Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
1. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUSKESMAS
STANDAR AKREDITASI
BAB 3, 6 DAN 9
DAN STANDAR BAB 5
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
2. 2
STANDAR TERKAIT UPAYA PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN PUSKESMAS PMK 46/2015
BAB III
PENINGKATAN MUTU & KINERJA
PUSKESMAS
BAB VI
SASARAN KINERJA UKM
BAB IX
PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
3. 3
STANDAR TERKAIT UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
PUSKESMAS PMK 46/2015
BAB III
PENINGKATAN MUTU & KINERJA
PUSKESMAS
BAB VI
SASARAN KINERJA UKM
BAB IX
PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
BAB 5
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU TERMASUK
PENGUKURAN INDIKATOR
MUTU
MANAJEMEN
RISIKO
SASARAN
KESELAMATAN
PASIEN
PELAPORAN IKP PENCEGAHAN &
PENGENDALIAN
INFEKSI (PPI)
4. DRAFT REVISI STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
BAB V PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
5 STANDAR, 19 KRITERIA, 47 ELEMEN PENILAIAN
PENINGKATAN MUTU
PUSKESMAS
PROGRAM PENINGKATAN MUTU TERMASUK
PENGUKURAN INDIKATOR MUTU
4 KRITERIA, 12 EP
MANAJEMEN RISIKO
2 KRITERIA, 6 EP
SASARAN KESELAMATAN PASIEN
5 KRITERIA, 12 EP
PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN
PASIEN
2 KRITERIA, 4 EP
PENCEGAHAN & PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
6 KRITERIA, 13 EP
5. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
5.1 Peningkatan Mutu dilaksanakan
secara berkesinambungan
5.1.1 Tim dan Program
Peningkatan Mutu
Puskesmas
5.1.2 Indikator
mutu
5.1.3 analisis dan
validasi
5.1.4 peningkatan
mutu dicapai &
dipertahankan
6. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.1.1 Kepala Puskesmas menetapkan Tim dan Program Peningkatan Mutu Puskesmas
Pokok Pikiran:
• Penetapan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab terhadap Peningkatan Mutu, Keselam
atan Pasien, PPI, dan Manajemen Risiko.
• Persyaratan kompetensi: sarjana kesehatan, mempunyai kapasitas terkait pengelolaan mutu, ke
selamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI, serta mempunyai pengalaman kerja di Puskesmas.
• Uraian Tugas: melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan membudayakan kegiatan penin
gkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan pencegahan dan pengendalian infeksi.
Para tim tersebut juga harus menjamin pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konsisten dan ber
kelanjutan.
• Kebijakan dan prosedur serta pedoman sebagai acuan Kepala Puskesmas, penanggung jawab u
paya pelayanan Puskesmas dan koordinator dan pelaksana kegiatan Puskesmas dalam hal 1) pe
ningkatan mutu, 2) keselamatan pasien, 3) manajemen risiko, 4) dan pencegahan dan pengendal
ian infeksi.
• Kepala Puskesmas memfasilitasi, mengalokasikan, dan menyediakan sumber daya
• Program Mutu dan Keselamatan, Program Manajemen Risiko, Program PPI
• Pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut, dan upaya perbaikan berkesinambungan
7. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut,
dan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap pelaksanaan
program peningkatan mutu, keselamatan pasien, program
manajemen risiko, dan program PPI. (D,O,W)
02
Kepala Puskesmas menetapkan program peningkatan mutu
dan tim atau petugas diberi tanggung jawab untuk
peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko,
dan PPI yang memenuhi persyaratan kompetensi yang
dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing. (R, D, W)
01
5.1.1
ELEMEN PENILAIAN
8. 5.1.1
ELEMEN PENILAIAN
SK TENTANG TIM MUTU
URAIAN TUGAS TIM MUTU
PROGRAM MUTU, KP, MANAJEMEN
RISIKO
1 2
DITETAPKAN REGULASI
HASIL PEMANTAUAN DILAKUKAN PENILAIAN
KESESUAIAN DENGAN TARGET UNTUK DISUSUN
RTL PERBAIKAN MUTU. BUKTI PERTEMUAN EVALUSI
YANG DAPAT DILAKUKAN PADA PERTEMUAN RTM
MAUPUN LOKMIN LP
9. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.1.2 Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan
keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan
melalui pengelolaan indikator mutu.
Pokok Pikiran:
• Penetapan area prioritas Puskesmas untuk perbaikan mutu sesuai prioritas masalah di wilayah kerja
Puskesmas
• Indikator Mutu:
Indikator Mutu Prioritas Tingkat Puskesmas (IMPP)
Indikator mutu prioritas Program :
– Indikator Mutu Nasional
– Indikator Sasaran Keselamatan pasien (SKP)
• Indikator mutu yang sudah tercapai dan dapat dipertahankan selama tahun berjalan dapat diganti
dengan indikator mutu yang baru. Indikator mutu yang belum mencapai target dapat tetap menjadi
prioritas untuk tahun berikutnya
10. INDIKATOR MUTU PUSKESMAS
PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS MELALUI PENGUKURAN
INDIKATOR MUTU
INDIKATOR MUTU PRIORITAS PUSKESMAS (IMPP)
Adalah indikator mutu yang ditetapkan berdasarkan
area prioritas Puskesmas untuk perbaikan mutu sesuai
prioritas masalah di wilayah kerja Puskesmas
INDIKATOR NASIONAL MUTU (INM)
Adalah indikator mutu yang ditetapkan oleh
Kemenkes untuk dilakukan pengukuran oleh
seluruh Puskesmas di Indonesia (mandatori)
INDIKATOR MUTU SASARAN KESELAMATAN
PASIEN (SKP)
Adalah Indikator mutu SKP yang ditetapkan oleh
Puskesmas berdasarkan masalah keselamatan pasien di
Puskesmas di luar dari indikator mutu SKP yang telah
ditetapkan dalam INM
PUSKESMAS
11. INDIKATOR MUTU PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS
BERDASARKAN REGULASI
INDIKATOR YANG BERSIFAT
MANDATORI ( REGULASI)
INDIKATOR NON MANDATORI
(REGULASI)
BERDASARKAN
TUJUAN
INDIKATOR UNTUK
MEREPRESENTASI MUTU
INDIKATOR UNTUK UPAYA
PERBAIKAN
12. INDIKATOR MUTU
BERDASARKAN
REGULASI
INDIKATOR
MANDATORI
6 INM
DI
PUSKESMAS
INDIKATOR
NON
MANDATORI
INDIKATOR INI ADALAH
INDIKATOR YANG
DISUSUN
BERDASARKAN
PERMASALAHAN YANG
ADA/DIHADAPI DI
MASING-MASING
PUSKESMAS
1. INDIKATOR MUTU PRIORITAS PUSKESMAS
(IMPP) . Adalah indikator mutu yang ditetapkan
berdasarkan area prioritas Puskesmas untuk
perbaikan mutu sesuai prioritas masalah di
wilayah kerja Puskesmas
2. Indikator mutu di masing-masing unit
Puskesmas.
