Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to AKREDITASI PUSKESMAS
Similar to AKREDITASI PUSKESMAS (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
AKREDITASI PUSKESMAS
- 2. Tim Fasilitator 1. Nama: dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH Konsultan manajemen mutu PKMK-FK UGM 2. Nama: dr. Soenoe Juwana MKes, MMR Konsultan, Purna tugas Widyaiswara Bapelkes Salaman 3. Nama: dr. Lina Kurniawati MPH Konsultan, Purna tugas Ka Badan KB & PP Kab Purworejo 4. Nama: Djemingin Pamungkas MKes Jabatan: Konsultan, Purna tugas Widyaiswara BPTPK Provinsi Jawa Tengah
- 3. Basic Concepts: Client Centered Care Access Quality – Quality assurance/quality management Safety (pmk 1691/2011) – Risk management
- 4. Pengertian mutu Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Crosby, 1984) Mutu adalah memenuhi bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui perbaikan sluruh proses secara berkelanjutan (Zimmerman) Donabedian: Tidak dapat dibuat satu definisi ttg mutu Donabedian mengusulkan definisi sbb: The absolutist definition: the possibility of benefit and harm to health as valued by practitioner, with no attention to cost Defisini absolut: kemungkinan terjadinya manfaat atau cedera terhadap kesehatan sebagaimana dinilai oleh praktisi kesehatan tanpa mempertimbangkan biaya The individualized definition: the patient’s expectations of benefit and/or harm and other undesired consequences Defisini individual: ekspektasi pasien terhadap manfaat dan/atau terjadinya cedera dan konsekuensi yang tidak diharapkan The social definition: the cost of care, the benefit/harm continuum, distribution of health care as valued by the population in general Definisi sosial: biaya pelayanan, manfaat atau cedera yang terjadi sepanjang proses pelayanan, distribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dinilai oleh masyarakat secara umum.
- 5. Mutu (Kemenkes) Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien (pengguna) sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan
- 6. Perspektif mutu Mutu dapat ditinjau dari berbagai perspektif yang berbeda: baik dari perspekstif penerima pelayanan kesehatan, profesi tenaga pelaksana pelayanan kesehatan pengelola program/sarana kesehatan, penyandang dana, pembuat dan pelaksana kebijakan pelayanan kesehatan
- 7. Manajemen mutu Manajemen Mutu (Quality Management) adalah seluruh aktivitas kegiatan fungsi manajemen dari kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam bentuk: perencanaan mutu (quality planning), kendali mutu (quality control)/jaminan mutu (quality assurance) dan peningkatan mutu (quality improvement) ,serta kendali biaya dalam satu sistem mutu.
- 8. Akses thd pelayanan Keefektifan Efisiensi Keamanan Kelangsungan layanan Kompetensi tehnis Kenyamanan Hub. Antar manusia Dimensi Mutu (WHO)
- 9. Access Relevant to need Effectiveness Equity Acceptability Efficiency & Economy Dimensi Mutu (Maxwell)
- 10. Trilogy Juran Quality planning Quality control Quality improvement Juran menjelaskan bahwa agar pelayanan kita bermutu, maka mutu perlu direncanakan, dikendalikan, dan secara berkelanjutan ditingkatkan atau disempurnakan
- 11. Standar mutu (Donabedian) Standar struktur Standar proses Standar outcome Menurut Donabedian: perlu dilakukan standardisasi agar pelayanan yang kita berikan bermutu. Standar meliputi: standar struktur/input, standar proses, dan standar outcome/hasil
- 12. 14 Prinsip Deming 1. Peningkatan mutu merupakan tujuan yang secarakonsisten hendak dicapai 2. Menerapkan filosofi mutu 3. Mengurangi ketergantungan pada pengawasan 4. Hentikan pendapat bahwa “harga membawa nama” 5. Peningkatan yang berkesinambungan sistem pelayanan dan produksi 6. Pendidikan dan pelatihan karyawan 7. Kepemimpinan yang mempunyai komitmen thd mutu 8. Menghilangkan rasa takut dalam iklim kerja 9. Menghilangkan barier antar unit kerja 10. Membatasi slogan 11. Mengurangi penekanan pada angka pencapaian target 12. Menghilangkan hambatan thd kepuasan kerja 13. Merencanakan dan melaksanakan program diklat yang membangun 14. Melaksanakan proses perubahan
