Dokumen tersebut membahas penegakan HAM di Indonesia, mulai dari kasus-kasus pelanggaran HAM, upaya perlindungan dan pemajuan HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.

1. Oleh :
• Kirana
• Asha
• Zefanya
• Dito
• Raj
• Elan
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

2. A. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
1. Kasus Marsinah (8 Mei 1993)
Marsinah adalah seorang aktivis wanita yang gigih memperjuangkan nasib buruh.
2. Kerusuhan Tanjung Priok (12 September 1984)
Dalam kasus ini sebanyak 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka
ringan.
3. Operasi Militer Indonesia di Aceh (2003-2004)
Peristiwa ini menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap penduduk
sipil yang berupa penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan yang berulang-
ulang dan dengan pola yang sama.
Penegakan HAM di Indonesia |
Kelompok 1

3. 4. Penembakan Misterius
Sepanjang tahun 80-an, dalam rangka menanggulangi aksi-aksi kriminal yang
semakin meningkat, telah terjadi pembunuhan terhadap “para penjahat” secara
misterius yang terkenal dengan istilah “petrus” (penembak misterius)
5. Tragedi Trisakti (12 Mei 1998)
Dalam kasus ini korban meninggal antara lain : Hery Hartanto, Elang Mulya
Lesmana, Hendrawan Sie, Hapidin Royan, dan Alan Mulyadi.
6. Tragedi Semanggi I (13 November 1998) dan II (24 September 1999)
Dalam kasus ini, lima orang korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy
Mahdani Kusuma, Sigit Prasetyo, Muzamil Joko Purwanto, dan Abdullah. Kemudian
dalam tragedi Semanggi II, lima orang korban meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim
Ternate, Fadli, Denny Yulian dan Zainal.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

4. B. PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAM
1. Hakekat HAM
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat
yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri.
Dengan mendasarkan pada pengertian HAM di atas, maka HAM memiliki landasan
utama, yaitu :
Landasan langsung yang pertama, yaitu kodrat manusia. Landasan kedua yang lebih
dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. HAM pada hakikatnya merupakan
hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sendiri, yaitu hak-hak
yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai manusia. Dimana
manusia disitu ada HAM dan harus dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa kecuali.
HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain, tidak tergantung dari
pengakuan masyarakat atau negara.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

5. 2. Ciri-Ciri Hakekat HAM
• HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
• HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,
etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
• HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

6. C. UPAYA PEMAJUAN HAM
1. Periode tahun 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak
untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik
yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama
di parlemen.
2. Periode tahun 1950 – 1959
Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan
sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini
mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana
kebebasan yang menjadi semangat demokrasi perlementer mendapatkan
tempat dikalangan elit politik.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

7. 3. Periode tahun 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi
terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi
parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat dan
berada di tangan Presiden.
4. Periode tahun 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada
semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan
berbagai seminar tentang HAM.
5. Periode tahun 1998 - skrg
Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar
pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini dilakukan
pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang
berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

8. D. DASAR HUKUM HAM DI INDONESIA
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
• Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemeritahan, Pasal 27 ayat (1).
• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 ayat (2).
• Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,
Pasal 28.
• Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30. dsb.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
• Hak diakui sebagai person oleh UU (The right to recognized as a person under
the law), Pasal 7 ayat (1).
• Hak persamaan dihadapan hukum (The right to equality before the law), Pasal 7
ayat (2).
• Hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi (The right to equal
protection againts discrimination), Pasal 7 ayat (3). dsb.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

9. 3. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950)
• Hak atas kebebasan agama, keinsyafan batin, dan pikiran, Pasal 28.
• Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, Pasal 19.
• Hak atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-
undang, Pasal 20.
• Hak bersdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang, Pasal
21. dsb.
4. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupanya, Pasal 28 A.
• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah, Pasal 28 B ayat (1).
• Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 B ayat (2).
• Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pasal 28 C
ayat (1). Dsb.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

10. E. PENGATURAN HAM DALAM KETETAPAN MPR
Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor
XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap
HAM dan Piagam HAM Nasional.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

11. F. PENGATURAN HAM DALAM UNDANG-UNDANG
1. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan,
Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan
Merendahkan Martabat.
2. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.
3. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25
Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan.
4. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105
tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa.
6. UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138
tentang Usia Minimum Bagi Pekerja.
7. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11
tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

12. 8. UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11
Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
9. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
10.UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
11. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
12. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
13. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

13. G. PENGATURAN HAM DALAM PERATURAN
PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999
tentang Pengadilan HAM.
2. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi
Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.
3. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai
instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tindak lanjutnya.
4. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak
Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri
Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar.
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak
Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
6. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan.
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

14. H. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN
HAM
1. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993.
2. Membuat produk hukum yang mengatur HAM
Pembuatan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM)
dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM.
3. Membentuk pengadilan HAM
Dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah
peradilan khusus di lingkungan peradilan umum.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

15. I. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN
HAM DI INDONESIA
1. Hambatan dalam menegakkan HAM
• Kondisi sosial-budaya yang berbeda.
• Komunikasi yang baik melalui cara personal maupun teknologi.
• Mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
• Adanya sejumlah peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional,
yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
• Rendahnya pemahaman warga tentang HAM
2. Sikap yanhg patut dalam menegakkan HAM
• Menolak denga tegas tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM.
• Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1

16. J. KEBERHASILAN PENEGAKAN HAM
1. Instrumen HAM
adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan HAM.
2. Aparatur Pemerintah
Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dsb.
3. Proses Peradilan HAM
Tata cara penangkapan, perlindungan saksi, ssb.
Penegakan HAM di Indonesia | Kelompok 1