Contoh : 1) Indikator Mutu yang merupakan
representasi mutu unit kerja/pelayanan tersebut, 2)
Indikator Mutu masing-masing unit kerja/program
yang capaiannya tidak tercapai (atau berpeluang
untuk ditingkatkan), dan 3 ) Indikator Sasaran
Keselamatan Pasien (SKP) yang sesuai untuk
pelayanan tersebut
1. INDIKATOR KEPATUHAN IDENTIFIKASI PASIEN
2. INDIKATOR KKT
3. INDIKATOR KEPATUAHAN PENGGUNAAN APD
4. INDIKATOR IBUHAMIL
5. INDIKATOR TB
6. INDIKATOR KEPUASAAN PASIEN
13. INDIKATOR MUTU
BERDASARKAN
TUJUAN
INDIKATOR
UNTUK
MEREPRESENTASI
MUTU
INDIKATOR YANG
MEREPRESENTASIKAN
MUTU LAYANAN
KESEHATAN/PRODUK
LAYANAN KESEHATAN.
DENGAN KATA LAIN
INDIKATOR INI DIGUNAKAN
UNTUK MENILAI APAKAH
SUATU LAYANAN YANG
DITERIMA BERMUTU ATAU
TIDAK
UNTUK MELAKUKAN
UPAYA PERBAIKAN
INDIKATOR YANG
MENGGAMBARKAN UPAYA YANG
HARUS DILAKUKAN KARENA
TARGET/CAPAIAN INDIKATOR
TIDAK TERCAPAI SESUAI
STANDAR
Upaya Perbaikan karena :
1. Capaian yang tidak tercapai terhadap
standar
2. Capaian yang lebih rendah dari mitra kaji
banding
3. Capaian yang tidak sesuai harapan
pengguna
4. Capaian yang lebih berpeluang untuk
ditingkatkan
1. Indikator Nasional Mutu Puskesmas
2. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
(SKP)
14. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Terdapat kebijakan tentang
prioritas peningkatan mutu
pelayanan, dan pencapaian
sasaran keselamatan
pasien, dan PPI. (R)
Dilakukan pengumpulan dan
analisis capaian Indikator Mutu
dan Sasaran Keselamatan
Pasien. (D,W)
Dilakukan evaluasi efektivitas upaya
peningkatan mutu Puskesmas
berdasarkan hasil analisis capaian
Indikator Mutu Puskesmas. (D,W)
Terdapat rencana peningkatan
pengetahuan dan keterampilan
staf yang terlibat dalam
perncanaan dan perbaikan
mutu sesuai dengan peran
masing-masing. (D,W)
1
2
3
4
5.1.2
15. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.1.3 Dilakukan analisis dan validasi hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai informasi yang menjadi
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu Puskesmas .
POKOK PIKIRAN:
• Tujuan Validasi untuk menjamin data indikator akurat/sahih, agar dapat digunakan untuk dasar pengambilan k
eputusan, perubahan kebijakan, perbaikan dan memberikan informasi pada masyarakat
• Kapan Validasi dilakukan, jika:
– terdapat indikator baru yang diterapkan untuk menilai mutu pelayanan
– terdapat indikator mutu yang akan ditampilkan kepada masyarakat melalui media informasi yang ditetapk
an
– terdapat perubahan pada metode pengukuran yang ada, antara lain: perubahan numerator atau denomina
tor, perubahan metode pengumpulan, perubahan sumber data, perubahan subjek pengumpulan data, per
ubahan definisi operasional dari indikator.
• Dalam rangka mencapai sebuah kesimpulan dan membuat keputusan maka data harus digabungkan, dianalisis
dan diubah menjadi informasi yang berguna
• Dalam menetapkan frekuensi pengumpulan data dan analisisnya harus mempertimbangkan kebutuhan untuk
perbaikan mutu kegiatan pelayanan
• Analisis data dapat dilakukan membandingkan data-data Puskesmas melalui kaji banding dalam empat hal :me
lihat kecenderungan (trend), membandingkan dengan Puskesmas lain , membandingkan dengan standar, jika
memungkinkan, membandingkan dengan praktik yang diinginkan yang dalam literatur (best practise)
16. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan pengumpulan data
hasil pengukuran indikator
mutu menggunakan metode
dan teknik statistik sesuai
kebutuhan (D,W)
Dilakukan validasi data hasil
pengumpulan pengukuran
indikator sebagaimana diminta
pada pokok pikiran. (D, O, W)
Terdapat analisis data yang
dilakukan melalui kaji
banding seperti yang
disebutkan dalam pokok
pikiran dan hasilnya
disampaikan kepada Kepala
Puskesmas untuk tindak
lanjut perbaikan. (D,W)
1
2
3
5.1.3
17. 5.1.3
BUKTI PUSKESMAS MELAKUKAN
PENGUMPULAN DATA BAIK MELALUI
APLIKASI ATAUPUN MANUAL
BUKTI VALIDASI DATA DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN
BUKTI PUSKESMAS MELAKUKAN ANALISIS
CONTOHNYA MELIHAT TREND DARI WAKTU KE
WAKTU
1 2
3
18. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
5.2 Program manajemen risiko digunakan untuk melakukan identifikasi, analisa dan
penatalaksanaan risiko untuk mengurangi cedera, dan mengurangi risiko lain terhadap
keselamatan pasien, staf dan sasaran pelayanan UKM serta masyarakat
5.2.1 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai
upaya Puskesmas terhadap pengguna
layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan
lingkungan diidentifikasi, dianalisis dan
dilakukan penatalaksanaannya
5.2.2 Risiko dalam penyelenggaraan
berbagai upaya Puskesmas
terhadap pengguna layanan,
keluarga, masyarakat, petugas, dan
lingkungan yang telah diidentifikasi
dianalisis dan ditindak lanjuti
19. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.2.1 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga,
masyarakat, petugas, dan lingkungan diidentifikasi, dianalisis dan dilakukan penatalaksanaannya
.
POKOK PIKIRAN:
• Manajemen risiko merupakan pendekatan proaktif yang komponen-komponen pentingnya meliputi:
– identifikasi risiko,
– prioritas risiko,
– pelaporan risiko,
– manajemen risiko
– investigasi terhadap insiden yang terjadi baik pada pengguna layanan, petugas keluarga dan pengunjung
– manajemen terkait tuntutan (klaim)
• Identifikasi Risiko terhadap kejadian /Insiden yang sudah terjadi didokumentasikan dalam Register Risiko. Sedang
kan risiko yang belum terjadi dan berpotensi menimbulkan kejadian/ insiden didokumentasikan pada Identifikasi
Daftar Potensi Risiko
• Kategori risiko di Puskesmas adalah Risiko yang mungkin ataupun telah terjadi terkait dengan KMP, UKPP, & UKM
• Register Risiko dan Identifikasi Daftar Potensi Risiko harus dibuat sebagai dasar penyusunan Program Manajemen r
isiko, & untuk membantu petugas Puskesmas mengenal dan mewaspadai kemungkinan risiko & akibatnya
20. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan identifikasi dan analisis potensi risiko yang
belum terjadi dalam area KMP, UKM, dan UKPP yang
dituangkan dalam Identifikasi Daftar Potensi Risiko.
(D,W)
02
Dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang sudah
terjadi dalam area KMP, UKM, dan UKPP yang
dituangkan dalam register risiko. (D,W)
01
5.2.1
ELEMEN PENILAIAN
22. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.2.2 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga,
masyarakat, petugas, dan lingkungan yang telah diidentifikasi dianalisis dan ditindak lanjuti.
.
