Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Ekonomi Sumberdaya Laut
1. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya proses penulisan makalah Ekonomi Sumberdaya Kelautan ini dapat
diselesaikan dengan baik. Penulisan makalah ini dibuat dengan maksud
memberitahukan hasil dari diskusi kelompok yang telah dilaksanakan sebelum
makalah ini diselesaikan.
Kami selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah
membantu dalam membimbing selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Pihak-pihak tersebut adalah Ibu Fitri Agustriani, M.si. dan Bapak Dr. Melki, serta
Bapak Dr, M. Hendri, M.Si. selaku dosen pengampuh Mata Kuliah Ekonomi
Sumberdaya Kelautan. Makalah ini diharapkan dapat membantu menambah
informasi bagi para pembaca. Kami selaku penulis menerima semua kritik dan
saran yang membangun dari semua pihak pembaca. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca.
Indralaya, Agustus 2019
Penyusun
2. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................i
DAFTAR ISI...........................................................................................................ii
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................................2
1.3 Tujuan.............................................................................................................2
II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Ekonomi Sumberdaya Laut..........................................................3
2.2 Batasan Ekonomi Sumberdaya Laut ..............................................................3
2.3 Hubungan Antara Manusia dan Lingkungan Sumberdaya Laut ....................4
2.4 Ruang Lingkup Ekonomi sumberdaya Laut...................................................5
III KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan.....................................................................................................7
3.2 Saran...............................................................................................................7
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................8
3. 1
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Nilai hakiki dari sumber daya alam, yaitu sebagai kekayaan atau aset
ekonomi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sumber daya
hayati pesisir dan lautan memiliki peluang sangat besar untuk mengalami
kepunahan spesies. Yang terutama disebabkan karena sumber daya hayati laut
bias bersifat milik bersama atau common property atau siapa saja dan kapan saja
boleh memanfaatkan.3 Kondisi ini akan mendorong orang memanfaatkan sumber
daya tersebut semaksimal mungkin, tanpa batas tanggung jawab semestinya.
Pemanfaatan sumber daya alam yang terletak di bawah dan di sekitar garis batas
wilayah laut, atau yang disebut juga sumber daya alam yang lintas batas
transboundary natural resources (Vinata, 2016).
Laut sebagai sebagai salah satu sumber daya kehidupan memiliki potensi
yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemajuan
teknologi yang dimiliki manusia, menyebabkan laut bukan sebagai sebuah rahasia
alam yang tidak terpecahkan, melainkan telah menjadi sumber daya alam yang
mengandung arti ekonomis, polits, dan strategis, sehingga diperebutkan oleh
banyak negara di dunia dan menjadi tumpuan sumber daya alam kedua setelah
dataran. Selain itu pemanfaatan laut perlu dibarengi dengan upaya perlindungan
sumber kekayaan laut tersebut (Fikri, 2013).
Untuk melawan tantangan era perdanganan bebas dan globalisasi yang
kian meluas maka pembangunan kembali perekonomian Nasional yang maju dan
mandiri merupakan harga mati. Karena itu senantiasa diperlukan penggalian
sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan secara simultan dapat memilihara
sumber pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Salah satu sumber yang paling
potensial adalah maritim, yang jika di fokuskan lagi adalah pada kelautan dan
perikanan. Hal ini didasarkan pada kecenderungan permintaan baik dalam pasar
negeri maupun global terhadap komoditas keluatan dan perikanan yang semakin
tahun terus meningkat (Hakim, 2013).
Negara kepulauan wilayah maritim merupakan kawasan strategis dengan
berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpo-
tensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara
4. 2
historis menunjukan bahwa wilayah maritime ini telah berfungsi sebagai pusat
kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang
dimilikinya. Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya kemaritiman bagi
pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum
secara luas (public interest), diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan
khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah maritime (Hakim, 2013).