- 13. 14 langkah Crosby 1. Komitmen manajerial 2. Pembentukan Kelompok Kerja Mutu 3. Pengukuran 4. Penetapan biaya mutu 5. Kembangkan kesadaran akan mutu 6. Lakukan tindakan koreksi 7. Perencanaan cacat nihil (zero defect) 8. Pendidikan dan pelatihan 9. Penetapan hari bebas cacat (zero defect) 10. Penetapan tujuan yang jelas 11. Hilangkan penyebab terjadinya penyimpangan 12. Penghargaan 13. Pembentukan dewan mutu 14. Lakukan sebagai kegiatan yang berkesinambungan
- 14. DOING THINGS CHEAPER (EFFICIENCY) DOING THINGS BETTER (QUALITY IMPROVEMENT) DOING THINGS RIGHT DOING THE RIGHT THINGS (EFFECTIVENESS) DOING THE RIGHT THINGS RIGHT 1970 1980 1990 2000 ABAD 21 EVOLUSI PRINSIP MANAJEMEN DOING THE RIGHT THINGS RIGHT BY DEFAULT
- 16. 8 Prinsip dasar peningkatan mutu Pusat perhatian pada pelanggan (client centered) Kepemimpinan Keterlibatan personil Pendekatan proses Pendekatan sistem untuk pengelolaan Peningkatan berkesinambungan Pembuatan keputusan berdasarkan fakta Hubungan saling menguntungkan dengan rekanan
- 19. Penyebab masalah mutu: Variasi Proses Proses tidak diukur dg baik 1 Proses tidak dimonitor dg baik 2 Proses tidak dikendalikan dg baik 3 Proses tidak dipelihara dg baik 4 Proses tidak disempurnakan 5 Proses tidak didokumentasi dg baik 6
- 22. Mengukur Memonitor Mengendalikan Memelihara Menyempurnakan Indikator Standar/ SPO Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin CQI: Siklus PDCA
- 24. PRIMUM, NON NOCERE FIRST, DO NO HARM HIPPOCRATES’S TENET (460-335 BC)
- 25. Pengertian Patient Safety Keselamatan pasien (patient safety) : reduksi dan meminimalkan tindakan yang tidak aman dalam sistem pelayanan kesehatan sebisa mungkin melalui pratik yang terbaik untuk mencapai luaran klinis yang optimum. (The Canadian Patient Safety Dictionary, October 2003)
- 26. Source – The Philadelphia Inquirer Crisis In Health Care Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009
- 27. Medical Errors Cost U.S. $8.8 Billion, result in 238,337 potentially preventable deaths, according to HealthGrades Study Top-Performing Hospitals have 43 Percent Lower Incidence Rate Compared with Poorest Performers Studi di Amerika 2004 – 2006:
- 28. Wayne Jowett, Kehilangan Nyawa Akibat Dokter Salah Suntik ..! Wayne meninggal dunia di “Queen’s Medical Center”, Nottingham, Inggris, tepat pukul 8 pagi, setelah obat kemoterapi “Vincristine” yang seharusnya disuntikkan i.v, oleh dokter disuntikkan intrathecal. Yang seharusnya disuntikkan intrathecal adalah cytosine Dr. Feda Mulhem dikenai hukuman 8 bulan penjara atas pembunuhan tak direncanakan --ditambah 10 bulan penjara atas tuduhan lainnya, menyebabkan kematian pada pasien muda, Wayne Jowett. BBC, Kamis, 02 Oktober 2003, 8:22 WIB Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009
- 29. Slide: Djasri, Hanevi, 2008
- 30. nursing care medical care Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009
- 31. Risiko yang mungkin terjadi pada sarana pelayanan kesehatan (McCaffrey & Hagg-Rickert, Risk Management Handbook, pp 100-104, 2004) Risiko yang terkait dengan pelayanan pasien Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga klinis Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga kesehatan yang lain Risiko yang terkait dengan sarana dan prasarana Risiko financial Risiko lain (yang lain, misalnya yang terkait dengan penggunaan kendaraan/alat transportasi, misalnya ambulans, vans, sepeda motor dsb)
- 32. Risiko pada saat akses ke faskes Akses Kegagalan melakukan akses Keterlambatan akses Salah menuju/memilih tempat pelayanan
- 33. Risiko pada saat pendaftaran Pendaftaran Kekeliruan identitas rekam medis Rekam medis tidak ditemukan, dibuatkan rekam medis baru, Kartu identitas tertukar, Rekam medis tertukar
- 34. Risiko pada saat pengkajian dan penyusunan rencana asuhan Pengkajian & Penyusunan Rencana asuhan Salah diagnosis Salah baca hasil pem Penunjang Salah interpertasi hasil Salah menyusun rencana terapi
- 35. Risiko pada Tindakan dan Pemberian obat Pelaksanaan asuhan tidak sesuai rencana asuhan Kekeliruan dalam melakukan tindakan medik/keperawatan Kekeliruan dalam menyediakan diit Kekeliruan dalam penulisan resep, penyediaan obat, pemberian obat yang tidak perlu, tidak memberikan obat yang diperlukan, peracikan obat, informasi ttg obat, dsb Pemberian pelayanan yang tidak bersih, Pemberian terapi yang tidak dimonitor