POKOK PIKIRAN:
• Program Manajemen Risiko (MR) yang berisi strategi dan kegiatan untuk mereduksi atau memitigasi
risiko, disusun setiap tahun, terintegrasi dalam perencanaan Puskesmas
• Pelaksanaan program manajemen risiko yang terdiri dari proses manajemen risiko berupa identifikasi,
analisis, penatalaksanaaan risiko dan monitor perbaikannya untuk menentukan strategi reduksi dan
mitigasi risiko
• Satu alat/metode analisis proaktif terhadap proses kritis dan berisiko tinggi adalah failure mode effect
analysis (analisis efek modus kegagalan) untuk menganalisis minimal satu proses kritis atau berisiko
tinggi yang dipilih setiap tahun
23. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Program manajemen risiko
disusun berdasar analisis
kejadian yang sudah terjadi
dan hasil identifikasi proses
berisiko tinggi dan menjadi
bagian terintegrasi dalam
perencanaan Puskesmas (D, W
Dilakukan penatalaksanaan risiko
berupa strategi reduksi dan
mitigasi risiko dan pemantauan
pelaksanaan tata laksana terkait
kesehatan dan keselamatan kerja,
sarana prasarana, dan infeksi (D,W)
Dilakukan pelaporan hasil program
manajemen risiko, dan rencana tindak
lanjut risiko yang telah diidentifikasi.
(D, W)
Ada bukti Puskesmas telah
melakukan dan menindak
lanjuti failure mode effect
analysis (analisis efek modus
kegagalan) setahun sekali pada
proses berisiko tinggi yang
diprioritaskan (D,W)
1
2
3
4
5.2.2
25. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
5.3 SASARAN KESELAMATAN PASIEN
5.3.1 IDENTIFIKASI PASIEN
5.3.2
KOMUNIKASI EFEKTIF
5.3.4
TEPAT PASIEN, TEPAT
PROSEDUR, TEPAT
POSISI
5.3.3
KEAMANAN OBAT
5.3.5
PASIEN JATUH
26. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.3.1 Proses Identifikasi pasien dilakukan dengan benar .
POKOK PIKIRAN:
• Salah identifikasi pasien dapat terjadi di Puskesmas baik pada proses pelayanan sebagai akibat dari
kelalaian petugas, kondisi kesadaran pasien, perpindahan tempat tidur, dan kondisi lain yang menye
babkan terjadinya salah identitas
• Kebijakan dan prosedur identifikasi pasien perlu disusun termasuk identifikasi pasien pada kondisi
tertentu, misalnya pasien tidak dapat menyebutkan identitas, penurunan kesadaran, koma, ganggua
n jiwa, datang tanpa identitas yang jelas, dua atau lebih pasien mempunyai nama yang sama atau
mirip.
• Identifikasi harus dilakukan minimal dengan dua cara yang relatif tidak berubah, antara lain: nama
lengkap tanggal lahir, nomor rekam medis, dan nomor induk kependudukan, dan tidak boleh meng
gunakan nomor kamar atau lokasi pasien dirawat.
• Proses identifikasi dengan benar harus dilakukan mulai dari skrining, pada saat pendaftaran. setiap
akan melakukan prosedur diagnostik, prosedur tindakan, pemberian obat, dan pemberian diit.
27. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan prosedur tepat identifikasi pada kondisi
khusus seperti disebutkan pada pokok pikiran (D,O,W)
02
Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur
diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, dan
pemberian diit, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan. (D,O,W
01
5.3.1
ELEMEN PENILAIAN
28. 5.3.1
ELEMEN PENILAIAN
BUKTI IDENTIFIKASI TERMASUK PENGUKURAN INM KE
PATUHAN IDENTIFIKASI PASIEN
Bukti dilakukan identifikasi sesuai prosedur
Bukti dilakukan prosedur tepat identifikasi pada kondisi k
husus
29. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.3.2 Proses untuk meningkatkan efektifitas komunikasi dalam pemberian asuhan ditetapkan dan
dilaksanakan
POKOK PIKIRAN:
• Kesalahan pembuatan keputusan klinis, tindakan, dan pengobatan dapat terjadi akibat komunikasi yang tidak efektif
dalam proses asuhan pasien
• Komunikasi yang rentan terjadi kesalahan antara lain : 1) terjadi pada saat pemberian perintah secara verbal, 2) pemb
erian perintah verbal melalui telpon, 3) penyampaian hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnosis, 4) serah terima
antar shift, dan 5) pemindahan pasien dari unit yang satu ke unit yang lain
• Kebijakan dan prosedur komunikasi efektif perlu disusun dan diterapkan dalam penyampaian pesan verbal, pesan
verbal lewat telpon, penyampaian nilai kritis hasil pemeriksaan penunjang diagnosis, serah terima pasien pada serah
terima jaga maupun serah terima dari unit yang satu ke unit yang lain, misalnya untuk pemeriksaan penunjang, dan p
emindahan pasien ke unit lain.
• Pelaporan kondisi pasien dalam komunikasi verbal atau lewal telpon antara lain dapat dilakukan dgn menggunakan
tehnik SBAR (Situation, Background, Asessment, Recommendation)
• Pelaksanaan komunikasi efektif verbal atau lewat telpon ditulis lengkap (T), dibaca ulang oleh penerima perintah (B),
& dikonfirmasi kepada pemberi perintah(K).
• Nilai kritis hasil pemeriksaan penunjang yang berada di luar rentang angka normal secara mencolok harus ditetapkan
dan segera dilaporkan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelayanan penunjang kepada dokter p
enanggung jawab pasien sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Puskesmas
30. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Pemberian perintah secara
verbal ditulis lengkap dan
dibaca ulang oleh penerima
perintah serta dikonfirmasi
oleh pemberi perintah. (D,W)
Pelaporan kondisi pasien , dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan
laboratorium ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan, dan
dikonfirmasi oleh pemberi pesan dilakukan sesuai prosedur, dan dicatat
dalam rekam medis termasuk identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil
pemeriksaan laboratorium dilaporkan. (D,O,W,S)
Proses komunikasi serah terima
pasien yang memuat hal-hal
kritial dilakukan secara konsisten
sesuai dengan prosedur, metoda,
dan menggunakan form yang
dibakukan (D,O,W,S)
1
2
3
5.3.2
32. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.3.3 Proses untuk meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai
ditetapkan dan dilaksanakan
POKOK PIKIRAN:
• Pemberian obat pada pasien perlu dikelola dengan baik dalam upaya keselamatan
pasien. Kesalahan penggunaan obat-obat yang perlu diwaspadai dapat menimbulkan
cedera pada pasien.
• Obat yang perlu diwaspadai (high alert) adalah obat-obat yang dalam penggunaannya
sering menyebabkan kesalahan dan/ atau kejadian sentinel, berisiko tinggi untuk
penyalahgunaan, antara lain: obat-obatan dengan rentang terapi yang sempit, insulin,
anti koagulan, kemoterapi, obat-obatan psikoterapi, narkotika, dan obat-obatan denga
n nama dan rupa mirip
• Kesalahan pemberian obat dapat juga terjadi akibat adanya obat dengan nama dan
rupa obat mirip (look alike sound alike)
33. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan
obat-obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan
lain yang perlu diwaspadai (high alert). (D, W)
02
Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan
nama atau rupa mirip serta dilakukan pelabelan dan penataan
obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa
mirip sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
disusun.(D,O,W)
01
5.3.3
ELEMEN PENILAIAN
35. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.3.4 Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, tepat sisi pada pasien yang menjalani
operasi/tindakan medis ditetapkan dan dilaksanakan
POKOK PIKIRAN:
• Terjadinya cedera dan kejadian tidak diharapkan dapat diakibatkan oleh salah orang, salah prosedur,
salah sisi pada pemberian tindakan invasif atau tindakan pada pasien.