Penyusunan strategi pemanfaatan sumber daya pesisir harus didasarkan
pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan serta karakteristik wilayah untuk
mencapai sasaran ekonomi, sosial, lingkungan, dan mencegah konflik
kepentingan. Diharapkan pemerintah serta dunia usaha berperan aktif dalam
memfasilitasi pemanfaatan sumber daya kelautan yang berpotensi sebagai
komoditas andalan dan unggulan daerah. Wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau
kecil dijuluki sebagai daerah produktif dan padat aktivitas karena memiliki
sumber daya kelautan yang beragam, potensial dan bernilai ekonomis penting
dengan kecepatan eksploitasi yang semakin meningkat (Sahubawa et al. 2015).
Perikanan masih dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang
memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa.3 Namun, faktanya
produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya Indonesia masih berada di
bawah negaranegara yang tidak memiliki potensi sumber daya ikan dan
keanekaragaman hayati sebesar Indonesia(Adam dan Surya, 2013).
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini sebagai berikut
1. Apa pengertian dari ekonomi sumber daya kelautan dan batasannya.
2. Bagaimana hubungan manusia dan lingkungan sumber daya laut.
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut
1. Mahasiswa dapat mengetahui tentang ekonomi sumber daya kelautan dan
batasannya.
2. Mahasiswa dapat mengetahui hubungan manusia dan lingkungan sumber daya
laut.
5. 3
II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Ekonomi Sumberdaya Laut
Ekonomi biru adalah tentang kegiatan yang menghasilkan laba yang
dimiliki atau dilakukan oleh penduduk setempat. Ini berkelanjutan, dan tidak
terbatas pada sumber daya alam. Misalnya, ekonomi biru tidak terbatas pada
perikanan dan budidaya air tetapi juga termasuk pariwisata, pertambangan,
transportasi.
Penekanannya bukan pada investasi yang besar atau eksternal. Ini
seharusnya bersifat lokal, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh
masyarakat. Ini bukan berarti ekonomi itu tradisional. Mereka dapat berorientasi
ekspor, berkembang dengan baik, berbasis teknologi – tetapi harus berkelanjutan
dan diarahkan pada masyarakat setempat. Setiap negara memiliki arti yang
berbeda, dan beberapa negara tidak berkelanjutan – berbasis kelautan tetapi tidak
biru. Sekali lagi, itu tergantung pada cara Anda mendefinisikan istilah. Tetapi
saya dapat mengatakan bahwa sebagian besar biasanya berhuungan dengan dua
aspek yang sangat penting ini: keberlanjutan dan penghidupan (Adrianto, 2006).
2.2 Batasan Ekonomi Sumberdaya Laut
Wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dijuluki sebagai daerah
produktif dan padat aktivitas karena memiliki sumber daya kelautan yang
beragam, potensial dan bernilai ekonomis penting dengan kecepatan eksploitasi
yang semakin meningkat. Dikatakan sebagai daerah produktif dan padat aktivitas
karena pada kawasan ini berkembang beragam aktivitas industri dan manusia
yang pesat seperti: perikanan, pariwisata, transportasi, pertanian, pertambangan
dan lain-lain . Guna meningkatkan nilai ekonomi sumber daya kelautan secara
berkelanjutan, perlu dirumuskan strategi pengelolaan secara tepat dengan
mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan aspek ekonomi,
ekologis, sosial, antarsektor, dan segenap pelaku pembangunan.
Penyusunan strategi pemanfaatan sumber daya pesisir harus didasarkan
pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan serta karakteristik wilayah untuk
mencapai sasaran ekonomi, sosial, lingkungan, dan mencegah konflik
6. 4
kepentingan. Diharapkan pemerintah serta dunia usaha berperan aktif dalam
memfasilitasi pemanfaatan sumber daya kelautan yang berpotensi sebagai
komoditas andalan dan unggulan daerah.
Kawasan wisata pantai makin berkembang seiring dengan dukungan
sarana dan prasana pokok dan penunjang serta aktivitas manusia dan industri di
sektor kelautan dan perikanan, transportasi, dan sektor lainnya yang saling
mendukung serta kebutuhan manusia akan sarana rekreasi. Undang-Undang No.