- 38. Safety of The Patient of The Facilities of The Business of The Envir- onment of The Health Care Worker Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009
- 39. Keselamatan Pasien di Sarana Pelayanan Kesehatan: Upaya upaya yang dirancang untuk: mencegah terjadinya “adverse outcomes/events” (hasil/kejadian yang tidak diharapkan, yang disebaBkan bukan oleh kondisi pasien) sebagai akibat “tindakan yang tidak aman” atau “kondisi laten”
- 40. Beberapa definisi Adverse event (Kejadian tidak diharapkan=KTD): injury caused by medical management rather than by the underlying condition of the patient Kejadian Tidak Cedera (KTC) Near miss (Kejadian nyaris cedera=KNC): suatu kejadian atau situasi yang sebenarnya dapat menimbulkan kecelakaan, trauma atau penyakit tetapi belum terjadi karena secara kebetulan diketahui atau upaya pencegahan segera dilakukan Kondisi Potensial Cedera (KPC): suatu keadaan yang mempunyai potensi menimbulkan cedera
- 41. Penyebab terjadinya kejadian tidak diharapkan (KTD=Adverse event) Tindakan yang tidak aman (unsafe act): Human error: Slips: error sebagai akibat kurang/teralihnya perhatian atau salah persepsi) Lapses: error yang terkait dengan kegagalan memori lupa/tdk ingat) Mistakes: Kesalahan yang terkait dengan proses mental dalam assessment informasi yang tersedia, kesalahan dalam merencanakan asuhan, kesalahan dalam menetapkan tujuan, kesalahan dalam mengambil keputusan klinis Violation (pelanggaran) Sabotage (sabotase) (Reason, 1997)
- 42. Kondisi laten (latent condition): Sistem yang kurang tertata yang menjadi predisposisi terjadinya error Sumber daya yang tidak memenuhi persyaratan (Reason, 1997)
- 43. Multi-Causal Theory “Swiss Cheese” diagram (Reason, 1991)
- 44. Situasi/kondisi yang memudahkan terjadi medical error Tekanan waktu Lingkungan kerja yang tidak menentu Beban kerja yang tinggi Menghadapi situasi, alat, kasus yang belum pernah sebelumnya Kesibukan yang tinggi shg kurang istirahat Tuntutan kecepatan dlm menangani kasus setiap saat Petunjuk yang meragukan/tidak tepat Terlalu percaya diri Komunikasi yang tidak memadai Lingkungan kerja dg stress tinggi
- 45. Error dapat terjadi dalam bentuk tindakan: Melakukan yang semestinya tidak dilakukan (commission) atau Tidak melakukan yang semestinya dilakukan (omission)
- 46. Proses manajemen risiko Menetapkan lingkup Manajemen risiko Identifikasi risiko Analisis risiko Evaluasi risiko Tindakan/treatment terhadap risiko Komunikasi dan Konsultasi pd stakeholders Monitoring, audit dan Tinjauan (review) Dukungan internal Kajian risiko (risk assessment) tdk ya
- 47. Health care regulation (Nihal Hafez, 1997) SUATU AKSI SOSIAL YANG DILAKUKAN (OLEH PEMERINTAH) UNTUK MEMPENGARUHI SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERILAKU DAN FUNGSI TENAGA KESEHATAN DAN/ATAU ORGANISASI KESEHATAN 47
- 48. Mekanisme regulasi kesehatan Perijinan (lisensi) Sertifikasi Akreditasi Peraturan Perundangan 48
- 49. 49 Proses Pelaksana Sasaran evaluasi Komponen persyaratan Standard Akreditasi (sukarela), contoh: akreditasi RS, yan med dasar Lembaga yang diakui, biasanya LSM Organisasi atau sebagian fungsi organisasi Kepatuhan pada standar, on-site evaluation, kepatuhan tsb tidak diharuskan oleh hukum Standar maksimal yang dapat dicapai untuk memacu perbaikan mutu yang kontinyu Lisensi (wajib): lisensi tenaga kesehatan, lisensi fasilitas pelayanan Pemerintah atau konsil Individu atau organisasi Bagian dari regulasi untuk menjamin kompetensi minimum Bagian dari regulasi untuk menjamin standar minimal suatu fasilitas pelayanan Standar minimal untuk melindungi pasien, menjamin keamanan, dan meminimalkan resiko Sertifikasi (sukarela/wajib): sertifikasi ATLS, sertifikasi tehnologi kesehatan, sertifikasi berbagai pusat di RS Lembaga yang diberi kewenangan, pemerintah, atau LSM Individu/organisasi Evaluasi persyaratan yang ditetapkan, pendidikan/pelatihan tambahan, dan kompetensi di bidang tertentu Menunjukkan bahwa organisasi mempunyai pelayanan, tehnologi atau kapasitas khusus Standar lembaga (misalnya ISO) untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap spesifikasi rancangan lembaga