• Puskesmas harus menetapkan tindakan operatif, tindakan invasif dan prosedurnya, yang meliputi
semua tindakan yang meliputi sayatan/ insisi atau tusukan, pengambilan jaringan, pencabutan gigi,
pemasangan implan, dan tindakan atau prosedur invasif yang lain yang menjadi kewenangan puskes
mas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
• Puskesmas harus mengembangkan suatu sistim untuk memastikan benar pasien, benar prosedur,
benar sisi jika melakukan tindakan dengan menerapkan Protokol Umum (Universal Protocol), yang
meliputi:
• Proses verifikasi sebelum dilakukan tindakan;
• Penandaan sisi yang akan dilakukan tindakan / prosedur; dan
• Time out yang dilakukan segera sebelum dimulainya prosedur.
36. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan penandaan sisi
operasi/ tindakan medis
secara konsisten oleh
pemberi pelayanan yang
akan melakukan tindakan
sesuai kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan.
(O,W)
Dilakukan verifikasi sebelum
operasi/tindakan medis untuk
memastikan prosedur telah dilakukan
dengan benar. (D, O, W
Dilakukan time-out sebelum
operasi/ tindakan medis, untuk
memastikan semua pertanyaan
sudah terjawab atau meluruskan
kerancuan. (D, W)
1
2
3
5.3.4
38. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.3.5 Proses untuk mengurangi risiko pasien jatuh disusun dan dilaksanakan
POKOK PIKIRAN
• Dilakukan penandaan sisi operasi/ tindakan medis secara konsisten oleh pemberi
pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
(O,W)
• Penapisan risiko jatuh dilakukan pada pasien di rawat jalan dengan mempertimbangkan :
1. kondisi pasien, contoh : pasien geriatri, dizziness, vertigo, gangguan keseimbangan,
gangguan penglihatan, penggunaan obat, sedasi, status kesadaran dan atau
kejiwaan, konsumsi alkohol
2. diagnosis, contoh pasien dengan diagnosis penyakit Parkinson
3. situasi : Pasien yang mendapatkan sedasi atau pasien dengan riwayat tirah baring
lama yang akan dipindahkan untuk pemeriksaan penunjang dari ambulans,
perubahan posisi akan meningkatkan risiko jatuh
4. lokasi : hasil identifikasi area-area di Puskesmas yang berisiko terjadi pasien jatuh,
antara lain lokasi yang dengan kendala penerangan atau mempunyai
barrier/penghalang yang lain, misalnya tempat pelayanan fisioterapi, tangga.
39. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi
risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi
berisiko terjadi pasien jatuh (D, O, W).
02
Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh sesuai dengan
kebijakan dan prosedur serta dilakukan upaya untuk mengurangi
risiko tersebut (O,W,S)
01
5.3.5
ELEMEN PENILAIAN
41. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.4 Puskesmas menetapkan sistem pelaporan insiden
keselamatan pasien dan pengembangan budaya
keselamatan
Pelaporan
IKP
Budaya mutu dan
budaya keselamatan
42. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.4.1 Dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis, dan penyusunan rencana penyelesaian masalah, upaya
perbaikan, dan pencegahan insiden keselamatan pasien
POKOK PIKIRAN
• Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang
mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien.
• Insiden keselamatan pasien terdiri atas : 1) Kejadian tidak diharapkan (KTD), 2) Kejadian nyaris
cedera (KNC), 3) Kejadian tidak cedera, 4) kondisi potensial cedera (KPC), dan 5) Kejadian
sentinel (KS)
• Pelaporan insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut pelaporan insiden adalah
suatu sistem untuk mendokumentasikan laporan insiden keselamatan pasien. Pelaporan
insiden terdiri dari Laporan Insiden Internal dan Laporan Insiden Eksternal.
• Puskesmas perlu melakukan analisis dengan menggunakan matriks grading risiko yang akan
menentukan jenis investigasi insiden yang dilakukan setelah Laporan insiden internal.
Investigasi terdiri dari Investigasi sederhana Root Cause Analysis (RCA)
• Pelaporan insiden keselamatan pasien dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
43. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan pelaporan ke Komite Nasional Keselamatan
pasien (KNKP) terhadap insiden, analisis, dan tindak
lanjut sesuai kerangka waktu yang ditetapkan. (D)
02
Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien yang
disertai dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut
terhadap insiden. (D,W)
01
5.4.1
ELEMEN PENILAIAN
44. 5.4.1 EP 1 dan 2
ELEMEN PENILAIAN
Formulir
Pelaporan IKP
Internal
Aplikasi Laporan IKP
Puskesmas
Investigasi
Sederhana
RCA
Hasil
Investigasi
&
Analisis
45. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.4.2 Tenaga kesehatan pemberi asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian
pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan
POKOK PIKIRAN
• Upaya peningkatan mutu layanan klinis, dan keselamatan pasien menjadi tanggung jawab seluruh tenaga
kesehatan yang memberikan asuhan pasien
• Perilaku terkait budaya keselamatan berupa:
a. penyediaan layanan yang baik, termasuk pengambilan keputusan bersama;
b. bekerjasama dengan pasien atau klien
c. bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain
d. bekerjasama dalam sistem layanan kesehatan
e. meminimalisir risiko
f. mempertahankan kinerja profesional
g. perilaku profesional dan beretika
h. memastikan pelaksanaan proses pelayanan yang terstandar
i. upaya peningkatan mutu dan keselamatan termasuk keterlibatan dalam pelaporan dan tindak lanjut
insiden
• Mutu layanan klinis tidak hanya ditentukan oleh sistem pelayanan yang ada, tetapi juga perilaku dalam
pemberian pelayanan. Tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi terhadap perilaku dalam pemberian
pelayanan dan melakukan upaya perbaikan baik pada sistem pelayanan maupun perilaku pelayanan yang
mencerminkan budaya keselamatan, dan budaya perbaikan pelayanan klinis yang berkelanjutan
46. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan
pasien pada semua tenaga kesehatan pemberi asuhan.