26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil
menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau adalah
suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumber daya kelautan serta perikanan yang dilakukan antarsektor,
antarpemerintah, dan antardisiplin ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pemerintah dan stakeholders, termasuk Perguruan Tinggi memiliki
tanggung jawab besar untuk menyusun rencana investasi pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya kelautan (perikanan dan jasa lingkungan/pariwisata)
yang dapat dipakai sebagai acuan oleh pihak swasta dan masyarakat umum untuk
berinvestasi (Sahubawa et al.2015).
2.3 Hubungan Antara Manusia Dan Lingkungan Sumber Daya Laut
Kelautan merupakan sektor yang tertinggal dilihat dari masih rendahnya
tingkat pemanfaatan sumber daya dan teknologi, serta tingkat kemiskinan dan
keterbelakangan nelayan jika dibandingkan kelompok sosial lainnya. Pemanfaatan
dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah kawasan pesisir dan laut
(selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai sumberdaya kelautan atau
ocean resources) merupakan sesuatu hal yang, penting dan sangat berarti bagi
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang memiliki wilayah laut dan pesisir
yang sangat besar
Terdapat kecenderungan global untuk mengakomodasi inisiatif
pengelolaan yang adaptif oleh masyarakat yang sudah secara turun-temurun
menguasai dan memelihara hutan. Sebelumnya nilai dan bentuk kearifan lokal
kurang mendapat pengakuan (recognition) dan penghargaan. Akibatnya, selain
model pengelolaan hutan yang diterapkan saat ini belum mampu mengakomodasi
7. 5
kepentingan masyarakat lokal sehingga bentuk kearifan lokal mereka
berangsurangsur semakin dilupakan.
Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap bentuk-bentuk pengelolaan hutan
kemasyarakatan dengan mengkaji apakah program pemanfaatan hasil hutan yang
dapat dilaksanakan telah menghasilkan apa yang telah dijanjikan. Masyarakat
tidak terlepas dari lingkungan dimana dia tinggal, terdapat hubungan sistem
budaya membentuk tipologi masyarakat berdasarkan klasifikasi-klasifikasi
karakteristik lingkungan. Hubungan sebab-akibat (in causal terms) antara
kebudayaan dan lingkungan sumberdaya hutan selalu dikaitkan dengan peradaban
budaya manusia melalui proses interaksi pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
Ekosistem hutan bila ditinjau dari segi struktur dasarnya atas dari dua
komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Pola interaksi komponen
biotik dengan lingkungannya dilakukan melalui tahap-tahap adaptasi biologis
yang menyebabkan berbagai jenis organisme hidup memiliki kondisi dan keadaan
biologis yang selaras dengan keadaan habitatnya. Proses ini dilakukan agar setiap
komponen biotik dalam ekosistem mampu beradaptasi dengan lingkungan.
Demikian pula dengan keberadaan manusia, manusia harus terus menjaga
hubungan yang adaptif dengan lingkungannya agar tetap dapat mempertahankan
kehidupannya (Djajaatmadja, 2005).
2.4 Ruang Lingkup Ekonomi Sumberdaya Kelautan
Istilah ekonomi maritim merupakan suatu kegiatan ekonomi yang
mencakup transportasi laut, industri, galangan kapal an perawatannya,
pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait,
berbeda dengan ekonomi kelautan. Diketahui bahwa ekonomi kelautan merupakan
suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di
daratan yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan
kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Ruang lingkup SDA laut berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU meliputi
eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan
administratif, pengaturan tata ruang. Eksplorasi dapat diartikan sebagai kegiatan
atau penyelidikan potensi kekayaan sumber daya laut yang pelaksanaannya
8. 6
didasarkan pada kondisi lingkungannya. Sedangkan eksploitasi adalah kegiatan
atau usaha pemanfaatan SDLN yang pelaksanaannya harus didasarkan pada daya
dukung lingkungannya. Kawasan konservasi adalah bagian tertentu wilayah laut
yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi,
dilestarikan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk mewujudkan
pengelolaan secara berkelanjutan (Mirza et al. 2017).
Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan
keaneka- ragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih
(perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang dll.), maupun sumberdaya yang
tidak dapat pulih (minyak bumi dan gas serta mineral atau bahan tambang
lainnya). sumber daya laut dibatasi pada sumber daya dapat pulih (renewable
resources) yaitu sumber daya hayati laut dengan ekosistem yang menyusunnya.
Sumber daya hayati laut meliputi hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun
dan rumput laut, dan perikanan laut (Darsono, 1999).
Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia yang memiliki potensi
laut sangat melimpah dengan prosentase 80% luas wilayah laut dan 20% luas
wilayah daratan sehingga potensi-potensi sumber daya laut nasional dan industri
maritim masih tersimpan dan sangat potensial untuk dikembangkan. Indonesia
sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya laut yang dijadikan
sebagai industri maritim. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Mirza dkk,
Ekonomi Sumber Daya Laut yang meliputi sektor perikanan, sektor budidaya laut,
sektor terumbu karang, sektor transportasi perhubungan laut, sektor pariwisata
bahari dan lainnya (Mirza et al. 2017).
9. 7
III KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari makalah ini adalah :
1. Ekonomi biru adalah suatu kegiatan yang menghasilkan laba yang dimiliki atau
dilakukan oleh penduduk setempat yang bersifat berkelanjutan, dan tidak
terbatas pada sumber daya alam.
2. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya kelautan secara berkelanjutan,
perlu dirumuskan strategi pengelolaan secara tepat dengan mengintegrasikan
setiap kepentingan dalam keseimbangan aspek ekonomi, ekologis, sosial,
antarsektor, dan segenap pelaku pembangunan.
3.2 Saran
Dalam makalah ini mungkin masih terdapat banyak kesalahan baik yang
disadari maupun tidak disadari. Hal ini kurang pemahaman dari penyusun dalam
memahami materi, sehingga masih banyak materi yang belum tersampaikan pada
makalah ini. Berkaitan dengan hal ini kritik dan saran selalu menyusun
diharapkan agar nantinya dalam tahap pembuatan dan penyusunan makalah yang
penyusun lakukan dapat lebih baik dan semoga makalah ini dapat dijadikan
referensi dan acuan untuk membuat makalah yang lebih baik lagi kedepannya.
10. 8
DAFTAR PUSTAKA
Adam L, Surya TA. 2013. Kebijakan pengembangan perikanan berkelanjutan di
Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 4 (2) : 195 – 211.
Adrianto L.2006. Pengantar penilaian ekonomi sumberdaya pesisir dan laut.
Bogor : Institut pertanian Bogor
Darsono P. 1999. Pemanfaatan symber daya laut dan implikasinya bagi
masyarakat nelayan. Jurnal Oseana. Vol. 24 (4) : 1 – 9.
Djajaatmadja BI.2005. Harmonisasi hukum pengelolaan sumber daya kelautan
dalam kerangka desentralisasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departhemen Hukum dan Hak Asasi manusia RI Jakarta : Jakarta.
Fikri. 2013. Pelaksanaan perlindungan terhadap sumberdaya perikanan dalam laut
teritorial dan zona ekonomi ekslusif indonesia di Provinsi Aceh. Jurnal
Ilmu Hukum Vol. 1 (61) : 415 – 419.
Hakim MF. 2013. Blue economy daerah pesisir berbasis kelautan dan perikanan.
Economics Development Analysis Journal Vol. 2 (2) : 1-5.
Mirza AC, Anggraini RAR, Soetjono IR. 2017. Implementasi pengelolaan sumber
daya laut nasional terhadap kebijakan pemerintah provinsi Kepulauan
Riau. Jurnal lantera hokum Vol. l4 (2) : 79 – 94.
Sahubawa L,Khakim N, Lasindrang M. 2015. Kajian sebaran potensi ekonomi
sumber daya kelautan di pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta
sebagai upaya percepatan investasi. Jurnal Teknosains Vol. 4 (2) : 101 –
198.
Vinata RT. 2016. Power of sharing sumber daya kelautan Republik Indonesia.
Jurnal Legality Vol. 24 (2) : 213 – 223.