- 50. Definisi Akreditasi ISQua (2001) :Accreditation is a public recognition by a national healthcare accreditation body of the achievement of its accreditation standards by a healthcare organisation, demonstrated through an independent external peer assessment of that organisation’s level of performance in relation to the standards. Akreditasi adalah pengakuan oleh public melalui lembaga akreditasi pelayanan kesehatan nasional pada suatu organisasi pelayanan kesehatan atas tingkat pencapaian terhadap standar akreditasi yang diwujudkan melalui penilaian eksternal oleh peer secara independen thd tingkat kinerja terkait dengan standar tsb.
- 51. AKREDITASI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK AUDIT EKSTERNAL UNTUK MENILAI SISTEM PELAYANAN DAN SISTEM MUTU APAKAH SUDAH SESUAI DENGAN STANDAR YG DITETAPKAN
- 53. AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Definisi: Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. 53
- 54. PUSKESMAS Instrumen Akreditasi KONSEP DASAR AKREDITASI PUSKESMAS Badan Akreditasi Survei Akreditasi Puskesmas SERTIFIKAT 1 2 5 4 3 6 Memenuhi / Menerapkan / Comply UU 29 / 2004 : Praktik Kedokteran UU 36 / 2009 : Kesehatan PP. 65/ 2005 : P edoman dan Penerapan SPM Permenkes 741/2008 : SPM Bid. Kes Kab/kota Kep menkes 128/2004, : Kebijakan Dasar PKM Kep menkes 374/2009 : SKN 2009 STANDAR Dimodifikasi dari Nico A. Lumenta UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERN UU 36/2009 : KESEHATAN PP 65/2005 : PEDOMAN DAN PENERAPAN SPM PERPRES 72/2012 : SKN PERMENKES 741/2008 : SPM Bid KES Kab/Kota KEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERAN UU 36/2009 : KESEHATAN PP 65/2005 : PEDOMAN & PENERAPAN SPM PERPRES 72/2012 : SKN PERPRES 12/ 2013 : JKN PERMENKES 741/2008 : SPM BID. KES KEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM KONSEP DASAR AKREDITASI FASYANKES PRIMER UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ; Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes 2015 - 2019
- 55. BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP BAGI FKTP : 1. Memberikan keunggulan kompetitif 2. Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas . 3. Meningkatkan pendidikan pada staf 4. Meningkatkan pengelolaan risiko 5. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf 6. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja 7. Meningkatkan keamanan dalam bekerja. BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA) 1. Memperkuat kepercayaan masyarakat 2. Adanya Jaminan Kualitas MANFAAT AKREDITASI FKTP 55
- 56. AKREDITASI FKTP PUSKESMAS PARIPURNA UTAMA MADYA DASAR TIDAK TERAKREDITASI KLINIK PRATAMA PARIPURNA MADYA DASAR TIDAK TERAKREDITASI DPM TERAKREDITASI TIDAK TERAKREDITASI 1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN 2. UKM 3. LAYANAN KLINIS (UKP) 776 EP 1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN 2. LAYANAN KLINIS 503 EP 1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN 2. LAYANAN KLINIS 234 EP
- 57. Akreditasi Puskesmas Pelayanan UKP Penyelenggaraan UKM Puskesmas Administrasi manajemen Puskesmas Pelayanan Yang diakreditasi
- 58. Standar akreditasi puskesmas disusun dalam 9 bab, dengan 776 elemen penilaian (EP): Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 EP Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 121 EP Bab III. Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) dengan 32 EP Bab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) dengan 53 EP Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) dengan 101 EP Bab VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM) dengan 29 EP Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 EP Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 EP Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP
- 59. 4 Bab standar akreditasi klinik (TOTAL 503 EP) Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK) : 122 EP Bab II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) : 151 EP Bab III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK): 172 EP Bab IV Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) : 58 EP