(D,W)
02
Dilakukan identifikasi dan pelaporan perilaku yang tidak
mendukung budaya keselamatan/ "tidak dapat diterima" dan
upaya perbaikannya (D,O,W)
01
5.4.2
ELEMEN PENILAIAN
47. 5.4.2 EP 1
Form Pelaporan
Perilaku Yang Tidak
Sesuai
Perilaku tidak mendukung budaya keselamatan pasien
SK tentang Standar Perilaku
yang Mendukung Budaya
Keselamatan, Perilaku yang
Tidak Boleh
Bukti penyusunan Standar
Perilaku
SOP tentang
Pelaporan jika
Mengalami Perlakuan
Yang Tidak Sesuai
Tindak Lanjut Laporan Perilaku Yang Tida Sesuai
SK tentang Standar Perilaku
48. Cara pelaporan insiden
Budaya-perilaku keselamatan pasien
5.4.2 EP 2
Edukasi kepada tenaga kesehatan pemberi asuhan
Bukti pelaksanaan Diklat
atau Workshop Mutu dan
Keselamatan Pasien
Kerangka Acuan Kegiatan
tentang Pendidikan dan
Pelatihan atau Workshop Mutu
dan Keselamatan Pasien
Kerangka Acuan Kegiatan
Diklat/Workshop
Mutu dan Keselamatan Pasien
Perilaku yang semestinya dilakukan:
(1) Sikap, perilaku, ucapan yang menghargai
pasien dan rekan kerja, (2) Kerjasama
dengan rekan kerja, (3) Menghargai dan
menghormati hak-hak pasien, (4)
Berkerjasama untuk menyelesaikan konflik
secara musyawarah, (5) Melayani pasien
tanpa membedakan suku, ras, agama,
keyakinan, (6) Berkerja secara professional
sesuai dengan standard dan kode etik
profesi, (7) Menjaga kerahasiaan pasien, (8)
Sikap dan perilaku yang mematuhi
peraturan perundangan dan tata tertib, (9)
Melaporkan jika melakukan tindakan yang
berakibat terjadinya insiden keselamatan,
(10) Melaporkan jika menjumpai kejadian
atau kondisi yang berisiko terjadi insiden
keselamatan, (11) Lengkap mengisi rekam
medis (untuk PPA = Profesional Pemberi
Asuhan).
49. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.1 Program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan
terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan
5.5.1 Regulasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan
Puskesmas secara komprehensif untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya infeksi yang
terkait dengan pelayanan kesehatan
POKOK PIKIRAN
• Puskesmas perlu menyusun program PPI yang meliputi implementasi kewaspadaan isolasi yang terdiri dari
kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, pendidikan dan pelatihan PPI (dapat berupa
pelatihan atau workshop) baik bagi petugas maupun pasien dan keluarga, serta masyarakat, penyusunan
dan penerapan bundles infeksi terkait pelayanan kesehatan, monitoring pelaksanaan kewaspadaan isolasi,
surveilans penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan, serta penggunaan anti mikroba secara bijak
• Kegiatan yang tercantum dalam program PPI tergantung pada kompleksitas kegiatan klinis dan pelayanan
Puskesmas, besar kecilnya area Puskesmas, tingkat risiko dan cakupan populasi yang dilayani, geografis,
jumlah pasien, dan jumlah pegawai dan merupakan bagian terintegrasi dengan Program Peningkatan Mutu
• Untuk memantau dan manilai pelaksanaan program PPI disusun indikator-indikator sebagai bukti
dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang direncanakan
50. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan program PPI dengan
menggunakan indikator yang ditetapkan. (D, W)
02
Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI
secara komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan di
puskesmas. (R, D, O)
01
5.5.1
ELEMEN PENILAIAN
51. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.2 Dilakukan identifikasi risiko-risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk
menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko-risiko tersebut
POKOK PIKIRAN
• Puskesmas melakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi baik dalam penyelenggaraan
pelayanan upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat yang
mungkin atau pernah terjadi terhadap pasien, pengunjung, petugas, keluarga, dan
masyarakat
• Berdasarkan hasil kajian tersebut disusun strategi dalam pencegahan dan pengendalian
infeksi melalui kewaspadaan isolasi yang terdiri dari dua lapis yaitu kewaspadaan standar
dan kewaspadaan berdasar transmisi, penggunaan antimikroba secara bijak, dan
pelaksanaan bundles infeksi terkait pelayanan kesehatan, antara lain infeksi aliran darah
primer, infeksi daerah operasi, infeksi saluran kemih akibat pemasangan kateter, dan
infeksi-infeksi lain yang mungkin terjadi akibat pelayanan kesehatan.
52. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan
risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan di Puskesmas dan dipastikan ketersediaan a)
sampai g) di dalam pokok pikiran. (D,W)
02
Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. (O,W)
01
5.5.2
ELEMEN PENILAIAN
53. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.3 Puskesmas mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan perlu
melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI, untuk mengurangi risiko infeksi baik bagi
pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat, dan lingkungan
POKOK PIKIRAN
• Program pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas adalah untuk
mengidentifikasi dan mengurangi risiko tertular dan menularkan infeksi di antara pasien,
petugas, keluarga dan masyarakat dan lingkungan melalui penerapan kewaspadaan isolasi
yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, penggunaan
antimikroba secara bijak, dan bundles untuk infeksi terkait pelayanan kesehatan.
• Pelaksanaan program tersebut perlu dipantau secara terus menerus untuk menjamin
penerapan yang konsisten
• Penerapan kewaspadaan standar perlu dipantau oleh tim PPI atau petugas yang diberi
tanggung jawab agar dilaksanakan secara periodik dalam penyelenggaraan kegiatan
pelayanan Puskesmas
54. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Bila ada pengelolaan pada pokok pikiran huruf f sampai dengan
huruf h yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, Puskesmas harus
memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. (D,W)
02
Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip-prinsip
kewaspadaan standar sesuai pokok pikiran huruf a sampai
dengan huruf i sesuai prosedur yang ditetapkan . (D,O,W)
01
5.5.3
ELEMEN PENILAIAN
55. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.4 Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan
pelayanan kesehatan
POKOK PIKIRAN
• Prosedur kebersihan tangan perlu disusun dan disosialisasikan, serta ditempel pada
tempat yang mudah dibaca. Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan karyawan Puskesmas
perlu diedukasi tentang kebersihan tangan. Sosialisasi kebersihan tangan perlu juga
dilakukan untuk pasien, dan keluarga pasien
• Setiap karyawan Puskesmas harus memahami 6 (enam) langkah dan 5 (lima) kesempatan
melakukan kebersihan tangan dengan benar.
• Puskesmas wajib menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk melakukan kebersihan
tangan antara lain:
a. fasilitas cuci tangan meliputi air mengalir, sabun, tisu pengering tangan/handuk sekali
pakai; dan/atau
b. hand rubs berbasis alkohol yang ketersediaannya harus terjamin di Puskesmas
56. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan edukasi
kebersihan tangan pada
tenaga medis, tenaga
kesehatan, seluruh karyawan
Puskesmas, pasien dan
keluarga pasien. (D,W)
Perlengkapan dan peralatan untuk
kebersihan tangan tersedia di tempat
pelayanan. (D,O)
Dilakukan evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan
kebersihan tangan. (D, W)
1
2
3
5.5.4
57. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.5 Dilakukan upaya pencegahan penularan infeksi dengan penerapan kewaspadaan berdasar
transmisi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pasien yang dapat ditularkan melalui
transmisi air borne
POKOK PIKIRAN
• Program PPI dalam kewaspadaan isolasi terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan
berdasarkan transmisi. Kewaspadaan berdasar transmisi meliputi kewaspadaan terhadap penularan
melalui kontak, droplet dan air borne.
• Penularan penyakit air borne disease termasuk penularan yang diakibatkan oleh prosedur atau
tindakan yang menimbulkan aerosolisasi merupakan salah satu risiko yang perlu diwaspadai dan
mendapat perhatian khusus di Puskesmas.
• Untuk mengurangi risiko penularan air borne disease diantaranya dengan menggunakan APD,
penataan ruang periksa, penempatan pasien, maupun transfer pasien dilakukan sesuai dengan
prinsip PPI.
• Untuk mencegah penularan airborne disease perlu melakukan identifikasi pasien yang berisiko
dengan memberikan masker, menempatkan pasien di tempat tersendiri atau kohorting dan
mengajarkan etika batuk.
