
Indonesia (KP3-I)
Tom Pasaribu "Jangan atas nama investasi,
pemerintah justru mengorbankan
rakyatnya sendiri. Terlebih, warga di
Rempang saat ini leluhurnya sudah
menempati lahannya sejak sebelum
Indonesia merdeka,"
Negatif
102 Mantan
Panglima TNI
Jenderal TNI
(Purn) Gatot
Nurmantyo
"Yang perlu saya ingatkan kepada
saudara-saudara sekalian se-bangsa
se-tanah air karena kondisi sosial
media ini sudah seolah-olah
mengungkit kebangsaan atau suku
Melayu-nya ini, sehingga datang dari
Kalimantan, datang dari Medan,
datang ke sana,"
Netral
103 Dosen studi
politik dan
keamanan di
Murdoch
University, Perth
Ian Murdoch "Situasi di Rempang adalah bagian
dari praktik umum yang memandang
penduduk lokal sebagai penghambat
pembangunan. Ini adalah cara yang
secara struktural penuh kekerasan
dalam mengelola masyarakat,"
Negatif
60

DAFTAR TOKOH/36
104
Ketum Badko
HMI
Jabodetabeka-
Banten periode
2021-2023
Fadli Rumakefing "Pertanyaan yang muncul kemudian
adalah kalau benar rakyat
diperhatikan, maka sejauh ini Bahlil
Lahadalia ke mana? Jangan hanya
bicara soal investasi triliunan rupiah
tapi kepentingan dan hak dasar
rakyat dilupakan,"
Negatif
105 Anggota
Komisi VI
DPR RI dari
Fraksi PKS
Amin Ak
“Karena itu saya mendesak agar PSN
di Pulau Rempang ini dimoratorium
sampai dicapai kesepakatan yang
adil bagi rakyat Pulau Rempang,”
Netral
106 Direktur
Eksekutif
Sekretariat
Nasional Forum
Strategis
Pembangunan
Sosial (Fores),
Fathullah Syahrul "Kami telah mengkaji dari beberapa
aspek, bahwa memang kami
melihatnya Presiden Joko Widodo pro
terhadap kelompok-kelompok
oligarki,"
Negatif
61

DAFTAR TOKOH/37
107
Anggota Komisi
II DPR RI dari
Fraksi PKS
Aus Hidayat Nur “Bila dua Ormas Islam NU dan
Muhammadiyah sudah kompak
bersuara untuk isu yang sama, maka
hal tersebut harus benar-benar
mendapat perhatian serius dari
Pemerintah,”
Netral
108 Wakil Ketua
LPSK
Maneger
Nasution
"Seharusnya proyek besar seperti
Rempang Eco City itu dipersiapkan
dengan matang dan mengutamakan
dialog dan partisipasi masyarakat
setempat,"
Netral
109 Ketua Umum
Bapama Raja
Sultan
Nusantara
M. Rifqi / Eki
Pitung
“Kali ini Tanah Rempang karena bisa
saja di lain waktu tanah-tanah adat
lainnya di Bumi Indonesia akan
dirampas oleh asing dan aseng
dengan dalil investasi,”
Negatif
62

DAFTAR TOKOH/38
110
Direktur
Eksekutif Pusat
Studi Hukum
dan Kebijakan
Indonesia
(PSHK)
Fajri Nursyamsi “DPR melalui rapat paripurna perlu
menyepakati usulan hak interpelasi
dan segera memanggil Presiden
untuk menciptakan solusi jangka
pendek, dalam upaya melindungi hak
masyarakat Pulau Rempang,”
Netral
111 Kepala
Sekertaris
Kesultanan
Negeri
Serdang
Tengku Mira
Sinar
"Sangat menyayangkan. Pemerintah
Indonesia kejam sekali terhadap
masyarakat Melayu Rempang.
Pemerintah berhenti mengecam
masyarakat Melayu di Rempang.
Harus berhenti. Cari saja pulau lain
untuk perluasan proyek strategis
nasional. Tidak usah di Rempang,"
Negatif
112 Ketua Aliansi
Masyarakat
Melayu Serdang
Bedagai
Fahri Zaman Syah “Ingat saudara-saudaraku, persoalan
Rempang ini bukan satu-satunya
persoalan di negeri ini. Ini salah satu
dari banyaknya persoalan yang ada
di negeri ini.”
Negatif
63

DAFTAR TOKOH/39
113
Salah satu
mantan tokoh
FPI
Habib Bahar bin
Smith
"Atas nama negara mereka
merampas harta rakyat, atas nama
negara, mereka merampas harta
pribumi, atas nama negara mereka
mendukung pembangunan-
pembangunan yang didukung oleh
Cukong,"
Negatif
114 Koordinator
KontraS
Dimas Bagus
Arya Saputra
“Terdapat temuan pembentukan 7
posko yang itu merupakan salah satu
bentuk simbolik dari upaya-upaya
untuk melakukan penyebaran teror,”
Negatif
115 Pakar
Komunikasi
Tuhu Nugraha "Saran terbaik untuk pemerintah
adalah memberikan informasi yang
akurat untuk menjelaskan dan
mengklarifikasi. Pernyataan yang
disampaikan juga harus lebih bersifat
simpatik dan mampu menyentuh
emosi, karena ini bukan hanya
tentang perpindahan lokasi, tetapi
juga melibatkan ikatan adat dan
aspek emosional lainnya,"
Netral
64

65
SITUS BERITA PALING AKTIF
• 5 besar media didominasi
oleh media Mainstream.
• Media Mainstream:
cnnindonesia.com,
batam.tribunnews.com,
tvonenews.com.
• Media Substream:
kontenislam.com, gelora.co.

66
CONTOH PEMBERITAAN POSITIF
40%
• Nama tokoh: Joko Widodo.
• Kelompok: Presiden RI.
• Quote: "Itu masalah komunikasi yang kurang baik,
saya kira kalau warga diajak bicara diberikan solusi
karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan
bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus
bangunannya tipe 45,"
• Motif: Solusi dalam konflik Rempang.
• Media: Mainstream/viva.co.id.
• Nama tokoh: Mahfud MD.
• Kelompok: Menkopolhukam.
• Quote: "Supaya dipahami, kasus itu bukan kasus
penggusuran, tetapi memang pengosongan karena
memang secara hak itu akan digunakan oleh
pemegang haknya,"
• Motif: Klarifikasi bentrokan di pulau Rempang.
• Media: Substream/batamnews.co.id.

67
CONTOH PEMBERITAAN KONTRA
40%
• Nama tokoh: Din Syamsuddin.
• Kelompok: Eks Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
• Quote: “Pemerintah seyogyanya tidak berdalih bahwa
itu hanyalah miskomunikasi di bawah, padahal itu
sejatinya adalah malpraktek kekuasaan yang lalim dan
tidak adil,”
• Motif: Kecam konflik Rempang.
• Media: Mainstream/nasional.tempo.co.
• Nama tokoh: Johanes Widijantoro.
• Kelompok: Anggota Ombudsman RI.
• Quote: "Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL
atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak
memiliki kekuatan hukum,"
• Motif: Ungkap potensi maladministrasi.
• Media: Mainstream/batam.tribunnews.com.

Konflik Rempang

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

More from Ismail Fahmi

More from Ismail Fahmi (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Konflik Rempang