- 60. Standar akreditasi Praktik Dokter Mandiri (234 EP) Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Praktik Mandiri (KMPM) dengan 73 EP Bab II Layanan Klinis dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (LKPM) dengan 161 EP
- 61. Struktur standar Bab: Standar: Kriteria : Maksud dan Tujuan: Elemen Penilaian
- 62. 1. BAB I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) Standar 1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas Kebutuhan masyarakat akan pelayanan Puskesmas diidentifikasi dan tercermin dalam Upaya Puskesmas. Peluang untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan diidentifikasi dan dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kriteria 1.1.1 Di Puskesmas ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan Puskesmas yang dituangkan dalam perencanaan. Maksud dan Tujuan: Pukesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat. Penilaian kebutuhan masyarakat dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan sektor terkait dan kegiatan survei mawas diri, serta memerhatikan data surveilans untuk kemudian dilakukan analisis kesehatan komunitas (community health analysis) yang menjadi bahan untuk penyusunan rencana Puskesmas. Rencana Puskesmas …..dst Elemen Penilaian: 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan prioritas 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan. 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan lainnya. 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
- 63. Bab I Persyaratan Umum Klinik Standar 1.1. Persyaratan Pendirian dan Perijinan Klinik Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan. Persyaratan Lokasi Kriteria 1.1.1. Lokasi pendirian Klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah Maksud dan Tujuan: Pendirian Klinik perlu memperhatikan tata ruang daerah dan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk. Analisis yang mempertimbangan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategik Klinik atau rencana pembangunan Klinik Elemen Penilaian: 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Klinik yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan 2. Pendirian Klinik mempertimbangkan tata ruang daerah 3. Pendirian Klinik mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan 4. Klinik memiliki perijinan yang berlaku
- 64. Cara penilaian Tiap pembuktian pada elemen diberikan nilai: 0 = jika belum ada sama sekali atau baru sebagian kecil ada ( 0% – 20 %) 5 = jika sebagian besar sudah dilaksanakan (20 – 79 %) 10 = jika sudah dilaksanakan (80 – 100 %)
- 65. Skor total untuk tiap kriteria = jumlah skor semua elemen pada tiap kriteria x 100 % jumlah elemen pd tiap kriteria x 10 Skor total untuk tiap bab= jumlah skor semua elemen pada tiap bab x 100 % jumlah elemen pd tiap bab x 10
- 66. Pelaksanaan survei Periksa dokumen yang menjadi regulasi: dokumen eksternal dan internal Telusur: Wawancara: Pimpinan puskesmas Penanggung jawab program Staf puskesmas Lintas sektor Masyarakat Pasien, keluarga pasien Observasi: Pelaksanaan kegiatan Dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan (rekaman/records)
- 67. Kegiatan Pokok bahasan penugasan Waktu Jumla h NS Nama NS Workshop I Standard an instrumen SA, penyusunan dokumen Mei 3 Tjahjono Soenoe Lina Workshop II Pembahasan hasil SA dan rencana tindak lanjut Tindak lanjut SA: Kelengkapan dokumen Perbaikan system Juni 2 Tjahjono Soenoe Workshop III Progress tindak lanjut SA Implementasi perbaikan Juli akhir 2 Djemingin Lina Workshop IV Progress perbaikan system dan implementasi Perbaikan sesuai hasil workshop September/Oktobe r 2 Tjahjono Soenoe Workshop V SA pra akreditasi Perbaikan hasil SA pra akreditasi, persiapan akreditasi Oktober/November 2 Djemingin Soenoe
- 68. Agenda Pembahasan Standar dan Instrumen Linatih akan dibagi dalam 3 kelas: Kelas A : Manajemen puskesmas (dr. Soenoe J Mkes MMR) Kelas B : Upaya Puskesmas (Djemingin P, Mkes) Kelas C : Pelayanan Klinis (dr. Tjahjono) Pembahasan terinci tiap Bab, Standar, Kriteria, dan Elemen Penilaian (oleh Fasilitator) Penugasan diskusi: Esensi dari tiap Bab Dokumen yang perlu dilihat dalam waktu 2 jam kegiatan survey Butir-butir inti dari tiap Bab Daftar Pertanyaan yang akan digunakan sebagai pemandu pada saat survey