• Untuk pencegahan penularan transmisi airborne ditetapkan alur dan SOP pengelolaan pasien
sesuai ketentuan
58. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan
terhadap pelaksanaan penataaan ruang periksa, penggunaan APD,
penempatan pasien, transfer pasien untuk mencegah transmisi
infeksi (D.O.W)
02
Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi airborne dan
prosedur atau tindakan yang menimbulkan aerosolisasi yang dilayani di Puskesmas serta
upaya pencegahan penularan infeksi melalui transmisi airborne dengan pemakaian APD,
penataan ruang periksa, penempatan pasien, maupun transfer pasien, sesuai dengan
regulasi yang disusun. (D,O,W)
01
5.5.5
ELEMEN PENILAIAN
59. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.6 Ditetapkan dan dilakukan proses untuk menangani outbreak infeksi baik di Puskesmas atau di
wilayah kerja Puskesmas
POKOK PIKIRAN
• Puskesmas menetapkan kebijakan tentang outbreak bagaimana penanggulangan sesuai
dengan wewenangnya, untuk menjamin perlindungan kepada petugas, pengunjung dan
lingkungan pasien
• Kriteria outbreak infeksi terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah:
a) terdapat kejadian infeksi yang sebelumnya tidak ada atau sejak lama tidak pernah
muncul yang diakibatkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan yang berdampak risiko
infeksi baik di Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas.
b) peningkatan kejadian 2 kali lipat atau lebih dibanding periode sebelumnya.
c) kejadian dapat meningkat secara luas dalam kurun waktu yang sama
d) kejadian infeksi yang ditetapkan sebagai outbreak oleh pemerintah.
• Dalam keadaan outbreak disusun dan diterapkan panduan, protokol-protokol kesehatan dan
prosedur yang sesuai untuk mencegah penularan penyakit infeksi
60. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai
dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan prosedur
yang disusun serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang disusun
(D.W)
02
Dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya outbreak infeksi baik yang terjadi di
Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas. (D,W)
01
5.5.6
ELEMEN PENILAIAN
61. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.1 Program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan
terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan
5.5.1 Regulasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan
Puskesmas secara komprehensif untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya infeksi yang
terkait dengan pelayanan kesehatan
POKOK PIKIRAN
• Puskesmas perlu menyusun program PPI yang meliputi implementasi kewaspadaan isolasi yang terdiri dari
kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, pendidikan dan pelatihan PPI (dapat berupa
pelatihan atau workshop) baik bagi petugas maupun pasien dan keluarga, serta masyarakat, penyusunan
dan penerapan bundles infeksi terkait pelayanan kesehatan, monitoring pelaksanaan kewaspadaan isolasi,
surveilans penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan, serta penggunaan anti mikroba secara bijak
• Kegiatan yang tercantum dalam program PPI tergantung pada kompleksitas kegiatan klinis dan pelayanan
Puskesmas, besar kecilnya area Puskesmas, tingkat risiko dan cakupan populasi yang dilayani, geografis,
jumlah jenis pelayanan pasien, dan jumlah pegawai dan merupakan bagian terintegrasi dengan Program
Peningkatan Mutu
• Untuk memantau dan manilai pelaksanaan program PPI disusun indikator-indikator sebagai bukti
dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang direncanakan
63. AUDIT
FRAMEWORK PENERAPAN PPI DI FKTP
HAIs
INFEKSI YG BERSUMBER
DARI MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA PPI
Insiden rate (Kamus Indikator)
DITUANGKAN
DALAM RENCANA
KERJA TAHUNAN PPI
FKTP
PI
P2
P3
RESISTENSI ANTIMIKROBA
DETEKSI DINI DAN CEGAH KLB
SURVEILANS
UNTUK MENCEGAH,
DAN
MENGENDALIKAN
KEJADIAN INFEKSI
PENERAPAN PPI SESUAI
STANDAR DI FKTP :
• DALAM GEDUNG
• LUAR GEDUNG
a
b
c
KETERANGAN:
PENERAPAN PPI DI FKTP
DITUANGKAN DALAM
RENCANA KERJA TAHUNAN
FKTP (P1), DILAKSANAKAN
(P2), MONITORING DAN
PENILAIAN (P3).
MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM PPI
SETIAP FKTP:
• Membuat regulasinya : SK tim, struktur
organisasi, dll
• Kebijakan PPI: menambahkan PPI pada
Pedoman Internal dan Renstra FKTP.
• Membuat Pedoman/Panduan PPI
• Membuat/melengkapi SOP setiap pelayanan
nya sesuai dengan Juknis PPI
ICRA
64. STRUKTUR DAN TIM PPI PUSKESMAS
*) Berlaku untuk kawasan perkotaan dan pedesaan
65. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan program PPI dengan
menggunakan indikator yang ditetapkan. (D, W)
02
Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI
secara komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan di
puskesmas. (R, D, O)
01
5.5.1
ELEMEN PENILAIAN
66. GAMBARAN IMPLEMENTASI PENCAPAIAN STANDAR AKREDITASI 5.5 ( PPI)
RUK RPK
PERHATIKAN SD
SDM
SARPRAS
PERALATAN
KEFARMASIAN
LAB
ANALISIS SITUASI
LAKUKAN KOMUNIKASI
& KOORDINASI DALAM
PELAKSANAAN
DENGAN LP, LS,
MASYARAKAT,
SASARAN PELAYANAN
LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM
PENYUSUNAN RUK, RPK
RENCANA LIMA TAHUNAN
PROSES PERENCANAAN SD PENYUSUNAN RUK, RPK PPI (5.5) MENJADI BAGIAN YANG TERINTEGRASI
DENGAN PERENCANAAN PUSKESMAS
67. P1
P2
P3
MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
KEBIAJAKAN DAN
PENGORGANISASIAN
(STRUKTUR DAN
TUPOKASI)
1. PERSIAPAN ( MEMPELAJARI RENSTRA
DAN KEBIJAKAN, REGULASI TERKAIT
2. ANALISIS SITUASI PPI DI WILKER
PUSKESMAS
3. PERUMUSAN MASALAH PPI
4. PENYUSUNAN RENCANA 5 TAHUN
DAN TAHUNAN
5. PENGUSULAN RENCANA KEGIATAN
PPI
1. MONEV KEGIATAN
PPI (AUDIT, ICRA)
2. ANALISIS
TERHADAP
CAPAIAN
INDIKATOR PPI
1. ADANYA KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN PRIORITAS MASALAH
TERKAIT DENGAN KEGIATAN PPI
2. ADANYA PERTEMUAN TIM PPI YANG RUTIN
3. PELAKSANAAN SURVEILANS
4. ADANYA RENCANA UPAYA PERBAIKAN PROGRAM PPI SETIAP
BULAN
5. TERLAKSANANYA UPAYA TINDAK LANJUT PROGRAM PPI
68. INDIKATOR PPI DI FKTP
INDIKATOR :
TOLOK UKUR YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENILAI TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM
PPI FKTP
UNTUK MENILAI APAKAH UPAYA
YANG TELAH DILAKUKAN DAPAT
MENINGKATKAN KELUARAN
PELAYANAN KESEHATAN;
UNTUK PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN
PRAKTIK TERBAIK YANG DIPEROLEH
MELALUI PROSES KAJI BANDING
MEMBERIKAN UMPAN
BALIK KEPADA FASYANKES
KEPENTINGAN TRANSPARANSI
PUBLIK
T
U
J
U
A
N
INFEKSI SALURAN KEMIH
(ISK)
PLEBITIS
INFEKSI DAERAH OPERASI
(IDO)
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
(KIPI)
ABSES GIGI
I
N
D
I
K
A
T
O
R
PPI
INDIKATOR TARGET CAPAIAN GAP ANALISIS PEMECAHAN MASALAH
1.
