SIDE SEA

1. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar 1
MODUL 2
PENGEMBANGAN DESA MARITIM WILAYAH PESISIR
MENUJU DESA MANDIRI LESTARI
I. PENGEMBANGAN DESA MARITIM MENUJU DESA MANDIRI LESTARI
1.1. Latar belakang
Negara kepulauan Indonesia merupakan daerah yang memiliki wilayah yang
sangat luas terdiri dai daratan dan laut, Sebagai negara kepulauan yang memiliki
kurang lebih 17.508 pulau serta garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar
3,1 juta km 2 Ini menyebabkan wilayah pesisir pantai di Indonesia memiliki banyak
potensi SDA yang harus dikelola . Karna kekayaan akan Sumber daya alam ini , kita
harus menjaga kelestarian dan memanfaatkan secara terencana , seimbang dan
bertanggung jawab sehingga dapat melestarikan lingkungan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya . Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan untuk
mengatur penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia yang mana juga
harus memperhatikan kondisi geografisnya , social-budayanya , aspek potensi terbesar
dan juga peran masyarakat sekitarnya
Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi
laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan
bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian
besar hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh
para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan
Indonesia secara ilegal. Dalam konteks inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia secara
maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan. Pertanyaan yang
timbul kemudian adalah pemanfaatan laut yang bagaimana? Seharusnya adalah
pemanfaatan laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat
secara lestari. Dalam konteks inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumberdaya

2. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar 2
tersebut sangat diperlukan, karena yang diinginkan bukan saja peningkatan hasil
pemanfaatan laut, tetapi juga pemerataan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas-
luasnya oleh masyarakat.
Daerah pesisir merupakan wilayah yang unik dan cirri khas sehingga dalam
konteks bentang alam, maka wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan
lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari
berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelauatan dan
Perikanan dalam rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu
mendefenisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan
ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan kea rah darat
sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Wilayah
pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi
yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang
tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat
dikelola secara berkelanjutan.
Untuk menggambarkan arti pentingnya wilayah pesisir tersebut maka secara tidak
langsung perlu direkontruksi suatu perencanaaan pengembangan desa yang memiliki
kemandirian melalui perbaikan dan penataan sarana prasarana mendukung keberhasilan
dalam Pembangunan dimulai dari pinggiran.Adanya Undang – Undang Desa No 6 Tahun
2014 mengamanatkan bahwa pembangunan kemandirian desa dalam merencanakan
pembangunan diberikan wewenang lebih besar oleh pemerintah pusat.Oleh karena itu
perlu disusun modul model pengembangan desa maritim pada desa- desa terluar sebagai
pedoman perencanaan pemerintah pusat dan daerah khusus daerah –daerah yang terdiri
dari kepulauan dan pulau terpencil.

3. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar 3
1.2. Tujuan Pengembangan Model Desa Maritim menuju kemandirian daerah pesisir dan
pulau terluar
Tujuan dari penyusunan modul Pengembangan Model Desa Maritim menuju
kemandirian daerah pesisir dan pulau terluar adalah
1. Memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
wilayah pesisir dan pulau terluar dalam pengembangan desa mandiri.
2. Merekontruksi potensi – potensi daerah pesisir dan pulau – pulau terluar sebagai
daerah yang memiliki nilai ekonomis.
3. Melakukan penataan sarana dan prasarana dalam pendukung pelaksanaan UUD NO
6 TH 2014.
1.3. Sasaran Pengembangan Model Desa Maritim menuju kemandirian daerah pesisir
Adapun yang menjadi sasaran Pengembangan Model Desa Maritim menuju
kemandirian daerah pesisir dan pulau terluar adalah desa-desa yang terletak di
daerah pesisir pantai dan daerah terluar memiliki potensi sumber daya alam yang
sangat besar untuk dikembangkan. Disamping sasaran diatas modul ini dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dalam menyusun regulasi kebijakan
pembangunan kemandirian daerah pesisir dan pulau terluar.
1.4. Manfaat Pengembangan Model Desa Maritim
Sebagai modul Pengembangan Model Desa Maritim menuju kemandirian
daerah pesisir dan pulau terluar adapun manfaat dari penyusunan modul ini adalah
sebagai berikut :
1. Memberikan pedoman pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan
desa-desa yang terletak pada wilayah pesisir dan pulau terluar pada desa-desa yang
memiliki potensi alam.
2. Mengembangkan kemandirian potensi ekonomi pada desa – desa pesisir pantai
melalui pengembangan ekonomi berbasis maritime.

4. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar 4
3. Sebagai alat menjaga keutuhan kedaulatan wilayah republik Indonesia pada daerah
pesisir dan pulau terluar melalui pembangunan sarana prasarana pada desa – desa
yang akses mobilisasi nya sangat terpencil.
II. KONSEP DAN PEMAHAMAN PENGEMBANGAN DESA MARITIM WILAYAH PESISIR
MENUJU DESA MANDIRI LESTARI
2.1. Pengertian Konsep Wilayah Pesisir
Berbicara tentang pengertian konsep dan pemahaman terhadap
pengembangan desa maritim pada wilayah pesisir dan pulau terluar tidak terlepas
dengan pengertian arti dan makna yang terkandung dari kata-kata tersebut diatas.
Memperhatikan UU No. 6/1996 Pada Pasal 3 maka bentuk dari Perairan
Indonesia, meliputi dari :
1. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis
pangkal kepulauan Indonesia,
2. Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis
pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai,
3. Perairan Pedalaman adalah semua peraiaran yang terletak pada sisi darat dari garis
air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari
perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup.
Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak di mulut sungai, teluk yang
lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil laut dan di pelabuhan. Karakteristik umum dari
wilayah laut dan pesisir dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Laut meruapakan sumber dari “common property resources” (sumber daya milik
bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi public/kepentingan umum.
2. Laut merupakan “open access regime, memungkinkan siapa pun untuk
memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan.
3. Laut persifat “fluida”, dimana sumber daya (biota laut) dan dinamika
hydrooceanography tidak dapat disekat/dikapling.

5. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar 5
4. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki trografi yang relative
mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan
laut sebagai “prasarana” pergerakan.
5. Pesisir merupakan kawasan yang akan sumber daya alam, baik yang terdapat di
ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
manusia.
Pada daerah pesisir dan sumber daya alamnya mempunyai arti yang strategis
terhadap pengembangan ekonomi Indonesia, karena posisir pesisir yang memiliki
sumber daya laut merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Disamping itu, fakta-
fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai kesempatan, juga
mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah :
1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari
penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai.
Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi
Indonesia pada masa yang akan datang.
2. Secara administratif kurang lebih 42 Daerah Kota dan 181 Daerah Kabupaten
berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah
otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengolahan dan
pemanfaatan wilayah pesisir.
3. Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi yang tersebar mulai
dari Sabang hingga Jayapura, dimana didalamnya terkandung berbagai asset sosial
(Social Overhead Capital) dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan financial
yang sangat besar.
4. Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap
pembentuka PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah
ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) dengan
memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan

6. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar 6
secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari
potensi lestarinya yang termanfaatkan.
5. Wilyah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (exporter)
sekaligus sebagi simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik. Hal ini
menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor
industri Indonesia yang tumbuh cepat (4%-9%).
Menurut Dahuri menyatakan bahwa Wilayah pesisir merupakan daerah
pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan,
baik kering maupun terendam air yangmasihmendapat pengaruhsifat-sifat laut seperti
angin laut,pasangsurut, dan perembesan air laut/intrusi, serta dicirikan oleh vegetasi
yang khas, sedangkan batas ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada
daerah paparan benua (continental shelf), dimana ciri-ciri perairan ini masih
dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air
tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti
pengundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002). Umumnya kegiatan
pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap
ekosistem perairan pesisir(Dahuri,et.al,1996).
Jones &Westmacott (1993) menyatakan bahwa wilayah pesisir ditentukan
berdasarkan tujuan kegunaannya,yang telah ditandai secara administratif dan menjadi
tanggng jawab politik dan administratif untuk pengelolaannya menjadi tanggung jawab
politik dan administratif untuk pengelolaannya. Misal ; penanganan polusi dari
pengelolaan sumber daya dasar laut sebagai satu ekositem didasarkan daerah sebagai
rekreasi,pembuangan limbah atau transportasi

7. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar 7
2.2. Pengertian Desa Pesisir
Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan UU
No. 32/2004 Desa. Sejenis dengan Desa adalah Kelurahan, yang berada di perkotaan
dan bersifat administrative.Dan menurut Peraturan Pengganti Undang Undang No 43
Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sedangkan Desa pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah
pedalaman.Perbedaantersebuttidaksemata pada aspek geografis-ekologis, tetapi juga pada
karakteristik ekonomi dan sosial-budaya. Secara geografis, desa pesisir berada di perbatasan
antara daratan dan lautan.Desa pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir
atau berbatu), mangrove, estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang.
Desa pesisir merupakan wilayah daratan terdepan yang berhadapan dengan
wilayah perbatasan. Oleh karena itu desa pesisir rentan terhadap gangguan keamanan,
baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik, desa pesisir, khususnya di pulau
kecil perbatasan, sangat rentan terhadap masuknya pengaruh asing yang dapat
mempengaruhi nasionalisme. Kasus di Miangas, menggambarkan pengaruh budaya dan
spirit kebangsaan Filipina sudah mulai terjadi. Secara ekonomi, gangguan terlihat dalam
berbagai aktivitas ilegal baik dalam pertambangan, perikanan, maupun perdagangan.
Berdasarpengertiandanpemahamansertafungsi dari desa pesisir, maka secara tidak
langsung memiliki nilai strategi dan menempatkan daerah pesisir wilayah atau daerah dan
subjekdari pembangunanekonomi.Dengandemikianpenempatan desa pesisir sebagai lokasi
lokomotif dari pengembangan kekuatan kemaritiman negara republik Indonesia dan

8. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar 8
penyanggah keamananan negara serta daerah yang mempunyai sumber daya. Walaupun
Demikian terkadang desa-desa yang terletak di daerah pesisir masih lemah terhadap sarana
prasaran infrastruktur namun desa tersebut aset kekayaan yang belum dikembangkan
dengan potensi hasil-hasil laut yang belum dikembangkan
III. PROGRAM KEGIATAN PADA WILAYAH PESISIR
Wilayah pesisir di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua tipe ekosistem, yaitu
pesisir yang terendam air baik secara berkala maupun permanen dan pesisir yang tidak
terendam air. Pesisir yang terendam air dapat dibedakan lagi menjadi hutan payau,
vegetasi terna rawa payau (salt marsh), hutan rawa air payau (rapak), dan hutan rawa
gambut.
Adapun pesisir yang tidak terendam meliputi wilayah dengan formasi tumbuhan
Pescarpae dan Baringtonia serta daratan pantai (Anonim 1983 & 1987). Pesisir yang
tidak terendam air kecuali pada daerah shore zone berupa pantai pasir dangkal dan
pantai batu.
Jika dilihat dari wilayah pesisir yang ada di Indonesia dilihat dari tipe ekosistem
yang dikemukan diatas maka banyak program – program kegiatan yang dapat
dikembangkan dalam pembangunan desa – desa yang terletak di wilayah pesisir dan
pulau terluar dari wilayah Indonsia sebagai desa maritim.Program dan kegiatan yang
dapat dilakukan bagi pembangunan desa desa tersebut sebagai Berikut

9. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar
9
Pemetaan Program dan Kegiatan Pengembangan Model Desa Maritim Mandiri Lestari
Lokasi Desa
Jenis Program
kegiatan
Tujuan Kegiatan atau
Perogram
Hasil Kegiatan
Memfaat dari program atau
kegiatan
Desa Pesisir Pengembangan
hutan mangrove
- Meningkatankan
ketahanan daerah
pesisir dari abrasi
pantai dan pengikisan
gelombang pasang air
laut
- Meningkatkan
produksi hasil
budidaya laut dengan
menempatkan
mangrove sebagai
tempat berkembang
biak
- Mengembangkan
bahan produksi dari
- Masyarakat dapat
memfaatkan
mangrove sebagai
sumber ekonomi
dengan memfaat
hasil –hasil yang di
hasilkan dari
pohon mangrove
seperti buah
mangrove dapat
dimemfaatkan
bahan pangan
serta kayu dari
pohon mangrove
sebagai bahan
mobiler
- Mangrove melindungi
masyarakat desa pesisir
dari gelombang air laut
dan abrasi pantai.
- Meningkatkan
penghasilan
masyarakat melalui
pengelolaan hasil hasil
dari pohon mangrove
dan peningkatan hasil
tangkapan sumber
daya laut seperti ikan
dan udang

10. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar
10
Lokasi Desa
Jenis Program
kegiatan
Tujuan Kegiatan atau
Perogram
Hasil Kegiatan
Memfaat dari program atau
kegiatan
pohon mangrove
seperti pohon dan
buah pohon
mangrove
Pengembangan
Sistim
pengelolaan
Penyulingan air
laut sebagai air
minum
- Memberikan akses
pelayanan air minum
melalui penyediaan
sarana penyulingan air
laut sebagai sumber
air minum
- Terpasangnya
sistem air minum
memfaatkan
bahan baku dari
sumber air laut
-
- Masyarakat desa
pesisir dapat
memfaatkan dari
sarana penyulingan air
laut sebagai air bersih
memenuhi kebutuhan
untuk air minum,masak
dan cuci.
Pengembangan
lahan kolam tepi
pesisir pantai
sebagai tempat
pembuatan
garam rakyat
- Memberikan nilai
ekonomis dan
pendapatan
masyarakat desa
Pesisir dengan
memfaatkan air laut
sebagai bahan baku
- Peningkatan
produksi garam
rakyat melalui
pembinaan
masyarakat daerah
wilayah pesisir
- Masyarakat desa
pesisir memperoleh
tambahan pendapatan
melalui penguatan
ekonomi rakyat
pembuatan garam
- Mengurangi

11. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar
11
Lokasi Desa
Jenis Program
kegiatan
Tujuan Kegiatan atau
Perogram
Hasil Kegiatan
Memfaat dari program atau
kegiatan
pembuatan garam
-
ketergantungan impor
garam melalui
pembudidayaan
pengunaan lahan
kolam di pesisir pantai
Wisata Kampung
atau desa
Nelayan pesisir
pantai sebagai
Desa Wisata
Maritim
- Meningkatakan daya
tari wisata lokal dan
manca negara
terhadap objek wisata
kampung nelayan
sebagai kampung atau
desa Maritim
Terbentuknya desa
desa nelayan di
pesisir pantai
sebagai objek
daya tarik wisata
melalui penyedian
sarana kuliner
khas kampung
nelayan atau
pemandangan
hutan mangrove
- Masyarakat
memperoleh
pendapatan ekonomi
dari hasil produksi yang
dijual pada turis lokal
atau manca negara
- Membuka akses desa
desa pesisir terbuka
dari keisoliran
Pelatihan
Peningkatan
pendapatan ibu –
- Meningkatkan
pemamfaatan bahan
pangan pangan buah
- Buah mangrove
dijadikan bahan
olahan pembuatan
- Masyarakat dspat
memperoleh bahan
pangan baru melalui

12. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar
12
Lokasi Desa
Jenis Program
kegiatan
Tujuan Kegiatan atau
Perogram
Hasil Kegiatan
Memfaat dari program atau
kegiatan
ibu desa pesisir
pantai
pemanfaatan
buah mangrove
sebagai bahan
pengangan
mangrove sebagai
bahan baku
pengelolaan bahan
makanan
kue atau makanan
ringan
pengelolaan buah
pohon mangrove
Pelatihan dan
pembinaan
peningkatan
penyediaan
sarana
transportasi antar
desa di pesisir
pantai
- Memberikan
peningkatan
pengetahuan kepada
masyarakat pesisir
pantai tentang
penyedian sarana
transportasi antar
desa pesisir dengan
memfaatkan sumber
daya manusia yang
tersedia di desa
tersebut
- Terbentuknya
kelompok –
kelompok
masyarakat desa
pesisir dalam
penyedian sarana
transportasi antar
desa pesisir
- Masyarakat desa
pesisir pantai atau
pemudanya
memperoleh pekerjaan
sampingan dari
kegiatan ini
-
Kegiatan - Memberikan - Terbangunnya - Masyarakat desa dan

13. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar
13
Lokasi Desa
Jenis Program
kegiatan
Tujuan Kegiatan atau
Perogram
Hasil Kegiatan
Memfaat dari program atau
kegiatan
sosialisasi
pemahaman
pengetahuan
masyarakat
tentang Desa
pesisir dan pulau
terluar
pengetahuan
masyarakat arti
penting desa pesisir
sebagai desa maritim
yang memiliki potensi
sumber daya yang
patut dikembangkan
- Meningkatkan
kesadaran masyarakat
dalam menjaga
ekosistem terutama
magrove sebagai
penyanggah dari
pasang air laut dan
abrasi
kesadaran
masyarakat
tentang arti
penting daerah
pesisir sebagai
daerah yang
memilik potensi
sumber daya alam
- Tersusunnya
kebijakan atau
regulasi desa
terhadap larangan
merusak hutan
mangrove sebagai
aset desa yang
sangat penting dan
bermanfaat
aparat desa serta
pemerintah daerah
dalam penyusunan
kebijakan

14. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar
14
IV. KEBERLANJUTAN DAN PENGEMBANGAN DESA MARITIM PADA WILAYAH PESISIR
4.1. Keberlanjutan
Keberhasilan pengembangan model Desa Maritim pada daerah wilayah pesisir pantai
dan pulau terluar tidak terlepas oleh ada kemauan dari pemerintah daerah untuk melakukan
identifikasi dan melakukan pemetaan potensi potensi yang patut untuk dikembangkan sebagai
akses daerah.
Cara dan model pengembangan untuk keberlanjutan program atau kegiatan tersebut
tidak terlepas adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bahwa daerah persisir dan pulau
terluar masih masih banyak yang masih harus dibenahi sehingga akan meningkatan akses
mobilisasi dan ekonomi daerah tersebut.
Keberlanjutan setiap gagasan pengembangan model desa maritim tersebut yang patut
untuk digaris baweahi antara lain :
1. Adanya respobilitiy dan sense belongi pemerintah pusat dan ditindak lanjuti oleh
pemerintah daerah untuk melakukan gerakan pembangunan desa maritim di daerah pesisir
dengan melibatkan lintas sektor
2. Adanya peran serta dan dukungan masyarakat desa untuk melakukan kegiatan
pengembangan desa pesisir membangun kemandirian dengan kesadaran perubahan
prilaku melihat hutan hutan mangrove sebagai potensi yang harus dijaga kelestarian dan
kelangksungan ekosistemnya
Dengan demikian keberlanjutan pengembangan model desa maritim pada daerah
pesisir pantai dan pulau terluar terletak antara peran pemerintah pusat, pemerintah daerah
dan desa.

15. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar
15
V. KONSEP DASAR MODUL
A. PENGEMBANGAN DESA MARITIM MENUJU KEMANDIRIAN DAERAH PESISIR MENUJU
DESA MANDIRI LESTARI
1) KISI-KISI MATERI
a) Latar belakang
b) Tujuan Pengembangan Model Desa Maritim menuju kemandirian daerah pesisir
dan pulau terluar
c) Sasaran Pengembangan Model Desa Maritim menuju kemandirian daerah pesisir
dan pulau terluar
d) Manfaat PengembanganModel Desa Maritim menuju kemandirian daerah pesisir
dan pulau terluar
2) TUJUAN PENYAMPAIAN MATERI
a) Menyampaikan Latar belakang dari Pengembangan Model Desa Maritim menuju
kemandirian daerah pesisir dan pulau terluar
b) Menyampaikan tujuan dari Pengembangan Model Desa Maritim menuju
kemandirian daerah pesisir dan pulau terluar
c) Menjabarkan Sasaran dari Pengembangan Model Desa Maritim menuju
kemandirian daerah pesisir dan pulau terluar
d) Menjabarkan mengenai manfaat Pengembangan Model Desa Maritim menuju
kemandirian daerah pesisir dan pulau terluar
B. KONSEP DAN PEMAHAMAN PENGEMBANGAN DESA MARITIM PADA WILAYAH PESISIR
1) KISI-KISI MATERI
a) Pengertian Konsep Wilayah Pesisir
b) Pengertian Desa Pesisir
2) TUJUAN PENYAMPAIAN MATERI
a) Memberikan penjelasan dan pengertian konsep wilayah pesisir
b) Memberikan penjelasan Pengertian Desa Pesisir

16. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar
16
C. PROGRAM KEGIATAN PADA WILAYAH PESISIR
1) KISI-KISI MATERI
a) Pemetaan Program dan Kegiatan Pengembangan Model Desa Pesisir
b) Keberlanjutan Dan Pengembangan Desa Maritim Pada Wilayah Pesisir Dan Pulau
Terluar
2) TUJUAN PENYAMPAIAN MATERI
a) Memberikan penjabaran secara detil tentang pemetaan program dan kegiatan
pengembangan model desa pesisir
b) Memberikan pemahaman mengenai keberlanjutan dan pengembangan desa
maritim pada wilayah pesisir dan pulau terluar

17. Modul Pengembangan Desa Maritim
Menuju Kemandirian Daerah Pesisir Pulau Terluar
17
DAFTAR PUSTAKA
1. Robert M. Delinom. (2007). Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Indonesian Institute of Sciences
(LIPI) Pusat Penelitian Geoteknologi
2. Bengen, Dietriech G. (2002). Sinopsis: Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut
serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat kajian Sumberdaya Pesisir danLautan.Bogor:
InstitutPertanianBogor.
3. Dahuri, Rokhmin. (2001). “The Challenges of Public Policy for Sustainable Oceans and
Coastal Development: New Directions In Indonesia”. The Global Conferenceon Ocean sand
Coasts. UNESCO,Paris,December3-7, 2001.
4. Dahuri, Rokhmin, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J. Sitepu. (1996). Pengelolaan
Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta:PT.PradnyaParamita.