2.
70. NO KEGIATAN VOLUME WAKTU PIC
BIAYA
(Rp)
SUMBER
BIAYA
A. Sumber Daya Manusia
1 Pelatihan Dasar PPI 2 orang Maret
2021
dr.Anita 10.000.000 JKN/Kapitas
i
2 Sosialisasi PPI
kepada petugas
2 kali
pertemuan
Juni – Juli
2021
Bidan
Yunita
500.000 BOK
3 dst
B. Sarana dan Prasarana
1 Penyediaan
handrubs
2 dst
C. Alat Kesehatan
1 Alat Sterilsator
2 APD
3 dst
D. Pelaksanan/penerapan PPI
1 Audit Program PPI
2 dst
E. Monitoring dan Evaluasi
Matriks Perencanaan
CONTOH
72. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
• Evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah evaluasi dari skedul
(jadwal ) kegiatan.
• Skedul (jadwal) tersebut akan dievaluasi setiap berapa bulan
sekali (kurun waktu tertentu), sehingga bila dari evaluasi
diketahui ada pergeseran jadwal atau penyimpangan jadwal
maka dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu
program secara keseluruhan. Karena itu, yang ditulis adalah
kapan (setiap kurun waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan
kegiatan dilakukan dan siapa yang melakukan.
• Contoh penulisan : Setiap bulan Tim melakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan;
73. • Pelaporan adalah bagaimana membuat laporan evaluasi hasil
pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan kapan laporan tersebut harus
dibuat. Jadi yang harus ditulis di dalam program adalah kegiatan
yang dilaksanakan, capaian pelaksanaan kegiatan, kendala yang
didapatkan dan langkah perbaikan yang dilakukan cara atau
bagaimana membuat laporan evaluasi dan kapan waktu pelaporan
tersebut harus dibuat dan ditujukan kepada siapa.
• Contoh :
Laporan hasil audit PPI dibuat setiap bulan oleh Tim PPI Puskesmas
Laporan surveilance dibuat setiapbulan.
PELAPORANNYA
74. EVALUASI KEBERHASILAN BERDASARKAN
RENCANA TAHUNAN
Capaian kegiatan sesuai
rencana?
A. SDM :
B. Sarana Prasarana:
C. Alkes
D. Penerapan
E. Monev
N KEGIATAN VOLUME WAKTU PIC BIAYA
(Rp) SUMBER
BIAYA
A. Sumber Daya Manusia
1 Pelatihan
Dasar PPI
2
orang
Ma
ret
20
21
dr
.A
ni
ta
10.0
00.0
00
JKN/
Kapi
tasi
2 Sosialisasi
PPI kepada
petugas
2 kali
perte
muan
Jun
i –
Juli
20
21
Bi
d
a
n
Y
u
ni
ta
500.
000
BOK
3 dst
B. Sarana dan Prasarana
1
2 dst
C. Alat Kesehatan
1
2
3 dst
D. Pelaksanan/penerapan PPI
1
75. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.2 Dilakukan identifikasi risiko-risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk
menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko-risiko tersebut
POKOK PIKIRAN
• Puskesmas melakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi baik dalam penyelenggaraan
pelayanan upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat yang
mungkin atau pernah terjadi terhadap pasien, pengunjung, petugas, keluarga, dan
masyarakat
• Berdasarkan hasil kajian tersebut disusun strategi dalam pencegahan dan pengendalian
infeksi melalui dengan menerapkan program PPI yang terdiri dari kewaspadaan isolasi
yang terdiri dari dua lapis yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi,
penggunaan antimikroba secara bijak, dan pelaksanaan bundles infeksi terkait pelayanan
kesehatan, antara lain infeksi aliran darah primer, infeksi daerah operasi, infeksi saluran
kemih akibat pemasangan kateter, dan infeksi-infeksi lain yang mungkin terjadi akibat
pelayanan kesehatan.
76. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan
risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan di Puskesmas dan dipastikan ketersediaan a)
sampai g) di dalam pokok pikiran. (D,W)
02
Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. (O,W)
01
5.5.2
ELEMEN PENILAIAN
77. ICRA
Infection Control Risk Assessment
ICRA PROGRAM
Penilaian Risiko Pengendalian Infeksi melalui proses multidisiplin yang
berfokus pada pengurangan risiko dari infeksi ke pasien, dg perencanaan
fasilitas, desain, dan kegiatan konstruksi.
ICRA PROGRAM
1. Kajian risiko infeksi mencakup:
2. Risiko terkait prosedur pelayanan
3. Risiko terkait data hasil surveilans Hais
4. Risiko terkait data hasil audit kepatuhan
5. Risiko terkait pelayanan penunjang
6. dan lain lain
78. No issue Probabilitas Dampak System yg Ada Skore
Resiko
Rangking
risiko
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ICRA HAIs
1
2
3
4
5
INFECTION CONTROL RISK ASSESMENT
80. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.3 Puskesmas mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan perlu
melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI, untuk mengurangi risiko infeksi baik bagi
pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat, dan lingkungan
POKOK PIKIRAN
• Program pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas adalah untuk
mengidentifikasi dan mengurangi risiko tertular dan menularkan infeksi di antara pasien,
petugas, keluarga dan masyarakat dan lingkungan melalui penerapan kewaspadaan isolasi
yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, penggunaan
antimikroba secara bijak, dan bundles untuk infeksi terkait pelayanan kesehatan,
pendidikan dan pelatihan dan Surveilans HAIs
• Pelaksanaan program tersebut perlu dipantau secara terus menerus untuk menjamin
penerapan yang konsisten melalui kepatuhan pelaksanaan program PPI Misalnya : Audit
kepatuhan Kebersihan tangan , audit bundles HAis dll
• Pemantauan pelaksanaan program dilakukan oleh tim PPI atau petugas yang diberi
tanggung jawab agar dilaksanakan secara periodik dalam penyelenggaraan kegiatan
pelayanan Puskesmas
81. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Bila ada pengelolaan pada pokok pikiran huruf f sampai dengan
huruf h yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, Puskesmas harus
memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. (D,W)
02
Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip-prinsip
kewaspadaan standar sesuai pokok pikiran huruf a sampai
dengan huruf i sesuai prosedur yang ditetapkan . (D,O,W)
01
5.5.3
ELEMEN PENILAIAN
82. Kebersihan tangan
Pengendalian Limbah
Manajemen Linen
Penempatan pasien
Alat Pelindung Diri
Penyuntikan yang aman
Kebersihan pernafasan/etika
batuk
Pengendalian
Lingkungan
Pengelolaan alkes
KEWASPADAANSTANDAR
Kesehatan petugas
83. REGULASI PPI di
Puskesmas
a. SK tentang penerapan kewaspadaan standar
b. KAK Program PPI
c. SOP kebersihan tangan
d. SOP penggunaan APD
e. SOP penyuntikan yang aman
f. SOP penggunaan peralatan perawatan pasien
g. S0P Pengendalian kesehatan lingkungan
h. SOP Penangan limbah infeksius dan non infeksius ; benda tajam & jarum, darah dan
komponen darah
i. SOP pemrosesan peralatan pasien & penatalaksanaan linen dan laundry
j. SOP kesehatan karyawan/perlindungan petugas kesehatan
k. SPO penempatan pasien
l. SOP hygiene respirasi/etika batuk
m. SOP Tertusuk Jarum
n. SOP single use reuse
NOTE
Koordinator atau TIM PPI dalam menyusun regulasi, wajib mengacu Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan pedoman PPI lainnya yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI serta harus sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang
di lakukan di Puskesmas
84. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.4 Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan
pelayanan kesehatan
POKOK PIKIRAN
• Prosedur kebersihan tangan perlu disusun dan disosialisasikan, serta media edukasi
ditempel pada tempat yang mudah dibaca. Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan
karyawan Puskesmas harus dilatih dalam penerapan tentang kebersihan tangan.
Sosialisasi kebersihan tangan perlu juga dilakukan untuk pasien, dan keluarga pasien
• Setiap karyawan Puskesmas harus memahami mampu menerapkan 6 (enam) langkah dan
5 (lima) kesempatan melakukan kebersihan tangan dengan benar.
• Puskesmas wajib menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk melakukan kebersihan
tangan antara lain:
a. fasilitas cuci tangan meliputi air mengalir, sabun, tisu pengering tangan/handuk sekali
pakai; dan/atau
b. hand rubs berbasis alkohol yang ketersediaannya harus terjamin di Puskesmas
85. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan edukasi
kebersihan tangan pada
tenaga medis, tenaga
kesehatan, seluruh karyawan
Puskesmas, pasien dan
keluarga pasien. (D,W)
Perlengkapan dan peralatan untuk
kebersihan tangan tersedia di tempat
pelayanan. (D,O)
Dilakukan evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan
kebersihan tangan. (D, W)
1
2
3
5.5.4
86. 1. SOP Kebersihan Tangan
2. Tersedia Banner/Poster/ Leaflet tentang edukasi kebersihan
tangan
3. Instrumen Audit Kepatuhan kebersihan tangan
4. Instrumen Monitoring Kelengkapan fasilitas Kebersihan Cuci
tangan
5. Bukti pelaksaaan edukasi kebersihan tangan yang dilakukan di
Puskesmas dan wilayah kerja Puskesmas
6. Bukti hasil audit kepatuhan kebersihan tangan
SARANA DAN
PRASARNA
DOKUMEN
87. Elements penilaian Ya Tidak NA
Sebelum menyentuh pasien √
Setelah menyentuh pasien √
Sebelum tindakan aseptik √
Setelah kontak cairan tubuh pasien √
Setelah meninggalkan lingkungan pasien √
Total 4 1
Keterangan :
Ya = dilakukan sesuai standar
Tidak = tidak dilakukan sesuai standar
NA = tidak bisa diukur (tidak berlaku)
Instrumen penilaian kebersihan tangan lima momen
89. Bila tangan tidak terlihat kotor, untuk sementara waktu
atau jika tidak ada sarana cuci tangan, membersihkan
tangan dapat dilakukan dengan cairan berbasis alkohol
90.
91. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.5 Dilakukan upaya pencegahan penularan infeksi dengan penerapan kewaspadaan berdasar
transmisi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pasien yang dapat ditularkan melalui
transmisi air borne
POKOK PIKIRAN
• Program PPI dalam kewaspadaan isolasi terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan
berdasarkan transmisi. Kewaspadaan berdasar transmisi meliputi kewaspadaan terhadap penularan
melalui kontak, droplet dan air borne.
• Penularan penyakit air borne disease termasuk penularan yang diakibatkan oleh prosedur atau
tindakan yang menimbulkan aerosolisasi merupakan salah satu risiko yang perlu diwaspadai dan
mendapat perhatian khusus di Puskesmas.
• Untuk mengurangi risiko penularan air borne disease diantaranya dengan menggunakan APD,
penataan ruang periksa, penempatan pasien, maupun transfer pasien dilakukan sesuai dengan
prinsip PPI.
• Untuk mencegah penularan airborne disease perlu melakukan identifikasi pasien yang berisiko
dengan memberikan masker, menempatkan pasien di tempat tersendiri atau kohorting dan
mengajarkan etika batuk.
• Untuk pencegahan penularan transmisi airborne ditetapkan alur dan SOP pengelolaan pasien
sesuai ketentuan
92. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan
terhadap pelaksanaan penataaan ruang periksa, penggunaan APD,
penempatan pasien, transfer pasien untuk mencegah transmisi
infeksi (D.O.W)
02
Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi airborne dan
prosedur atau tindakan yang menimbulkan aerosolisasi yang dilayani di Puskesmas serta
upaya pencegahan penularan infeksi melalui transmisi airborne dengan pemakaian APD,
penataan ruang periksa, penempatan pasien, maupun transfer pasien, sesuai dengan
regulasi yang disusun. (D,O,W)
01
5.5.5
ELEMEN PENILAIAN
93. 1. Bukti Identifikasi penyakit
infeksi terutama saat
penerimaan pasien di
Puskesmas
2. Alur Penatalaksanaan Pasien
Infeksius
3. Bukti Monitoring dan
tindaklanjut dari pemantauan
pencegahan transmisi Infeksi
95. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
5.5.6 Ditetapkan dan dilakukan proses untuk menangani outbreak infeksi baik di Puskesmas atau di
wilayah kerja Puskesmas
POKOK PIKIRAN
• Puskesmas menetapkan kebijakan tentang outbreak bagaimana penanggulangan sesuai
dengan wewenangnya, untuk menjamin perlindungan kepada petugas, pengunjung dan
lingkungan pasien
• Kriteria outbreak infeksi terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah:
a) terdapat kejadian infeksi yang sebelumnya tidak ada atau sejak lama tidak pernah
muncul yang diakibatkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan yang berdampak risiko
infeksi baik di Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas.
b) peningkatan kejadian 2 kali lipat atau lebih dibanding periode sebelumnya.
c) kejadian dapat meningkat secara luas dalam kurun waktu yang sama
d) kejadian infeksi yang ditetapkan sebagai outbreak oleh pemerintah.
• Dalam keadaan outbreak disusun dan diterapkan panduan, protokol-protokol kesehatan dan
prosedur yang sesuai untuk mencegah penularan penyakit infeksi
96. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB 5
ELEMEN PENILAIAN
Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai
dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan prosedur
yang disusun serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang disusun
(D.W)
02
Dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya outbreak infeksi baik yang terjadi di
Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas. (D,W)
01
5.5.6
ELEMEN PENILAIAN
97. Gambar 38. Skema penetapan diagnosis KLB
Profilaksis
Isolasi
Peringatan publik
Tindakan higiene
Etiologi agent
Modus penularan
Cara penularan
Sumber kontaminasi
Populasi berisiko
Sumber paparan
98. 1. Dokumen Identifikasi kejadian
outbreak infeksi di Puskesmas
atau di wilayah kerja Puskesmas
2. Bukti penetalaksanaan kejadian
outbreak infeksi
3. Bukti Monitoring dan
tindaklanjut dari
penanggulangan kejadian
outbreak infeksi
DOKUMEN